PERSPEKTIF FEMINIST TERHADAP STATE VIOLENCE 1

State Violence Dari Perspektif Feminis Bentuk kekerasan oleh negara: Crime by commission, negara tidak melakukan (abai/lalai) sesuatu terhadap suatu tindak kejahatan Crime by omission; negara melakukan/mengambil kebijakan yang salah terhadap tindak kejahatan dan/atau memunculkan tindak kejahatan Fokus kajian feminis: Tindak kekerasan atau viktimisasi terhadap perempuan didasarkan pada gender based violence Semua tindak kekerasan fisik maupun non fisik yang ditujukan kepada seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan 2

Lingkup Kekerasan Seksual Kekerasan seksual tidak hanya perkosaan, tetapi dapat pula berupa perusakan alat kelamin, kekerasan terhadap alat kelamin. Perkosaan, adanya hubungan seksual yang dipaksakan, sedangkan kekerasan seksual belum tentu ada perkosaan. Contoh kekerasan oleh negara terhadap perempuan: “pemaksaan” penggunaan alat kontrasepsi oleh perempuan  terutama kepada perempuan miskin. 3

Prostitusi Dalam Perspektif Feminisme Prostitusi terjadi karena perempuan ternomorduakan dalam segala bidang kehidupan. Perempuan hanya bekerja pada bidang-bidang domestik  pelayanan, dengan upah rendah Diskriminasi pada lapangan pekerjaan ini membuat perempuan tidak memiliki nilai tawar Perempuan tidak memiliki peran-peran kekuasaan di bidang ekonomi.  Sehingga, ketika perempuan memilih prostitusi, adalah suatu yang rasional 4

Prostitusi Dalam Perspektif Feminisme Untuk mengatasinya: Diperlukan perbaikan hukum sehingga dapat melindungi anak dan perempuan dari eksploitasi seks Diberikan hukuman yang berat kepada pelaku bisnis seks (mucikari) Menghapus diskriminasi formal  ketidakadilan dalam praktek-praktek hukum Adanya diskriminasi informal, padahal mucikari dan konsumen juga sebenarnya amoral 5

Prostitusi Dalam Perspektid Feminisme Prostitusi bukan hanya semata-mata: Deviant behavior Persoalan moral Stigmatisasi/pelabelan, melainkan: KARENA ADANYA RELASI KEKUASAAN DENGAN INDUSTRI HIBURAN 6

Kontrol/ pengawasan tak langsung perlindungan/ Izin resmi Institusi Formal Industri hiburanLayanan publik Legitimasi dari Penguasa Pelacuran Terselubung Kontrol langsung Tanpa institusi Non Legitimasi Legitimasi tdk resmi  penguasa, otoritas Pelacuran Jalanan 7

Negara/ Aparatur  Pelaku Bisnis Pelacuran Keuntungan pajak Suap, “retribusi” untuk aparat Eksploitasi materi 8

Pelacur: Membayar pajak Tanpa tunjangan kesejahteraan Sulit mengklaim atas kesewenang-wenangan yang mereka alami Bergaining posisi yang lemah 9

Bisnis Pelacuran Praktek hubungan kerja pada bisnis pelacuran sangat bervariasi: Bentuk-bentuk penyekapan Kontrak kerja Di bawah sindikat Recruitment  trafficking, baik terhadap perempuan, maupun anak-anak 10