Proses Administratif.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Advertisements

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Ketetapan Fiktif Negatif

ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN

Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat

Prosedur Beracara Arbitrase

UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perihal Banding. Perihal banding Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan oleh pembuat undang-undang, oleh karena di.

BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.

PENGADILAN PAJAK.

Perihal Kasasi.

Pengertian dan Asas-asas PTUN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.

Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan

Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2

HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.

Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT

PERTEMUAN #13 BADAN PERADILAN PAJAK

Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)

Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN

Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H

UPAYA HUKUM Oleh YAS.

HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.

HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:

PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015

Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa

10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.

GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.

PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)

PRAKTEK GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding

Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata

PENGERTIAN SITA JAMINAN

HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)

Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata

Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA

Transcript presentasi:

Proses Administratif

Penerimaan Berkas Gugatan

Penerimaan Berkas Gugatan Penggugat/Kuasa: Menyerahkan berkas gugatan kepada Panitera Panitera: meneliti berkas, taksir panjer ongkos perkara; serahkan berkas ke Pan. Muda

Penerimaan Berkas Gugatan Panitera Muda: 1.menerbitkan kwitansi panjer; 2.mendaftar gugatan dlm buku besar Induk Perkara; Memberi No. reg; melengkapi form yg diperlukan dan memskan ke dlm map; 3. dgn buku ekspedisi menyerahkan kembali kepada Panitera

Proses Pemeriksaan Gugatan Tahap I: Penelitian Administrasi Berkas di Panitera Tahap II: Dismissal Prosedur & Berbagai permohonan: Penundaan Pelaksanaan KTUN; Acara prodeo; Acara cepat,

Proses Pemeriksaan Gugatan Berkas di Ka. PTUN Penetapan Acara Biasa Tahap III Pemeriksaan Persiapan Berkas di Majelis Hakim Tahap IV: Sidang Terbuka Utk Umum

Penelitian Administrasi lamp 9 hal 40 Subjek Gugatan Penggugat: Pihak sendiri; kuasa; Advokat/P’acara Praktik; Surat Kuasa

Penelitian Administrasi Nama : kewarganegaraan : Tempat tinggal : Pekerjaan : Tegugat Nama Jabatan : tempat kedudukan : Alamat :

Penelitian Administrasi Objek Gugatan KTUN Pasal 1 bt 9 Pasal 3 Alasan Gugatan KTUN >< Peraturan Peruu KTUN >< A.A.U.P.B

Penelitian Administrasi Tenggang waktu menggugat Adakah Upaya Administrasi? Tuntutan Gugatan: menyatakan batal/tidak sah KTUN mencabut KTUN mencabut & menerbitkan KTUN Ganti rugi &/ Rehabilitasi

Penelitian Administrasi Pendapat: Panitera Muda tgl: Wakil Panitera tgl: Panitera tgl Disposisi/kesimpulan Ketua

Penundaan Pelaksanaan KTUN(67) Permohonan selama pemeriksaan sengketa sampai ada putusan pengadilan yg berkekuatan hk tetap ( ayat 2) Keadaan yg sangat mendesak, mengakibatkan kepentingan Pengugat sangat dirugikan jika ktun yg digugat tetap dilaksanakan( ayat 4)

Acara prodeo ps 60, 61 Ditujukan kpd Ka PTUN Diajukan bersamaan dgn gugatan, dilampiri srt ket tdk mampu dr Lurah Permohonan diperiksa sebelum pemeriksaan subtansi perkara Penetapan berlaku dari tingkat pertama s/d akhir

Acara Cepat Ps 98.99 Gugatan disertai dgn permohonan AC kpd Ka PTUN d.t.w 14 hari Penolakan Ka. PTUN sekaligus penetapan acara biasa Thd penolakan, tdk ada upaya hk Penerimaan diikuti penetapan Hakim Tunggal d.t.w 7 hari