SUTIKNO PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika. Kebijakan Publik Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kuliah ke 4 Kwn Identitas Nasional.
Advertisements

POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Kebijakan Publik dalam Perspektif Etika Administrasi Publik
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Etika Sosial Politik 12 Mei 2011
KONSEP ADMINISTRASI IKA RUHANA.
Sumber: ainurrahimyaqin.files.wordpress.com/.../etika-bisnis.p...‎
Bisnis Internasional Pertemuan 10
MANAJEMEN PEMASARAN I ( 3 SKS )
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Corporate Social Responsibility
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
ETIKA BISNIS purwati.
Perekonomian Indonesia
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
Manajemen Strategi: Pengantar
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
Konsep dan lingkungan pemasaran
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
BAB V ETIKA BISNIS.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
BAB II KEBEBASAN & TANGGUNGJAWAB
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
Aspek Etika Bisnis dalam skb
NILAI DAN NORMA.
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
MANAJEMEN PEMASARAN ( 2 SKS )
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
MANAJEMEN PEMASARAN I ( 3 SKS )
HAKEKAT ILMU EKONOMI Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumberdaya yang langka.
Ketahanan Nasional & Identitas Nasional
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
ETIKA BISNIS & TANGGUNG JAWAB SOSIAL
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi
KONSEP ADMINISTRASI IKA RUHANA.
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Hak dan Kewajiban Warga Negara
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
Etika, Etiket dan Kode Etik Keperawatan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
POLITIK DALAM EKONOMI PUBLIK: kebijakan publik
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
MATERI KULIAH MANAJEMEN PEMASARAN. BAB I MENCIPTAKAN NILAI MENCIPTAKAN NILAI DAN DAN KEPUASAN PELANGGAN KEPUASAN PELANGGAN.
Transcript presentasi:

SUTIKNO PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika

Kebijakan Publik Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang- undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Terminologi

kajian etika Minimalisme moral yang berlangsung menyebabkan rendahnya kualitas "kebijakan" yang diambil dalam tindakan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM di tengah impitan hidup rakyat kecil menunjukkan rendahnya kualitas moral dari kebijakan itu, disebabkan di dalam konsep "kebijakan" inheren muatan nilai-nilai moral ("bijak"), sehingga kebijakan yang tidak "bijak" sama artinya dengan kebijakan tak bermoral minimalist morality.

ETIKA: Nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya NILAI: Mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal- hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Pengertian-pengertian yang yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar NORMA: Secara harafiah, dapat diartikan “ ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat “

Julia Kristeva, dalam Black Sun: Depression and Melancholia (1989), melukiskan "manusia minimalis" sebagai manusia yang terjatuh ke kondisi ketidakbermaknaan hidup atau kehampaan eksistensi (the meaningless of Being), yaitu manusia yang terjerembab ke titik nadir kehidupan, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dibanggakan, yang menjadikannya malu menghadapi realitas hidup sendiri

Imoralitas bangsa, Ada kaitan erat antara "kualitas moral" dan "kualitas politik" Alasdair MacIntyre dalam After Virtue (1999), masyarakat yang kurang atau tidak memiliki kesadaran dan kesepakatan tentang kebajikan moral (virtue) dan keadilan (justice), mesti kurang atau tidak memiliki basis masyarakat politik, akan menjadi ancaman bagi masyarakat

Pertimbangan moral menciptakan kebijakan publik Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial

Pluralisme agama & budaya Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pulaagama-agama Pluralisme budaya yang kini lebih populer dengan istilah ‘multikulturalisme’; Multikulturalisme mengibarkan bendera pertukaran dan pemahaman antar budaya. Istilah ‘multikulturalisme’ menujukkan keanekaragaman budaya yang memungkinkan untuk hidup bersama.

Kasus-kasus dalam masyarakat Bibit-Candra vs Anggodo Prita mulyasari vs RS Omni Internasional Kasus porong Sidoarjo Kasus poso Kasus GAM di NAD dll

Karakteristik Kebijakan Publik  Kriteria dlm menilai pentingnya sektor publik  Komposisi output pengeluaran publik harus sesuai dengan keinginan konsumen  Adanya preferansi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi  Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar  Karakteristik kebijakan publik: Untuk mencapai efisiensi pasar Peraturan pemerintah Pertukaran barang & jasa tertentu Pemecahan masalah ekternalitas Perlunya peran sosial Menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga & tingkat pertumbuhan ekonomi.

Konteks Etika 11 Sumber Etika Penerapan Etika Etika Filsafat Hukum Politik Agama Tradisi Administrasi SosialEkonomi ProfesiSeni

Empat Hirarki Etika 12 Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro

13 of 14 Unsur Pembangunan yg Berhasil Pembangunan Yang Berhasil Pembangunan Yang Berhasil Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Berkesinambungan 1.Tidak terjadi kerusakan sosial 2.Tidak terjadi kerusakan alam Kerusakan Lingkungan

14 PENILAIAN ATAS KONDISI EKONOMI

15 Lebih banyak yang menyatakan kondisi ekonomi buruk ketimbang baik Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan ekonomi nasional sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?

16 Berbeda dengan kondisi hukum, politik dan keamanan, lebih banyak yang mengatakan baik ketimbang buruk PenilaianPolitikPenegakan HukumKeamanan Buruk/ Sangat buruk23.1%22.2%14.8% Sedang32.4%27.7%28.5% Baik/ Sangat baik32.1%44.1%53.2% Tidak tahu/ Tidak jawab12.4%6.1%3.4% Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan... nasional sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? Titik lemah menjelang setahun SBY- JK Ada di bidang ekonomi

17 Yang menyatakan ekonomi rumah tangga lebih baik hanya minoritas Apakah keadaan ekonomi rumah tangga ibu/bapak SEKARANG menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding TAHUN LALU? Janji perubahan bidang ekonomi rumah tangga belum dirasakan mayoritas

18 Yang menyatakan ekonomi nasional lebih baik juga minoritas Apakah keadaan ekonomi nasional SEKARANG menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding TAHUN LALU? Janji perubahan ekonomi nasional juga belum dirasakan mayoritas

19 Siapa yang Disalahkan?

20 SBY tetap populer, walau publik kecewa kondisi ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini telah 1 tahun dilantik menjadi presiden. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja presiden SBY? Prosentase yang puas SBY di atas prosentase pemilihnya di pilpres 2004

21 Penilaian atas JK juga masih baik Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat ini telah 1 tahun dilantik menjadi wakil presiden. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Wakil Presiden M Jusuf Kalla?

22 Kementrian ekonomi dan keuangan yang disalahkan Saya ingin Ibu / Bapak menilai kinerja menteri / kabinet. Sejauh ini Ibu / Bapak sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kerja kabinet dalam bidang ekonomi dan keuangan? Kepuasan publik atas kinerja kementrian ekonomi dan keuangan Di bawah 40%, sangat rendah

23 Kepuasan atas kementerian ekonomi di bawah kementerian lainnya Kepuasan Terhadap Kinerja Cukup puas/ Sangat puas Kurang puas/ Tidak puas sama sekali TT/TJ Menteri-menteri di bidang Ekonomi dan Keuangan 37.7%43.7%18.6% Menteri-menteri di bidang Politik dan keamanan 52.0%29.4%18.7% Menteri-menteri di bidang Kesejahteraan Rakyat 41.3%41.2%17.6% Saya ingin Ibu / Bapak menilai kinerja menteri / kabinet. Sejauh ini Ibu / Bapak sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kerja kabinet dalam bidang berikut :

24 Mengapa SBY Tetap Populer?

25 Padahal banyak ketidakpuasan atas program ekonomi Kinerja Pemerintahan SBY Cukup puas/ Sangat puas Kurang puas/ Tidak puas sama sekali TT/TJ Meningkatkan penghasilan orang yang bekerja 35.0%56.4%8.5% Mengurangi jumlah orang yang menganggur 27.4%63.7%8.9% Menyediakan perumahan yang terjangkau rakyat 32.8%46.4% 20.8 % Menarik pemodal dari luar negeri agar menanamkan uangnya di Indonesia 36.7%29.6% 33.8 % Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mulai bekerja semenjak 1 tahun yang lalu. Sejauh ini apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja pemerintahan SBY untuk: Kepuasan publik atas program ekonomi sangat rendah di bawah 40%

26 SBY diselamatkan oleh beberapa hal : (1) Publik suka personalitinya Apakah ia orangnya …..?TidakYaTidak tahu Jujur4.6%74.7%20.6% Pintar1.7%92.1%6.2% Berwibawa sebagai pemimpin2.4%93.2%4.4% Mampu berkomunikasi dengan baik5.3%85.9%8.7% Memperjuangkan kepentingan rakyat12.1%75.2%12.7% Saya minta ibu/bapak untuk menilai kepribadian PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. Kesukaan pemilih atas personaliti SBY sangat tinggi, sekitar 75% ke atas

27 (2) Program lain dianggap sukses Kinerja Pemerintahan SBY Cukup puas/ Sangat puas Kurang puas/ Tidak puas sama sekali TT/TJ Memberantas praktek korupsi di pemerintahan67.9%24.5%7.6% Manangani kasus kejahatan / kriminalitas71.3%21.7%7.0% Pemberantasan judi77.8%17.3%4.9% Memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang 72.0%20.7%7.3% Menangani berbagai bencana alam yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia ( banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya) 71.2%20.6%8.2% Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mulai bekerja semenjak 1 tahun yang lalu. Sejauh ini apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja pemerintahan SBY untuk: Di luar program ekonomi, program lain cukup memuaskan publik Juga dengan prosentase tinggi, sekitar70%

28 Namun jika kondisi ekonomi terus terpuruk, SBY akan merosot karena ekonomi dianggap paling penting Menurut Ibu/Bapak, masalah apa yang PALING PENTING yang menentukan nasib bangsa saat ini? Namun primadona publik adalah ekonomi JIka tak ada perubahan berarti, merosotnya popularitas SBY hanya masalah waktu

29 Rekomendasi 1. Prioritaskan masalah ekonomi - Lebih 60% pemilih anggap masalah ekonomi paling penting - Krisis ekonomi bahkan dapat menjatuhkan Suharto, politisi paling kuat Indonesia modern - Grass-root sangat sensitif dan mudah dimobilisasi oleh isu ekonomi

30 Rekomendasi 2. Momentum bagi oposisi atas SBY-JK - Isu kekecewaan atas situasi ekonomi dapat disinerjikan dengan isu panas lain, seperti rencana kenaikan BBM, rupiah yang melempen, saham yang jatuh, dan kekecewaan atas ‘Kesepahaman Aceh” - Oposisi menyatukan isu peduli wong cilik dan bahaya disintegrasi bangsa - Segmen luas potensial mendukung oposisi: partai politik, purnawirawan militer, LSM, gerakan mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga dan grass root

31 Rekomendasi 3.Beri sinyal sedini mungkin akan ada perubahan kongkret masalah ekonomi - Publik saat ini tidak menyalahkan presiden, tapi team ekonomi - Namun yang dapat mandat perubahan dari rakyat adalah presiden - Jika memang dibutuhkan, resuffle kementrian ekonomi dengan tokoh yang lebih kompeten dan kredibel dapat dilakukan. Tapi itu adalah pilihan yang terakhir, ketika jalan lain buntu - Harapan atas perubahan ekonomi yang membuat SBY terpilih. Perubahan ekonomi yang kongkret pula yang mampu membuat SBY bertahan kelak