KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR Idham Cholid

Latar Belakang Kelemahan tersebut antara lain : Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna  th1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan utk. Mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Kelemahan tersebut antara lain : 1. Keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan 2. Adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan. 3. Distribusi pendapatan tidak merata 4. Tingkat penggunaan tenaga kerja yg tidak penuh  terjadi pengangguran besar2an.

DUA PERUBAHAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN : PERANAN PEMERINTAH KELEMAHAN 2 SEKTOR DUA PERUBAHAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN : Pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi RT. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikan pembelanjaan agregat.

ALIRAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN 3 SEKTOR

Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 SEKTOR Membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi, al : 1.Menciptakan suasana ekonomi dan sosial yg mendorong kearah terciptanya kegiatan ek.yg efisien ( mis.UU Perburuhan, penetapan standart kualitas dll.) 2. Menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli. Menyelengarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi Menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal

KEBIJAKSANAAN MONETER DAN FISKAL Kebijaksanaan Moneter :kebijaksanaan yg dijalankan oleh bank sentral utk.mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Kebijaksanaan Fiskal : kebijaksanaan pemerintah didalam memungut pajak membelanjakan pendapatan dr pajak tsb utk membiayai kegiatan pemerintah. Kedua kebijaksanaan digunakan utk.: Mengatasi masalah ekonomi makro spt: inflasi nilai tukar dan pengangguran Menjaga agar faktor prod.digunakan scr efisien. Memperbaiki distribusi pendapatan

USAHA MEMPERBAIKI DISTRIBUSI PENDAPATAN LEBIH MERATA Melaksanakan tarif pajak progresif : pajak yg persentasenya semakin besar dengan semakin besarnya jumlah pendapatan. Jenis pajak yg lain : 1. Pajak proporsional : pajak yg nilainya merupakan prosentase yg tetap ( mis.pajak pendapatan 15%). 2. Pajak tetap : pajak yg nilainya tetap (mis.pembayaran 1 juta keatas dikenakan bea materai Rp.6.000,0) 3. Pajak regresif : pajak yg prosentasenya semakin menurun dengan semakin besarnya pendapatan. Melaksanakan pengeluaran untuk Sosial(transfer payment), spt : dana pensiun, tunjangan pengangguran, veteran, beasiswa)

Barang privat vs Barang Masyarakat Sepanjang kurva kemungkinan produksi, masyarakat yang menggambarkan pilihan antara pengeluaran untuk memperoleh barang-barang masyarakat dan barang-barang privat, kekuasaan legislatif yang menentukan posisi masyarakat di titik E1, E2 atau E3 Barang-barang privat Barang-barang masyarakat E1 E2 E3

EFISIENSI PEMERINTAH Pengeluaran pemerintah bisa disederhanakan dengan: a. Mengurangi adanya kebocoran dlm pelaksanaan program pembangunan ( dr E1 ke E2) b. Mengubah luas lingkup pemerintah  melepaskan fungsi2 yg tadinya dikerjakan pemerintah (dr E1 ke E3) c. Melaksanakan kedua kebijakan a & b (dr E1 ke E4)

PENGELUARAN PEMERINTAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam negeri dan penerimaan pembangunan berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman, pemberian, dll Pengeluaran terdiri dari : a.pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus dan b.pengeluaran pembangunan : utk membiayai sebagai agen pembangunan ( proyek fisik serta proyek non-fisik) Tabungan Pemerintah Penerimaan dalam negeri – Pengeluaran rutin

FUNGSI POKOK ANGGARAN BELANJA NEGARA 1. Fungsi alokasi Adalah fungsi pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yg tersedia didalam masyarakat sedemikian shg kebutuhan masyarakat akan apa yg disebut public goods dapat terpenuhi.  2. Fungsi distribusi Adalah fungsi pemerintah melalui APBN untuk terjaminnya pembagian pendapatan nasional yang adil diantara anggota masyarakat. 3.Fungsi stabilisasi Adalah fungsi pemerinah untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yg tinggi, tingkat harga yg relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yg memadai.

KESEIMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PENERIMAAN PEMERINTAH : 1. Penerimaan dalam negeri : a. Penerimaan Pajak  pajak langsung  pajak tidak langsung b. Penerimaan bukan pajak 2. Penerimaan Pembangunan KESEIMBANGAN APBN Keseimbangan akan tercipta pada saat Penerimaan = Pengeluaran  Balanced Buget Pengeluaran > Penerimaan  Defisit Pengeluaran < Penerimaan  Surpus

Transaksi pemerintah digolongkan menjadi ; KOMPONEN ANGGARAN BELANJA NEGARA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Transaksi pemerintah digolongkan menjadi ;  a. Penerimaan ; dalam hal ini kita asumsikan hanya berasal dr hasil penerimaan pajak (pajak perusahaan + pajak perseorangan) b. Pengeluaran : selanjutnya dibedakan menjadi : Pengeluaran konsumsi pemerintah ( government expenditure) dan Transfer pemerintah ( government transfer)

KOMPONEN APBN PAJAK (Tx) Adalah uang atau daya beli yg diserahkan masyarakat kpd pemerintah dimana terhadapnya pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (G) Meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasa nya. Mis : gaji pegawai negeri, pembelian komputer, kertas dll. TRANSFER PEMERINTAH (Tr) meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak menerima balas jasa yang langsung. Misal ; uang pensiun, beasiswa, sumbangan bencana alam

KEBIJAKSANAAN FISKAL memperbesar/memperkecil pungutan pajak a. Pajak sederhana b. Pajak built-in flexibel 2). Memperbesar / memperkecil pungutan pengeluaran pemerintah, 3). Memperbesar / memperkecil pungutan transfer pemerintah.

Pajak Pengertian 1.Prof Dr Adriani Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengetian pajak menurut bebetapa ahli : 1.Prof Dr Adriani Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. 2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) (dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.            

Lima unsur pokok dalam defenisi pajak Iuran / pungutan Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pajak dapat dipaksakan Tidak menerima kontra prestasi secara langsung Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Fungsi pajak Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi stabilitas Fungsi redistribusi pendapatan

Efek Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan ( Contoh Kuantitatif ) Dicontohkan bahwa persamaan konsumsi dan tabungan sebagai berikut: C = 90 + 0,75 Yd  C = -90 + 0,25 Yd Terdapat 2 kondisi: 1. Pemerintah tidak mengenakan Pajak 2. Pemerintah mengenakan pajak (Fixed rate) Maka dampak terhadap perekonomian sebagai berikut:

Kenaikan pendapatan akan mengubah pola konsumsi seorang rumah tangga Kenaikan pendapatan akan mengubah pola konsumsi seorang rumah tangga. Dampak yang terjadi dengan kenaikan pendapatan adalah kenaikan pada sisi konsumis dan tabungan. Sehingga secara matematis dapat di tuliskan sebagai berikut : ∆C = MPC x ∆ Yd ∆S = MPS x ∆Yd Apabila terjadi pesubahan Yd (misalkan 240) maka ∆C = 0,75 x 240 = 180  (270-90 = 180), beritu juga dengan perubahan Saving, ∆S = 0,25x 240 = 60 Total seluruh perubahan income = 180 + 60  240

Lakukan hal yang sama tetapi dengan pengenaan pajak proporsional.

Analisa Kebijaksanaan Fiskal dalam Sistem Perpajakan Sederhana Dengan adanya pajak  terdapat dua pengertian pendapatan, yaitu : 1. Earned income (Y); jumlah pendapatan yg diterima oleh para anggota masyarakat utk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yg mereka sumbangkan dlm turut serta membentuk produk nasional. 2. DISPOSABLE INCOME /TAKE HOME PAY (Yd) adalah jumlah pendapatan earning ditambah besarnya transfer pemerintah dikurangi pajak yg dipungut pem.

EKUILIBRIUM 3 SEKTOR 1/. Penawaran agregat = permintaan agregat AE = Y = C + I + G + Tr 2/. Dr sektor RT. pendapatan digunakan utk pengeluaran konsumsi, pajak dan sebagian ditabung, maka penerimaan agregat = pengeluaran agregat Y = C + S + Tx 3/. Dari persamaan 1 dan 2  Injection(suntikan) = Leakage(kebocoran) I + G + Tr = S + Tx

Sehingga pendapatan disposibel adalah 1 Sehingga pendapatan disposibel adalah 1. Yd = Y + Tr - Tx Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah (pajak) maka fungsi konsumsi yg kita kenal C = a+bYd berubah menjadi : 2. C = a + b (Y+Tr - Tx)

Fungsi saving berubah menjadi ; S = Yd – C = Yd – ( a + b Yd) = ( 1-b ) Yd - a (1-b) = s S = - a + s Yd    atau 3. S = -a + s ( Y+ Tr – Tx)   dimana s = marginal propensity to saving = MPS a = besarnya konsumsi pd tingkat pendapatan nasional sama dengan 0

PERUBAHAN JUMLAH C DAN S SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN Tr DAN Tx Perubahan jumlah konsumsi pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak. Jika pajak berubah dari Tx menjadi Tx + ∆ Tx, maka konsumsi berubah menjadi : C + ∆C = a + b { Y+Tr- (Tx+∆Tx) } C + ∆C = a + b ( Y+Tr- Tx ) – b ∆Tx C + ∆C = C - b∆Tx   ∆C = - b ∆Tx    

Dengan cara yang sama ∆S = - s ∆Tx ∆C = b ∆Tr Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak ∆S = - s ∆Tx Perubahan jumlah C pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆C = b ∆Tr  

∆S = s ∆Tr ∆C = b (∆Tr- ∆Tx) ∆S = s (∆Tr- ∆Tx) Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆S = s ∆Tr Perubahan jumlah C dan S pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak dan transfer pemerintah. ∆C = b (∆Tr- ∆Tx) ∆S = s (∆Tr- ∆Tx)

MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR Misal: dlm perek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. Multiplier Investasi , pajak Tetap  1 Mpp = 1-b Dari contoh diatas = Mpp = 1 . 1-0,75 = 4 Pertambahan Y = 4(20) = 80  melalui proses multiplier sebagai berikut :

BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak tetap TAHAP PERTAMBAHAN PENDAPATAN NASIONAL PERTAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN PENDAPATAN DISPOSIBEL PERTAMBAHAN KONSUMSI PERTAMBAHAN TABUNGAN d Y d T d Yd dC dn dM d S I dI = dY1 = 20 20 15 5 II dY2 = 15 11,25 3,75 III dY3=11,25 11 8,4375 2,8125 dst ……   Total 80 60

MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR Misal: dlm perek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. Multiplier Investasi , pajak proporsional = MPi = 1 . 1-b+bt Dari contoh diatas = Mpp = 1 . 1-0,75+0,75(0,20) = 2,5 Pertambahan Y = 2,5(20) = 50  melalui proses multiplier sebagai berikut :

BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak proporsional TAHAP PERTAMBAHAN PENDAPATAN NASIONAL PERTAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN PENDAPATAN DISPOSIBEL PERTAMBAHAN KONSUMSI PERTAMBAHAN TABUNGAN d Y d T d Yd dC dn dM d S I dI = dY1 = 20 4 16 12 II dY2 = 12 3,2 12,8 9,6 III dY3=9,6 1,92 7,68 5,76 dst ……   Total 50 10 40 30

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C+I+G. GDP = Disposible Income (DI) + Pajak Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap. Asumptions: no foreign trade, transfers or depreciation

Pengaruh Pajak terhadap Disposible Income dan Konsumsi Dgn pajak $300 dan DI $3000, maka GDP=$3300. Konsumsi masih sebesar $3000 saat GDP=$3300 karena DI= $3000. Oleh karenanya Konsumsi mrp fungsi dari GDP dengan cara menggerakkan kurva CC ke kanan (C’C’). Besarnya pergeseren sebesar UV yang = jumlah pajak=$300. Cara lain dengan menurunkan sebesar $200= MPC=2/3 x turunnya Pendapatan Konsumsi (m $) C W C’ C 200 3000 U 300 V C’ o 45 3000 3300 GDP (m $)

C+I+G Konsumsi (m $) C+I G C I 3000 C o 45 3000 GDP (m $)

Dampak Pajak Terhadap AD GDP Pajak Disposable Income C I G Total Spending Tendensi Output (Y) (T) (Yd) = Y - T C+I+G 4200 300 3900 3600 200 4000 Turun 3400 3800 3300 3200 Equlibrium 3000 Naik 2700 2800

Keseimbangan Pendapatan Secara Matematis: Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum (lump sum tax) yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G Y = C0 + b(Y – T) + I + G Y = C0 + bY – bT + I + G Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) I + G = S + T I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT

Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G Y = C0 + b(Y – T0 – tY) + I + G Y = C0 + bY – bT0 – btY + I + G Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G) I + G = S + T I + G = - C0 + (1 – b)Yd + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T0 – tY) + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)Y – (1 – b)T0 – (1 – b)tY + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT0 + btY

Contoh (1): C = 250 + 0,8Yd T = 50 I = 100 G = 50 Y ekuilibrium?

Contoh (2): C = 250 + 0,8Yd T = 50 + 0,25Y I = 100 G = 50 Y ekuilibrium?

Fiscal Policy Multipliers Y = C + I + G Y = C0 + bY + I + G Y = 1/(1-b) (C0 + I + G) Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah/G (∆G), maka besarnya perubahan pendapatan/Y (∆Y) : Y+ Y = 1/(1-b) (C0 + I + G + G) Y = 1/(1-b) G dimana: Y = perubahan GDP, G = perubahan pengeluaran pemerintah, dan 1/(1-b) = koefisien pengganda fiskal.

Pengganda Pajak (tax multiplier) Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) Y + Y = 1/(1-b) (C0 – bT – bT + I + G) Y = - 1/(1-b) bT Perubahan GDP akibat adanya perubahan T : Y/T = - 1/(1-b) b dimana: 1/(1-b) b adalah tax multiplier. Dengan kata lain tax multiplier = expenditure multiplier X MPC.

Prosedur yang sama dapat digunakan untuk menghitung pengganda pengeluaran pemerintah dan pajak untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY, sehingga: Pengganda Pengeluaran Pemerintah (government expenditure multiplier) Y/G = 1/(1-b+bt) Pengganda Pajak (tax multiplier) Y/T0 = -1/(1-b+bt) b

sedangkan untuk menghitung pengaruh perubahan tarip pajak (t) terhadap GDP dapat dilakukan dengan partial derivative: Recall: GDP ekuilibrium Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G) Y = (1-b+bt)-1 (C0 – bT0 + I + G) Y/t = - (1-b+bt)-2 (C0 – bT0 + I + G) Y/t = - b/(1-b+bt) [1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G)] Y/t = - b/(1-b+bt) Y

SOAL LATIHAN Kerjakan soal di bab 5 dari buku Sadono Sukirno Bagian yang Kuantitatif no : 1,2,3