TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
( S I M B A D A ) Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN Oleh : Bambang Wisnu Handoyo
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LANGKAH-LANGKAH PENATAUSAHAAN ASET
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
INVENTARISASI PRASARANA DAN SARANA SMA DAN SMK NEGERI SE JAWA BARAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN.
PENGALIHAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN SESUAI SE MENDAGRI NO. 120/5935/Sj
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PENGANGGARAN SANITASI
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
PENILAIAN ASET BERBASIS AKRUAL
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
DATA BARANG MILIK DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
STANDAR SATUAN HARGA.
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
ADMINISTRSI LABORATORIUM
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BUKU BESAR & BUKU PEMBANTU
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
ADMINISTRASI LABORATORIUM
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Bab 16 sistem akuntansi aset tetap
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
For Good Local Governance
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BAHAN RAPAT SENIN, 8 JANUARI 2017 BIDANG ASET DAERAH KAB. KARANGANYAR.
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
Pengelolaan website pemerintah daerah
Mekanisme Penyusunan laporan kekayaan desa 2019
Doden FE Untag Banyuwangi
1 Pengelolaan aset Madrasah Oleh : Oleh : H.Fery Suhaimi, S.Sos, M.Si Kasubbag Hukum dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Transcript presentasi:

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 KODEFIKASI 1

No. register KODE LOKASI 14 digit KODEFIKASI Golongan KODE BARANG Pemilik Barang Provinsi Kab./Kota Bidang KODE LOKASI 14 digit Dinas/Badan/Ktr Thn Pembelian KODEFIKASI Sub Dinas/S.K/UPT Golongan KODE BARANG 14 digit Bidang Barang Kel. Barang Sub Kel. Brg Sub.Sub.Kel. Brg Senin, 30 Mei 2011 TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) No. register 2

SASARAN KODEFIKASI : PEMBERIAN PENGKODEAN BRG PD SETIAP TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 KODEFIKASI : PEMBERIAN PENGKODEAN BRG PD SETIAP BRG. INV. MLK. PEMDA YG. MENYATAKAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG TUJUAN Utk mengamankan dan memberikan kejelasan status Kepemilikan dan status penggunaan brg pd masing2 pengguna SEMUA BRG MLK PEM. YG ADA DAN DIGUNAKAN OLEH PEMDA - BRG MLK KAB/KOTA BRG MLK PROVINSI BRG MLK PEM PST (BM/KN) SASARAN 3

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 ........ Penatausahaan Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.   Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.   .....

PENGELOMPOKAN BIDANG Sekwan/DPRD; Gubernur/Bupati/Walikota; TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 PENGELOMPOKAN BIDANG Sekwan/DPRD; Gubernur/Bupati/Walikota; Wakil Gubernur/Bupati/Walikota; Sekretariat Daerah; Bidang Kimpraswil/PU; Bidang Perhubungan; Bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Sosial; Bidang Kependudukan; Bidang Pertanian; Bidang Perindustrian; Bidang Pendapatan; Bidang Pengawasan; Bidang Perencanaan; 5

PENGELOMPOKAN BIDANG 16. Bidang Lingkungan Hidup; TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 PENGELOMPOKAN BIDANG 16. Bidang Lingkungan Hidup; 17. Bidang Pariwisata; 18. Bidang Kesatuan Bangsa; 19. Bidang Kepegawaian; 20. Bidang Penghubung; 21. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi; 22. Bidang BUMD; 23. Lain – lain; 24 s/d 49 Bidang Cadangan; 50. Kecamatan diberi Nomor Kode mulai dari Nomor Urut 50 (lima puluh) dan seterusnya sesuai jumlah kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota. 6

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Nomor kode lokasi Dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah, setiap Barang Milik Daerah diberi nomor kode sebagai berikut ; Nomor Kode Lokasi Nomor Kode Lokasi menggambarkan/ menjelaskan status penggunaan barang daerah, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang; Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah; Nomor Kode urutan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23; Nomor Kode urutan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran 02; 7

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 KODE LOKASI Angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam satu garis datar.

Digit 1 dan 2, Kode Komponen kepemilikan barang TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Digit 1 dan 2, Kode Komponen kepemilikan barang Penulisan kode komponen kepemilikan barang. Digit 3 dan 4, Kode Provinsi Sumatera Utara diberi Nomor Kode 02 (Nol Dua). (Hal 208 Permendagri) Digit 5 dan 6, Kode Kota Pematang Siantar diberi Nomor Kode 18 (Delapanbelas). Digit 7 dan 8, kode bidang Kode bidang ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 22 bidang. Digit 9 dan 10, kode SKPD Digit 11 dan 12, Tahun pemilihan/pengadaan/pembangunan Digit 13 dan 14, kode sub unit satuan kerja 9

Kode komponen Pemilik Barang Kode Sub Unit/ Satuan Kerja TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 1. Nomor Kode Lokasi Barang milik milik Pemerintah Pusat yang diperuntukan kepada Pemerintah Daerah dan diperoleh tahun 2007 2 3 5 1 7 Kode komponen Pemilik Barang Kode Provinsi Kode Kab/kota Kode Bidang Kode Unit Bidang Kode Tahun Pembelian Kode Sub Unit/ Satuan Kerja Cara Penulisan : 00.23.02.05.01.07.03 10

Contoh 2. Nomor Kode Lokasi TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 2. Nomor Kode Lokasi Barang Milik Provinsi digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat), Kabupaten Tabalong di beli pada tahun 2008 1 2 5 3 9 8 Kode komponen Pemilik Barang (Provinsi) Kode Provinsi (Kalsel) Kode Kab/kota (Kab. Tabalong) Kode Bidang (Sosial) Kode Unit Bidang (Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan) Kode Tahun Pembelian (2008) Kode Sub Unit/ Satuan Kerja (Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat) Cara Penulisan : 11.25.03.09.01.08.03 11

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 KODE BARANG

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Kode Barang ? Pemberian nomor kode atas setiap jenis barang yang menggambarkan atau yang menjelaskan golongan, bidang, kelompok , sub kelompok dan sub-sub kelompok. 13

Tujuan Kodefikasi barang Milik Daerah: TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Tujuan Kodefikasi barang Milik Daerah: Memberi tanda pada administrasi BMD secara tepat dan benar. Memudahkan identifikasi BMD. Menghindari kesimpangsiuran pengelolaan BMD (termasuk tertib pemeliharaan). 14

ASET TETAP P.P. 24 THN 2005 TTG SAP TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 ASET TETAP P.P. 24 THN 2005 TTG SAP Tanah Peralatan dan mesin : a. Alat-alat besar. b. Alat-alat angkutan c. Alat-alat bengkel dan alat ukur d. Alat-alat pertanian/peternakan e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga. f. Alat Studio dan alat komunikasi g. Alat-alat kedokteran h. Alat-alat laboratorium. i. Alat Keamanan Gedung dan bangunan : a. Bangunan gedung. b. Bangunan Nomumen Jalan, irigasi dan jaringan : a. Jalan dan Jembatan. b. Bangunan air/irigasi c. Instalasi. d. Jaringan Aset tetap lainnya : a. Buku dan perpustakaan. b. Barang bercorang kesenian/kebudayaan c. Hewan/ternak dan tumbuhan. 6. Konstruksi dalam pengerjaan. KIB A KIB B KIB C KIB D KIB E 15 KIB F 15

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Nomor Kode Barang a. Nomor kode barang diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan yaitu ; 1. Tanah 2. Mesin dan Peralatan 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan b. Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok/Jenis Barang; c. Nomor Kode Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok/Jenis Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 41; d. Nomor Kode Barang terdiri atas 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut ; Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor Kode Sub-sub Kelompok/Jenis Barang dimaksud; 16

Contoh Pengkodean Barang TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh Pengkodean Barang 17

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 1 : Kode Tanah Untuk mencari nomor kode tanah untuk bangunan tempat kerja yang ke -3, tanah bangunan Kantor Pemerintah adalah sebagai berikut : 1 4 3 Kode Golongan (Tanah, kode 01 ) Kode Bidang (Bidang tanah, kode 01 ) Kode Kelompok (Kel. tanah untuk Gedung , kode 11) Kode Sub. Kel. (Tanah bangunan untuk tempat kerja, kode 04) Kode Sub-sub Kel. (Tanah bangunan kantor Pemerintah, kode 01 ) Tanah Yang ke 3 Cara penulisan : 01.01.11.04.01.0003 18

Keterangan contoh 1 Nomor kode 01; nomor kode golongan tanah; TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 1 Nomor kode 01; nomor kode golongan tanah; Nomor kode 01; kode bidang tanah; Nomor kode 11; kode kelompok tanah untuk gedung; Nomor kode 04; kode sub kelompok tanah untuk bangunan tempat kerja; Nomor kode 01; kode tanah bangunan kantor pemerintah; Nomor Kode Register  0003 19

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 2 : Kode Tanah Untuk mencari nomor kode tanah untuk bangunan tempat kerja tanah untuk Rumah Sakit yang ke -2, adalah sebagai berikut : 1 4 3 2 Kode Golongan (Tanah, kode 01 ) Kode Bidang (Bidang tanah, kode 01 ) Kode Kelompok (Kel.tanah untuk Gedung , kode 11) Kode Sub. Kel. (Tanah bangunan untuk tempat kerja, kode 04) Kode Sub-sub Kel. (Tanah bangunan Rumah Sakit, kode 03 ) Tanah Yang ke 2 Cara penulisan : 01.01.11.04.03.0002 20

Keterangan contoh 2 Nomor kode 01; nomor kode golongan tanah; TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 2 Nomor kode 01; nomor kode golongan tanah; Nomor kode 01; kode bidang tanah; Nomor kode 11; kode kelompok tanah untuk gedung; Nomor kode 04; kode sub kelompok tanah untuk bangunan tempat kerja; Nomor kode 03; kode tanah bangunan rumah sakit; Nomor Kode Register  0002 21

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 3 : Kode Barang Untuk mencari nomor kode barang – mobil jeep yang ke -11, adalah sebagai berikut : 2 3 1 Kode Golongan (Peralatan & Mesin, kode 02 ) Kode Bidang (Bidang alat-alat angkutan, kode 03 ) Kode Kelompok (Kel.alat angkutan darat bermotor, kode 01) Kode Sub. Kel. (kendaraan dinas bermotor perorangan, kode 01) Kode Sub-sub Kel. (jeep, kode 02 ) Mobil Yang ke 11 Cara penulisan : 02.03.01.01.02.0011 22

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 3 Nomor kode 02; nomor kode golongan peralatan dan mesin; Nomor kode 03; mobil sedan bidang alat-alat angkutan; Nomor kode 01; kelompok alat angkutan darat bermotor; Nomor kode 01; sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan/operasional; Nomor kode 02; sub-sub kelompok/jenis barang; Nomor Kode Register  0011 23

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 4 : Kode Bangunan Untuk mencari nomor kode bangunan kesehatan berupa, bangunan klinik/Puskemas/Laboratorium yang ke-1 3 1 6 Kode Golongan (Gedung dan Bangunan) Kode Bidang (Bangunan Gedung) Kode Kelompok (Bangunan Gedung Tempat Kerja) Kode Sub. Kel. (Bangunan Kesehatan) Kode Sub-sub Kel. (Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium) Bangunan Yang ke 1 Cara penulisan : 03.11.01.06.10.0001 24

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 4 Nomor kode 03; nomor kode golongan gedung dan bangunan; Nomor kode 11; kode bidang bangunan gedung; Nomor kode 01; kode kelompok bangunan gedung tempat kerja; Nomor kode 06; kode sub kelompok bangunan kesehatan; Nomor kode 10; kode sub-sub kelompok/jenis bangunan klinik/Puskesmas/Laboratorium; Nomor kode register  0001 25

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 5 : Kode Jalan Untuk mencari nomor kode Jalan Kabupaten/Kota Kelas III yang ke-1 4 1 3 Kode Golongan (Jalan, Irigasi dan Jaringan, kode 04) Kode Bidang (Jalan dan Jembatan, kode 13) Kode Kelompok (Jalan, kode 01) Kode Sub. Kel. (Jalan Kab/Kota, kode 03) Kode Sub-sub Kel. (Jalan Kabupaten Kelas III, kode 01) Jalan Yang ke 1 Cara penulisan : 04.13.01.03.01.0001 26

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 5 Nomor kode 04; nomor kode golongan jalan, irigasi dan jaringan; Nomor kode 13; Jalan dan Jembatan; Nomor kode 01; kelompok Jalan; Nomor kode 03; sub kelompok Jalan Kabupaten; Nomor kode 01; sub-sub kelompok/jenis Jalan Kelas III; Nomor kode register  0001 27

Contoh 6 : Kode asset tetap lainnya TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh 6 : Kode asset tetap lainnya Untuk mencari nomor kode Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi yang ke -75 5 1 7 4 Kode Golongan (Asset Tetap lainnya, kode 05) Kode Bidang (Buku dan Perpustakaan, kode 17) Kode Kelompok (Buku, kode 01) Kode Sub. Kel. (Umum, kode 01) Kode Sub-sub Kel. (Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi, kode 04) Jalan Yang ke 75 Cara penulisan : 05.17.01.01.04.0075 28

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Keterangan contoh 6 Nomor kode 05; nomor kode golongan asset tetap lainnya; Nomor kode 17; buku dan perpustakaan; Nomor kode 01; buku; Nomor kode 01; sub kelompok; umum; Nomor kode 04; sub-sub kelompok; ensyclopedia, kamus, buku referensi Nomor kode register  0075 ...dst. 29

KODE BARANG MILIK DAERAH TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 CONTOH KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH 12.25.03.13.02.07.00 LOGO PEMDA 03.11.01.02.01.0001 (CONTOH 3) 30

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Nomor Register Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150,maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, ditulis : 0001 s/d 0150. Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, tipe, merk, jenis berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing-masing barang. 31

Cara penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang: TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Cara penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang: 3. Barang milik Pemerintah Kabupaten Tabalong berupa tanah bangunan kantor pemerintah pada Dinas Pendidikan berada pada bidang pendidikan dasar, dibeli/diperoleh pada tahun 2006. Kode Sub.unit/Satuan Kerja (Pendidikan Dasar) Kode Tahun Pembelian (2006) Kode Unit Bidang (Dinas Pendidikan) Kode Bidang (Pendidikan & Kebudayaan) Kode Kab/Kota (Kabupaten Tabalong) Kode Provinsi (Kalimantan Selatan) Kode Komponen Pemilik Barang (Kabupaten/Kota) 12.25.03.08.01.06.02 01.01.11.04.01.0001 Kode Golongan (Tanah) Kode Bidang (Tanah) Kode Kelompok (Tanah untuk Bangunan Gedung) Kode Sub.kelompok (Tanah untk Bangunan Tempat Kerja) Kode Sub.sub.kelompok (Tanah Bangunan Kantor Pem.) Kode register (Bangunan yg ke satu) 32

Cara penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang: TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Cara penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang: 4. Barang milik Pemerintah Kabupaten Tabalong berupa bangunan sekolah yang kesatu pada Dinas Pendidikan berada pada bidang pendidikan menengah, dibeli/diperoleh pada tahun 2006. Kode Sub.unit/Satuan Kerja (Pend. Menengah & Tinggi) Kode Tahun Pembelian (2006) Kode Unit Bidang (Dinas Pendidikan) Kode Bidang (Pendidikan & Kebudayaan) Kode Kab/Kota (Kabupaten Tabalong) Kode Provinsi (Kalimantan Selatan) Kode Komponen Pemilik Barang (Kabupaten/Kota) 12.25.03.08.01.06.03 03.11.01.10.01.0001 Kode Golongan (Gedung dan Bangunan) Kode Bidang (Gedung) Kode Kelompok (Gedung Tempat Kerja) Kode Sub.kelompok (Bgn. Gedung Tempat Pendidikan) Kode Sub.sub.kelompok (Bgn.Ged.Pedidikan Permanen) Kode register ( Bangunan yg ke satu) 33

Lain-lain/ Keterangan TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Lain-lain/ Keterangan Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor Kode jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor Kode jenis barang “lain-lain” dari sub kelompok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Bupati masing-masing dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain-lain; Barang Milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah; 34

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 ....... Tidak termasuk Barang Milik Daerah tersebut di atas yaitu barang usaha / barang yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut; Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang cepat dan akurat, Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi inventarisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). 35

Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan Kode barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI, KIB, dan KIR; Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat; Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat; 36

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 ..... Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat; Kode Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran 15 x 25 cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm; Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran ; a. Lebar 15 cm b. Panjang 25 cm c. Gambar lambang daerah berbentuk bulat ukuran garis tengah 6 cm d. Tinggi huruf 2 cm. 37

Kartu Inventaris Barang (KIB): TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 Contoh Kartu Inventaris Barang (KIB): 1. KIB A (Tanah) 2. KIB B (Mesin dan Peralatan) 3. KIB C (Gedung dan Bangunan) 4. KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) 5. KIB E (Aset Tetap lainnya) 6. KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan) Buku Inventaris Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011

TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 KIR

SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD) Senin, 30 Mei 2011 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT