Kebijakan Publik Berbasis Hak Azasi Manusia (Penerapan Dalam Pembangunan Masyarakat Nelayan) Dr. Eko Harry Susanto Disampaikan dalam Seminar STIA- YPIAMI Bogor, 18 April 2015

Kebijakan Publik ( akses 1 April 2015 Kebijakan publik merupakan upaya) pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan membentuk undang- undang, peraturan, keputusan, atau tindakan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Banyak masalah dapat diatasi dengan kebijakan publik termasuk kejahatan, pendidikan, kebijakan luar negeri, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Agenda Reformasi Melenceng : Evaluasi Seluruh Sistem (Kompas, 20 Mei 2013) Penegakan Hukum (%)

Pembangunan Masyarakat Pembangunan adalah upaya menuju keadaan yg lebih baik (Phillip Ruop, dalam Susanto, 2010)

Problem Maritim Indonesia pengembangan-sektor-maritim-indonesia/ pengembangan-sektor-maritim-indonesia/70299 Lingkungan dan sumber daya alam. Polusi lingkungan perairan dan sumber daya alam yang ada Masalah sosial yang lebih banyak mengarah pada ketidakberdayaan nelayan. dinamika ekonomi di tengah era ekonomi pasifik. masalah teknologi di mana kelemahan nasional dalam introduksi dan pengembangan teknologi di bidang kemaritiman Masalah Maritim

Kebijakan Publik Berbasis HAM (Young and Quinn, dalam Haryanto 2011,28) Kebijakan Publik adalah tindakan yg dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yg memiliki kewenangan hukum politis, dan finasial untuk melakukannya Merespon kebutuhan konkrit yg berkembang di masyarakat Bukan keputusan tunggal, tetap terdiri dari beberapa pilihan tindakan untuk kepentingan orang banyak.

Referensi Kompas Agenda Reformasi Melenceng : Evaluasi Seluruh Sistem. Jakarta, Kompas, 20 Mei Kompas Kebebasan Untuk Mengawal Demokrasi. Jakarta : 9 Feb 2015 Haryanto, Ignatius.2011.”Kebijakan Publik Berbasis HAM dalam Fungsi Legislasi”, dalam Buku Panduan Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Anggota Legislatif. Isnu Handono (ed), Penerbit Melvin I. Urofsky “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi. USIS : Jakarta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Susanto, Eko Harry.2010.Komunikasi Manusia, jakarta : Mitra Wacana Media pengembangan-sektor-maritim-indonesia/70299, akses 2 April pengembangan-sektor-maritim-indonesia/ akses 1 April 2015

Referensi akses 31 Maret indonesia-sebagai-negara-maritim indonesia-sebagai-negara-maritim Susi-untuk-Nelayan-Bengkulu Susi-untuk-Nelayan-Bengkulu menteri-susi-serius-tangani-masalah-perbudakan-abk menteri-susi-serius-tangani-masalah-perbudakan-abk adukan-menteri-susi-ke-jokowi adukan-menteri-susi-ke-jokowi /pakan-ikan-didominasi-impor-menteri-susi-luncurkan-gerpari/ /pakan-ikan-didominasi-impor-menteri-susi-luncurkan-gerpari/