Wealth Base Taxation Inayati.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
PENERIMAAN NEGARA 1.
VORM Art. 18 AB: LOCUS REGIT ACTUM
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Oleh: Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc.
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Analisa Laporan Keuangan (Case study Industri Penerbangan di Indonesia) Anang Rohmawan, SE MBA.
Property & Real Estate Management – 2 3 September 2009
LANDASAN FILOSOFIS & AZAS PEMUNGUTAN PAJAK
Game Theory Purdianta, ST., MT..
Seminar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
KEWIRAUSAHAAN MATERI X MANAJEMEN KEUANGAN.
BLACK BOX TESTING.
21 Chapter Accounting for Leases Intermediate Accounting 12th Edition
1 Pertemuan 09 Kebutuhan Sistem Matakuliah: T0234 / Sistem Informasi Geografis Tahun: 2005 Versi: 01/revisi 1.
OUTSOURCING I. Joko Dewanto FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
Verb Tense Tense denotes the time of the action indicated by a verb. The time is not always the same as that indicated by the name of the tense.
Depresiasi Mesin, bangunan, dll. suatu saat akan tidak dipakai lagi/diganti karena : - adanya mesin yang lebih muktahir - perubahan jumlah/jenis mesin.
1 Minggu 10, Pertemuan 20 Normalization (cont.) Matakuliah: T0206-Sistem Basisdata Tahun: 2005 Versi: 1.0/0.0.
9.3 Geometric Sequences and Series. Objective To find specified terms and the common ratio in a geometric sequence. To find the partial sum of a geometric.
Keuangan dan Akuntansi Proyek Modul 2: BASIC TOOLS CHRISTIONO UTOMO, Ph.D. Bidang Manajemen Proyek ITS 2011.
Diabetic Neuropathies: The Nerve Damage of Diabetes.
KONSEP & APLIKASI PENILAIAN ASET BUMN
SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB
SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Pajak) terjadi kesalahan data ( misalnya : mengisi Kode M.A.P. / Mata
Perpajakan Fiki andika A
Long TermNotes payable/ Hutang Wesel Jangka Panjang
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB
LANDASAN FILOSOFIS & AZAS PEMUNGUTAN PAJAK
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
Lecture 7 Thermodynamic Cycles
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
Depresiasi Mesin, bangunan, dll. suatu saat akan tidak dipakai lagi/diganti karena : - adanya mesin yang lebih muktahir - perubahan jumlah/jenis mesin.
Pertemuan #2 PENGANTAR PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Capital Gain Dependent vs Independent Services Other Income
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
P A J A K ????? By : JS 2017.
REAL NUMBERS EKSPONENT NUMBERS.
PENERIMAAN PEMERINTAH
CENTRAL TENDENCY Hartanto, SIP, MA Ilmu Hubungan Internasional
Pajak atas Properti Maria R.U.D. Tambunan, S.I.A, MGE
PROFIT & LOSS STATEMENT Adrian Dwi PermanaMilydiyanti Amalia SaniLuthfi Firmansyah Dewika HandayaniPinkan Bunga Caesa Hendri AryoTommy Christian Joseph.
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
Master data Management
Pertemuan 4 CLASS DIAGRAM.
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
Fundamentals of Transfer Pricing
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Persamaan Dasar Akuntansi
PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Persamaan Dasar Akuntansi
HANDLING RUSH PRESIDENT UNIVERSITY NURLAELA RIZKINA.
ENTITAS PUBLIK.
A SHORT ESSAY OF CIVIL ENGINEERING BY : ALFATIHATU RAHMI CIVIL ENGINEERING ENGINEERING FACULTY ANDALAS UNIVERSITY PADANG.
Wednesday/ September,  There are lots of problems with trade ◦ There may be some ways that some governments can make things better by intervening.
Transcript presentasi:

Wealth Base Taxation Inayati

Tax on Wealth Two major types of taxes are levied on wealth: those applied sporadically or periodically on a person's wealth (net wealth taxes), and those applied on a transfer of wealth (transfer taxes). Net wealth taxes are typically assessed on the net value of the taxpayer's taxable assets (i.e., value of assets minus any related liability), either sporadically (often known as "capital levies") or on an annual or other periodic basis.

Tax on Wealth Transfer taxes, which are typically assessed on the net value of the taxable assets transferred, fall into two basic categories: those levied on the transferor or her or his estate (more typical in common law countries), and those levied on the recipient. (Rudnick & Gordon, 1996)

Sumber : Rudnick and Gordon, 1996 Tax on Wealth Form Examples Net Wealth Tax Periodic Sporadic (capital levy) Transfer Tax Transferor-based Estate tax, gift tax, unified tax Recipient-based Inheritance tax, gift tax, accessions tax Sumber : Rudnick and Gordon, 1996

Property Tax (1) Tax Base atas Property Tax Tax Base dapat meliputi : Movable Property contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya; Immovable Property yang meliputi tanah dan bangunan; Tangible Property meliputi berbagai harta berwujud; Intangible Property antara lain meliputi hak

Property Tax (2) Jenis-jenis Property Tax General Property Tax  di Amerika Serikat. Balance Sheet Tax  di Rusia Property Tax to Tangible assets  Movable property

Property Tax : Tax on Land and Building Land and building values are also frequently associated with services provided by local governments, such as fire and police protection and road maintenance. However, this benefit justification has important limitations. Often, the properties that place the highest burdens on local services and pose the greatest fire and safety risks are poorly maintained structures of low value. More expensive buildings may be better maintained, built more recently and to more exacting safety standards, and even protected by private security arrangements. (Gordon, 1996)

Pajak Properti di Indonesia Pajak properti di Indonesia terdiri dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebelum berlakunya UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB merupakan Pajak Pusat. Hasil Pendapatan PBB dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota

Pajak Bumi dan Bangunan (1) Terdapat 5 sektor yang dikenal dalam pemungutan PBB, yaitu : Sektor Pertambangan Sektor Perkebunan Sektor Perhutanan Sektor Pedesaan Sektor Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (2) Pasca diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009, PBB sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan (didevolusikan) kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Masa transisi pemungutan PBB oleh pemerintah kabupaten/ kota adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sd 1 Januari 2014 Adapun PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perikanan sampai saat ini masih dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan dasar hukum UU PBB. BPHTB dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota per tanggal 1 Januari 2011