Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemilihan Sistem Pengadaan Perpres no. 54 Tahun 2010
Advertisements

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
assalamu’alaikum wr. wb
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
assalamu’alaikum wr. wb
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan Barang dan Jasa
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Pemerintah Kota Prabumulih
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
AANWIJZING.
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK
Pendekatan Pengadaan Kontraktor
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
METODE EVALUASI PENAWARAN
SOAL UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010 Course 2

Materi Paparan Analisis Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 Sistem Pengadaan Barang/ Jasa

Analisis Keppres 80/2003 & Perpres 54/2010 Latar Belakang Analisa Pengertian Ruang Lingkup Berlakunya Jenis Pengadaan Organisasi Pengadaan

Latar Belakang Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melaluiPengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres80/2003 Diberlakukanya Perpres No 54/2010sebagai Peraturan Pengadaan B/J di Instansi Pemerintah sejak tanggal ditetapkannya (6 Agustus 2010)

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mempe.roleh Barang/Jasa

Ruang Lingkup Berlakunya Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (pasal 2 butir 1) Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/HibahLN harus mengikuti Perpres ini ( pasal 2 butir 2) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak- pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan (pasal 2 butir 4)

Jenis Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya

Organisasi Pengadaan PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan ULP memilih metode pemilihan penyedia

Sistem,Metoda dan Prosedur Pengadaan Sesuai Keppres 80/2003

Sistem,Metoda dan Prosedur Pengadaan Sesuai Perpres 54/2010

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa Penetapan Penilaian Kualifikasi Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Penetapan HPS

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia B/J Untuk Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Penyedia Jasa Konsultansi Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Metoda Satu Sampul (utk pekerjaan konstruksi yg spesifikasi teknisnya jelas, utk jasa konsultansi pek.sederhana) Metoda Dua Sampul (utk jasa konsultansi yg pekerjaannya menuntut evluasi teknis dan harga terpisah, jasa konsultansi pek. Kompleks. Tidak dapat digunakan untuk engadaan Pekerjaan Konstruksi) Metoda Dua Tahap (pekerjaan konstruksi kompleks, Tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi)

Sistem Nilai (Untuk pengadaan Jasa Sistem Gugur (recommended, utk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya) Sistem Nilai (Untuk pengadaan Jasa Konsultansi) Sistem Penilaian Biaya Umur Ekonomis (Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang bersifat kompleks)

Evaluasi Berdasarkan Kualitas Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya Evaluasi Pagu Anggaran Evaluasi Biaya Terendah Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi

Penetapan Kualifikasi Prakualifikasi (proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran) Pascakualifikasi (proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran)

Ditetapkan oleh ULP/PP Dokumen Kualifikasi Dokumen Pemilihan

1. Dokumen kualifikasi penyedia B/J petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; formulir isian kualifikasi; instruksi kepada peserta kualifikasi; lembar data kualifikasi; Pakta Integritas; dan tata cara evaluasi kualifik

2. Dokumen Pemilihan undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa; instruksi kepada peserta pengadaan Barang/Jasa; syarat-syarat umum Kontrak; syarat-syarat khusus Kontrak daftar kuantitas dan harga; spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; bentuk surat penawaran; rancangan Kontrak; bentuk Jaminan; dan contoh-contoh formulir yang perlu diisi

Sistematika Perpres Batang tubuh Penjelasan Lampiran I Perencanaan Umum Lampiran II Barang Lampiran III Pekerjaan Konstruksi Lampiran Iva Jasa Konsultansi (badan usaha) Lampiran Ivb Jasa Konsultansi (perorangan) Lampiran V Jasa lainnya

Tugas Di Rumah Baca tentang kegagalan pemilihan Kelompok 3 dan 4 praktek simulasi pelelangan umum