PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT FAKTA DAN AKSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DATA & FAKTA

IPM PROVINSI NTB

POSISI NTB TERHADAP NASIONAL INDIKATOR NTB NASIONAL IPM 2008 (Nilai/Ranking) 64,12/32 71,2 PENDUDUK MISKIN 2010 1.009.352 (21,55 %) 31.023.400 (13,33%) PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN (2009-2010) 1,23% (Ranking 6 Nasional) 0,82% PENGANGGURAN TERBUKA 2010 5,29 % (Ranking 13 nasional) 7,14 % PDRB PERKAPITA 2009 (Rp) 9.575.771 (tambang) ; 6.792.731 (non tambang) 24.261.805 PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 6,29 % (tambang); 4,22 % (non tambang) 4,55 % PRODUKSI 2010 (ton) Padi : 1.800.000 Daging Sapi : 17.000 Jagung : 371.000 Rumput Laut : 221.000 Surplus 500.000 surplus 5.000 surplus 365.000 surplus 213.000

KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kota di NTB JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN Dibawah angka kemiskinan provinsi : Loteng; Bima; Mataram; Kota Bima.

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI NTB (%)

Angka Pengangguran Penduduk usia 15 tahun ke atas

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI (%) TAHUN 2010 Urutan 13 INDONESIA 7,14% Pada tahun 2010 ada 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional 7,14%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%) dan Maluku (9,97%). Provinsi dengan TPT terendah adalah Bali (3,05%), Sulawesi Barat (3,25%), NTT (3,34%), dan Papua (3,55%).

Jumlah Kasus Gizi Buruk (yang ditemukan) di NTB

Kematian Bayi di NTB Tahun 2009 - 2010

Kematian Ibu Melahirkan di NTB 2009 - 2010

Jumlah Bidan Desa Yang Tinggal di Desa

Penduduk Buta Aksara di NTB 2009 - 2010

Angka Putus Sekolah SD di NTB 2009/2010 1,02 Rata-rata

Angka Putus Sekolah MI di NTB 2009/2010 Rata-rata

Angka Putus Sekolah SMP di NTB 2009/2010 1,46

Angka Putus Sekolah MTs di NTB 2009/2010

Rata-rata usia Kawin Pertama Perempuan UU Perlindungn Anak UU Perkawinan Sumber : NTB dalam angka 2009 dan 2010

Jumlah Peserta KB Aktif di NTB Sumber : BKKBN Provinsi NTB

Jumlah dan Prosentase KK Rumah Layak Huni

Jumlah dan Prosentase KK Menggunakan Jamban

Jumlah dan Prosentase KK Yang Memiliki Akses Air Bersih 76,56 % Provinsi

STRATEGI

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha KLASTER Aktor 1 2 3 Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga) BEASISWA MISKIN JAMKESMAS JAMKESDA RASKIN PKH JAMSOS PMKS Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis POKMAS) PIJAR PNPM LUMBUNG PANGAN LUMBUNG BERSAING KOPERASI BERKUALITAS Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha) KUR WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KERAJINAN INDUSTRI OLAHAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 4 Program Pendukung Lainnya (Berbasis Wilayah) PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN Dana APBN, APBD, CSR, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN (PROV. NTB) 21,55 % 13,33 % 8 %

Target Penurunan Kemiskinan 1,5% Bima KSB 3% Sumbawa 2% 2% Mataram 3% Dompu 4% Lobar 1,5% Lotim 2% KLU 2,5% Loteng 2% Kobi 1%

Parameter Penanggulangan Kemiskinan Angka Buta Aksara Angka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, MI, MTs Angka APK, APM, dan APS Jumlah TPQ Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka kasus gizi buruk Tingkat kecukupan pangan per kapita Jumlah Lumbung Pangan Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu melahirkan Jumlah kepala rumah tangga wanita Rata-rata usia kawin pertama perempuan Jumlah peserta KB aktif Jumlah KK menempati rumah layak huni Jumlah KK yang menggunakan jamban sehat Jumlah KK yang memiliki akses air bersih berkualitas Jumlah Desa berlistrik Angka pengangguran Jumlah penempatan tenaga kerja Jumlah wirausaha baru Jumlah kredit tersalurkan kepada UMKM Jumlah UMKM dan serapan tenaga kerja Jumlah koperasi dan lembaga keuangan non bank Jumlah industri makanan dan kerajinan claudiainsani@yahoo.com wagub_ntb@yahoo.com

Alokasi Kegiatan dan Pendanaan masing-masing SKPD di NTB No SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Dana Ke Kab/Kota Klaster (Rp) 1 2 3 Pendukung   NTB 1.350.961.096.410 383.676.327.560 410.690.079.500 360.646.075.000 201.591.184.350 Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB 6 7.474.796.000 3.750.000.000 - 3.724.796.000 Sekretariat Bakorluh 21.300.000.000 BPMPD PROVINSI NTB 5 261.600.000.000 7.500.000.000 4 BAPPEDA NTB PROVINSI NTB 7.936.500.000 20.000.000 412.000.000 5.000.000.000 2.574.500.000 BKP PROVINSI NTB 11 6.112.000.000 1.112.000.000 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROV.NTB 5.135.687.500 7 BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI NTB 553.820.800 8 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.NTB 1.750.000.000 9 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN 722.143.500 495.176.000 226.967.500 10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.NTB 16.902.160.000 11.213.000.000 5.689.160.000 BPPKB PROVINSI NTB 264.615.000 139.660.000 124.955.000 12 DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI NTB 8.375.949.100 13 DINAS DIKPORA PROVINSI NTB 145.623.988.000 14 Dinas sosial kependudukan dan catatan sipil 47.341.135.560 15 DINAS PEKERJAAN UMUM 86.574.269.800 10.162.180.000 27.225.000.000 4.868.075.000 42.819.014.800 16 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NTB 4.084.126.000 17 DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO 66.459.000.000 18 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB 180.201.558.000 165.972.688.000 14.228.870.000 19 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV.NTB 20.942.661.000 20 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI NTB 14.892.469.000 55.000.000 14.425.039.000 21 DINAS KOPERASI DAN UMKM 7.116.799.900 2.435.000.000 4.681.799.900 22 Dinas Kehutanan 3.898.097.400 592.329.500 3.305.767.900 23 Dinas Peternakan 91.112.250.000 1.504.500.000 86.522.750.000 3.085.000.000 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.394.069.850 75.000.000 150.000.000 1.154.069.850 25 Bank Lainnya 343.193.000.000

Alokasi Pendanaan masing-masing Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota Jumlah Dana 1 Mataram 127.289.588.946 2 Lombok Barat 136.886.099.480 3 KLU 81.286.005.627 4 Lombok Tengah 231.127.483.030 5 Lombok Timur 221.889.038.917 6 KSB 28.501.347.130 7 Sumbawa 182.095.670.130 8 Dompu 80.023.034.380 9 Bima 117.606.663.130 10 Kota Bima 22.703.886.480

BEST PRACTICES

Best Practices di Kabupaten/Kota Kabupaten Lombok Timur Penderita gizi buruk ditangani terpusat di tingkat kabupaten Dukungan BAZDA dalam pembiayaan penderita gizi buruk Penugasan CPNS dan PNS dalam pembelajaran buta aksara Kabupaten Bima Pelibatan guru dalam pembelajaran buta aksara untuk memenuhi angka kredit sertifikasi

Lanjutan…. Kabupaten Lombok Utara Menganggarkan APBD kabupaten untuk operasional posyandu masing-masing Rp 2.500.000,- per posyandu sejumlah Rp 869.291.500,- Kota Mataram Sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi dalam tuntas pembelajaran Keaksaraan Fungsional di semua kelurahan. Program bedah rumah kumuh

Lanjutan…. Kabupaten Sumbawa Barat Penanggulangan kemiskinan berbasis RT Tuntas pembelajaran buta aksara 2010 Kabupaten Dompu Tuntas pembelajaran buta aksara 2010 dengan melibatkan guru Membentuk Satlak PIJAR sebagai jangkar penanggulangan kemiskinan

DIREKTIF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Turunkan angka Kemiskinan sesuai target RPJMD 2009-2013 dari 23,81% (tahun 2008) menjadi 14,00% (tahun 2013) dan pastikan ketepatan sasaran pada setiap klaster. Tingkatkan inovasi dan akselerasi program Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPD Pastikan program Penanggulangan Kemiskinan terakomodir secara proporsional dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Perkuat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, antar klaster, antar pusat dan daerah, antar provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan mitra strategis.

DIREKTIF GUBERNUR (lanjutan) Lakukan penggalangan dukungan dan pembiayaan dari masyarakat dan mitrastrategis Efektifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan. Lakukan evaluasi kinerja Penanggulangan Kemiskinan daerah secara berkelanjutan

NOTA KESEPAKATAN