PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN HASIL PRAMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG) KEWILAYAHAN TAHUN 2015 Disampaikan Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Bandung, 1 April 2015 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Pendahuluan 1 1
1) KETERKAITAN VISI & MISI RKP 2016 RPJMD PROVINSI RKPD PROVINSI 2016 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD PROVINSI TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS RKP 2016 VISI & MISI STRATEGI &ARAH KEBIJAKAN RKP 2016 2
2) KONSISTENSI EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI 2015 PAGU ANGGARAN SKPD DALAM RKPD PROVINSI 2016 PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM RKPD PROVINSI 2016 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI 2015 ISU STRATEGIS RKPD PROVINSI 2016 PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD PROVINSI 2016 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KERANGKA PENDANAAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH KAB/KOTA EVALUASI SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN : PERTUMBUHAN EKONOMI PENGURANGAN KEMISKINAN PENGURANGAN PENGANGGURAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN MDGS 4
PRAKIRAAN MAJU ANGGARAN 2017 HASIL (OUTCOME) PROGRAM 2016 4) KETERUKURAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI 2016 PRAKIRAAN MAJU ANGGARAN 2017 HASIL (OUTCOME) PROGRAM 2016 KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN 2016 5
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016
JAWA BARAT GREEN PROVINCE 7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Laut Jawa Pel.Cirebon Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Cirebon Raya Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB Pel. Cilamaya Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Bandara Int. Jabar Kertajati Metropolitan Cirebon Raya Tol Kanci-Pejagan BIJB BIJB PROVINSI JAWA TENGAH Pel. Tarumajaya Tol Cikampek-Palimanan Tol CISUMDAWU Metropolitan Bodebek Karpur DKI JAKARTA Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bandung Raya Waduk Jatigede Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciawi-Sukabumi TPI Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA PKW RANCABUAYA PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE 7
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH Tema Pembangunan 2016 PENATAAN DAN PERSIAPAN PRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2013-2018 2008-2013 2005-2008 2018-2023 2023-2025 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang TEMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2016 “Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global” 8
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 - 2018 MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 9
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 10
Janji Gubernur 2013-2018 PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2013-2018 11
MODERNISASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 10 Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN MODERNISASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018 12
TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan sistem hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian 13
(SK Gubernur Nomor 650/KEP.1655 - Bappeda/ 2014 KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT WKPP II (wilayah purwakarta) Pengembangan industri manufaktur; Pengembangan industri keramik dan gerabah; Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP III (wilayah cirebon) Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. (SK Gubernur Nomor 650/KEP.1655 - Bappeda/ 2014 Tentang Koordinator Implementasi kegiatan Pembangunan Tematik kewilayahan di Jawa Barat WKPP I (wilayah BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP IV (wilayah priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. 14 15
TEMATIK METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN JAWA BARAT Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat METROPOLITAN BODEBEK KARPUR CIREBON RAYA BANDUNG PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PALABUHANRATU PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020 Airstrip Cidaun Airstrip Rancabuaya Airstrip Cikalong Airstrip Pangandaran 15 16
ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 K.1.1. Kualitas demokrasi. K.1.2. Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif K.1.3. Keamanan dan ketertiban daerah K.1.4. Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja K.1.5. Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah K.1.6. Penataan Daerah Otonom Baru K.1.7. Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah K.1.8. Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek K.1.9. Sinergitas pembangunan desa-kota K.1.10. Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial K.4.1. Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) K.4.2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) K.4.3. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup K.4.4. Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang K.4.5. Alih Fungsi Lahan K.5.1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. K.5.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. K.5.3. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja K.5.4. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana K.5.5. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. K.5.6. Penanggulangan penduduk miskin. K.5.7. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). K.5.8. Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota K.2.1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat K.2.2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan K.2.3. Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan K.2.4. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. K.2.5 Ketahanan Pangan. K.3.1. Peningkatan Investasi K.3.2. Peningkatan Peran dan daya saing BUMD K3.3. Peningkatan Kerjasama B to B 16
PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan 2016 No INDIKATOR LKPJ 2013 LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1. a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) 45.340,8 46.029,7 46.800,1 47.577,0 b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,77 1,52 1,2 – 1,3 1,30-1,60 1,6 - 1,9 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,06 5,07 6,20 – 6,80 6,2 – 6,8 6,3 – 6,9 3. Inflasi (%) 9,15 6,16 6,3 - 7,3 6,3 – 7,3 6,3 – 7,3 4. Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah) 23,60 30,14 22,00 – 24,00 26,00 - 28,00 5. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk 9,61 9,18 6,80 - 5,90 8,0 – 7,0 6,8 – 7,8 6. Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb) 10.91 10,16 16 - 18 6 – 6,5 14 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,22 8,45 8,00 - 7,50 8,00 – 8,50 7,50 - 7,00 8. Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun) 306.94 305,98 198,6 - 208,6 198,6 – 208,6 226,4 - 246,4 17
PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan 2016 No INDIKATOR LKPJ 2013 LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1 IPM 73,40 74,28 74,75 – 75,50 74,00 – 74,50 75, 50 – 76,00 2 Indeks Pendidikan 82,31 83,36 85,50 86,00 a. AMH 96,49 98,29 98,00 -98,50 98,50 – 99,00 b. RLS (tahun) 8,09 8,34 8,30 – 8,50 8,50 – 8,75 3 Indeks Kesehatan 72,99 74.28 76,53 77,00 a. AHH (tahun) 68,80 68,83 70,00 – 70,25 70,50 – 71,00 b. AKB (per 1000 KH) 30 n/a 29 c. AKI (per 100000 KH) 4 Indeks Daya Beli 64,89 65,47 64,45 65,00 a. PPP (ribu rupiah) 640,80 644.36 650,000 655,000 Keterangan : *) Target RKPD 2016 bersumber dari RPJMD 2013-2018 18
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA PROVINSI JAWA BARAT 2016 (Edisi 1/3 /2015) K.1.1. Beroperasinya secara penuh sistem e-government dalam skema Cyber Province pada tingkat OPD/Biro; K.1.2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 60.000 RTS di perdesaan; K.1.3. Pembangunan infrastruktur desa dan perdesaan tahap III; K.1.4. Revitalisasi Posyandu Tahap III; K.1.5. Terkoneksinya seluruh desa dan kelurahan berbasis internet (DESA Online); K.1.6. Implementasi Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara penuh; K.1.7. Pembangunan Desa-desa di Perbatasan Provinsi mencapai 50% dari total 129 desa; K.1.8. Seluruh OPD/Biro dan UPTD telah mengikuti program ISO mencapai 50% dari 185 OPD/Biro dan UPTD/Balai; K.1.9. Pelaksanaan program 300 Doktor Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota telah mencapai 50%; K.1.10. Tuntasnya dukungan sarana dan prasarana terhadap beroperasinya 296 UPTD/Balai dan instalasi berbasis standar nasional; K.1.11. Sertifikasi aset tanah Provinsi Jawa Barat mencapai 50% dari total 4.452 persil; K.1.12. Pelaksanaan Bina Bakti Lingkungan UPTD/Balai Provinsi mencapai 50% dari total 127 UPTD/Balai; K.1.13. Tuntasnya pembangunan/renovasi asrama diklat Cipageran; K.1.14. Pendokumentasian arsip berbasis elektronik (e-archive) mencapai 50%; PEMERINTAHAN 19 K.2.1. Menyediakan benih ikan air tawar untuk restocking di perairan umum mencapai 6.000.000 benih; K.2.2. Jumlah produksi padi mencapai 12,31 juta ton per tahun; K.2.3. Wirausahawan baru hasil dari advokasi Provinsi mencapai 60.000 orang melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal; K.2.4. Terpenuhinya 50% kebutuhan Alsintan untuk dukungan program nasional swasembada pangan ; K.2.5. Cetak sawah baru mencapai 60.000 Ha kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI; K.2.6. Tuntasnya pembangunan/pengembangan destinasi wisata siap kunjung mencapai 9 (sembilan) lokasi; K.2.7. Penyediaan dana Kredit Cinta Rakyat (KCR) mencapai 500 milyar; K.2.8. Revitalisasi Spesifik Pasar Tradisional tahap III; K.2.9. Pengurangan Desa Rawan Pangan dan Penyediaan Cadangan Pangan; K.2.10. Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tematik Kewilayahan mencapai 50%; K.2.11. Dukungan alat tangkap bagi nelayan pantai utara dan pantai selatan mencapai 50% kebutuhan; K.2.12. Dimulainya pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok Sukabumi, PPI Jayanti Cianjur, PPI Nusamanuk Tasikmalaya serta Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun Garut, dan tuntasnya pembangunan PPI Cikidang Pangandaran. EKONOMI K.3.1. Berperannya secara dominan seluruh BUMD Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan BIJB Kertajati, Aerocity Kertajati, Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi, Tol Sukabumi – Ciranjang; Tol Ciranjang-Padalarang; Tol Cileunyi –Tasikmalaya; K.3.2. Dimulainya pembangunan infrastruktur kepentingan umum bersifat komersial pada 3 (tiga) metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan yang dilaksanakan secara B to B (Business to Business); K.3.3. Berlakunya Perda sistem jaminan kolateral dalam dukungan pendanaan BUMD; K.3.4. Pembangunan dan beroperasinya 5 (lima) gedung Cabang Dinas Pendapatan; K.3.5. Berlakunya Perda pembelian saham Pemerintah Provinsi. INVESTASI
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA TAHUN 2016 LANJUTAN 2/3 K.4.1. Pembangunan BIJB Kertajati sisi udara mencapai 80% dan pembangunan sisi darat mencapai 60%; K.4.2. Tuntasnya pembebasan lahan jalan akses non tol ke BIJB Kertajati; K.4.3. Penertiban lahan bersama PT.KAI untuk reaktivitasi jalur Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari dan jalur KA Kadipaten – Cirebon; serta pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Kadipaten; K.4.4. Tuntasnya Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Sukabumi (Segmen 1 dan Segmen 3); K.4.5. Pembangunan drainase pada jalan provinsi mencapai 1.000 KM; K.4.6. Tersedianya fasilitas lalu lintas pada jalan provinsi mencapai 1.500 KM; K.4.7. Tuntasnya Pembangunan Jalan Lingkar Kuningan (Caracas – Sampora); K.4.8. Dimulainya pembebasan lahan Jalan Lingkar Tasik mencapai 50%; K.4.9. Tuntasnya pembangunan jalan lingkar Banjaran Kabupaten Bandung; jalan lingkar Ciamis; Jalan Kadungora – Leles; K.4.10. Dimulainya pembebasan lahan jalan horisontal poros tengah Jatiluhur Purwakarta – Jonggol (Cariu) – Simpang Sukamakmur; K.4.11. Dimulainya pembebasan lahan jalan poros timur Jonggol Cicariu – Simpang Sukamakmur – Sentul - Kota Bunga Cipanas K.4.12. Dimulainya pengadaan lahan jalan tol Cileunyi – Tasikmalaya; K.4.13. Pembangunan Jalan Poros desa 500 km menuju kawasan wisata, pertanian dan industri; K.4.14. Perluasan Cakupan Pembangunan sanitasi Jabar menjadi 50% dari total 2.498 desa rawan sanitasi; K.4.15. Dimulainya pembangunan TPPAS Regional Legoknangka dan TPPAS Nambo; K.4.16. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 15.000 RTS di kelurahan; K.4.17. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga mencapai minimal 86%; K.4.18. Pembangunan Jaringan Irigasi untuk dukungan Cetak sawah baru seluas 60.000 Ha; K.4.19. Tuntasnya pembebasan lahan pembangunan Waduk Cileuweung Kuningan dan Waduk Sadawarna Subang; K.4.20. Penanganan Citarum Bestari mencapai KM 60; K.4.21. Pembangunan instalasi pemantau real time kualitas udara 27 kabupaten/kota dan kualitas air pada 5 (lima) sungai utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy dan Cilaki) K.4.22. Rehabilitasi lahan kritis pada 4 (empat) DAS utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy) K.4.23. Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Barat; K.4.24. Dukungan penyusunan RDTR mencapai 15 (limabelas) Kabupaten/Kota K.4.25. Ditetapkannya lokasi/area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Revisi RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota; K.4.26. Beroperasinya secara penuh Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, serta dimulainya pembangunan berskala metropolitan; K.4.27. Tuntasnya Revisi Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019; K.4.28. Pembangunan dan beroperasinya air strip 4 (empat) lokasi di Pangandaran, Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, Rancabuaya Kabupaten Garut, Cidaun di Cianjur. INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 20
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA TAHUN 2016 LANJUTAN 3/3 K.5.1. Beroperasinya alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi K.5.2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) mencapai 12.000 ruang; kobong mencapai 2.100 unit; dan RKB/Ruang Laboratorium PTS mencapai 900 ruang; K.5.3. Beasiswa Governor List (DIII, S1, S2, Dokter, Dokter Spesialis) mencapai 750 dari 1.200 mahasiswa; Beasiswa PAGM (DIII, S1, S2, Dokter, Dokter Spesialis) mencapai 1000 dari 1600 mahasiswa, Beasiswa pendidikan keterampilan non gelar mencapai 1.000 dari 3.000 orang; K.5.4. Beasiswa Governor List (SMA/SMK/MA) mencapai 200 dari 500 siswa; K.5.5. Pendidikan gratis SMA/SMK/MA mencapai 80 % dari total sekolah negeri dan swasta; K.5.6. Serapan tenaga kerja dengan advokasi provinsi mencapai 1.250.000 orang; K.5.7. Pemicuan desa rawan sanitasi mencapai 1.250 desa; K.5.8. Pembangunan Puskesmas PONED dan Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) K.5.9. Dukungan BPJS untuk masyarakat miskin Jawa Barat; K.5.10. Sukses penyelenggaraan PON XIX dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) ke XV; K.5.11. Pembangunan 10 (sepuluh) dari target 20 (duapuluh) Mesjid Monumental di Kabupaten/Kota; K.5.12. Dimulainya Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi bertaraf internasional di Jalan Pahlawan Kota Bandung K.5.12. Dimulainya Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi bertaraf nasional di Cikamuning Kabupaten Bandung Barat; K.5.13. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor dan SOR Gedebage Kota Bandung; K.5.14. Tuntasnya Pembangunan dan beroperasi Geotheatre Terbuka Provinsi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat; K.5.15. Beroperasinya BLUD Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Provinsi; K.5.16. Tercapainya secara masal, ketahanan keluarga dalam membina/mengawasi anak dari pengaruh pornografi, HIV AIDS dan narkoba; K.5.17. Dimulainya program pengurangan kemiskinan di Jabar bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan; K.5.18. Beroperasi dan terkoneksinya jaringan perpustakaan internasional secara real time ke beberapa negara; K,5.19. Pembangunan Panti Rujukan Jawa Barat Berstandar Nasional; K.5.20. Tercapainya bebas anak jalanan di Jawa Barat; K.5.21. Pengurangan kemiskinan secara terintegrasi multi sektor dan lintas OPD/Biro berbasis individu minimal turun 1%/tahun; SOSIAL BUDAYA 21
KEBIJAKAN PENDANAAN 2016 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; Meningkatkan pengelolaan asset daerah. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 2013- 2018, RPJMN 2015-2019, MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; Program implementasi janji Gubernur; 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV Tahun 2016 10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. DAK, DBHCHT, BOS Pusat. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal; Penyediaan dana bergulir; Pembelian Saham; Penyediaan Dana LPDP Jabar; Penyediaan Dana Kolateral. 22
PROYEKSI PENDAPATAN 2008 - 2018 Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013-2018) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD 2013-2018) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4,1 T Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013-2018) 23
PROYEKSI BELANJA 2008 - 2018 24 Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 24
37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT INOVASI BARU 9 untuk Perluasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Asisten Sekda: TEMA : Keberhasilan Pelaksanaan 37 Program dan Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 100.000 wirausahaan baru. Mempersiapkan Cetak Sawah Baru 100.000 Ha (2015) (Nasional). Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasiona). Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Destinasi Wisata Dunia. Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. Ketahanan Pangan (Nasional). Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi . Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. Kemandirian Energi Perdesaan. Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. Rasio Elektrifikasi Rumah Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 2 juta serapan tenaga kerja. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. Pembangunan Pusat seni dan Budaya. Pengurangan Kemiskinan. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Kobong Pondok Pesantren Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 25
INOVASI BARU 7 untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : Sinergi Program/Kegiatan Bersama MITRA melalui CSR “Rupiah = 0 (Nol) 26
27
28
INOVASI BARU 11 untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : BINA BAKTI LINGKUNGAN (BBL) BERBASIS UPTD/UPTB/BALAI PROVINSI JAWA BARAT INOVASI BARU 7 untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : BINA BAKTI LINGKUNGAN (BBL) BERBASIS UPTD/UPTB/BALAI PROVINSI JAWA BARAT 29
Progres Tahapan Musrenbang Tahun 2015 3 30
JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016 Rancangan Awal RKPD P/K/K Rancangan Akhir RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD Perubahan RKPD Perubahan RKA-SKPD RAPBD Rancangan RKPD P/K/K RKPD P/K/K/Desa PERUBAHAN KUA/PPAS PERUBAHAN APBD KUA/PPAS PERUBAHAN Renja SKPD APBD Rancangan Renja SKPD Renja SKPD M-3 M-3 M-4 M-1 M-4 M-4 Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Reses DPRD 2 Musrenbang RKPD K/K 31 Reses DPRD 3 Reses DPRD 1 MusrenbangNas u/ RKP Forum SKPD Prov KETERANGAN: Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Pra Musrenbang Kewilayahan Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Prov Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 Musrenbang Desa/kel 32
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2015 Januari Februari Maret April Mei 9 - 13 Maret 2015 16 – 20 Maret 2015 1 – 2 April 2015 15 Mei 2015 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 16 – 28 April 2015 29 April 2015 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 1 – 28 Pebruari 2015 2 – 6 Maret 2015 PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 32 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
ALUR PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2016 TARGET-TARGET RPJMN RAKORBANGPUS KONSULTASI TRIWULANAN RANCANGAN AWAL RKP KOMUNIKASI PUBLIK : MEDIA ELEKTRONIK, MEDIA CETAK SMS JABARMEMBANGUN PRA MUSRENBANGNAS DAN MUSRENBANG NASIONAL RESES, PEMBAHASAN KOMISI DPRD RESES, PEMBAHASAN KOMISI DPRD DOKUMEN RKPD 2016 DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD 2016 DOKUMEN RANCANGAN RKPD 2016 RANCANGAN AKHIR RKPD 2016 PERGUB RKPD 2016 MUSRENBANG KAB/KOTA, PRA MUSRENBANG WILAYAH FORUM OPD/BIRO MUSRENBANG PROVINSI RPJMD KONSULTASI OPD/BIRO FGD MULTISTAKEHOLDERS DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA MUSRENBANG KAB/KOTA PRAMUSRENBANG WILAYAH FORUM OPD/BIRO DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA MUSRENBANG PROVINSI VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS HASIL KOMITE PERENCANA HASIL METROPOLITAN DEV. MANAGEMENT 33 Proses Teknokratik Proses Partisipatif dan Bottom Up Proses Politik Proses Top Down
34
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD 2016 PERGUB RKPD 2016 PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Bottom Up Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN RANCANGAN AWAL RKPD 2016 PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV RANCANGAN RKPD 2016 MUSRENBANG PROVINSI 2015 RANCANGAN AKHIR RKPD 2016 35
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN KUA – PPAS 1 Usulan Awal RESES DPRD Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA OPD/BIRO KAB/KOTA DESA Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD 2 3 Pra Musrenbang dan Musrenbang Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD 4 Pasca Musrenbang RKPD 5 Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS 36
Kerangka Pendanaan Tahun 2016 4 37
KERANGKA PENDANAAN SETIAP TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT 38
BERDASARKAN BIDANG PERENCANA BERDASARKAN FUNGSI PENDANAAN KERANGKA PENDANAAN SETIAP TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 39 BERDASARKAN BIDANG PERENCANA BERDASARKAN FUNGSI PENDANAAN
BERDASARKAN KATEGORI KEGIATAN BERDASARKAN JANJI GUBERNUR KERANGKA PENDANAAN SETIAP TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 BERDASARKAN KATEGORI KEGIATAN 40 No. BERDASARKAN JANJI GUBERNUR
BERDASARKAN KRITERIA PEMBANGUNAN KERANGKA PENDANAAN SETIAP TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 41 BERDASARKAN KRITERIA PEMBANGUNAN
WILAYAH BOGOR WILAYAH PURWAKARTA WILAYAH CIREBON WILAYAH PRIANGAN GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN 2011-2015 WILAYAH BOGOR WILAYAH PURWAKARTA WILAYAH CIREBON WILAYAH PRIANGAN
IKHTISAR RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 VOLUME Rp 25,287 T*) 22,787 T Pendapatan Asli Daerah 15,058 T 66,08% 1 PENDAPATAN Dana Perimbangan 2,228 T 9,78% Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 5,499 T 24,14% Belanja Langsung 6,046 T 23,58% 2 BELANJA Belanja Tidak Langsung 19,600 T 76,42% 25,647 T Belanja Pegawai Belanja Bagi Hasil Kab/Kota Ban. Keu. Kab/Kota Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Tidak Terduga 1,794 T 7 % 5,560 T 22,03% 4,786 T 10 M 0,04% 7,247 T 28,26% 12 M 0,05% 18,66% 100 M 0,39% Belanja Fixed Cost Program dan Kegiatan Non SKPD Pemprov 7,444 T 29,03% 12,155 T 47,40% Penerimaan Pembiayaan 3 2,500 T PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan 625 M Ket : *) Sudah termasuk dana BOS dari pemerintah Pusat sebesar Rp 5,497 Triliun
43
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Jabar Lebih Bergaul di Dunia TERIMA KASIH RKPDJabar-ONLINE www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (1)
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (2)
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (3)
TOTAL KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT KEGIATAN : 590 REKAPITULASI USULAN KABUPATEN/KOTA HASIL PEMBAHASAN PASCA PRA-MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2016 WKPP III CIREBON 32 NO KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1. KABUPATEN CIREBON 17 52.892.157.000 2. KABUPATEN KUNINGAN 29 43.541.047.000 3. KABUPATEN MAJALENGKA - 4. KABUPATEN INDRAMAYU 36 56.229.720.000 5. KOTA CIREBON JUMLAH 82 152.662.924.000 WKPP II PURWAKARTA NO KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1. KABUPATEN PURWAKARTA 19 34.260.762.250 2. KABUPATEN SUBANG 64 47.050.000.000 3. KABUPATEN BEKASI 18 45.722.554.300 4. KABUPATEN KARAWANG 64.289.256.100 5. KOTA BEKASI 4 44.359.000.000 JUMLAH 124 235.681.572.650 WKPP IV PRIANGAN NO KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1. KABUPATEN BANDUNG 33 59.669.197.000 2. KABUPATEN GARUT 21 18.000.000.000 3. KABUPATEN TASIKMALAYA 20 53.359.650.000 4. KABUPATEN CIAMIS 18 47.552.029.000 5. KABUPATEN SUMEDANG 44 38.707.349.500 6. KABUPATEN BANDUNG BARAT 22 47.239.158.000 7. KOTA BANDUNG 12 54.720.793.000 8. KOTA TASIKMALAYA 34.062.750.000 9. KOTA CIMAHI 5 33.183.710.000 10 KOTA BANJAR 38.547.316.000 11 KABUPATEN PANGANDARAN 29 48.810.000.000 JUMLAH 259 473.851.952.500 WKPP I BOGOR NO KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1. KABUPATEN BOGOR 16 63.832.005.400 2. KABUPATEN CIANJUR 21 50.789.196.018 3. KABUPATEN SUKABUMI 39 52.803.730.000 4. KOTA SUKABUMI 14 26.778.450.000 5. KOTA BOGOR 32.187.628.500 6. KOTA DEPOK 19 35.551.340.000 JUMLAH 125 261.942.349.918 TOTAL KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT KEGIATAN : 590 ANGGARAN : Rp. 1.124.138.799.068,-
BIDANG BAPPEDA PROVINSI REKAPITULASI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT TEMATIK SEKTORAL NO KABUPATEN/KOTA BIDANG BAPPEDA PROVINSI TOTAL PAGU SIMULASI SELISIH (12 – 13) PEMERINTAHAN EKONOMI FISIK SOSIAL BUDAYA KEG ANGGARAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 KABUPATEN BOGOR HD 4 11.280.731.400 7 15.616.084.000 19.600.000.000 17.335.190.000 16 63.832.005.400 65.157.420.000 -1.325.414.600 DO 11.396.206.400 8 17.616.084.000 66.409.380.000 3 49.485.190.000 22 144.906.860.400 2 KABUPATEN SUKABUMI 6 8.977.283.000 5 3.500.000.000 9 27.800.000.000 19 12.526.447.000 39 52.803.730.000 58.187.310.000 -5.383.580.000 10 11.927.283.000 3.762.000.000 15 99.444.500.000 28 52.550.000.000 58 KABUPATEN CIANJUR 13.900.000.000 7.600.000.000 29.289.196.018 - 21 50.789.196.018 58.578.390.000 -7.789.193.982 18.900.000.000 30 72.813.000.000 27 217.170.633.000 24 65.967.836.500 89 374.851.469.500 KOTA BOGOR 1.000.000.000 7.640.000.000 21.910.000.000 1.637.628.500 32.187.628.500 33.147.080.000 -959.451.500 66.000.000.000 12 208.850.527.500 18 282.490.527.500 KOTA SUKABUMI 5.000.000.000 15.478.450.000 6.300.000.000 14 26.778.450.000 31.878.350.000 -5.099.900.000 41.287.640.000 60.532.400.000 114.320.548.000 36 228.508.626.000 76 444.649.214.000 KOTA DEPOK 2.908.900.000 3.000.000.000 25.642.440.000 4.000.000.000 35.551.340.000 20 36.551.340.000 KABUPATEN PURWAKARTA 13.425.000.000 1.982.800.000 13.940.000.000 4.912.962.250 34.260.762.250 42.194.700.000 -7.933.937.750 11 6.846.450.000 2.422.800.000 28.315.000.000 205.274.741.200 56 242.858.991.200 KABUPATEN SUBANG 5.050.000.000 20.000.000.000 19.000.000.000 64 47.050.000.000 47.056.360.000 -6.360.000 11.650.000.000 31 21.670.804.000 35.350.000.000 129.343.435.000 156 198.014.239.000 KABUPATEN KARAWANG 2.000.000.000 7.048.390.000 47.124.860.000 8.116.006.100 64.289.256.100 59.687.040.000 4.602.216.100 9.616.200.000 33.848.000.000 19.025.465.000 62.489.665.000 KABUPATEN BEKASI 15.000.000.000 2.216.800.000 17.999.515.300 10.506.239.000 45.722.554.300 51.899.390.000 -6.176.835.700 17.999.515.000 10.000.000.000 17 45.216.315.000 KOTA BEKASI 1.500.000.000 42.859.000.000 44.359.000.000 KABUPATEN CIREBON 15.829.660.000 15.791.497.000 16.271.000.000 52.892.157.000 52.571.660.000 320.497.000 17.303.261.300 16.125.749.000 37 80.771.500.000 18.397.100.000 53 132.597.610.300 13 KABUPATEN INDRAMAYU 800.000.000 10.340.720.000 22.921.000.000 22.168.000.000 56.229.720.000 56.479.430.000 -249.710.000 13.532.100.000 664.332.500.000 492.283.761.000 95 1.170.948.361.000 KABUPATEN KUNINGAN 5.750.000.000 5.671.122.000 14.806.321.000 17.313.604.000 29 43.541.047.000 42.741.050.000 799.997.000 7.125.000.000 975.000.000 14.006.321.000 39.419.925.000 HD = Hasil Desk Pasca Pra Musrenbang DO = Data RKPDJabar Online 2101 KOTA CIREBON. KABUPATEN MAJALENGKA Belum Melakukan Asistensi Pasca Pra Musrenbang
BIDANG BAPPEDA PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA BIDANG BAPPEDA PROVINSI TOTAL PAGU SIMULASI SELISIH (12 – 13) PEMERINTAHAN EKONOMI FISIK SOSIAL BUDAYA KEG ANGGARAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15 KOTA CIREBON HD DO 2 1.477.000.000 13 13.750.000.000 13.050.000.000 19 19.328.580.500 49 47.605.580.500 16 KABUPATEN MAJALENGKA 3 49.342.350.000 17 25.692.550.000 209 428.996.060.000 30 110.382.389.000 259 614.413.349.000 KABUPATEN BANDUNG 6.000.000.000 14 15.000.000.000 8 23.669.197.000 33 59.669.197.000 55.669.197.000 4.000.000.000 2.500.000.000 11 35.669.197.000 51.686.100.000 41 104.855.297.000 18 KABUPATEN BANDUNG BARAT 2.000.000.000 7 8.164.880.000 6 28.226.300.000 8.847.978.000 22 47.239.158.000 35.222.732.105 12.016.425.895 8.614.880.000 12 31.226.300.000 8.847.978.001 28 50.689.158.001 KABUPATEN SUMEDANG 5 6.191.102.000 10.151.837.500 17.242.940.000 5.121.470.000 44 38.707.349.500 40.607.350.000 -1.900.000.500 10 7.021.470.000 46 40.607.349.500 20 KOTA BANDUNG 1 5.477.109.000 5.477.000.000 27.385.550.000 16.381.134.000 54.720.793.000 54.771.090.000 -50.297.000 61.516.784.000 99.856.443.000 21 KOTA CIMAHI - 2.008.710.000 30.000.000.000 1.175.000.000 33.183.710.000 25.980.000.000 2.308.710.400 36.000.000.000 140.816.300.000 205.105.010.400 KABUPATEN GARUT 4 7.650.000.000 3.250.000.000 9 7.100.000.000 18.000.000.000 55.522.480.000 -37.522.480.000 5.500.000.000 23 15.850.000.000 27 79.604.977.000 45.071.000.000 69 146.025.977.000 KABUPATEN TASIKMALAYA 7.859.650.000 13.000.000.000 53.359.650.000 53.759.650.000 -400.000.000 10.525.000.000 27.109.650.000 528.690.000.000 64.053.167.000 70 630.377.817.000 24 KABUPATEN CIAMIS 11.000.000.000 10.000.000.000 17.550.000.000 8.502.029.000 47.552.029.000 42.303.610.000 5.248.419.000 11.500.000.000 63 55.206.700.000 77 85.208.729.000 25 KABUPATEN PANGANDARAN 6.020.000.000 6.750.000.000 21.890.000.000 14.150.000.000 29 48.810.000.000 50.000.000.000 -1.190.000.000 26.213.500.000 33.119.000.000 24.980.000.000 14.660.000.000 34 98.972.500.000 26 KOTA TASIKMALAYA 8.900.000.000 11.235.400.000 10.500.000.000 7.911.916.000 38.547.316.000 38.311.915.503 235.400.497 72.263.227.000 48.864.600.000 38 521.549.337.000 64.657.814.000 108 4.154.900.000 KOTA BANJAR 2.200.000.000 3.200.000.000 22.760.000.000 5.902.750.000 34.062.750.000 34.062.830.000 -80.000 5.542.900.000 47.260.000.000 7.162.750.000 36 63.215.650.000 JUMLAH 64 140.980.125.400 184 175.093.053.500 564.386.266.318 158 243.979.353.850 590 1.123.638.799.068 1.172.903.084.608 -49.264.285.540 138 435.656.928.700 324 453.611.164.900 734 3.287.330.398.000 375 2.104.706.647.701 1571 5.328.413.277.801 KOTA CIREBON. KABUPATEN MAJALENGKA Belum Melakukan Asistensi Pasca Pra Musrenbang HD = Hasil Desk Pasca Pra Musrenbang DO = Data RKPDJabar Online 2101
POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD 2018 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN 2017 TAHAP PEMANTAPAN 2016 TAHAP DIVERSIFIKASI 2015 2023-2025 TAHAP PENGEMBANGAN MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2014 2018-2023 TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT 2013-2018 MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH 2008-2013 PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT 2005-2008 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 3