SISTEM EKONOMI INDONESIA

SISTEM EKONOMI PANCASILA

LANDASAN SEP SEP menganut paham ekonomi pasar atau menurut istilah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) “ekonomi pasar terkendali”(1990) atau “ekonomi pasar terkelola”(1996). Konsep dasar SEP tertuang pada UUD’45 Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 yaitu : - Pasal 23 bahwa keputusan pemerintah tentang anggaran harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat, yg diwakili oleh anggota DPR.

Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak Pasal 33 adalah Perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 adalah bagi mereka yg kurang beruntung baik karena kemalangan yang menimpa diri & keluarganya serta ketidakmampuan bersaing dipelihara oleh negara.

CIRI-CIRI SEP Ciri-Ciri SEP disebut pula Demokrasi Ekonomi: Peranan negara penting tetapi tidak dominan. Dalam SEP usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas azas kekeluargaan menurut menurut keakraban hub. manusia. Masyrakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua & dibawah pimpinan/pengawasan anggota-anggota masy. Negara menguasai bumi, air, & kekayaan alam yg terkandung didalamnya.

Ciri-ciri Positif Demokrasi Ekonomi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dalam menentukan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui, tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atas permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedangan pengawasan dan kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan Potensi inisiatif, serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi Sistem persaiangan bebas (free fight liberalism) yang akan menyebabkan homo homini lupus Sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekkonomi pada satu kelompok yang akan merugikan masyarakat

TOKOH-TOKOH PENDUKUNG SEP MOH. HATTA WILOPO WIDJOJO NITISASTRO PROF. DR. MUBYARTO PROF. DR. EMIL SALIM PROF. DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)….?

ungkapan Bung Hatta : "Kalau kita harapkan tabib dari luar, kita akan menunggu orang yang tidak akan datang. Yang sanggup mengobatinya banyak atau sedikit ialah rakyat kita sendiri. Dan pokok segala usaha ialah kemauan yang tetap. Kemauan itulah yang harus kita bangkitkan. Itulah dasarnya "self help yang senantiasa menjadi buah bibir kita. Rakyat kita sebagian besarnya adalah rakyat yang kena sugesti (pukau) ketidakmampuan. Pukul dan bunuh segesti itu dengan propaganda dan contoh (Hatta, 1933)." Dari uanggkapan Bung Hatta, jelas menunjukkan bahwa sistem perekonmian yang paling baik bagi perekonmian kita adalah sistem yang dibangun dengan kekuatan (kemampuan dan kemauan) diri sendiri…. Karena kitalah yang paling tau tentang diri kita, baik kelemahan dan kekurangannya

1. Rumusan Mubyarto Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral Ada kehendak masyarkaat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi Nasionalisme selalu menjiawi kebijaksanaan ekonomi

4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional 5. Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi.

SEP tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik SEP tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian

2. Rumusan Emil Salim Sistem Ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok- pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila Dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi. Sila keadilan sosial mengandung dua makna : Prinsip pembagian pendapatan yang adil dan Prinsip demokrasi ekonomi

4. Pembagian pendapatann masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme 5. Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan (diatur) dalam UUD 1945 pada pasal-pasal 23, 27, 33, 34.

3. Rumusan Sumitro Djoyohadikusumo Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa

4. Rakyat berperan dan berparsitipasi aktif dalam usaha pembangunan 5. Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa

SISTEM EKONOMI SYARI’AH Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara Islam. CIRI-CIRI : Sistem ini berpedoman pada Al-qur’an dan Hadist. Sistem ini melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara’ yaitu ada kegiatan ekonomi yg boleh dilakukan dan ada yang tidak dengan kata lain harus ada etika. Adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.

KRITERIA SISTEM EKONOMI YANG BAIK 1. Daya tahan dan Daya Adaptasi (adjustment and adaptation capabilities) sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu menghadapi ketidakpastian jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Unjuk Prestasi (Performance) Sistem ekonomi dikatakan baik jika menghasilkan : - Kemakmuran - Pertumbuhan - Produktivitas - Pemberdayaan - Terpeliharanya lingkup hidup

KEMAKMURAN Suatu negara dikatakan makmur jika output perkapitanya sangat besar. Menurut standar PBB : negara dikatakan makmur jika pendapatan perkapitanya sudah melebihi US$ 8.000.

PERTUMBUHAN Tingkat Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak boleh mempertinggi tingkat inflasi. Sebab jika tingkat pertumbuhan tinggi dan tingkat inflasi juga naik maka pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PRODUKTIVITAS Ukuran tingkat produktifitas yang umumnya dipakai adalah Output/input. Jika angka output meningkat maka perekonomian makin produktif.

PEMBERDAYAAN Apa yang dimaksud dengan Pemberdayaan ? “ Pemberdayaan adalah Suatu proses atau upaya yang menciptakan kondisi dimana masyarakat/para pelaku ekonomi dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan bakat, kemampuan dan keinginan mereka.”

TERPELIHARANYA LINGKUNGAN HIDUP Sistem ekonomi harus memperhatikan dimensi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Menurut David Ricardo berpendapat manusia cenderung menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan kemajuan ekonomi.

FAKTANYA

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Ekonomi Masa Penjajahan Ekonomi Masa Orde Lama Ekonomi Masa Orde Baru Ekonomi Masa Orde Reformasi

1 Masa Orde Lama Di awal masa orde LAMA Perekonomian masih belum kelihatan arahnya dan belum menjadi sesuatu yang penting, evoria kemerdekaan masih menjadi topik utama Pelaku ekonomi (pengusaha) yang tampil bukan merupakan kelompok yang betul-belut signifikan peranannya sebagai bagian inti dari pertumbuhan Kegiatan ekonomi hanya berorientasi ke dalam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari rakyat. Pemerintah hanya melirik pengusaha dan dunia bisnis dari sisi akomodasi politik dimana kelompok ini dijadikan subordinasi, yang mendapatkan peluang, kesempatan, dan lisensi dari negara. Pada masa itu pemerintah tidak memandang pengusaha sebagai sumber dinamika perekonomian nasional, tetapi lebih merupakan bagian dari rezim yang ikut memperkuat struktur negara.

Masih Orde Lama ….. Program Benteng tersebut menciptakan segelintir gugus pengusaha besar seperti: Markam, Pardede, Hasyim Ning, Sudarpo, Bakri, dll. Dalam dua dekade rezim orde lama, perekonomian perekonomian mengalami perkembangan yang sagnan karena cenderung sakit dan tidak diperhatikan oleh pemerintah Maka akhirnya kekuasaan orde lama bangkrut (collape), dan mempercepat terjadinya kerusuhan sosial yang bernuansa politik dan ideologi. Tahun 1966 produksi nasional menurun drastis, infrastruktur tidak terawat dan hancur, sehingga tidak ada penyangga ekonomi yang dapat memperbaiki keadaan rakyat banyak.

2 Masa Orde Baru Awal orde baru ekonomi sebagai panglima (perubahan 180 derajad dari orde lama) Fokus pembangunan dibidang ekonomi dengan cara: memacu pertumbuhan, memperbaiki sistem ekonomi, dan transformasi menuju industrialisasi. Jargo ekonominya “pertumbuhan akan menetes ke bawah” dan tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan”, tapi yang terjadi pada akhirnya “pemerrataan kemiskinan”. Widjoyo Nitisastro cs. Menggiring perekonomian menjadi berwajah baru dengan pertumbuhan yang cukup tinggi (7-8%). Amerika Serikat menjadi teman baik orde baru, meskipun sebelumya bermusuhan pada masa orde lama. Pembangunan ekonomi dibangun dengan basis sumber daya minyak dan utang luar negeri.

Dari Pertumbuhan menuju Kebangkrutan Kondisi pertumbuhan yang diikuti oleh korporatisme dan kronisme yang kuat menyebabkan pengusaha terbelah menjadi dua bagian, yakni pengusaha istana dan pengusaha luar istana. Perekonomian menjadi boros karena tanpa pengawasan dan sistem nepotisme. Mulai ditinggalkan penanam modal asing dan utang semakin banyak Perekonomian terkena krisis moneter yang menuju krisis ekonomi yang multi dimensi

3 Masa Gus Dus Kabinet “Supermi” atau super kompromi, pertimbangan kompromi partai lebih menonjol daripada profesionalisme dan track record. Gus Gur sering juga disebut Presiden sebelas persen (karena partainya (PKB) hanya mendapat kursi minoritas, tetapi sukses menjadi presiden Menciptakan keraguan publik, pers dan masyarakat. Kebijakan ekonomi tidak saling nyambung satu sama lain. Bahkan setelah 50 hari berlangsung gelombang pergantian posisi-posisi strategis dilakukan oleh Gus Dur. “Begitu saja kok repot”, begitulah jawaban Gus Dur jika dikejar wartawan untuk menyelesaikan kontroversi yang dihadapkan pada dirinya.

4 Masa Mbak Mega Mbak Mega lebih populis senyumnya yang manis dibanding kebijakan ekonomi. Karena tidak ditunjang dengan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme. Lebih sibuk mengurus partainya dibanding negara, karena partanya sering mengalami konflik internal. Katanya partai “wong cilik”, tapi kebijakan ekonominya banyak tidak berpihak pada “wong cilik”, seperti sering menggusur dan menjual harta negara. Interfensi orang-orang terdekat terlalu kuat, karena merasa tidak Percaya Diri dalam menjalankan kepemimpinan.

Kebijakan Ekonomi Kapitalistik di Indonesia Penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis (bbm, listrik dsb) secara bertahap dan diserahkannya ke mekanisme pasar membuat harga-harga meningkat Nilai kurs diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan LOI dengan IMF (dikembalikan pada mekanisme pasar)

Privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum (migas, tambang, kehutanan) dikuasai oleh swasta Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (Liberalisasi pasar berbasis bunga dan privatisasi bank- bank pemerintah)

Sistem Ekonomi Sosialis yg termodifikasi ke Sistem Ekonomi Indonesia Lihat Penjelasan Pasal 33 : Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota2 masy. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan, bangun usaha yg sesuai utk itu adl koperasi.

Sebab itu cabang-cabang produksi yg penting bagi negara & yg menguasai hajat hidup org banyak harus dikuasai oleh negara. Kalo tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan org seorang yg berkuasa & rakyat banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yg tidak menguasai hajat hidup org banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi & air & kekayaan alam yg terkandung dlm bumi adl pokok2 kemakmuran rakyat. Sebab itu hrs dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2 KAPITALISME SOSIALISME Pemikiran Kapitalis Dan Sosialis Dalam Konteks Ekonomi Indonesia Berpihak pada pemilik modal/private KAPITALISME Cenderung Berpihak pada buruh melalui kebij. pemerintah SOSIALISME Cenderung Meskipun cenderung ada banyak kelemahan dari dua sistem diatas, namun yang paling berbahaya jika kapitalis “bersekongkol” dengan pemerintah untuk mencapai kepentingannya masing-masing Persengkongkolan tersebut mungkin pernah terjadi dalam konteks perkonomian Indonesia… …. dimana terjadi Patron Cleant antara Pengusaha dan Penguasa yang sangat merugikan masyarakat dan pelaku ekonmi yanglain…

Sistem Ekonomi Campuran: Patron Cleant Pengusaha dan Penguasa Dalam konteks ekonomi Indonesia (Politic Area) Pengusaha (Economic Area) Kebijakan Kapital Kekuasaan Pasar Penguasa dengan kebijakannya mampu mengamankan pasar pengusaha…. …..sementara pengusaha bisa mengamankan kekuasaan penguasa melalui modal yang dimilikinya…

Kebijakan Dalam TAta Niaga Politic Area Economy Area Tata Niaga Beras Perum Bulog Tata Niaga Cengkeh PT. Humpus Proyek Mobil Timor PT Timor Indonesia

Kebijakan Dalam Pengeluaran Anggaran KAsus PT. Lapindo: Pemerintah Menanggung Kerugian: PT. KAI = 100 juta/hari Pertamina = 183 M PT. Jasa Marga = 250 juta/Hari PT. BTN = gantirugi perum KAsus BLBI: Pemerintah telah mengucurkan dana sedikitnya Rp. 320 trilyun yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terdiri: Rp. 144,4 trilyun yang diterima 48 bank umum swasta nasional Rp. 175 trilyun yang diterima bank BUMN

Daftar Bank Penerima BLBI (dalam miliar Rp) NO NAMA BANK JUMLAH BLBI % PENANGGUNG JAWAB 1 Bank Dagang Nasional Indonesia 1) 37.039,76 25,63 Sjamsul Nursalim 2 Bank Central Asia (BCA) 2) 26.596,28 18,40 Sadono Salim 3 Bank Danamon 2) 23.188,38 15,99 Usman Atmadjaja 4 Bank Umum Nasional 1) 12.067,95 8,35 Mohammad Hasan, Kaharudin Ongko 5 Bank Indonesia Raya 3) 4.018,24 2,78 Atang Latief 6 Bank Harapan Sentosa 4) 3.866,18 2,67 Hendra Rahardja 7 Bank Nusa Nasional 2) 3.020,32 2,09 - 8 Bank Tiara Asia 2) 2.909,24 2,01 9 Bank Modern 1) 2.557,69 1,77 Samadikun Hartono 10 Bank Pesona (d/h Bank Utama) 3) 2.334,89 1,62 Sigit Harjojudanto 11 Bank Pacific 4) 2.133,37 1,48 Hendrik Willem Teori 12 Bank Asia Pacific 3) 2.054,97 1,42 Thomas Suyatno 13 Bank PDFCI 2) 1.995,00 1,38 14 Bank Pelita 1) 1.989,83 Hashim S. Djojohadikusumo 15 Bank PSP 3) 1.938,95 1,34 Slamet S. Gondokusumo

Lanjutan 16 Sejahtera Bank Umum 4) 1.687,35 1,17 Hasudungan Tampubolon Bank Surya 1) 1.653,75 1,14 H. Sudwikatmono 18 Bank Central Dagang 3) 1.403,49 0,97 Sam Handojo 19 Bank Papan 3) 928,91 0,64 Hashim S. Djojohadikusumo 20 Bank Ficorinvest 3) 917,85 Deddy Nurjaman 21 South East Asia Bank 899,40 0,62 Tidjan Ananto 22 Bank Subentra 1) 860,85 0,60 Benny Suherman 23 Bank Panaesaan 681,08 0,47 HR Rembert 24 Bank Sewu 3) 642,25 0,44 Dasuki Angkosubroto 25 Bank Centris 1) 629,63 Hubertus Setyawan 26 Bank Dewa Rutji 3) 609,41 0,42 Rudolf Kasendra 27 Bank Astria Raya 4) 578,92 0,40 Henry Liem 28 Bank Istimarat 1) 520,23 0,36 29 Bank Industri 4) 511,47 0,35 30 Bank Dagang Industri 3) 481,55 0,33 Prof. DR. Sukamdani SG 31 Bank Intan 3) 401,55 0,28 Fadel Muhammad 32 Bank Umum Servitia 3) 361,98 0,25 Rijanto Sastroatmodjo 33 Bank Mataram Dhanaarta 4) 336,76 0,23 Sri Sultan HB X 34 Bank Aken 3) 301,32 0,21 Indra Haryono SE 35 Bank Guna Internasional 251,06 0,17 Letjend TNI (Purn) Sutopo Yuwono

Lanjutan 36 Bank UPPINDO 3) 242,95 0,17 Miranda S Gultom 37 Bank Lautan Berlian 3) 240,82 Ulung Bursa 38 Bank Tata Internasional 3) 221,23 0,15 Ny. Susilawati Wijaya NG 39 Bank Hokindo 1) 214,23 Hokianto 40 Bank Jakarta 4) 210,99 H. Probosutedjo 41 Bank Anrico 4) 210,08 Prof. Harun Alrasyid Zain 42 Bank Kosagraha Semesta 4) 201,81 0,14 Setiawan Chandra 43 Bank Citrahasta Manunggal 4) 201,80 Suyono Sukarno 44 Bank Danahutama 3) 184,82 0,13 Sofjan Wanandri 45 Bank Deka 1) 152,91 0,11 Dewanto Kurniawan 46 Bank Dwipa Semesta 4) 110,11 0,08 Dr. Yoga Sugomo 47 Bank Baja Internasional 3) 35,77 0,02 Riyanto 48 Bank Umum Majapahit Jaya 4) 8,55 0,01 Roy E. Tirtadji TOTAL 144.535,98 100,00 Keterrangan : 1 : Bank Beku Operasi 2 : Bank Take Over (BTO) 3 : Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) 4 : Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Dampak Kebijakan Jumlah pengangguran meningkat Bayi busung lapar banyak ditemui

Dampak Kebijakan Jumlah orang miskin meningkat Beban hidup semakin berat….. Anak-anak harus putus sekolah….