Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Pengertian Perilaku Kerja:
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
III. Kenaikan pangkat dan Diklat KenaikanPangkat: Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian. (PP No. 99 tahun 2000) memenuhi persyaratan:
5 (LIMA) NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PPB Pengembangan Profesi Berkelanjutan Hak Cipta Pustekkom 2013 Kegiatan Belajar 1 Budaya Belajar BUDAYA BELAJAR DAN KERJASAMA TIM.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
Pendidikan Kewarganegaraan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MOTIVASI DAN ETOS KERJA
Sumber: ainurrahimyaqin.files.wordpress.com/.../etika-bisnis.p...‎
MANAJEMEN KONFLIK  .
PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Kriteria penilaian perilaku kerja
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PPK-PNS
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
GURU Guru : pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta.
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
WAWASAN NUSANTARA.
Pusat Pelayanan Teknologi
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
Kedudukan dan Fungsi Pancasila.
PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)
ETIKA DAN PROFESIONALISME PR Pertemuan 8
BUDAYA PELAYANAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
PENGGERAKAN PERTEMUAN 4.
GAYA & ETIKA PEMIMPIN IRSADI ARISTORA., MH.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Kelompok 3 Afrina Fitri Haryati
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Visi dan Misi PKN.
PENGEMBANGAN PROFESI ESTY ARYANI SAFITHRY, M.PSI, PSI.
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
BAB VIII PERENCANAAN KARIER
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS (DALAM RANGKA HUT KORPRI KE - 46) SOSIALISASI DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH/KETUA DP KORPRI KABUPATEN TTU DRS.
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Pancasila sebagai sumber nilai
PENILAIAN ASPEK KUALITAS BERPEDOMAN SBB Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin KRITERIA NILAI SEBUTAN KUALITAS KETERANGAN Sangat baik Hasil kerja.
PROFESI KEPENDIDIKAN ARVINDA C. LALANG. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa memahami hakikat profesi kependidikan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010 Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai

A. Aspek Normatif UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2010 Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Jatim

B. Aspek Teoritis Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah penjabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik

Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur Budaya Kerja adalah cara kerja sehari-hari yang bermutu, dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi, memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani

Budaya Kerja Aparatur Negara adalah cara pandang serta suasana hati yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, serta memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh- sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja yang terbaik Disiplin merupakan sikap atau tingkah laku yang menggambarkan kepatuhan pada suatu aturan atau ketentuan

Etos Kerja adalah suatu pandangan yang khas terhadap makna kerja pada suatu golongan sosial/ masyarakat tertentu Etos kerja sangat erat berkaitan dengan motivasi kerja yang merupakan pendorong dan menimbulkan semangat kerja Profesionalis adalah orang yang terampil, andal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar

C. Model Preofesionalis Pelayanan Publik Karakteristik Individu Kemampuan - Keterampilan Keahlian - Kejujuran Terpercaya - Berkeadilan Respeks - Tanggung jawab Pengalaman Profesionalis Aparatur Negara dalam Pelayanan Publik Karakteristik Pelayanan Cepat - Tepat Cermat - Sisdur Waktu - Tarif Sarana/ Prasarana - Mudah diakses 3S

Referensi Thoha Musftoh. 2009. Perilaku Organisasi. PT. Rajawali. Jakarta. Soeprapto. Disiplin Nasional dan Etos Kerja di Indonesia. Jakarta. Kemen PAN & Reformasi. 2002. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. Jakarta.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

20 Langkah Menjadi Teladan Bawahan

1. Datang ke Kantor Tepat Waktu

2. Tidak Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Keperluan Pribadi

3. Tidak Memanfaatkan Bawahan untuk Kepentingan Pribadi

4. Menunjukkan Etos Kerja yang Tinggi

5. Tidak Menggunakan Jam Kerja untuk Kepentingan Pribadi

6. Tidak Melakukan Perbuatan yang Tidak Pantas

7. Tidak Menerima yang Bukan Haknya

8. Tidak Menyuruh Bawahan pada Hal-Hal Negatif

9. Tidak Mengeluh di Depan Bawahan

10. Tidak Memanfaatkan Kegiatan untuk Kepentingan Pribadi

11. Bersikap Wajar di Depan Anak Buah

12. Jika Dinas Keluar Kota Memberitahu Bawahan

13. Memiliki Rasa Tanggungjawab yang Besar

14. Satunya Ucapan & Perbuatan

15. Menyikapi Perbuatan Secara Positif

16. Tidak Mudah Menyalahkan Bawahan

17. Mudah Memberi Maaf dan Minta Maaf

18. Tidak Pelit dan Kikir

19. Tidak Terlalu Kaku pada Bawahan

20. Melaksankan Kewajiban Sebagai Umat Beragama

Terima Kasih