OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
APLIKASI SIMAK BMN 2013.
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
Inna Grand Bali Beach 18 Juni 2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
AKUN BARU PADA DK/TP pmk No.248/PMK.07/2010
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum.
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Pertemuan 4 BIAYA BAHAN DAN TENAGA KERJA SERTA PENGENDALIANNYA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
PENGELOLAAN PERGUDANGAN
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
ASSET LANCAR PERSEDIAAN.
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENGHAPUSAN.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB. DIKA AULIA ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
AKUNTANSI PAJAK ATAS ASET LANCAR (Current Asset)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Sistem Akuntansi Instansi
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
XI. Pengendalian Biaya Bahan Baku
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
PENGENDALIAN : BIAYA MATERIAL (Meterials Controlling)
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA Disampaikan pada Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara di Palembang Oleh: Drs. AHMAD THONTHOWI Departemen Agama Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang

SISTEM ADMINISTRASI BMN PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN PENGHAPUSAN PENGANGGARAN PENGENDALIAN DAN INVENTARISASI PEMELIHARAAN PENGADAAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

PENGERTIAN OPNAME FISIK BMN Suatu kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan, pendaftaran dan penilaian terhadap semua BMN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN OPNAME FISIK BMN Mendapatkan data barang sesuai realisasi yang sebenarnya. Melacak barang-barang yang keberadaannya tidak diketahui. Menciptakan tertib administrasi BMN. Mengetahui aset negara yang sebenarnya. Merencanakan penghapusan BMN. Efektivitas dan efisiensi pengendalian dan pengawasan BMN.

TINDAK LANJUT HASIL OPNAME FISIK BMN Penatausahaan BMN secara tertib. Pencarian barang-barang yang tidak ditemukan Perencanaan penghapusan BMN. Peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan BMN. Pemberian kode barang.

PERSIAPAN OPNAME FISIK BMN Membentuk tim opname fisik. Membuat rencana kerja tim. Mengumpulkan data yang ada/ pernah ada. Mencatat nomor kode registrasi barang yang lama. Membuat denah ruangan yang akan diadakan opname fisik BMN.

PELAKSANAAN OPNAME FISIK BMN Penghitungan barang. Penilaian kondisi dan nilai barang. Pemberian nomor urut pendaftaran BMN. Pengumpulan dan pendaftaran barang yang rusak berat. Membuat daftar barang yang tidak ditemukan.

PELAPORAN HASIL OPNAME FISIK BMN PEMBUATAN LAPORAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGEVALUASIAN LAPORAN TINDAK LANJUT

LAPORAN HASIL OPNAME FISIK BMN UNIT KERJA : HARI : TANGGAL : UA KPB : NO KODE LOKASI RUANG KERJA NAMA BARANG IDENTIFIKASI JUMLAH HARGA KONDISI CARA DAN TAHUN PEROLEHAN/ PEMBELIAN HIBAH NO URUT PENDAFTARAN KET MERK TIPE B R RS LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mengetahui, (………………………..) NIP. TIM INVENTARIS