BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

DASAR HUKUM BEA METERAI :
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
HUKUM PAJAK BEA MATERAI
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
Bea Materai.
BEA MATERAI Bea Materai.
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Bea Meterai
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6
BEA METERAI UU No. 13 Tahun 1985 Dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000.
Eka Sri Sunarti FHUI BEA METERAI
PERTEMUAN #13 PELUNASAN BEA METERAI DAN PENERAPAN SANKSI
BEA MATERAI RIKA LIDYAH, S.E., M.Si.
1 Seminar Pajak bea Materai. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur.
Bea Meterai.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
BEA METERAI DTSD II PAJAK OLEH ; HASANUDDIN TATANG.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
1 Pertemuan 12 BEA METERAI Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
DASAR HUKUM BEA METERAI

BEA METEREI
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
IV PEMBAYARAN PAJAK.
Pajak) terjadi kesalahan data ( misalnya : mengisi Kode M.A.P. / Mata
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
IMBALAN BUNGA DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Bea Meterai Joko Tri Saputro.
BEA MATERAI.
BEA MATERAI.
PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
BEA MATERAI Bea Materai.
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
Pertemuan 12 Keberatan Dan Banding
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
Copyright-Tunas Hariyulianto
Bea Materai BEA MATERAI.
BEA MATERAI Muhammad Bahrul Ilmi, S.E
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK PAJAK DAERAH
STAMP DUTY BEA MATERAI 8/8/2018 UANG S SUWARUM.
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI KAMIS/31 DES 2015 KELAS 21 A DAN 21 B
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI RABU/6 JANUARI KELAS 22 DOSEN MOMO
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
PERPAJAKAN II Muhammad Iqbal Universitas Nasional Jakarta BEA MATERAI.
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
BEA MATERAI Nur Caesar Riani Tia Ulfa Siti Amrina Rasada Yanti
BEA METERAI DAN KEPABEANAN
BEA MATERAI Dasar Hukum:
BEA MATERAI Bea Materai 1.  Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi.
Pemungutan Pajak Daerah
BEA MATERAI Bea Materai.
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
Transcript presentasi:

BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009

Bina Nusantara University 3 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menguraikan saat dan pihak yang terutang BM, Cara pelunasan BM, Pemeteraian kemudian dan denda administrasi dan kewajiban pemenuhan BM. C2

Bina Nusantara University 4 Outline Materi Saat dan pihak yang terutang Bea Meterai Cara Pelunasan Bea Meterai Pemeteraian Kemudian Denda Administrasi dan Kewajiban Pemenuhan BM

Bina Nusantara University 5 SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun Saat terutang : Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di Indonesia. 2. Pihak yang terutang : Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

Bina Nusantara University 6 CARA PELUNASAN BEA METERAI Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun Dengan Benda Meterai Dgn cara lain Ditetapkan MENKEU  BIASA  Meterai Tempel  Kertas Meterai oleh Wajib BEA  PEMETERAIAN BIASA  ALAT LAIN ( SE-11/PJ.3/1986) Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai oleh PERUM PERURI  MESIN TERAAN METERAI ( KMK No. 104/KMK.04/1986) Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI, BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakan SSP

Bina Nusantara University 7 CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN METERAI TEMPEL Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI. METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL. Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.

Bina Nusantara University 8 CARA PELUNASAN METERAI DENGAN KERTAS METERAI Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh Digunakan lagi (ayat 7) Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu Panjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS METERAI yang digunakan (ayat 8), MAKA: Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan Kertas tidak bermeterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI (ayat 9)

Bina Nusantara University 9 9 CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MESIN TERAAN METERAI SE-11/PJ.3/ Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala KPP, untuk memperoleh izin menggunakan MESIN TERAAN 2.MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN TERAAN yang tidak dapat melampui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran BEA METERAI. 3.Perusahaan harus menyetor dimuka BEA METERAI sebesar Rp ,- sebelum dikeluarkan izin penggunaan MESIN TERAAN METERAI. 4.Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan pemasangan segel.

Bina Nusantara University 10 Dilakukan Terhadap : PEMETERAIAN KEMUDIAN Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985  Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka PENGADILAN.  Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau kurang dilunasi ditambah denda.  Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan digunakan di INDONESIA

Bina Nusantara University 11 DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMENUHAN BEA METERAI  Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.  Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.