PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN BY ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
Advertisements

Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik) pada umumnya
P ERTEMUAN KE 10 Pembuatan draf Per UU By fatim. K ERANGKA PERATURAN - PER UU Terdiri atas: A.Bagian penamaan /judul. B.Bagian Pembukaan/ C.Batang Tubuh/Isi.
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
KONFLIK HUKUM M. HAMIDI MASYKUR. PRAKTIK: KONFLIK HUKUM HARAPAN/IDEAL: TIDAK ADANYA KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DIATASI DENGAN AZAS HUKUM DALAM SISTEM.
Tentang Keuangan Negara
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Proses Pembentukan PERDA Prepared by Orinton Purba, SS, SH
HUKUM TATA NEGARA
Anggota Kelompok : Andika Riau Nanda - Frenki -
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
Hak Memperoleh Informasi
BADAN HUKUM KOPERASI.
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Materi muatan ilmu perundang-undangan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PERUBAHAN modul kuliah perancangan peraturan negara SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Jenis, Hierarki & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Presiden dan DPR.
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Fungsi, Wewenang, dan Hak
TAX MANAGEMENT – Oil & Gas Industry
PERATURAN PERUSAHAAN PENGERTIAN :
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
INTERNATIONAL MARITIME CONVENTION (TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA)
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
Peraturan PerundangUndangan di Indonesia
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Mempelajari Sumber Hukum Undang-Undang
Akreditasi Prodi Arsitektur 2018
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN BY ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

PENGUNDANGAN Lembaran Negara Republik Indonesia; Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan meliputi; 1.Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2.Peraturan Pemerintah; 3.Peraturan Presiden mengenai; 4.Pengesahan perjanjian antara negara Republik lndonesia dan negara lain atau badan internasional; dan 5.Pernyataan keadaan bahaya. 6.Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia memuat penjelasan peraturan Perundang- undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

LANJUTAN Berita Negara Republik Indonesia; memuat Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik lndonesia. Tambahan Berita Negara Republik lndonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik lndonesia. Lembaran Daerah; Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. Berita Daerah; memuat peraturan Kepala Daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu. Keputusan kepala daerah tertentu dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

PENYEBARLUASAN Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang- undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia atau Berita Negara Republik lndonesia. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diumumkan dalam Berita Daerah. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan misalnya, melalui media elektronik seperti TVRl dan RRI atau media cetak, elektronik

TERIMA KASIH