MEMBACA DAN ANALISIS APBD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Metode Analisis APBD.
Pengelolaan Keuangan Daerah
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Proses Penyusunan Perda
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Pemerintah Kota Surabaya
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SABDA) ISMAIL,S.H.I.,M.IP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pameaksan Pamekasan, 21 Januari 2019 Disampaikan.
Transcript presentasi:

MEMBACA DAN ANALISIS APBD DENGAN CEPAT, KRITIS DAN BENAR Ismail Amir Anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta,Sumsel, Sumut, Riau, jabar, Jateng, Jatim

MATERI POLITIK ANGGARAN DAERAH KEBIJAKAN ANGGARAN PRO POOR MEMBACA DAN ANALISIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ANALISIS BELANJA SEKTORAL BUDGET TRACKING ANALSIS R/DPA SKPD EVALUASI APBD

PRESPEKTIF ANALISIS PRO POOR PRO GENDER PRO LINGKUNGAN PRO HAK DASAR WN (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan) PRO PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS PRO DESA

DOKUMEN PENDUKUNG RAPBD/APBD ( Minimal 3 tahun ) RPJP - RPJMD – RKPD – RENSTRA & RENJA SKPD – KUA-PPAS – RKA/DPA SKPD REGULASI (UU – PP – PERMENDAGRI – PERMENKEU – PERDA – PERBUB) HASIL – HASIL MUSRENBANG SPM SKPD

Tujuan Analisis Anggaran Menelaah arah kebijakan Anggaran pada tahun berjalan, baik pada pendapatan maupun belanja. Menelaah sejauhmana konsistensi dan signifikansi hubungan antara visi misi pembangunan daerah dengan kebijakan penganggaran daerah. Mengukur rasionalitas proyeksi / target anggaran. Mengukur input, output, hasil, manfaat, dampak anggaran. Mengukur kecukupan, efesiensi dan efektifitas Anggaran. Identifikasi potensi pemborosan / kerugian negara

Pentingnya Melakukan Analisis Anggaran Pada hakekatnya bahwa anggaran adalah uang (bersumber dari) rakyat yang pengalokasiannya harus sebesar-besarnya untuk rakyat. Pada dasarnya proses penganggaran adalah proses politik, sehingga salah satu dimensi yang paling menonjol dalam proses penganggaran adalah dimensi politik. Anggaran negara adalah instrumen teknis yang dihasilkan dari proses perencanaan dengan berbagai pendekatan teknis yang terukur, rasional dan terarah tidak boleh manipulatif dan spekulatif. Anggaran negara disusun atas prinsip efesiensi dan efektivitas.

Teknis Analisis Anggaran Analisis Linier; Sebab-akibat, Input-output, (Rasionalitas, efisien dan efektivitas), TREND Analisis Non Linier; Perbandingan Alokasi, kewilayahan dan daerah Analisis Thematic; Berdasarkan Tujuan Analisis, (Belanja Bupati, DPRD, pendidikan, kesehatan, dll)

PENDEKATAN ANALISIS Politik Normative Konsistensi Relevansi & Efektivitas Efisiensi Teknis

PRAKTEK ANALISIS

VISI – MISI KOTA SEMARANG 2010 - 2015 TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

MISI Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat