dan Khususnya bagi Sumatera Utara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Advertisements

TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
KOORDINATOR PEMULIHAN ACEH-NIAS SEKSI ANALISA INFORMASI
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
Lokakarya “Model Kelola Hutan Berbasis Ekologi Orang Rimba”
Prinsip-prinsip pengelolaan hutan
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008.
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
Barano/ Sekjend SRRED-FI
The pollution over Indonesia and the Indian Ocean on October 22, White represents the aerosols (smoke) that remained in the vicinity of the fires.
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
RUMUSAN SEMINAR Menuju Sinergi Para Pihak Dalam Penyelamatan orangutan
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
SHIP PARTNER.
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542)
RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II
SEMINAR NASIONAL SEHARI KAWASAN LEMBAH GIRITONTRO-BENGAWAN SOLO PURBA
Bahan tayang 3-4 Mei.
Dikutip dari berbagai sumber
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
Scooping of LAW & Policy Aspect
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MATERI 2: Kelembagaan Perencanaan Tata Ruang di Pusat dan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian.
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEANEKARAGAMAN HAYATI. DIBAGI MENJADI 3 1. Keanekaragaman tingkat gen 2. Keanekaragaman tingkat jenis 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

dan Khususnya bagi Sumatera Utara Peran Strategis ForTRUST dalam mendukung Pengembangan Tata Ruang Berbasis Ekosistem di Pulau Sumatera dan Khususnya bagi Sumatera Utara Oleh : Chairul Saleh/Sekjen For TRUST

Hutan alam yang hilang di Sumatera periode 1985 - 2007

Natural Forest Cover in Sumatra 1985 Forest Cover: 25.0 million ha (57%)

1990 Forest Cover: 20.4 million ha (47%) Loss since 1985: 4.6 million ha (19% loss)

2000 Forest Cover: 15.3 million ha (35%) Loss since 1985: 9.8 million ha (39% loss)

Natural Forest Cover in Sumatra 2007 Forest Cover: 13.0 million ha (30%) Loss since 1985: 12.0 million ha (48% loss)

Berapa besar hilangnya hutan di masing-masing provinsi?

Natural Forest Cover by Province 1985-2007 Natural Forest (ha)

Annual Average Natural Forest Loss by Province 1985-2007 Average annual natural forest loss (ha) Riau has always the highest loss, accounting for 31, 33 and 49% of total annual loss in Sumatra for each period, respectively.

Visi Kehati Baru Untuk Pulau Sumatera

Data Layers yang digunakan untuk Pengembangan Tata Ruang Berbasis Ekosistim. Natural forest remaining in eco-floristic sectors in 2007 by WWF/CIRAD Key Biodiversity Areas by Conservation International Important Bird Areas by Birdlife International Sumatran tiger distribution in 1996/2005 by NGOs Sumatran elephant distribution in 2008 by NGOs Sumatran rhino distribution in 2008 by NGOs Sumatran orangutan distribution in 2007 by NGOs Peat area in 2002 by Wetlands International [i] See Conservation International’s “KBA Conservation Network (http://kba.conservation.org/portal/server.pt)” [ii] See BirdLife International’s “Asian Important Bird Areas (http://www.birdlife.org/action/science/sites/asian_ibas/index.html)” [iii] Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC). 11

Sebaran Ekosistem Kunci Daerah Penting Burung Sebaran Orangutan Sebaran Harimau Sebaran Badak Sebaran Gajah Peat Land Hutan Alam

Visi Keanekaragaman Hayati Pulau Sumatera Sumatra Biodiversity Vision For TRUST Visi Keanekaragaman Hayati Pulau Sumatera Bio Vision Areas in Ha % Ecosystem Network 12,058,845 27.45 Biodiv Conservation 14,088,382 32.08 Development Area 17,679,786 40.25 Not include on All Class 96,036 0.22  TOTAL 43,923,049 100.00 For TRUST menetapkan kawasan ini sebagai Kawasan Bernilai Kosnervasi Tinggi

Peran ForTRUST dalam pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Kebijakan Turut mendorong munculnya Kesepakatan 10 Gubernur dan 4 menteri Memberikan masukan terhadap Raperpres Tata Ruang Pulau Sumatera Berkontibusi terhadap pengembangan Peta Jalan Penyelamatan Ekosistim Sumatera Turut mendorong tiga provinsi (Riau, Jambi dan Sumatera Barat) untuk mendeliniasi Kawasan Rimba Terpadu si sumatera bagian Tengah Berkontribusi terhadap pengembangan RTRWP/K untuk memastikan diakomodasinya perlindungan ekosisitim : Aceh, Sumatra Barat Mengembangkan mekanisme insentif/disinsentif dalam pengembangan tata ruang berbasis ekosistim : mis. INVEST

Peran ForTRUST dalam pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Advokasi Memberikan pemahaman konsep tata ruang berbasis ekosistim : Sumatra vision 2020 Menfasilitasi peningkatkan kerjasama lintas sektoral (LH,Dalam Negeri, PU, Kehutanan) untuk pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Mendorong perlunya perlindungan keanekargaman hayati dan akses pengelolaan masyarakat terhadap sumber daya alam dengan pendekatan tata ruang : Perlindungan TCLs (Tiger Conservation Landscape) di Wilayah RIMBA Terpadu Meningkatkan jejaring civil society dan akademisi untuk pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Sebagai “pressure group” terhadap kasus-kasus upaya perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati : Mis. Surat ke Menhut bersama LSM dan forum lain (Forum Harimau Kita, Forum Konservasi Gajah, Forum Orangutan Indonesia/Forina) tentang kasus bukit 30

Peran ForTRUST dalam pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Advokasi Memberikan pemahaman konsep tata ruang berbasis ekosistim : Sumatra vision 2020 Menfasilitasi peningkatkan kerjasama lintas sektoral (LH,Dalam Negeri, PU, Kehutanan) untuk pengembangan tata ruang berbasis ekosistim Mendorong perlunya perlindungan keanekargaman hayati dan akses pengelolaan masyarakat terhadap sumber daya alam dengan pendekatan tata ruang : Perlindungan TCLs (Tiger Conservation Landscape) di Wilayah RIMBA Terpadu Meningkatkan jejaring civil society dan akademisi untuk pengembangan tata ruang berbasis ekosistim

Tantangan ForTRUST ke depan... Meningkatkan komunikasi diantara anggota, berbagi informasi kegiatan yang dilakukan : Berita tiga bulanan Meningkat sinergi dengan forum/aliansi lain dalam isu tata ruang, mis. dengan APTRSU. CSO dsb. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi For TRUST di tingkat propinsi. Mis. For TRUST Aceh Mengawal dan memastikan bahwa Peta Jalan Penyelamatan Ekosistim Sumatera diimplementasikan di tingkat propinsi/kab.

Terima kasih

Peluncuran Peta Jalan Penyelamatan Ekosistim Sumatera