BADAN PUSAT STATISTIK INTEGRASI SISTEM UPDATING DIREKTORI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
METODE PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
Statistik Konstruksi Direktorat Statistik Industri
Ketenagakerjaan dan perekonomian (I)
Statistik Konstruksi Direktorat Statistik Industri
STATISTIK KEHUTANAN.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Kerangka Dasar dan Manfaat Tabel I-O, asumsi dan Keterbatasannya
STATISTIK PETERNAKAN.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
SUBDIT STATISTIK HARGA PRODUSEN
KELOMPOK V / KELAS 2A NAMA: PEMBAHASAN: AYU ROSITA SARI ( )
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Assalamualaikum.
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
Tujuan SSU Mendapatkan data statistik upah yang lebih rinci, yaitu upah menurut jenis kelamin dan jenis jabatan/ pekerjaan untuk : - karyawan non produksi/pelaksana.
HASIL CEK LAPANGAN DAN TINDAK LANJUTNYA KEADAAN PERUSAHAAN (KSK) CEK DOBEL OLEH STAF PROVINSI DIREKTORI I-ATAHUN DEPAN PRODUKSI KOMERSIL BELUM.
Bidang Produksi Statistik Tanaman Perkebunan
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Statistik Hortikultura 2013
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
Pengangguran di Indonesia
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI Bab 2 Tulus Tambunan
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
STATISTIK PERIKANAN Subdirektorat Statistik Perikanan
Kegiatan Statistik Kehutanan
Dr. H. Mustika Lukman Arief, SE. MM.
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Produk Domestik Regional Bruto
SEKTOR PERTANIAN.
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Berita Resmi Statistik
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
SENSUS EKONOMI 2006 POTRET POTENSI EKONOMI INDONESIA
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PERTEMUAN IX USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT Arah dan kebijakan
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
PENDAPATAN NASIONAL Teori Ekonomi Makro Ekonomi Pembangunan.
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Perguruan Tinggi (Fakultas)
METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERANAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NASIONAL STIESS BATANG.
I. MASALAH-MASALAH DALAM PEREKONOMIAN
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
Ekonomi Makro Perekonomian nasional -
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Ketenagakerjaan dan perekonomian (I)
MEMAHAMI ILMU EKONOMI Nuryana Haprin. Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil.
Transcript presentasi:

BADAN PUSAT STATISTIK INTEGRASI SISTEM UPDATING DIREKTORI DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR SUB DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI BADAN PUSAT STATISTIK

GAMBARAN UMUM SEKTOR INDUSTRI MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA PADA TAHUN 1991 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN MULAI MENGGESER DOMINASI SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBENTUKAN PDB SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR MAKRO PEREKONOMIAN MAMPU MENYERAP TENAGA KERJA YANG CUKUP BESAR, PADA TAHUN 2004 MENACAPAI 11 JUTA ORANG PERLU STARTEGI YANG KOMPREHENSIF DALAM MEMBANGUN SEKTOR INDUSTRI UNTUK MENJADIKAN LEADING SEKTOR MENGINGAT PERANAN DAN SUMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA, MENUNTUT TERSEDIANYA DATA STATISTIK INDUSTRI-BPS YANG ACCURATE, UP TO DATE, DAN KONSISTEN SERTA DAPAT DIBANDINGKAN.

Tabel 1. Persentase PDB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2013 2009 2010 2011* 2012** 2013*** 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 15,30 15,29 14,70 14,44 14,98 2. Pertambangan dan Penggalian 10,60 11,16 11,85 11,78 10,43 3. Industri Pengolahan 26,40 24,80 24,33 23,94 23,77 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,80 0,76 0,77 0,79 0,84 5. Konstruksi 9,90 10,25 10,16 10,45 10,33 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,30 13,69 13,80 13,90 14,39 7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,30 6,56 6,62 6,66 6,88 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 7,20 7,24 7,21 7,26 7,53 9. Jasa-jasa 10,20 10,24 10,56 10,78 10,83 Produk Domestik Bruto 100,00

Tabel 2. Banyaknya Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha, 2010-2013

KEGIATAN UPDATING DIREKTORI Menjaring Perusahaan Baru Kegiatan maching daftar perusahaan industri manufaktur dari direktori Subdit IBS BPS-RI (Direktori I-A) dengan daftar dari instansi lain (Depprin, BKPM/BKPMD, Depkes, Dinas terkait, ll), dan temuan KSK/Staf di lapangan Pemutakhiran Direktori Melaporkan perusahaan tutup, pindah, berubah nama, badan hukum/usaha, alamat, TK, contac person, dll Sebagai salah satu sarana dalam manajemen survei Kegiatan penerimaan dan pengiriman dokumen respon dan monitoring pemasukan dokumen survei

INSTRUMEN KEGIATAN UPDATING DIREKTORI Daftar I-SL (C), Daftar I-SL (P), Daftar I-SL (K) Daftar isian calon perusahaan baru manufaktur yang harus dilakukan pengecekan lapangan hasil maching direktori I-A dengan daftar yang berasal dari instansi lain baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Daftar II-A Daftar isian untuk kegiatan mendapatkan informasi kegiatan produksi perusahaan Industri Besar dan Sedang dalam kurun waktu satu tahun (Januari s.d Desember) tahun survei seperti mengenai ketenagakerjaan, penggunaan bahan bakar dan listrik, bahan baku, produksi yang dihasilkan, inventori, modal tetap dll, baik perusahaan lama dan perusahaan baru Daftar I-B Daftar isian yang digunakan mencatat informasi perusahaan baru hasil pengamatan langsung di lapangan baik yang bersumber dari daftar I-SL (calon perusahaan baru) Daftar II-B Daftar isian yang dugunakan untuk mencatat informasi perusahaan tutup, berubah skala, pindah lokasi (non aktif) dan aktif tapi non respon/daftar II-A yang tidak kembali Daftar II-C Daftar isian untuk mencatat informasi bagi perusahaan yang terlewat dilakukan survei sedangkan perusahaan sudah lama ada kegiatan produksinya atau baru ditemukan dan kegiatan sewaktu-waktu saja (facultative)

TAHAPAN UPDATING DIREKTORI BPS-RI (SUBDIT IBS) membuat hasil maching Daftar I-SL (C) dari Direktori I-A dengan sumber informasi dari instansi lain tingkat pusat untuk dikirim ke BPS Provinsi BPS Provinsi (Seksi Industri) membuat hasil maching Daftar I-SL (P) dari Direktori I-A dengan sumber informasi dari instansi lain tingkat Provinsi untuk dikirim ke BPS Kabupaten/Kotamadya BPS Kabupaten/Kotamadya membuat hasil maching Daftar I-SL (K) dari Direktori I-A dengan sumber informasi dari instansi lain tingkat Kabupaten/ kota untuk diserahkan pada masing-masing petugas (KSK). Penambahan calon perusahaan bisa dengan pengamatan langsung dari petugas

LANJUTAN : Petugas (KSK) BPS Kabupaten/Kotamadya menyalin hasil pengecekan hasil calon perusahaan baru ke dalam Daftar I-B baik yang memenuhi syarat sebagai perusahaan baru (produksi komersil) maupun tidak (Tenaga kerja 1 s.d 19 orang, produksi percobaan, dalam pembangunan dan baru ada lokasi untuk nanti di tahun di cek ulang) Petugas (KSK) BPS Kabupaten/Kota melaporkan perusahaan non aktif (tutup, kecil, pindah lokasi dan bukan industri) di kwartal I dan melaporkan perusahaan aktif tapi non respon (bulan oktober) dengan menyalin pada Daftar II-B

TAHAPAN PENGOLAHAN DATA BPS Provinsi melakukan Regenerasi program pengolahan industri tahunan Kegiatan perubahan stutus baru menjadi lama, penghapusan penerimaan dan pengiriman, data calon perusahaan (I-B), data pengolahan, pergeseran flag isian non respon dan perubahan tahun surveiktor BPS Provinsi melakukan input data perusahaan baru Calon perusahaan (I-B) dari BPS Kabupaten/Kotamadya dimasukan dalam sistem direktori I-A BPS Provinsi melakukan pemisahan program dan data BPS Kabupaten/Kota Sistem updating direktori dan data entry untuk digunakan BPS Kabupaten/ Kota Pengiriman hasil kegiatan updating direktori dan data entry BPS Kabupaten/Kota mengirim kegiatan updating direktori dan data entry ke BPS Provinsi dan BPS-RI.

TERIMA KASIH