Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEWARGANEGARAAN Disadur dari buku Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan oleh Asep Kurnia, 2012.
Advertisements

UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
C.NOMINAL : “ Konstitusi itu secara hukum berlaku,tetapi
BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISANNYA ?
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara
KEWENANGAN BERHAK MANUSIA PRIBADI MEMPUNYAI KEWENANGAN BERHAK SEJAK IA DILAHIRKAN, BAHKAN SEJAK DALAM KANDUNGAN IBUNYA, ASAL IA LAHIR HIDUP APABILA KEPENTINGANNYA.
HUKUM PERKAWINAN.
GOLONGAN- GOLONGAN HUKUM
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM..  Pada bulan Mei Tahun 1962 timbul gagasan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu, yaitu Sahardjo, SH., untuk menganggap.
HUKUM KELUARGA ( Familierecht)
HUKUM KELUARGA By Ricky Maulana
HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN
Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM UMY
BAHAN UJIAN AKHIR TPA3 HARTA PERKAWINAN KONSEP BW (PASAL 119)
Hak Dan Kewajiban.
HUKUM PERKAWINAN Ialah peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita.
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
Persamaan kedudukan Warga Negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
Hukum keluarga.
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
HUKUM KELUARGA.
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA
Warga Negara dan Bela Negara
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
HUKUM KELUARGA.
Warga Negara Pewarganegaraan.
Rachmi Sulistyarini, SH MH
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Hukum keluarga.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Hak Dan Kewajiban Warganegara”
HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN
HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KUHPerdata DAN UU NO
Pencegahan Perkawinan
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara, Agama dan warga Negara
Hukum Perkawinan.
PEMBATALAN PERKAWINAN
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERKAWINAN YUSRON ANDRIANTO AGUNG HENDRO SUSILO
PENCEGAHAN& PEMBATALAN PERKAWINAN
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
Negara, Agama dan warga Negara
ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN
Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
HUKUM PERKAWINAN ADAT.
PERJANJIAN PERKAWINAN
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
ADOPSI ANAK.
PERKAWINAN CAMPURAN.
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA
Negara, Agama dan warga Negara
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
BU-MA-GI x HUKUM Oleh: MAILIZA.
HUKUM PERKAWINAN. Arti perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 dan KUHPerdata Hakikat, asas, tujuan perkawinan menurut UU No. I tahun 1974 dan KUHPerdata.
Hukum Pernikahan Beda Agama (Dalam Perspektif Islam) KARYA TULIS & PEMIKIRAN Diselesaikan untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama Jurusan ekonomi.
Transcript presentasi:

Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Indah Nurutami (114704033) Wira Prihandini (114704051)

PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM 1 ASAS MONOGAMI 2 PERJANJIAN KAWIN 3 4 5 6 7 TINJAUAN UMUM ASAS MONOGAMI PERJANJIAN KAWIN BATALNYA PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN KEDUDUKAN ANAK PUTUSNYA PERKAWINAN

TINJAUAN UMUM Sejarah 1950 1954 1957 22 Mei 1967 31 Juli 1973 Terbentuknya UU Perkawinan 1950 Panitia menyampaikan RUU perkawinan umat islam pada menteri agama. 1954 RUU disampaikan pada sidang kabinet 1957 RUU di sampaikan pada DPR 22 Mei 1967 Presiden menyampaikan RUU tentang Perkawinan pada DPR 31 Juli 1973 RUU disahkan 22 Desember 1973 Diundangkan UU RI No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Januari 1974

TINJAUAN UMUM Pengertian perkawinan 1 2 3 4 5 6 7 Pengertian perkawinan Perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Perkawinan Adat Perkawinan Bersistem Patrilineal Perkawinan Bersistem Parental Perkawinan Menurut Hukum Islam Perkawinan Kristen Perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

? ? ASAS MONOGAMI KEADAAN SYARAT darurat 1 2 3 4 5 6 7 Mengizinkan seseorang untuk melakukan polipoligami dengan ketentuan keadaan & syarat cukup berat darurat Pasal 3 ayat 2 UU 1/1974 ? ? KEADAAN SYARAT

PASAL 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ASAS MONOGAMI 1 2 3 4 5 6 7 ANCAMAN PASAL 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? TUJUAN

PERJANJIAN KAWIN diubah diubah BENTUK PERJANJIAN PERKAWINAN 1 2 3 4 5 6 7 Dengan akte notaris (pasal 147 BW) Sebelum perkawinan BENTUK PERJANJIAN PERKAWINAN diubah diubah BW UU No.1/1974 tentang perkawinan

PERJANJIAN KAWIN Keduanya mempunyai usaha sendiri Keduanya sama kaya 1 2 3 4 5 6 7 Keduanya mempunyai usaha sendiri Keduanya sama kaya Keduanya mempunyai hutang Lebih kaya salah satu

BATALNYA PERKAWINAN 1 2 3 4 5 6 7 Pasal 22 KUHPerdata tentang perkawinan UU No.1/1974 tentang perkawinan Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat.

BATALNYA PERKAWINAN 1 2 3 4 5 6 7 Larangan Hukum Islam Hubungan keluarga Derajat suami lebih rendah Wanita menikah lg dalam masa tunggu Suami menikah untuk kelima kali Wanita masih dalam keadaan kawin

BATALNYA PERKAWINAN Pasal 28 ayat 2 UU1/1974 1 2 3 4 5 6 7 Anak-anak yag dilahirkan dari perkawinan Islam suami/istri yang beritikad baik pihak lain yang mempunyai hak dan iktikad baik Pasal 28 ayat 2 UU1/1974

BEGITU PULA SEBALIKNYA TIDAK UNTUK SEBALIKNYA PERKAWINAN CAMPURAN 1 2 3 4 5 6 7 Beda kewarganegaraan (Pasal 57 UU 1/1974) Beda agama (Islam) WNI WNA BOLEH Suami muslim Istri nonmuslim TIDAK BOLEH BEGITU PULA SEBALIKNYA Suami muslim Istri nonmuslim BOLEH TIDAK UNTUK SEBALIKNYA

PERKAWINAN CAMPURAN 1 2 3 4 5 6 7 Akibat terhadap istri : “Seorang wanita warganegara RI yang kawin dengan orang asing, kehilangan kewarganegaraan RI, apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.” Pasal 8 UU No.62 Tahun 1958

PERKAWINAN CAMPURAN 1 2 3 4 5 6 7 Akibat terhadap anak : Pasal 59 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai perdata Pasal 1 sub b UU no.62 tahun 1958 Orang yang pada waktu lahirnya memepunyai hubungan hukum kekeluargaan sengan ayahnya, seorang warga negara indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai ssejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 tahun. KESIMPULAN ?

? ? ? ? KEDUDUKAN ANAK Anak sah Anak di luar kawin 1 Dimata Hukum 2 3 4 5 6 7 Anak sah Anak di luar kawin ? ? Dimata Hukum Dimata Hk.Islam ? ? Dimata Hukum Dimata Hk.Islam

PUTUSNYA PERKAWINAN Menurut Hukum : Menurut hukum islam : BW 1 2 3 4 5 6 7 Menurut Hukum : BW Undang-Undang sekarang Menurut hukum islam : Talak

TERIMA KASIH (114704033) (114704051)