Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Advertisements

MEKANISME PENYELENGGARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
DIKLAT PRAJABATAN K.1 &K2 CPNS GOL I, II, III
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
(Kepala Biro Kepegawaian)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Kurikulum dan Sistem Evaluasi DIKLAT PRAJABATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
BPSDM KEMENTERIAN PUPR 30 JANUARI 2019
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Contoh penyusunan skp.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK Dr. Sanjoyo, M.Ec Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jakarta, Maret 2015

Isu-Isu Strategis UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana setiap ASN wajib mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 80 JP Melalui pelatihan klasikal (Tatap Muka dan Non Tatap Muka) = 40 JP Pembinaan (coaching, mentoring, on the job training) = 40 JP Akreditasi Lembaga Diklat Peraturan Kepala LAN RI No. 16, 17 dan 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis

Isu-Isu Strategis Akreditasi Institusi Penelitian dan Pengembangan: Lanjutan..... Akreditasi Institusi Penelitian dan Pengembangan: Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 91/M/Kp/XII/2001 tentang Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) Pengintegrasian isu-isu KKBPK dalam sistem kediklatan di Pusdiklat Kementerian/Lembaga, Diklat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pembuatan studi kasus kependudukan dan KB; Pembuatan film pendek kependudukan dan KB berdurasi maksimal 15 menit

Isu-Isu Strategis Mekanisme Pelatihan Teknis Medis Lanjutan..... Mekanisme Pelatihan Teknis Medis Sinergitas antara Bidang-Bidang dalam rangka: Penyelenggaraan Pelatihan Ketersediaan calon Akseptor Penyediaan/penyiapan alat dan sarana pelayanan KB Ketersediaan anggaran Pencatatan dan pelaporan (SIDIKA) Monev Kualifikasi peserta yang telah dilatih Penyelenggaraan Diklat Teknis Pendataan Keluarga (Tingkat Provinsi s.d Tim Pendata) Pelaksanaan Diklat Teknis Pendataan Keluarga secara berjenjang dan sesuai dengan Kurikulum serta termonitor dan terlaporkan Memastikan ketersediaan anggaran dan perangkat (Pedoman, formulir serta instrumen pendukung lainnya)

Isu-Isu Strategis Evaluasi pendataan keluarga (PES) Lanjutan..... Evaluasi pendataan keluarga (PES) Provinsi yang mendapatkan lokasi PES agar memperhatikan waktu pelaksanaannya (dua minggu setelah pendataan keluarga 2015) Penyusunan Benchmarking Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Pengolahan data IPBK tahun 2015 sebagai benchmarking-nya akan diolah oleh Pusdu dan Pakar Sosialisasi hasil oleh Ditjakduk Implementasi hasil oleh Bappenas dan Provinsi

Isu-Isu Strategis Lanjutan..... International Conference on Family Planning (Pelaksanaannya pindah dari Jakarta ke Bali 9-12 November 2015) Dana penyelenggaraan belum teralokasikan di Bali Himbauan kepada Pegawai BKKBN untuk menulis abstrak Peserta: Seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi (biaya Mandiri) Survey Indikator RPJMN Memastikan pendanaannya sesuai standar di masing-masing Provinsi

TERIMA KASIH