KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
ROADMAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PPDT
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN ENERGI
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
MULTILATERAL MEETING RAKORBANGPUS I 26 Maret 2015
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN Bidang Tata Ruang
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERTANIAN
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS TAHUN 2015 : Peningkatan Kualitas Forum Perencanaan di Daerah Dalam Mendukung Sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita) Disampaikan oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Nawa Cita dan Strategi Pembangunan menjiwai isi RKP RKP berjiwa Nawa Cita & Strategi Pembangunan 1. Tema Pembangunan 2. Rakorbang Pusat 3. Triwulanan Bappenas – Bappeda Provinsi 4. Musrenbang Provinsi 5. Musrenbang Nasional Pra Musrenbangnas Musrenbangnas Pasca Musrenbang RPJMN  RKP Nawa Cita dan Strategi Pembangunan harus menjiwai isi RKP Ke lima proses dalam RKP harus mencerminkan hal tersebut. Ada perubahan Substansi dan Tata Laksana di setiap proses pembuatan RKP

REVITALISASI MUSRENBANGNAS RUANG LINGKUP REVITALISASI MUSRENBANGNAS REVITALISASI MUSRENBANGNAS Penetapan Isu Strategis Nasional untuk memfokuskan Arah Pembangunan Penetapan dan Penyelarasan Indikator, Program, Kegiatan dan Target per Isu Strategis Pengembangan e-Musrenbang utk kemudahan Penginputan, Pembahasan dan Pelaporan Perubahan Mekanisme Pembahasan & Penyepakatan Usulan Prog, Kegiatan Pembangunan Penambahan Durasi Waktu Pembahasan Perluasan Sarana, Media dan Event Pembahasan Perluasan dan Perubahan Scope Tugas dan Komposisi “Liaison Officer” ( LO ) Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan dan Mekanisme Musrenbang di Daerah dan Forum2 Lainnya Revitalisasi Dalam Aspek Regulasi/Peraturan Revitalisasi Dalam Aspek SDM (Pendamping Daerah) Revitalisasi Dalam Aspek Teknis Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah Revitalisasi Dalam Aspek Sarana (Sistem Informasi, Network, dsb) Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Usulan Pembangunan TUJUAN DAN SINKRONISASI MUSRENBANGDA SUBSTANSI POKOK FORMAT PELAKSANAAN POLA KOMUNIKASI PROSES PELAKSANAAN Slide - 3

REVITALISASI MUSRENBANG RKP 2016 TARGET OUTPUT REVITALISASI MUSRENBANG RKP 2016 SUBSTANSI POKOK 1. Penetapan Isu Strategis Nasional untuk memfokuskan Arah Pembangunan 2. Penetapan dan Penyelarasan Indikator, Program, Kegiatan dan Target per Isu Strategis PROSES PELAKSANAAN 1. Perubahan Mekanisme Pembahasan & Penyepakatan Usulan Prog, Kegiatan Pembangunan 2. Penambahan Durasi Waktu Pembahasan 3. Perluasan Sarana, Media dan Event Pembahasan FORMAT PELAKSANAAN 1. Pengembangan e-Musrenbang utk kemudahan Penginputan, Pembahasan dan Pelaporan 2. Perluasan Lingkup Pembahasan Rencana Pembangunan yang tidak hanya terbatas pada Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) POLA KOMUNIKASI Perluasan dan Perubahan Scope Tugas dan Komposisi “Liaison Officer” ( LO ) Penajaman Tujuan dan Sasaran berdasarkan Nawa Cita. Pembahasan mencakup semua sumber-sumber pendanaan. Kejelasan Arahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Nawa Cita. Kejelasan Kriteria Penetapan Prioritas Program dan Kegiatan K/L (Isu Strategis) sesuai dengan Nawa Cita; Tersedianya waktu yang cukup untuk pembahasan; Kepastian hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L dan RKA K/L. TARGET OUTPUT REVITALISASI MUSRENBANG

REVITALISASI POLA KOMUNIKASI: Peran Liaison Officer (LO) dan Staf Penghubung Provinsi Peran Keterangan Liaison Officer (LO) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mengkoordinasikan usulan kegiatan strategis daerah yang mendukung pencapaian sasaran Dimensi Pembangunan (Nawa Cita); Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); Sebagai pendamping bagi provinsi yang menjadi tanggung jawabnya selama pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas 2015. Staf Penghubung Membantu LO dalam melaksanakan perannya baik dari sisi subtantif, teknis, maupun administrasi Slide - 5

PENGEMBANGAN APLIKASI E-MUSRENABNG RKP 2016

HASIL REKAPILTULASI SEMENTARA USULAN DERAH MELALUI E-MUSRENBANG USULAN DAERAH MELALUI E-MUSRENBANG TOTAL USULAN : 53000 INDIKATOR PROVINSI YANG SUDAH USUL : 34 PROVINSI KAB/KOTA YANG SUDAH USUL : 484 KAB/KOTA USULAN DAERAH MELALUI E-MUSRENBANG YANG TELAH TERVERIFIKASI TOTAL USULAN : 4000 INDIKATOR PROVINSI YANG SUDAH VERIFIKASI : 17 PROVINSI KAB/KOTA YANG SUDAH VERIFIKASI : 109 KAB/KOTA

RANGKAIAN KEGIATAN MUSRENBANGNAS Pertemuan antara Bappenas, K/L dan Daerah dilakukan dalam pertemuan Pra-Musrenbangnas Pertemuan akan berlangsung selama ± 2 minggu Satu Multilateral Meeting akan melibatkan Beberapa K/L Beberapa provinsi dalam satu wilayah Beberapa unit kerja Bappenas Pola pertemuan sama dengan Rakorbangpus (multilateral meeting) tetapi dengan melibatkan provinsi untuk mendiskusikan Lokasi suatu kegiatan Dukungan daerah Melibatkan peran BIG (peta)  menunjukkan lokasi dalam peta Slide - 8

MULTILATERAL MEETING PRA-MUSRENBANGNAS Koordinasi Perencanaan Multilateral/ Multi-Sektor/Multi K/L/Lintas Wilayah (Provinsi) terhadap masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terutama: Kedaulatan pangan Kedaulatan energi Kemaritiman Industri/Kawasan Industri Pariwisata Revolusi mental Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Masing-masing agenda prioritas nasional tersebut dibahas bersama K/L terkait dalam forum lintas sektor, lintas K/L terkait dan lintas wilayah. Slide - 9

KEDAULATAN PANGAN KEDAULATAN PANGAN BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGAN Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Pendirian bank pertanian & UMKM Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Pengendalian impor pangan Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag; Kemen Pertanian Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda Bank Indonesia; Kemen Koperasi Kemen BUMN; Pemda KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa) Pemda; Kemen Agraria & TTR Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda Slide - 10

FORUM KEDAULATAN PANGAN Sasaran Nawacita Kementerian/Lembaga Pertanian Kehutanan & LH Agraria & TTR Kemendag Perindustrian PU PERA Pemerintah Daerah Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru v V Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah Pembangunan pasar Pembangunan sarana prasarana transportasi Stop konversi lahan produktif Pemulihan kesubuhan lahan (1000 Desa mandiri benih) Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen Bank Pertanian dan UMKM Peningkatan kemampuan petani Pembangunan agribisnis kerakyatan Pengendalian impor pangan Reforma agraria 9 juta ha Dukungan daerah dan peran daerah dalam mementukan lokasi pembangunan sangat penting dalam pencapaian sasaran nawacita Slide - 11

CONTOH USULAN MATERI PRA MUSRENBANGNAS CONTOH KELENGKAPAN USULAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI Slide - 12

MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (1) MENKO KEMENTERIAN DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI PROVINSI BAPPENAS K/L Kemenko Indikator Outcome Program K/L Kegiatan K/L Indikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PU Kemenko Perekonomian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Kementan Kemendagri

MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (2) Peta MENKO Kesepakatan Kegiatan, Indikasi Anggaran, dan Lokasi KEMENTERIAN DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI PROVINSI Dapat Dilakukan tergantung dengan ketersediaan data peta tematik dan Operator Terknis Desk BAPPENAS K/L Kemenko Indikator Outcome Program K/L Kegiatan K/L Indikator Output Target Output Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi Kemen PU Kemenko Perekonomian 9,89 juta Hektar tahun 2019 Pembangunan Jalan Penghubung daerah produksi pertanian Kementan Kemendagri

Mempersiapkan informasi mengenai lokasi kegiatan PENUTUP Pada dasarnya pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP 2016 menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program/kegiatan dalam rangka untuk merealisasikan janji Presiden (sasaran NAWA CITA). Diharapkan: Setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; Mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan Mempersiapkan informasi mengenai lokasi kegiatan (c) menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD. Slide - 15

Terima Kasih

AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(1) MEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda ( 26 Maret 2015, Bappenas) Penyampaian draft Rancangan Awal RKP 2016 Indikasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan Tahun 2016 Penyampaian kerangka makro ekonomi dan kebijakan fiskal Tahun 2016 Forum diskusi Bappeda Provinsi se-Indonesia terkait dengan pola pendekatan dimensi pembangunan, kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 dan kebijakan Dana Dekonsentrasi Bappenas. Pendalaman Dimensi Pembangunan (26 – 30 Maret 2015) Pembahasan Pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) lintas sektor Output : sinkronisasi antar sektor dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita). Pembahasan per dimensi : Deputi penanggung jawab dimensi Ratek/Rakernis dengan K/L(Maret 2015) Memastikan bahwa hasil ratek/rakernis sesuai dengan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) sebagai dasar untuk pembahasan pra musrenbangnas Menyampaikan arahan mengenai tema dalam pelaksanaan sasaran dimensi pembangunan (Nawa cita) di RKP 2016 dalam Ratek/Rakernis Slide - 17

AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(2) MEKANISME DAN KELUARAN Musrenbangprov ( 2 Maret - 13 April 2015) Dukungan APBD dalam mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita); Usulan kegiatan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Kegiatan berdasarkan sasaran jangka menengah dengan mengacu pada sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) yang akan menjadi prioritas pembahasan dalam Pramusrenbangnas. Sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Kesepakatan usulan kegiatan dan kerangka pembiayaan dalam mendukung sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Forum Konsultasi Publik (6 April 2015) Memberikan masukan terhadap rancangan awal RKP 2016. Rakor Khusus Papua dan Papua Barat (14 April 2015) Sinkronisasi kegiatan K/L, kegiatan Dana Otonomi Khusus, kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan APBD dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. Slide - 18

AGENDA TAHAPAN MUSRENBANGNAS 2015…(3) MEKANISME DAN KELUARAN Rakorbangpus II (15 April 2015) Penyampaian Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif Tahun 2016 Trilateral Meeting (15 – 24 April 2015) Skema : Trilateral Desks (Bappenas, K/L, Keuangan) Penajaman dan pengakomodasian hasil Musrenbangnas 2015 dalam inisiatif baru Rancangan Akhir Renja K/L 2016; dan Rancangan Akhir RKP 2016. Pra Musrenbangnas (16 -24 April 2015) Penutupan Pra Musrenbangnas (28 April 2015) Skema : Kelompok musyawarah berdasarkan sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) Hasil kesepakatan program/kegiatan, lokasi, target, dan anggaran untuk mencapai sasaran dimensi pembangunan (Nawa Cita) antara pemerintah provinsi dan K/L yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan; Musrenbangnas (29 April 2015) Laporan Menteri PPN mengenai kesepakatan program, kegiatan strategis dan pendanaan pusat dan daerah kepada Presiden RI; Arahan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan Paparan 4 Menteri Koordinator. Slide - 19