SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
Advertisements

kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Kesetaraan gender dalam PRIM
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
PATTIRO - Local Governance Forum Seri II Hotel Alila, 11 Juli 2013
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Bappeda Kota Surakarta
“ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH & BUMN”
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
kompetisi inovasi pelayanan publik
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
Mengangkat Realita Membangun Paradigma Menawarkan Solusi
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Evaluasi dan Rencana Kerja
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia

Maksud dan Tujuan Menjalin silaturahim antara PATTIRO Semarang dengan Media Lokal di Kota Semarang Menyampaikan program dan kegiatan PATTIRO Semarang terutama yang berkaitan dengan implementasi Pakta Integitas di Kota Semarang sebagai upaya mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Adanya sinergisitas gerakan antikorupsi antara masyarakat sipil dengan pers khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

SEKILAS PERJALANAN PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DI KOTA SEMARANG

Upaya Membangun Komitmen Pemerintah Upaya membangun komitmen diawali dengan tahap pengenalan tentang PI kepada Pemkot Semarang pada Awal-awal proses mendorong Pakta Integritas di Kota Semarang (September-November). Pengenalan PI kepada Pemkot Semarang dilakukan dengan cara terus membangun komunikasi intensif dengan Walikota dan Wakil Walikota Semarang serta jajaran dibawahnya. Pemkot Semarang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Semarang sepakat untuk melakukan kegiatan bersama antara Pemkot Semarang -TII- PATTIRO Semarang. Kegiatan ini berbentuk Seminar dan Lokakarya dengan tema “Pakta Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa”. Pemkot Semarang dan Transparency International Indonesia (TII) melakukan penandatanganan MoU MoU Nomor : 027/24 pada tanggal 11 Desember 2007 antara Pemerintah Kota Semarang dengan Transparency International Indonesia (TII) tentang Penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lanjutan….. Keluarnya Keputusan Walikota Nomor : 027/28 tertanggal 13 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa, Konsultasi Publik Draff Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kota Semarang pada tanggal 17 Juni 2008, yang melibatkan berbagai unsur, baik dari masyarakat sipil, LSM, Ormas, Pengusaha dan SKPD. Konsultasi Publik dipimpin langsung oleh Ketua TIM Penyusun Pakta Integritas Kota Semarang, Bapak Ahmad Kadarisman dan dari Seknas TII hadir Bapak Hani Yulianto. Deklarasi Pakta Integritas pada Tanggal 18 Juni 2008 di Gedung Moch Ihsan lantai 8 Pemkot Semarang.

Capacity Building ◦ Seminar dan Lokakarya ◦ Training Pemantauan PBJ untuk masyarakat Sipil ◦ Village Meeting- Village Meeting ◦ Training Pemantauan PBJ untuk masyarakat Sipil ◦ Training Anggaran ◦ Training Respon Isu Korupsi Training training

Village Meeting Kegiatan village meeting merupakan salah satu sarana untuk melakukan pengembangsn kapasitas kelompok masyarakat sipil, serta penguatan jaringan di level kelompok masyarakat,Selama perjalanan Proses mendorong Penerapan Pakta Integritas di Kota Semarang telah dilakukan sekitar 9 kali Village meeting dengan kelompok sasaran : ◦ Basis Residensial ( Gunungpati, Rowosari dan Podorejo) ◦ Kelompok Masyarakat sipil lainnya (LSM, Ormas, dan Tomas) ◦ Kelompok Pengusaha.

Kampanye Pemanfaatan media kampaye yang baik akan membantu menguatkan capaian-capaian program. Media kampanye yang digunakan dalam upaya mensupport dalam penyebaran informasi kepada publik mengenai Pakta Integritas antara lain : ◦ poster, ◦ Leaflet, ◦ newslatter, ◦ Public Service Advertisement (PSA), ◦ Talkshow Radio Lokal, ◦ Roadshow Kampung, ◦ Pemutaran Film ◦ dan siaran pers.

4/16/2015Transparency International Indonesia9 ISI PAKTA INTEGRITAS 1. Komitmen Instansi untuk tidak menerima/meminta suap, hibah dan bentuk lainnya 2. Komitmen Peserta Lelang/Kontraktor untuk tidak memberikan/menawarkan suap, hadiah dan bentuk lainnya 3. Komitmen Instansi dan Kontraktor Terhadap Partisipasi Masyarakat 4. Komitmen Instansi terhadap adanya pengawasan independen

4/16/2015Transparency International Indonesia10 ISI PAKTA INTEGRITAS 5. Komitmen pada transparansi dan akuntabilitas 6. Adanya kesepakatan atas batasan rahasia 7. Kesepakatan terhadap sanksi, sistem insentif dan disinsentif 8. Kesepakatan mekanisme resolusi Konflik 9. Kesepakatan pada sistem perlindungan saksi

Kondisi Pasca Deklarasi Perkembangan pelaksanaan penerapan Pakta Integritas (PI) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang pasca deklarasi Pakta Integritas pada Tanggal 18 Juni 2008 mengalami kemandegan. Diperlukan peraturan tingkat daerah sebagai Pedoman Penerapan Pakta Integritas. Draft sudah diajukan dan dikomunikasikan dengan bagian hukum.

Upaya Pengawalan Implementasi Pakta Integritas Tahun 2010 Inisiasi terbentuknya Perda Transparansi dan Partisipasi yang didalamnya mengadopsi prinsip- prinsip yang terdapat dalam Pakta Integritas (Mekanisme komplain, lembaga pemantau independen dll) Melakukan pengawalan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk APBD 2011

Lanjutan… Mendorong terbentuknya Independent Monitoring Community berbasis Redensial dan Sektoral Mengembangkan Sistem Social Audit Mendorong peran dan partisipasi stakeholders dalam setiap tahap participatory planning dan social audit (komite, LSM-2 lokal, Forum masyarakat, Pemerintah, media, dll)