Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO
Objek Pajak.
Studi Kelayakan Bisnis
Pemanasan Global Sebab dan Solusi Fundamental
Dibalik Pembatasan Subsidi BBM
Kewenangan dan persoalan penerbitan Izin Tambang
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Amerika di Indonesia dalam Kasus Freeport Pendahuluan  Existensi Amerika di Indonesia Pembahasan  Sejarah.
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK
KEGIATAN USAHA HULU.
DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
Bisnis Migas Untuk Pembangunan Berkelanjutan
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
Macam-Macam Perikatan
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Akuntansi MIGAS Universitas Tridinanti Palembang 2014 Rizal Effendi.
LANDASAN HUKUM KEARSIPAN l UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) l UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu.
PERMEN ESDM NO. 08 TAHUN 2017 “KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT”
Kementerian Keuangan RI
E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
Tinjauan Hukum Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Sudut Pandang Investor
Oleh: Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
Akuntansi Pertambangan Umum
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Sumber Daya Alam
Politik dan hukum agraria
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
Pertambangan Pertambangan adalah kegiatan usaha pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu.
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
PENYALURAN PINJAMAN DANA PKBL PADA PERUSAHAAN MITRA Nicolas Kartino Gunawan for further detail, please visit
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
1.
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Peran perilaku ekonomi dalam sistem perekonomian
Kontrak Internasional
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
VARIASI SUBSTANSI KONTRAK
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
SISTEM EKONOMI SARAH NOFITASARI A
Studi Kelayakan Bisnis
LEMBAGA EKONOMI.
BADAN USAHA MILIK SWASTA ASING
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn- BM)
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Transcript presentasi:

Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing

Pengertian Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 19 UU No. 22/2001 ttg Migas)

Kontrak production sharing adalah kerjasama antara pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. (Pasal 1 Angkat (1) PP No. 35 Tahun 1994 ttg Syarat-syarat pedoman kerja sama kontrak bagi hasil MIGAS)

Jenis-jenis kontrak MIGAS Kontrak kerjasama MIGAS: Kontrak production sharing, Bentuk kerjasama lainnya. Dalam praktiknya ada 4 bentuk kerjasama antara pertamina dengan perusahaan swasta: Perjanjian karya, yaitu suatu kerja sama antara perusahaan negara minyak dan gas bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas. Technical assistance contract atau yang disebut dengan perjanjian bantuaan teknik, yaitu kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan pertamina.

Kontrak enhanced oil recovery (EOR), yaitu suatu kerjasama antara pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dnegan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan tertiary recovery. Kontrak Operasi Bersama (KOB), yaitu kerja sama antara pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.

Prinsip kontrak pruduction sharing (Komposisi pembagian hasil) Minyak : 85% untuk badan pelaksana; 15% untuk badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap. Gas: 70% untuk badan pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap.

Kontrak production sharing memuat 3 prinsip pokok: Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentu usaha tetap.