Tinjauan Ekonomi terhadap Jaminan Kesehatan Menyeluruh Oleh : Timboel Siregar
Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat
Amartya Sen (1999), bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesempatan bagi seseorang untuk secara mandiri memperbaiki kondisi hidupnya, perlu menjadi pertimbangan. Kesehatan yang buruk, konflik kekerasan, lemahnya tanggung jawab negara, serta buruknya kondisi lingkungan hidup adalah berbagai kondisi yang, menurut Sen, ikut membatasi kesempatan itu.
IPM (UNDP) 1.Kesehatan, 2.Pendidikan, dan 3.Ekonomi (pendapatan perkapita).
NEGARAIndeks Pembangunan Manusia (IPM) PDB/kapita (dalam US$) 2009Ranking2009Ranking Singapore Brunai Darussalam Malaysia Thailand Philippines Indonesia
NEGARA IPMPDB/kapita (dalam US$) 2009Ranking2009Ranking Vietnam Laos Cambodia Myanmar Sumber : UNDP, Human Development Report 2008/2009
NEGARAPengeluaran Publik untuk Kesehatan Tahun 2008 (%PDB) Singapore1,2 Brunai Darussalam2,0 Malaysia1,9 Thailand2,9 Philippines1,6 Vietnam2,9 Indonesia1,5 Laos1,0 Kamboja1,7 Myanmar0,4 Sumber: UNDP, Human Development Report 2008/2009
Pertumbuhan Ekonomi C + G + I + (X - I) Jenis Pengeluaran (2009) Persentase Konsumsi Rumah Tangga (C)58,6 Konsumsi Pemerintah (G)9,62 Investasi (I)31,06 Ekspor Barang dan Jasa (X)24,12 Dikurangi Import Barang dan Jasa (E)21,33 Sumber : BPS (2010))
APBN untuk Kesehatan 1.Skema Rp ,-/bulan untuk 76 juta keluarga miskin = Rp. 5,47 T 2. Skema Jaminan Askes di Rp ,-/bulan untuk 120 juta (237 juta juta) = Rp. 24,48 T 3.Skema TNP2K (Kantor Rp ,-/bulan untuk 120 juta (237 juta juta) = Rp. 36 T
Dampak adanya BPJS 1.Meningkatkan kualitas hidup rakyat 2.Mengurangi biaya hidup masyarakat dialokasikan untuk biaya lainnya atau saving 3.Adanya alokasi pasti dari APBN terhadap biaya kesehatan masyarakat - tidak menjadi Silpa 4.Adanya akumulasi dana di BPJS membeli SUN, Obligasi 5.Mengurangi ketergantungan negara pada utang luar negeri