HASIL STUDY BANDING TTG KEPOLISIAN JEPANG DI PERFECTUR FUKUOKA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masyarakat Peduli Keamanan OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
Advertisements

Tanggung jawab profesional dan otoritas atasan
Sabtu, 14 Mei Kebutuhan fisiologis: kebutuhan paling dasar dr hdp manusia Ex: makan, air, kebutuhan seksual, termasuk perlindungan kesehatan. Kebutuhan.
NURSE AS PATIENT ADVOCATE
1. SDM (supportif): untuk membantu peg agar berprestasi lebih baik, menjadi org yg lbh bertanggung jawab dan berusaha menciptakan suasana dimana mrk dpt.
Bab 3 BISNIS : SEBUAH PROFESI ETIS ?
NILAI-NILAI NURANI (VALUES OF BEING)
HASIL KEGIATAN PS SAWARA Komunity police yg ada dalam sistem kepolisian jepang sudah menjadi roh dalam setiap sendi pelaksaan tugas yg di embang oleh petugas2.
KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL
MATERI 7 YAYASAN.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) ( In ternal Control )
PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013
DISIPLIN PEGAWAI BIDANG II.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PERILAKU YG SENGAJA MENYAKITI ORG LAIN
Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 11
PEMAHAMAN LINTAS BUDAYA
BAB VI ETIKA PROFESI HUKUM
PENGERTIAN BIMBINGAN MERUPAKAN PELAYANAN BANTUAN
BAB IV PERAN ETIKA DAN KEWAJIBAN PROFESI
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DEWASA MUDA
Comparative Study of Police System for Indonesian National Police Fukuoka, 13 Oktober- 7 November 2009.
Pedoman bagi petugas Polmas.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGAKUAN INTERNASIONAL
Manusia dan Tanggung jawab
STUDI EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
BAHAN 2 PENGENDALIAN/ PENGAWASAN
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
E-COMMERCE MENURUT UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE 1996
1 Seminar Administrasi Kepolisian Indonesia 2009 Garis Besar Kepolisian Prefektur Fukuoka 1.Letak Pref. Fukuoka 2.Populasi Pref. Fukuoka 3.Susunan organisasi.
Prodi Agribisnis FP-UNS
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Manajemen Pembiayaan Pendidikan:
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
REMAJA SEBAGAI SUBKULTUR
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Penegakan Hukum Lingkungan
KESEHATAN MENTAL DI SEPANJANG SIKLUS KEHIDUPAN
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Ika Putri R.
STANDAR PROFESI GIZI HERWANTI BAHAR.
PENGANTAR PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS
NILAI-NILAI NURANI (VALUES OF BEING)
STANDAR PROFESI GIZI. STANDAR PROFESI GIZI LATAR BELAKANG Permasalahan gizi semakin komplek Perlu tenaga gizi Globalisasi Tenaga gizi ( d3 dan s1 )
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
DIFUSI INOVASI Salah satu program penyuluhan pertanian adalah mengubah perilaku masyarakat melalui perubahan sosial yg direncanakan, dengan 3 tahapan.
PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU GURU
CRIME PREVENTION THROUGH ENVIROMENTAL DESIGN ( C. P. T. E
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) ( In ternal Control )
DELINQUENT (KENAKALAN) NOVENDAWATI WAHYU SITASARI
PERAWATAN KELOMPOK KHUSUS
DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA
Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Komunikasi pada bidang maternitas
PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
MATERI 7. MATERI 7 KODE ETIK PERSAGI AHLI GIZI HARUS SENANTIASA BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945, AD-ART DAN KODE ETIK PROFESI.
1 / 13 DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA 2 / 13  Problem berdasarkan NANDA  TIPOLOGI – Aktual – Risiko – POtensial.
FKM Univet Bantara S u k o h a r j o
KEADILAN DALAM BISNIS.
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
Uu k3.
Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
Pembentukan, Fungsi Pokok Organisasi Profesi dan Kode Etik Profesi
Transcript presentasi:

HASIL STUDY BANDING TTG KEPOLISIAN JEPANG DI PERFECTUR FUKUOKA CHIKUSHINO POLICE STATION STUDY BANDING TTG SISTEM KEPOLISIAN JEPANG KALI INI MENITIK BERATKAN PADA ASPEK QTAP (QUICK RESPONS, TRANSPARANCY, ACCUNTABILITY DAN PROFESSIONAL) Q T A P QUICK RESPONS = TINDAKAN SEGERA TRANSPARAN = KETERBUKAAN INFORMASI KPD MASY AKUNTABEL = TANGGUNG JWB THD WARGA DAN KEPERCAYAAN MASY THD POLISI PROFESIONAL = TINDAKAN PROFESIONAL SSI DG KAIDAH2 TGS KEPOLISIAN

QUICK RESPONS (TINDAKAN SEGERA) QUICK RESPONS YG DI BERIKAN OLH POLISI DLM YAN KPD MASY ADLH DLM HAL : MENERIMA LAPORAN DR MASY BAIK MELALUI TELP 110, TELP LOKAL ATAU YG LGS DI SAMPAIKAN KE KANTOR POLISI STLH TERIMA LAPORAN KMD DG SEGERA MENDATANGI DAN MENGECEK TKP DAN LGS MENGAMANKAN TKP SERTA MENJAGA STATUS QUO TINDAKAN SEGERA INI DI LAKUKAN THD SETIAP LAP/KEJADIAN BAIK YG DI LAP OLH MASY MAUPUN YG DI TEMUKAN SENDIRI OLH POLISI DI LAP

TRANSPARAN DLM HAL TRANSPARANSI, SEMUA INFO YG BERKAITAN DG YAN KAMTIBMAS SLL DI BERIKAN KPD MASY BAIK MELALUI HIMBAUAN2, BROSUR2, PAMFLET2 ATO SCR LGS DI SAMPAIKAN PD SAAT PTG POLISI MELAKUKAN SAMBANG KE WARGA MASY. SELAIN ITU JG INFO2 YG BERKAITAN DG DATA2 BAIK LAKA, MAUPUN DATA2 KRIMINAL DI PAMPANG DI KTR POLISI DAN BG WARGA YG INGIN TAU DPT MELIHAT SCR LANGSUNG TANGGUNG JWB POLISI THD KEAMANAN WARGANYA SANGATLAH BSR SHG MRK BEKERJA DG SUNGGUH2 DAN TULUS DAN KRN ITU MAKA MUNCULLAH KEPERCAYAAN DR WARGA MASY YG SNGT BESAR THDP POLISI SELAIN ITU MASY JG MERASA HRS IKUT BERTANGGUNG JWB DLM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN DAN MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGANNYA TERBUKTI AL : MASY BANTU BERIKAN LAP KPD POLISI JIKA AD HAL2 YG DI ANGGAP MENCURIGAKAN MUNCULNYA KESADARAN DARI MASY UNT IKUT BERPATROLI BERSAMA DG POLISI DLM MENCIPTAKAN KEAMANAN ADANYA SUKARELAWAN YG SCR BERSAMA2 MELAKUKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN JUGA ADANYA KELOMPOK PEMBINA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA (JUVENNILE DELIQUENCY PREVENTION). MRK SCR SUKARELA DAN TULUS IKHLAS BEKERJA MEMBANTU TGS2 POLISI DLM HAL PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS. SELAIN BERTANGGUNG JWB THD KEAMANAN MRK JG BERTANGGUNG JWB THD DIRI MEREKA SENDIRI YAITU MRK DISIPLIN DLM JLNKAN TGS DAN JUGA DISIPLIN DLN TAATI PERATURAN2 AKUNTABEL

DLM MJLNKAN TGSNYA POLISI JEPANG DAPAT DI KATAKAN PROFESIONAL, DLM HAL INI MRK MENGUASAI BIDANG TUGASNYA MAUPUN TGS POLISI SCR UMUM. SEMUA ANGGT POLISI HRS MENGUASAI TEKHNIK IDENTIFIKASI KRN BG POLISI JEPANG IDENTIFIKASI MRPKN KUNCI BG PENGUNGKAPAN SUATU KASUS. SEMUA PENANGANAN KASUS BAIK KASUS KRIMINAL MAUPUN LAKA LANTAS HRS DI LAKUKAN IDENTIFIKASI. PROFESIONAL

SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN DI JEPANG KEPOLISIAN JEPANG MLKKAN PEREKRUTAN MELALUI MASING2 PERFECTUR SUMBER PEREKRUTAN DI AMBIL DARI LULUSAN SMA MAUPUN UNIVERSITAS DG LAMA PENDIDIKAN YG BERBEDA. UNT LULUSAN SMA MRK MELAKSANAKAN DIKTUK SELAMA 10 BULAN DAN UNT LULUSAN UNIV SELAMA 6 BULAN, STLH ITU MRK MELAKUKAN MAGANG DI KOBAN SELAMA 3 BLN DAN KMDN KEMBALI LG KE SEKOLAH KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PEMBULATAN DAN STLH ITU MRK KEMBALI LG KE WIL UNT MELAKUKAN TGS LG DI KOBAN2. ALOKASI WAKTU UNTUK MATA PELAJARAN JUGA DI BEDAKAN YAITU UNT SMA 1600 JAM DAN UNT UNIV 960 JAM, NAMUN PEMBAGIAN KEGIATAN SECARA UMUM SAMA YAITU 30% UNTUK GIAT FISIK DAN 70% UNT KOGNITIF. PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTARA POLISI PRIA DG POLISI WANITA TIDAK DI BEDAKAN TERMASUK UNTUK KEGIATAN FISIK MAUPUN BELADIRI.

KESIMPULAN STUDY BANDING TTG KEPOL JEPANG DI TITIK BERATKAN PD TGS2 KOBAN DAN CHUZAISHO DI MANA KOBAN DAN CHUZAISHO MRPK SATU WADAH YG DI ANDALKAN OLEH WARGA DLM HAL PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN JUGA MRPK TITIK AWAL BG SELURUH PTGS POLISI DLM JALANKAN TUGAS. PTGS POLISI DI JEPANG BEKERJA PENUH DG TGG JWB DAN TULUS IKHLAS, MEREKA TDK ADA SISTEM ABSEN SCR KHUSUS NAMUN HNY MELALUI KONTROL YG DI LAKUKAN OLEH KEPALA SEKSIE ATAU KEPALA KOBAN MASING2 (ADANYA BUDAYA MALU YG SANGAT TINGGI JIKA MEREKA MELAKUKAN PELANGGARAN) KEDEKATAN POLISI DG MASY DPT DI LIHAT DARI TINDAKAN2 WARGA DLM CEGAH KJHATAN MAUPUN PENANGGULANGAN KJHTAN BHW MRK AKAN SGR LAPOR KPD POLISI JIKA MENEMUKAN HAL2 YG MENCURIGAKAN MAUPUN KEIKUTSERTAAN MRK SCR SUKARELA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMAHAMAN TTG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI LAKUKAN SCR DINI YAITU THDP ANAK2 SEKOLAH BAIK DARI TKT SD S/D SMA YAITU DG CARA MEMBERIKAN CERAMAH2 DAN JG HIMBAUAN2 BGMN ANAK2 DPT LAKUKAN PENCEGAHAN KEJAHATAN AGAR MRK TDK MENJADI KORBAN KEJAHATAN

DLM HAL PENCEGAHAN KJHTAN WARGA PUNYAI PERANAN DLM CIPTAKAN MASY YG AMAN, SELAIN ITU JUGA POLISI BUAT KEBIJAKAN UNT BEKERJA SAMA DG INSTANSI YG LAIN MISALNYA DG PEMDA ,DINAS PEMADAM KEBAKARAN, ATAU BADAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. SELAIN ITU JG TERDAPAT GIAT YG MELIBATKAN PERUSAHAAN SWASTA.