Suharnoko dan Andri Gunawan

 Meningkatnya banjir dan tanah longsor;  Meningkatnya kekeringan dengan segala dampaknya terhadap pertanian, perkebunan dan persediaan air;  Angin taufan yang melanda wilayah pantai asia yang berdampak merusak ekosistem;  Meningkatnya permukaan air laut

Mengingat dampak serius dari perubahan iklim, maka isue perubahan iklim harus diproritaskan dalam kebijakan Lingkungan Hidup. Dampak negatip perubahan iklim dapat diatasi antara lain dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca (GHGs) melalui mekanisme perdagangan emisis gas rumah kaca. Penindakan hukum terhadap illegal logging dan pembakaran hutan.

Indonesia sudah meratifikasi berbagai Perjanjian International tentang Lingkungan Hidup; Monis Theory: Perjanjian International tersebut dengansendirinya menjadi hukum positip yang berlaku di indonesia Pendapat lain: Perjanjian Internasional tersebut tidak self executing, artinya sebelum diadopsi dalam pereturan perundangundangan maka belum menjadi hukum positip.

UU No.23/1997 Tentang Lingkungan Hidup; UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan PP N0.27/1999 yang mengacu ke Protokol Kyoto menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsekuensinya: Prinsip Pencegahan Prinsip Keadilan antar Generasi Pencemar Lingkungan Harus Membayar Ganti Rugi

 Meskipun UU Lingkungan Hidup menganut strict liability atau tanggung jawab tanpa kesalahan tetapi timbul kesulitan membuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan dampaknya bagi lingkungan hidup, terutama dalam jangka panjang. Maka bukti yang dikumpulkan harus sah secara tehnis dan forensik, sesuai dengan protokol internasional.

Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus lingkungan hidup. Indonesia terdiri dalam 27 propinsi yang dibagi dalam wilayah kabubaten dan distrik. Terjadi tumpang tindih kewenangan menetapkan kebijakan dan hukum di tingkat nasional. Propinsi, kabupaten dan lokal. Contoh kasus kebakaran hutan tahun 1997, siapa yang bertanggungjawab?

Asumsi: Jika pemerintah melakukan regulasi lingkungan hidup bagi sektor swasta maka sektor swasta akan menganggapnya sebagai ongkos sosial dan akan mengalihkan biaya pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat. Dengan demikian kebijakan lingkungan hidup harus dirumuskan sedemikian rupa agar menghapuskan perbedaan antara ongkos sosial dan ongkos privat. Contoh perdagangan gas emisi rumah kaca.

Teorema Coase: bila diantara masyarakat tak terdapat hambatan untuk tawar menawar (zero transaction cost) maka masyarakat dapat menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan negara dan hukum. Maka tidak berlaku prinsip hukum lingkungan bahwa barang siapa yang mencemari maka dia membayar sebab kesepakatan kedua belah pihak adalah solusi optimal bagi kedua belah pihak.

 Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan tidak mencegah pelaku mengulang tindakannya mencemari lingkungan hidup. Karena itu penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan bukan ADR.  Dalam kasus pencemaran berat yang mengakibatkan banyak korban, transaction cost tidak pernah nol.Contoh kasus Lapindo.

Dalam doktrin hukum yang disebut the doctrine of complete disgorgment: pembuat kerugian wajib mengembalikan semua keuntungan yang diperoleh dari perbuatannya dan memberikan ganti kerugian kepada korban. Dalam analisis hukum dan ekonomi complete disgorgment sebagai penyelesaian perdata sudah cukup tetapi tidak mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

 Jika pelaku pencemaran lingkungan hanya dituntut mengembalikan kewajiban berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum maka keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana menjadi lebih tinggi dari pada konsekuensi jika pelaku dipidana. Akibatnya melakukan tindak pidana sangat menguntungkan.

 Pendekatan secara perdata terhadap masalah lingkungan hidup harus diberangi dengan penegakan hukum lingkungan secara pidana. Mekanisme perdagangan emisi gas rumah kaca harus dibarengi dengan tindakan hukum secara tegas terhadap illegal logging dan pembakaran hutan, untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan perlu diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.  Sinkronisasi kebijakan hukum lingkungan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Lokal.