SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Dalam Koridor UU23/2014) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc KOMISIONER ASN HP 0816914482 EMAIL: made_suwandi@yahoo.co.id
I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) 2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? Wilayah negara terlalu luas Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH PEMERINTAH PUSAT POWER SHARING OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE) DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)
Pembentukan Daerah Otonom KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAERAH Pasal 9 PUSAT Pembentukan Daerah Otonom KEBIJAKAN DESENTRALISASI Penyerahan Urusan Pemerintahan Pasal 21
I. TUJUAN OTONOMI DAERAH menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) KELEMBAGAAN (SOTK) PERSONIL KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN (KEPALA DAERAH + DPRD) PELAYANAN PUBLIK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) 2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? Wilayah negara terlalu luas Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
KONSEP HDI KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV: A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%) DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $ 3. DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA
RANKING INDONESIA BREAKING NEWS !!!!!!! DARI 179 NEGARA YG DISURVEY 2006 (ISSUED 18 DECEMBER 2008) RANKING ADALAH: 1. ICELAND 0,968 2. NORWAY 0,968 3. CANADA 0,967 4. AUSTRALIA 0,965 8. JAPAN 0,956 15. USA 0,950 21. UK 0,942 25. KORSEL 0,928 27. BRUNEI 0,919 28. SINGAPORE 0,918 63. MALAYSIA 0,823 81. THAILAND 0,786 102. PHILIPPINE 0,745 109. INDONESIA 0,726 CATATAN: TAHUN 2009 INDONESIA RANKING 111 TAHUN 2010 INDONESIA RANKING 108 dari 169 NEGARA BREAKING NEWS !!!!!!! TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT TAJAM MENJADI: RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN NILAI 0,617 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011)
RANKING INDONESIA DI ASEAN DARI 1O NEGARA ASEAN TAHUN 2011 URUTAN RANKING ADALAH: 1. SINGAPORE RANKING 26 (INDEKS 0,866) 2. BRUNEI RANKING 33 (INDEKS 0,838) 3. MALAYSIA RANKING 61 (INDEKS 0,761) 4. THAILAND RANKING 103 (INDEKS 0,682) 5. PHLIPINA RANKING 112 (INDEKS 0,644) BREAKING NEWS !!!! TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT TAJAM MENJADI: RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN INDEKS 0,617 Rata2 lama sekolah di indonesia 5,8 tahun Income /capita US$ 3716 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011)
Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI) terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan Tahun 2012 berada di posisi 121.
PENDUDUK INDONESIA JUMLAH PENDUDUK: 237.641.326 (JAWA 57,5%); LUAS 6,8%) PERKOTAAN; 118.320.256 (LUAR JAWA 42,5% ; LUAS 93,2%) PEDESAAN: 119.321.070 ANGKA PARTISIPASI MURNI TH 2010 SD 94,76% SLTP 67,73 % SLTA 45,59 % 5. PERCENTASE BUTA HURUF TAHUN 2010 < 15 TAHUN 7,09 15-44 TAHUN 1,71 > 44 TAHUN 18,25 6. LAMA SEKOLAH (2009): 7,72 TAHUN 7. KEMISKINAN TAHUN 2010: 31 JUTA (13,33%) 8. ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2007 34/1000 KELAHIRAN 9. KEMATIAN BALITA TAHUN 2007 44/1000 10. KEMATIAN IBU TAHUN 2007 228/100.000 11. ANGKA HARAPAN HIDUP (2009) 69,21 TAHUN SUMBER: KOMPAS SENIN 21/11/2011
PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH ADMINISTRATIF DEKONSENTRASI KANWIL/KANDEP KEPALA WILAYAH DLL DELEGASI DESENTRALISASI FUNGSIONAL PRIVATISASI PEMERINTAH PUSAT SWASTA MURNI BOT BOO BOL DLL OTORITA BUMN NUSAKAMBANGAN DLL PEMERINTAH DAERAH OTONOM DESENTRALISASI PROPINSI KABUPATEN KOTA
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA D P D M P R D P R PRESIDEN B P K M A M K LEMBAGA NEGARA LAINNYA MENTERI-2 MENTERI2 DEKONSENTRASI DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) PEMERINTAHAN DAERAH/DESA BADAN PENGELOLA, BUMN, OTORITA,DLL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM KDH DPRD DIBANTU PERANGKAT DAERAH 2
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 PUSAT LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF MA MK BPK DPR MPR DPD PRESIDEN/ WAPRES KY KPU Kementerian Negara BANK SENTRAL dewan pertimbangan TNI/POLRI Lingkungan Peradilan PROVINSI PERWAKILAN BPK PROV DAERAH Umum KDH DPRD Agama Militer KAB/KOTA TUN KDH DPRD
UUD 1945 PUSAT DAERAH LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BPK KEMENTERIAN DALAM NEGERI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY kpu kementerian negara bank sentral Keuangan Negara dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Lingkungan Peradilan Umum DAERAH Keuangan Daerah Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota DPRD Lingkungan Peradilan TUN 17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD MA MK DPR Presiden Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 18
Presiden terbentuk UU 39/08 tentang kementerian negara KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] terbentuk UU 39/08 tentang kementerian negara 19
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] 20
10 Provinsi GUBERNUR DPRD Pola Organisasi Perangkat Daerah. WAKIL Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban DPRD STAF AHLI SETDA (unsur staf) Ps. 121 INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) DINAS DRH (unsur pelaksana) LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123
Kab/Kota 11 DPRD LTD SET DPRD (unsur staf) DINAS DRH BUPATI/ WALIKOTA WAKIL DPRD Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban STAF AHLI SETDA (unsur staf) Ps. 121 INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) DINAS DRH (unsur pelaksana) LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123 KECAMATAN Ps. 126 KELURAHAN/ DESA Ps. 127
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI DAERAH OTONOM PROVINSI DAERAH OTONOM KAB / KOTA
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda PELAYANAN OPTIMAL
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU UU 32/2004 UU 22 / 1999 desentralisasi dominan UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan UU 18 / 1965 desentralisasi dominan PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan UU 1 / 1957 desentralisasi dominan UU 22 / 1948 desentralisasi dominan UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan
SEJARAH PANJANG UU OTDA DI INDONESIA UU 1/1945 TENTANG PERATURAN MENGENAI KOMITE NASIONAL DAERAH UU 22/1948 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH UU NIT 44/1950 UU 1/1957 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH UU 6/1959 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEPADA DAERAH OTONOM UU 18/1965 TENTANG DESENTRALISASI UU 5/1974 POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH UU 5/1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA UU 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/2007 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Izin ESDM Izin Kehutanan Izin BPN Izin Transmigrasi
One integrated database of spatial and non-spatial information – cross-sectors and cross-levels Example: Overlay of forestry-plantation-mining areas in Pasir District (East Kalimantan) Protected Forest and Conservation Area… …overlay with HPH and HTI areas… …overlay with plantation areas… …overlay with mining area Integrated license database can be used as starting point to solve license overlaps
PENATAAN KEWENANGAN FILOSOFI OTONOMI DAERAH: EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE) CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN
PENATAAN KEWENANGAN……… PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUTPUTS; PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL PERTANYAAN: APAKAH PEMDA SUDAH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ??????
PENATAAN KEWENANGAN…….. KEWENANGAN ABSOLUT (DISTINCTIVE); HANYA DIMILIKI PUSAT; HANKAM, LUAR NEGERI, AGAMA, MONETER, PERADILAN DAN POLITIK LUAR NEGERI KEWENANGAN BERSAMA (CONCURRENT); DIKERJAKAN BERSAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA KEWENANGAN CONCURRENT ADA YANG BERSIFAT WAJIB (OBLIGATORY) DAN ADA YANG BERSIFAT OPTIONAL (CORE COMPETENCE) KEWENANGAN WAJIB DIIKUTI OLEH SPM
PENATAAN KEWENANGAN……. KRITERIA PEMBAGIAN KEWENANGAN: EKSTERNALITAS; SIAPA KENA DAMPAK DIA YANG BERWENANG MENGURUS AKUNTABILITAS; YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT EFISIENSI; BAHWA OTONOMI HARUS MENCIPTAKAN EFISIENSI DENGAN MEMPERHATIKAN ECONOMIES OF SCALE. UNTUK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN CATCHMENT AREA PELAYANAN ADANYA INTER-RELASI DAN INTER-DEPENDENSI ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MASING-MASING
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Politik Luar Negeri Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN2 PEMERINTAHAN YG DIOTONOMIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP PEKERJAAN UMUM PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SOSIAL NAKERTRANS PERUMAHAN RAKYAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERHUBUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENATAAN RUANG PERTANAHAN KEHUTANAN
SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… KOMINFO KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN STATISTIK PERSANDIAN PERPUSTAKAAN ARSIP KELAUTAN DAN PERIKANAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; (Tentative) 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja; 13. Ketahanan pangan;
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum (Tramtib), administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; dan Arsip dan perpustakaan.
Urusan pilihan meliputi: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; dan 8. Transmigrasi.
V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN WAJIB PILIHAN berkaitan dengan pelayanan dasar tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pendidikan; kesehatan; Pekerjaan umum; sosial; Perumahan Rakyat; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; lingkungan hidup; pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; dan tenaga kerja; pertanahan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Pemberdayaan masyarakat desa; Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsiapan. kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pasal 22
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH) KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH) ABSOLUT KONKUREN menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll dilimpahkan kepada GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI 42
PENATAAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENGAKOMODASIKAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO, BOT, BTO, BOL DLL) SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN KERJANYA KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE, OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;
URUSAN PEMERINTAHAN PEMETAAN KEMENTERIAN/LPNK KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN PEMETAAN KEMENTERIAN/LPNK Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional WAJIB PILIHAN 44
PENATAAN PERSONIL TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA
APARATUR DAERAH POLA ORG. PERANGKAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI APARATUR DAERAH POLA ORG. PERANGKAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Pengembangan karir: kompetensi manajerial kompetensi teknis kompetensi kepamongprajaan prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional (Guru, Akuntan, Dokter Spesialis, & Paramedis) yang dikelola secara nasional. 46
PENATAAN KEUANGAN DAERAH PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL NEED DARI DAERAH” SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES
PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PENATAAN REVENUE CENTRES: DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
BAGAN KODE REKENING KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006 X XX XX XX XX XX XX X XX XX XX XX XX XX XX XX XX kode anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode Urusan Pemerintahan daerah kode Organisasi kode bidang pemerintahan kode Program kode Kegiatan kode unit organisasi Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode bagian belanja
BAGAN KODE REKENING PERMENDAGRI 13/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX kode Urusan Pemerintahan daerah kode Organisasi kode Program kode Kegiatan Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH: PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI FISCAL GAP (DEFISIT FISCAL) FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS AKAN MEMERLUKAN SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK GRANT) ATAU DAU
Belajarlah sampai ke negeri Cina Komitmen yang kuat dari Pimpinan nasional Penegakan hukum yang keras dan konsisten Perbaikan sistem Pengawasan yang ketat
VONIS MATI KORUPTOR DI CHINA Feb 2004; Wagub Prov Anhui suap $ 623 ribu dan tidak mampu menjelaskan asal usul $ 600 ribu di rekeningnya Maret 2005; Bi Yuxi, Administrator Jalan Raya Beijing; Asuap $ 1,2 juta dan penggelapan dana publik $ 360 ribu Desember 2007; Li Baojin; mantan jaksa penuntut di kota Tianjin Utara; suap dan penggelapan $ 2,66 juta Juli 2007; Zheng Xiaoyu, Pejabat Dinas Kesehatan dan Makanan; suap $ 850 ribu Juli 2009, Chen Tonghai; Mantan Ketua China Petroleum dan Chemical Corp suap $ 28 juta Agustus 2009; Li Peiying, Mantan Presiden Capital Airport Holding Company; suap $ 4,1 juta Juli 2010; Wen Qiang; Mantan Wakil Kepala Polisi dan Kepala Keadilan di Chongqing; suap melindungi gangster Juli 2011; Zhang Chunjiang; manatan Petinggi China Mobile; Suap $ 1,15 juta Sumber: Kompas Senin 28 November 2011 Kompas Jumat 2/12/2011 (Transparency International)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN APBD 70% Pusat 70% overhead cost (biaya aparat) APBN Solusi : Gaji Guru dalam DAD dan dikeluarkan dari DAU Ratio Aparatur harus ditetapkan : 30% Daerah Prov/Kab/Kota APBD Kab/Kota 30% public service Ratio Guru-Murid Ratio Tenaga Medis – Penduduk Ratio Tenaga Administrasi – Penduduk dan Faktor Geografis
POSTUR APBN-P (DALAM RP MILYAR) ______________________________________ ___________________________________ URAIAN APBN APBN-P _________________________________________________________________________ PENDAPATAN NEGARA 1.529.673,1 1.502.005.0 PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525.189,5 1.497.521,4 Penerimaan Perpajakan 1.192.994,1 1.148.364,7 PNBP 332.195,4 349.156,7 PENERIMAAN HIBAH 4.483,6 4.483,6 BELANJA NEGARA 1.683.011,1 1.726.191,3 Belanja Pemerintah Pusat 1.154.380,9 1.196.828,4 Belanja K/L 594.597,6 610.580.1 Belanja non K/L 559.783,3 586.248,2 Subsidi Enerji 274.743 299.829,7 TRANSFER KE DAERAH 528.630,2 529.362,9 Dana Perimbangan 444.798,8 445.531,5 Dana Otsus dan Penyesuaian 83.831,5 83.831,5 Anggaran Pendidikan 36.849 345.285,1 D. DEFISI ANGGARAN 153.338 (1,65%) 224.186,3 (2,38%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMBER: Gatra 27 Juni 2013
SUBSIDI ENERJI APBN-P (DALAM RP MILYAR) _________________________________________________________________________ URAIAN APBN APBN-P _________________________________________________________________________ SUBSIDI ENERJI 274.743 299.829,7 SUBSIDI BBM, LPG & BBN 193.805,2 199.850 SUBSIDI LISTRIK 80.937,8 99.979,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMBER: Gatra 27 Juni 2013
HUBUNGAN KPEMERINTAH KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI HUBUNGAN KPEMERINTAH KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Non Pelayanan Dasar Urs.Wajib 31 Urusan Pelayanan Dasar Urs. Pilihan SPM PUSAT PEMDA PAD/DBH FISCAL GAP Pendanaan berdasarkan pada standar teknis pelayanan dan regional cost DAU DAK PELAYANAN DASAR Equalizer Oleh Gubernur DAU suatu daerah adalah proporsi kebutuhan pendanaan seluruh pelayanan dasar urusan pemerintahan di suatu daerah terhadap total DAU secara nasional Pasal 154
PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)TH 2003 50,3% RATA-RATA=50,3 %
BPKP PRESIDEN BPKP and Criminal Justice Systems Dasar: MoU antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan BPKP (Kep-1093/K/2007 tanggal 28 Sept 2007) PRESIDEN BPKP JUSTIFIKASI PRO JUSTISIA NON JUSTISIA MASALAH KEBIJAKAN/ ADMINISTRASI/ DISKRESI KASUS/PERKARA KEPATUTAN KEPOLISIAN & KEJAKSAAN KEMENTERIAN/LPND/PEMDA INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN PENGADILAN SANKSI PIDANA HUKUMAN ADMINISTRASI, DISIPLIN & GANTI RUGI STATEMENT OF RESPONSIBILITY TANGGUNG RENTENG PAKTA INTEGRITAS 60 60
PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010 100% APBD; BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17% (DAK 6,31% , DISKRESI 14,86%) BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN PROYEK 22,22%) PAD THD APBD: 8,14% GAJI PNS PGPS; 45,56% BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61% BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5% DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86% DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24% BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70%PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31% 61
PEMANFAATAN DANA APBD: KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010 PEMANFAATAN DANA APBD: 1. BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17% (DAK 6,31% , DISKRESI 14,86%) 2. BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN PROYEK 22,22%) 3. PAD THD APBD: 8,14% 4. GAJI PNS PGPS; 45,56% 5. BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61% 6. BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5% 7. DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86% 8. DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24% 9. BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70% 10. PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31% 62
PENATAAN PERWAKILAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD KEMUNGKINAN IMPEACHMENT DPRD DAN KEPALA DAERAH ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD PENGGANTIAN LPJ DENGAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN POSISI KEUANGAN DPRD
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN: BIAYA PELAYANAN KEBUTUHAN SOTK KEBUTUHAN PERSONIL ANGGARAN KINERJA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT OBYEKTIVITAS LPJ KEPALA DAERAH KE DPRD FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PENATAAN PENGAWASAN RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT TIDAK JELASNYA INTERFACE DEPDAGRI SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS
STRATEGIC APEX DPRD KEPALA DAERAH MIDLLE LINE SUPPORT STAFF BAPPEDA JABATAN POLITIS JABATAN KARIR TECHNO STRUCTURE MIDLLE LINE SUPPORT STAFF BAPPEDA SEKDA PERSONIL KEUANGAN UMUM OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR SEKTOR UNGGULAN
ascobat Pusk reform BUKD Situasi Tenaga Puskesmas di Flores Timur ascobat Pusk reform BUKD
ascobat Pusk reform BUKD Situasi Tenaga Puskesmas di Sumba Timur SUMBA TIMUR ascobat Pusk reform BUKD
ascobat Pusk reform BUKD DHA in 7 province (2009/2010) Right wing Public Health Anggaraan UKM sangat kecil 3 – 12% Left wing 30– 66% Curative services Salary & infrastruc-ture 30– 60% RIGHT WING “ZERRO COMMA ....” % ascobat Pusk reform BUKD
Life cycle approach (WHA 2008) DOA KB Usila 18.830 PTS PUS 65.521 ANC GERIATRIK Bumil 4.963 Usia Kerja 92.480 LINAKES Bulin 4.963 KES KERJA K-f PM PTM Promkes Kesling RUJUKAN SLTP/ SLTA 35.785 Neonatus/ Bayi 4.834 UKS LINAKES IMM KESREP K-n GIZI SD 39.733 Balita 23.257 RUJUKAN MTBS IMM UKS MTBS GIZI Ascobat/AIPHSS
KABINET BARU DI JEPANG MENTERI STRATEGI NASIONAL DAN WAKIL PERDANA MENTERI; NAOTO KAN MENTERI SEKRETARIS KABINET; HIROFUMI HIRANO MENTERI LUAR NEGERI; KATSUYA OKADA MENTERI PERTAHANAN; TOSHIMI KITAZAWA MENTERI KEUANGAN; HIROHISA FUJII MENTERI EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI; MASAYUKI NAOSHIMA MENTERI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN; HIROTAKA AKAMATSU MENTERI KEHAKIMAN; KEIKO CHIBA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAH RAGA, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI; TATSUO KAWABATA MENTERI KESEHATAN, TENAGA KERJA, DAN KESEJAHTERAAN; AKIRA NAGATSUMA MENTERI PERTANAHAN, INFRASTRUKTUR, DAN TRANSPORTASI, JUGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS WILAYAH OKINAWA DAN BAGIAN UTARA; SEIJI MAEHARA MENTERI POS DAN FINANSIAL; SHIZUKA KAMEI MENTERI DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI; KAZUHIRO HARAGUCHI MENTERI LINGKUNGAN; SAKIHITO OZAWA KETUA KOMISI KESELAMATAN PUBLIK NASIONAL; HIROSHI NAKAI MENTERI REFORMASI ADMINISTRATIF; YOSHITO SENGOKU MENTERI KEPENDUDUKAN, URUSAN KONSUMEN, KESETARAAN GENDER DAN KESELAMATAN PANGAN; NIZUHO FUKUSHIMA SUMBER: KOMPAS 17/9/09
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN : 34 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN : 26 LEMBAGA NON STRUKTURAL : 88
G - 20 SEBAGAI PENGGANTI G – 8 Menguasai 90% dari 60 triliun US$ GDP dunia GDP NEGARA G – 20 ( BILLION US$) DARI TOTAL GDP DUNIA 54.863,55 MEE (27 NEGARA) 15.343 AMERIKA SERIKAT 14.003 JEPANG 4.993 CHINA 4.833 JERMAN 3.060 PERANCIS 2.499 INGGRIS 2.007 ITALIA 1.988 BRASILIA 1.269 KANADA 1.229 INDIA 1.186 RUSIA 1.164 MEKSIKO 827 AUSTRALIA 755 KOREA SELATAN 727 TURKI 552 INDONESIA 468 ARAB SAUDI 374 ARGENTINA 310 AFRIKA SELATAN 243 SUMBER: KOMPAS 26/9/09
APBN 2014 PENDAPATAN NEGARA 1.918TRILIUN ASAL: PAJAK 1.110,2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 250,9 (PENERBITAN SUN 205,1) PENGELUARAN NEGARA 1.842,5 TRILIUN BELANJA K/L 637,8 (34,6%) SUBSIDI 333,7 (18,11%) PEMBAYARAN BUNGA HUTANG 121,3 (6,5%) DANA PERIMBANGAN 487,9 (26.5%) DANA OTSUS & PENYESUAIAN 104,6 (5,67%) BELANJA LAINNYA 157,1 (8,5%) PENGELUARAN PEMBIAYAAN 75,5 TRILIUN DANA BERGULIR 4 PENERUSAN PINJAMAN 1,2 KEWAJIBAN PENJAMINAN 1,1 PENYERTAAN MODAL NEGARA 5 CICILAN POKOK HUTANG LN 58,8 CICILAN PINJAMAN DALAM NEGERI 0,3 CADANGAN PEMBIAYAAN 5,1 SUMBER: KOMPAS 11/12/2013
RATIO HUTANG TERHADAP PDB TAHUN HUTANG PDB RATIO 2008 1.636 4.949 33,1 2009 1.591 5.606 28,4 2010 1.682 6.447 26,1 2011 1.809 7.423 24,4 2012 1,975 8.242 24 2013 2.198 9.405 23,4 2014 2.384 10.376 23 SUMBER: KOMPAS 11/12/2013
Struktur Pendapatan APBD TA. 2008-2012 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Struktur Pendapatan APBD TA. 2008-2012 TAHUN TOTAL PENDAPATAN PAD % DANA PERIMBANGAN LAIN2 PD YG SAH Nasional 2008 346,47 53,98 16 266,33 77 26,16 8 2009 388,34 62,69 283,50 73 42,15 11 2010 403,93 71,91 18 292,61 72 39,42 10 2011 477,76 90,15 19 327,16 68 60,45 13 2012 575,20 112,94 20 379,31 66 82,95 14 Provinsi 84,66 37,05 44 40,38 48 7,23 9 95,91 42,51 43,63 45 9,77 102,43 47,33 46 45,02 10,07 119,04 59,60 50 47,43 40 12,01 162,76 75,07 54,69 34 33,00 Kabupaten/Kota 261,82 16,92 6 225,96 86 18,94 7 292,43 20,18 239,87 82 32,38 301,51 24,58 247,58 29,35 358,72 30,55 279,73 78 48,44 412,44 37,87 324,63 79 49,95 12
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Trend Pendapatan APBD TA. 2008-2012
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah) Tahun Total Belanja APBD Belanja Pegawai % Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Provinsi, Kabupaten dan Kota 2008 390,18 157,10 40 72,30 19 111,40 29 2009 429,33 180,31 42 79,58 114,52 27 2010 444,00 198,54 45 82,51 96,36 22 2011 513,34 228,34 44 103,83 20 113,57 2012 613,50 259,90 121,61 136,26 Provinsi 96,12 26,18 21,25 23,73 25 105,60 27,18 26 24,49 23 25,80 24 113,13 29,83 26,95 26,30 127,92 31,55 33,80 26,43 21 174,02 35,53 41,99 31,82 18 Kabupaten/ Kota 294,06 130,91 51,04 17 87,67 30 322,72 151,44 47 54,92 87,30 358,94 168,70 55,55 15 70,06 385,42 196,80 51 70,04 87,14 440,05 224,67 79,72 104,55 Digabung
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Trend Belanja APBD Lima Tahun Terakhir (Dalam Trilyun Rupiah)
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah Kabupaten-Kota yang Belanja Pegawai Diatas 50% dari Belanja APBD 297 daerah (60,49%) 285 daerah (58,04%) 294 daerah (60,49%) 226 daerah (46,03%) 176 daerah (39,02%) Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD kabupaten-kota Tahun 2012: ● Terendah 14,66% ● Tertinggi 76,69% Catatan: Diolah dari beberapa sumber (www.djpk.depkeu.go.id dan Data APBD Ditjen Keuangan *) Untuk tahun 2012 tidak termasuk 5 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA. 2012
Towards capable local governments and empowered communities………………………………. Thank you