Pengaruh Ekonomi Politik Internasional Terhadap Birokrasi Indonesia Oleh : Abimanyu Hilmawan (0806463460) Fitria Diah Sari (0806468625) Furi Andriyana (0806463486) Rahmi Khairun Nisa (0806347164)

Latar belakang Globalisasi perdagangan internasional ekonomi politik internasional resesi global

Rumusan Masalah ekonomi politik Apa pengertian ekonomi politik internasional? Bagaimana kondisi internasional saat ini? Apa itu G20 ? Apa saja hasil pertemuan G20 ? Bagaimana hubungan antara hasil pertemuan G20 terhadap pembuatan kebijakan (birokrasi) di Indonesia?

1. Ekonomi politik internasional Definisi menurut Mohtar Mas’oed Definisi menurut Balaam (1997) Dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik internasional adalah menyangkut ekonomi yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sumber-sumber yang langka dialokasikan untuk kegunaan yang berbeda-beda dan didistribusikan diantara individu melalui proses pasar yang desentralisasi

2. Kondisi ekonomi internasional saat ini Jatuhnya perekonomian Amerika Serikat belakangan ini telah memunculkan kekhawatiran akan krisis ekonomi yang berdampak lebih luas dan lebih dalam. Kerugian yang dialami oleh sektor keuangan AS akibat kredit macet sektor perumahan diperkirakan mencapai kisaran 350-600 miliar dollar. Kejatuhan perusahaan sekuritas keempat terbesar AS, Lehman Brothers, memengaruhi banyak sekali simpul-simpul finansial di berbagai negara. Transaksi finansial lintas batas negara juga terganggu.

Kondisi perekonomian Indonesia pra-pertemuan G20 Diadakannya JPSK (jaring sistem pengaman keuangan) Tujuan utama JPSK Sasaran JPSK UU JPSK terdiri dari: 1. Pengaturan dan Pengawasan Bank yang efektif 2. Lender of last Resort 3. Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai 4. Kebijakan Resolusi Krisis yang efektif

Pertemuan G-20

Beberapa Perwakilan Negara yang Tergabung di dalam G20

Pertemuan G-20 G-20 adalah suatu forum non-formal yang mengetengahkan diskusi yang konstruktif dan terbuka antara negara-negara maju dan negara-negara pasar baru dalam masalah sekaitan dengan kestabilan keuangan dunia untuk membantu pertumbuhan dan pengembangannya diseluruh dunia. Dalam hal ini G-20 atau Kelompok Ekonomi dua puluh diwakili sembilan belas negara terbesar dunia ditambah dengan Uni Eropa. Yang menjadi anggota adalah para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari masing-masing sembilan belas negara tersebut ditambah dengan Ketua Bergilir Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa (ECB).

Negara – Negara yang Tergabung di dalam G20

Hasil pertemuan G-20 di Pittsburgh G20, yang menyatukan negara-negara maju dan berkembang , menggantikan G-8 Negara-negara berkembang akan menerima atau menanggung sedikitnya lima persen dari hak suara pada Dana Moneter Internasional (IMF). G20 akan berkoordinasi untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengurangi langkah-langkah stimulus sebagai bagian dari upaya untuk “mengembalikan pertumbuhan dunia menjadi tinggi, berkelanjutan dan seimbang.”

Hasil pertemuan G-20 di Pittsburgh G20 menentang jaminan bonus multi-tahun, mendesak transparansi yang lebih besar dan menyerukan Dewan Stabilitas Keuangan G20 untuk mengusulkan langkah-langkah baru pada Maret 2010. G20 akan membuat pentahapan peraturan baru dan menetapkan tujuan pengembangan aturan pada akhir tahun 2010 dan ngimplementasikannya pada akhir 2012. Otorotas akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi variasi antara negara ekonomi utama.

Hasil pertemuan G-20 di Pittsburgh Pemerintah harus menghilangkan bebas pajak (tax havens) pada Maret 2010 atau menghadapi konsekuensi. G20 akan memulai sistem pengkajian yang tajam di mana para ekonom di masing-masing negara anggota dapat memberikan saran kebijakan kepada orang lain. G20 sepakati penyeimbangan kembali ekonomi dunia

Kaitan hasil G-20 dengan pembuatan kebijakan (birokrasi) di Indonesia Indonesia akan berusaha meningkatkan daya saing ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang berbau perekonomian agar terjadi keseimbangan dan stabilitas perekonomian nasional mampu bersaing dengan perekonomian luar negeri. Indonesia akan berusaha untuk lebih menstabilkan keadaan keuangan dalam negeri dan mengurangi pengangguran baru sehingga dengan peningkatan potensi dalam negeri dapat meningkatkan pula kesejahteraan bagi masyrakat dunia walaupun secara tidak langsung.

Indonesia akan meningkatkan kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan satu sama lain, baik melalui perjanjian bilateral, regional, maupun global untuk meningkatkan daya beli global sehingga ekspor-impor Indonesia dengan negara lain dapat berjalan normal kembali. Meningkatkan kepercayaan global bahwa Indonesia merupakan tempat yang layak untuk berinvestasi sehingga nantinya perekonomian Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik.

Kembali menata birokrasi di bidang keuangan dan perbankan agar tidak lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara melalui pembuatan kebijakan baru tentang keuangan dan perbankan maupun penegakan hukum. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur keuangan dan perbankan melalui training agar terjadi efisiensi serta mengurangi deviance keuangan yang dimotori oleh kepentingan yang berbau politis.

Pengembangan dan peningkatan di bidang teknologi agar terjadi proses produksi dan distribusi yang cepat, murah dan efisien sehingga terjadi penurunan cost yang nantinya akan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Menggunakan peralatan produksi yang ramah lingkungan tetapi efisien dan mengurangi emisi gas karena dalam jangka panjang dampak perubahan iklim akan berimbas langsung terhadap stabilitas ekonomi di semua negara, termasuk Indonesia.

Membuat perjanjian ekonomi Internasional yang bersifat seimbang antara negara yang satu dengan negara yang lain sehingga tidak terjadi kecemburuan antar negara dalam bidang ekonomi. Menata kembali sistem remunerasi yang lebih baik dan berkeadilan di seluruh Indonesia agar tercipta lingkungan kerja yang lebih baik di dalam lingkungan birokrasi sehingga tercapai suatu efisiensi kinerja yang menghasilkan output yang memuaskan masyarakat umum di Indonesia.

Membuat sistem pengawasan yang lebih baik di dalam lembaga keuangan dan perbankan. Membuat kontrak kerja antara presiden dengan lembaga keuangan dan perbankan agar tercipta kontrol yang dapat dipertanggungjawabkan langsung sehingga nantinya tercapai target yang diinginkan.

Kesimpulan Ekonomi politik Internasional adalah menyangkut hubungan perekonomian di seluruh dunia yang secara langsung, maupun tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan politik secara global dimana tercipta pola interaksi yang kompleks yang saling bergantung satu sama lain. Kondisi ekonomi di dunia saat ini sedang mengalami resesi yang sangat hebat, dimana dibutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tanggap agar tercipta keseimbangan seperti sebelumnya. G-20 adalah suatu forum non-formal yang mengetengahkan diskusi yang konstruktif dan terbuka antara negara-negara maju dan negara-negara pasar baru dalam masalah sekaitan dengan kestabilan keuangan dunia untuk membantu pertumbuhan dan pengembangannya diseluruh dunia. G20 menghasilkan persetujuan global yang isinya adalah perbaikan ekonomi global melalui kerja sama antar negara yang saling menguntungkan, penataan kembali lembaga keuangan dunia, membentuk forum permanen yang membahas kerjasama tingkat global untuk kesejahteraan dunia, serta usaha-usaha untuk menurunkan dampak iklim global. Imbas kerja sama G-20 terhadap birokrasi di Indonesia adalah membuat kebijakan-kebijakan yang berbau perekonomian dalam negeri agar nantinya dapat berkontribusi dengan perekonomian global, membuat sistem remunerasi yang berkeadilan dan seimbang, mengadakan traning terhadap aparatur negara agar tercipta efisiensi, melakukan penegakan hukum, serta membuat perjanjian internasional yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara lain.