PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2014. PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
pendampingan SDP SMK rujukan - 3 thn melalui SEAEDUNET 20
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
PANDUAN TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM SD 2013
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SD/MI
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Bismillahirrohmaanirrohiem
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Orang Tua /Wali Peserta Didik Baru
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
PENGELOLAAN KURIKULUM
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
PELATIHAN IMPLEMENTASI
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Jawa Barat.
ProDEP 2015 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2015.
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMA
Website Dindik
STRATEGI DAN SISTEM PENILAIAN PELATIHAN ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
Persiapan dan Kesiapan
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
RANCANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Petunjuk Teknis Pelaksanaan GP TM Waktu: 2 JP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN PROFESI (PLP) SEMESTER GENAP TAHUN 2009/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Bandung, 28 Januari 2010.
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
SOSIALISASI kegiatan bidang kURIKULUM
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
BAHAN PAPARAN RAKOR LPMP
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Program Pelatihan K-13 TA 2018
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
Pengelolaan Program Diklat K-13
Notula RAKER Kepala Bidang PPPPTK-LP2KS,LP3TK KPTK
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
P ETUNJUK P ENGOPERASIAN. M ENU U TAMA A PLIKASI A. Tombol Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama: 1.Daftar Kabupaten/Kota 2.Responden Kabupaten/Kota.
TEKNIS PENDAMPINGAN LPMP KALIMANTAN TIMUR.
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Transcript presentasi:

PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2014

PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN PELATIHAN STRATEGI PELAKSANAAN TERKAIT EFISIENSI PENETAPAN LOKASI SEKOLAH PENYELENGGARA BERBASIS LETAK GEOGRAFIS PENUNJUKAN NARASUMBER NASIONAL DAN INSTRUKTUR NASIONAL SISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSAANAAN PELATIHAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PELATIHAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN

Pelatihan Kurikulum untuk jenjang SD bagi Guru kelas I, kelas II, kelas IV, kelas V, dan pendidikan jasmani Pelatihan Kurikulum untuk jenjang SMP bagi Guru Mata pelajaran kelas VII dan kelas VIII. Guru agama akan dilatih oleh Kementerian Agama. Pelatihan Kurikulum untuk jenjang SMA dan SMK bagi guru Mata pelajaran Kelas X dan Kelas XI. Guru agama akan dilatih oleh Kementerian Agama. Pelatihan Kurikulum bagi Kepala Sekolah Pelatihan Kurikulum bagi Pengawas Sekolah Peserta pelatihan adalah peserta yang sama sekola belum mengikuti pelatihan kurikulum pada tahun 2013 maupun Pelatihan Kurikulum pada PLPG Tahun 2013 dan KETENTUAN UMUM

JENIS PELATIHAN DAN SASARAN NOJENIS PELATIHANSDSMPSMASMKTOTAL 1Narasumber Nasional *) Pola 52 jam Instruktur Nasional **) Pola 52 jam Guru Sasaran ***) Pola 52 jam Kepala sekolah Pengawas Sekolah TOTAL *) Dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan **) Dilaksanakan di LPMP, P4TK, dan LPPKS ***) Dilaksanakan di sekolah (pulang pergi), secara swakelola oleh UPT

JUMLAH SASARAN TOTAL PELATIHAN KURIKULUM PADA 46 UPT LPMPP4TK dan LPPKS

Pelatihan Narasumber nasional dilaksanakan di Regional (Medan, DKI, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Surabaya) Pelatihan Instruktur Nasional SD dan sebagian SMP dilaksanakan di propinsi, sedangkan untuk Instruktur Nasional sebagian SMP sisanya, SMA dan SMK dilaksanakan secara regional. Pelatihan Guru Sasaran dilaksanakan di sekolah inti / penyelenggara (peserta pulang pergi, tidak menginap). Untuk daerah yang tidak memungkinkan untuk pulang pergi maka pesera akan diinapkan (hotel) atau dilaksanakan di LPMP/P4TK/P2PNFI dengan mempertimbangkan mana yang lebih efisien. LOKASI PELATIHAN

Rentang waktu pelaksanaan antara akhir februari sampai dengan minggu kedua Juli. Pelaksanaan pelatihan Instruktur Nasional dapat dilakukan segera setelah berakhirnya pelatihan narasumber nasional. Pelaksanaan pelatihan untuk guru sasaran paling ideal adalah setelah Buku Guru dan Buku siswa untuk pelatihan diterima oleh Guru. (fotocopy buku tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran pada pelatihan guru sasaran) Pelaksanaan pelatihan bagi guru sasaran SD dilaksanakan pada liburan semester 2. Panjangnya rentang waktu pelatihan terkait keterbatasan daya tampung LPMP dan P4TK, sehingga pelaksanaan pelatihan Instrultur Nasional akan dilaksanakan dalam beberapa angkatan. WAKTU PELAKSANAAN PELATIHAN

Narasumber Nasional Pelaksanaan Pelatihan Narasumber nasional dibagi menjadi 6 region dan menggunakan fasilitas LPMP/P4TK/P2PNFI. Instruktur Nasional Pelaksanaan Pelatihan Instruktur nasional SD berlokasi di LPMP setempat, dengan peserta diinapkan. Sedangkan untuk Guru Sasaran Pelaksanaan Pelatihan Guru sasaran dilaksanakan di sekolah inti/penyelenggara dengan pola pelatihan 52 jam. Peserta tidak diinapkan. Untuk setiap 7 kelas maka akan diterjunkan 2 panita dari LPMP, dan 1 orang penanggung jawab akademik (widyaiswara) dan dibantu oleh panitia lokal dari kab/kota sebanyak 2 orang per kelas. Untuk 1 sekolah induk menampung minimal 39 sekolah anggota, termasuk sekolah induk tersebut. (per kelas 40 orang) STRATEGI PELAKSANAAN TERKAIT EFISIENSI

Penunjukan Sekolah penyelenggara dan sekolah anggota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan LPMP dengan memperhatikan letak geografis dan fasilitas. Sekolah inti harus memiliki fasilitas yang memadai misal seperti daya listrik minimal 2200 VA. (terkait penggunaan LCD Proyektor) Penyediaan LCD Proyektor untuk pelatihan menggunakan LCD Proyektor di sekolah inti maupun anggotanya sebagai wujud peran serta sekolah dalam mensukseskan pelaksaaan pelatihan. (biaya sewa LCD proyektor tidak dianggarkan) Untuk beberapa sekolah yang letaknya di satu komplek lokasi yang sama dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan. Setiap sekolah penyelenggara terdiri minimal 40 sekolah (termasuk sekolah inti), menyesuaikan jumlah kelas dan kondisi geografis. Proses pentapan sekolah inti harus sudah diselesaikan pada akhir november PENETAPAN LOKASI SEKOLAH PENYELENGGARA BERBASIS LETAK GEOGRAFIS

Penunjukan Narasumber Nasional dikoordinasikan antara Pusat, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penunjukan Instruktur Nasional dikoordinasikan antara LPMP dan Dinas Pendidikna Kabupaten Kota sesuai kriter yang ditetapkan. PENUNJUKAN NARASUMBER NASIONAL DAN INSTRUKTUR NASIONAL

Seluruh proses Pelaksanaan pelatihan kurikulum harus terdokumentasi dengan melakukan input pada Aplikasi Manajemen Pelatihan yang disediakan BPSDMPK-PMP. Proses Pelatihan yang didokumentasikan meliputi : 1. Identitas Lokasi Pelatihan 2. Identitas Instruktur dan Peserta Pelatihan 3. Nilai Pretest dan Postest, Sikap, pengetahuan dan keterampilan 4. Daftar Hadir Peserta untuk setiap sesi pelatihan. Data-data proses pelatihan tersebut harus dipastikan dientri dan selanjutnya akan disatukan di database nasional Pelatihan Kurikulum yang dipergunakan untuk evaluasi. SISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSAANAAN PELATIHAN

Keterbatasan anggaran Pelatihan Kurikulum dapat diatasi dengan diadakannya kerjasama pembiayaan pelatihan antara LPMP dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota. Kerjasama Pembiayaan tersebut meliputi : 1.Sharing pembiayaan peserta (prosentase pembagian pembiayaan jumlah peserta) 2.Sharing pembiayaan KERJASAMA PEMBIAYAAN PELATIHAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN

CATATAN PENTING Perlu diantisipasi seandainya buku Guru dan Buku Siswa baru sampai di sekolah pada bulan Juni. Kenaikan biaya akibat penyesuaian pelatihan terkait geografis sehingga peserta tidak bisa pulang pergi dan harus diinapkan.