PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT PENANGANAN PASCA PANEN
Advertisements

Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONALISASI
Makalah Kunci (Keynote Speech)
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI DAN JAGUNG TAHUN 2013 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan.
Oleh: Silvana Maulidah, SP. MP.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Disampaikan Pada Workshop PUG Puslitbangnak-Bogor, 11 Juli 2015
IKHTISAR STRATEGI ADAPTASI RESIKO ATAU PRAKTEK PERTANIAN TEPAT MUSIM
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
ADAPTASI.
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH KELAS D
Rumah tangga petani yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENYELENGGARAAN Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
PERCEPATAN DISEMINASI VUB PADI HASIL BALITBANGTAN MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI NTB TIM UPBS BPTP NTB.
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI STPP MANOKWARI TAHUN 2016.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Oleh: Ir. FAUZIAH, MSi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, 1-2 Agustus 2018.
UPAYA KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM PENGELOLAAN DATA STATISTIK
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MUSRENBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA TANGGAL 14 MARET 2019 KAJIAN POTENSI AGRO WISATA KECAMATAN ARMA JAYA, HULU PALIK, KERKAP, AIR BESI, TANJUNG AGUNG.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011

STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERLUASAN AREAL TANAM PENGAMAN PRODUKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERTANIAN DAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN USAHATANI

ISU-ISU PENTING MENGHADAPI TAHUN 2011 KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT KEADAAN IKLIM SULIT DIPREDIKSI PERKIRAAN BMKG : KONDISI BASAH S/D BULAN MEI PARA PETANI MERUBAH POLA TANAM DARI IP-200 MENJADI IP-300 BAHKAN IP-400 SUMBER SERANGAN OPT PADA AWAL MH.2010/2011 CUKU TINGGI PENGAMANAN PRODUKSI 2011 DARI SERANGAN OPT DAN DPI HARUS DITINGKATKAN

TARGET PENGAMANAN PRODUKSI 95 % DARI PERTANAMAN PADI AMAN ATAU KEHILANGAN HASIL OLEH OPT,NANJIR DAN KEKERINGAN DIBAWAH 5 % INTENSITAS SERANGAN SAMPAI DENGAN RINGAN

PETA PENYEBARAN WBC BULAN (DESEMBER 2010) DI PULAU JAWA

UPAYA YG TELAH DILAKUKAN MENGHADAPI 2011 SURVEILLANCE OPT UTAMA DI 5 PROVINSI DI P. JAWA, TGL 10 DES 2010 SURAT DIRJEN KEPADA SELURUH KADISTAN PROVINSI TTG PENINGKATAN GERAKAN PENGENDALIAN DINI, TGL 15 DES 2010 RAPAT KOORDINASI PENANGGULAN OPT DI JAKARTA TGL 22 DES.2011 DIHADIRI KADISTAN PROV, Ka BPTPH, KADISTAN KAB DI 5 PROVINSI DAERAH ENDIMIS DI P.JAWA SURAT MENTERI PERTANIAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI DAERAH ENDEMIS OPT DI P. JAWA : PENINGKATAN UPAYA PENANGGULANGAN OPT MONEV LAPANGAN OLEH TIM PUSAT DAN PROV, TGL 17-20 JANUARI 2011 MENYUSUN INPRES KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS, PERPRES BLBU/BLP DAN PERPRES ANTISIPASI DPI, BERKAITAN JUGA DGN UPAYA PENANGANAN OPT

USULAN MATRIK PENGAMANAN OPT DAN DPI DALAM RANGKA PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN Permasalahan Akibat Usulan Tindak Lanjut Penanggungjawab Manfaat 1 Tata hubungan kerja tripatit (POPT, PPL dan KCD) di lapangan belum optimal Rekomendasi POPT-PHP belum ditindak lanjuti secara cepat Peningkatan fungsi, tanggung jawab dan kinerja tripatit sesuai dengan tupoksi masing-masing melalui diseminasi dan sosialisasi oleh Ditjen TP dan Badan Penyuluh Pertanian Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan Pertanian Terjadinya kerjasama yang sinergis dan harmonis antara tripatit di tingkat lapangan sehingga eksekusi pengendalian OPT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat serta terkoordinasi 2 Fungsi Posko dalam operasional pengendalian OPT belum maksimal 3 Pendampingan petani oleh PPL serta operasional pengendalian belum optimal Sumberdaya manusia (SDM) khususnya POPT-PHP masih terbatas/kurang, tidak sesuai dengan jumlah kecamatan/wilayah pengamatan Sebanyak 3.579 kecamatan belum mempunyai tenaga POPT-PHP sehingga kondisi serangan OPT di wilayah tersebut tidak dilaporkan Penambahan SDM POPT-PHP melalui penyediaan formasi CPNS (3.579 orang) atau perpanjangan kontrak tenaga THL-TB POPT-PHP Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Ditjen TP, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota Perkembangan OPT, bencana banjir/kekeringan di seluruh wilayah pengamatan (6.180 kecamatan) dapat dimonitor dengan baik, dan penanggulangannya dapat dilakukan cepat dan tepat sehingga kehilangan hasil yang diakibatkannya seminimal mungkin Tindakan pengendalian di daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal 2

3 Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT berupa gudang penyimpanan, alat dan pestisida belum memadai 1 Bahan (pestisida) dan alat pengendalian OPT tidak tersimpan dengan baik sehingga mutunya tidak terjamin untuk operasional pengendalian OPT. Penyediaan sarana pengendalian perlu ditingkatkan Renovasi/pembangun-an gudang penyimpanan sarana pengendalian OPT Ditjen TP, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota - Tersedianya sarana pengendalian OPT tepat waktu sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan di setiap lokasi. 2 Jumlah sarana pengendalian (pestisida dan peralatan belum seimbang dengan luas areal pertanaman yang dikendalikan   Terjaminnya mutu sarana pengendalian OPT dan siap digunakan apabila diperlukan 4 Kemampuan teknis SDM pelaksana lapangan belum optimal Penguasaan dan transfer teknologi kepada petani belum maksimal Peningkatan kemampuan teknis petugas lapangan melalui pelatihan dan training baik jangka pendek maupun jangka panjang Ditjen TP, Badan SDM Pertanian Petugas lapangan mau dan mampu meningkatkan upaya pengendalian OPT dan penanggulangan dampak perubahan iklim untuk mengamankan sasaran produksi tanaman pangan Penerapan teknologi pengendalian belum sempurna Pendampingan petani oleh petugas belum terlaksana secara maksimal 5 Aktivitas budidaya tanaman sering terganggu akibat dampak perubahan iklim Terjadinya banjir, kekeringan dan longsor di areal tanaman pangan Peningkatan "early warning system" tentang perubahan iklim Ditjen TP, BMKG, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota Meningkatnya kemampuan petugas dan petani untuk merancang dan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim setempat (spesifik lokasi) Perkembangan dan perubahan perilaku OPT dapat diketahui lebih awal/dini sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan tepat Terjadinya peningkatan serangan dan perubahan perilaku OPT Peningkatan kemampuan petugas dan petani melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) terutama di lokasi-lokasi rawan banjir dan kekeringan Peningkatan frekuensi pengamatan pola perkembangan dan serangan OPT akibat perubahan iklim 2 2 2

TERIMAKASIH