LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Advertisements

LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011.
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
KEGIATAN DESA SASARAN BARU
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
PROSES SELEKSI DESA DALAM PROGRAM PAMSIMAS III
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
PKM-M.
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PROGRAM HI-LINK Drs. Gunarso, MM.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
PROGRAM IPTEKS BAGI WILAYAH ANTARA PT-CSR ATAU PT-PEMDA-CSR
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
SHIP PARTNER.
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM PAMSIMAS-II DAN EVALUASI KINERJA POKJA AMPL DAN PAKEM PROPINSI SUMATRA BARAT Oleh : Misdar Putra (Koordinator Propinsi.
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA. OUT LINE USULAN DAK 2018.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
Petunjuk Pengelolaan PATBM
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PAMSIMAS III PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

PENJELASAN PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) OLEH: WAKIL KETUA CPMU PAMSIMAS DITJEN. CIPTA KARYA RAPAT PENJELASAN PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2015 Jakarta, 26 Mei 2015

LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP TAHAPAN PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP JENIS KEGIATAN DALAM PROPOSAL JENIS KEGIATAN YANG DIHINDARI DALAM PROPOSAL KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIK/HKP PENILAIAN AKHIR PROPOSAL HIK/HKP HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN 1

KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP NO HIK HKP 1 Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas minimal 1 (satu) tahun sebelumnya; Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas, dan sudah berlangsung minimal 2 tahun; 2 Merupakan desa sasaran Pamsimas (APBN/APBD) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun; Merupakan desa Pamsimas (APBN/APBD) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, namun tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, kecuali dalam hal SPAM Desa Pamsimas tersebut mengalami kerusakan akibat kejadian luar biasa (Force Majeure) kurang dari 2 tahun dapat diusulkan dalam Paket HKP. 3 Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula;

KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP NO HIK HKP 4 Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 4% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS/KPSPAMS) dan in kind sebesar 16%; 5 Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien;

KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP NO HIK HKP 6 Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS/KPSPAMS, dan Ketua KKM; Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tarif pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS/KPSPAMS, dan Ketua KKM; 7 Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra KKM dan BPSPAMS/KPSPAMS dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra LKM/KKM dan BPSPAMS/KPSPAMS dalam pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan.

TAHAPAN PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP Desa Pamsimas yang telah selesai pembangunan fisiknya; Memiliki potensi tambahan jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari pemanfaat saat ini; PEMILIHAN DESA SASARAN SOSIALIASI (POKJA AMPL/PAKEM) Masyarakat bersedia kontribusi 20%; Masyarakat bersedia menerapkan tariff ‘O&M recovery’; Bersedia menunjuk Kader AMPL; SOSIALISASI DESA SASARAN HIK/HKP (POKJA AMPL/PAKEM) Difasilitasi oleh SKPD Kecamatan; Formulir proposal desa sesuai format yang ditentukan dalam Juknis; PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA) Kesesuaian menu pemanfaatan Efisiensi biaya pembangunan SPAM per jiwa pemanfaat; VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (PAKEM) PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIK/HKP (POKJA AMPL) Kesepakatan hasil verifikasi Pakem; Evaluasi ketersediaan APBD; Melengkapi dokumen proposal; 5

JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP PEMILIHAN DESA SASARAN SOSIALIASI (POKJA AMPL) Max. 1 minggu SOSIALISASI DESA SASARAN HIK/HKP (POKJA AMPL) Max. 1 minggu PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA) Max. 9 minggu Max. 5 minggu VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (PAKEM) Max. 1 minggu PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIK/HKP (POKJA AMPL) Max. 1 minggu (akhir Juli 2015) 6

JENIS KEGIATAN DALAM PROPOSAL No Menu Tujuan Paket Program 1 Pengembangan SPAM Memaksimalkan jangkauan pelayanan dengan menambah kapasitas SPAM untuk dapat menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Pamsimas HIK 2 Optimalisasi SPAM Pemulihan dan pengembangan SPAM yang tidak/sebagian berfungsi untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Pamsimas HIK / HKP 3 Pelatihan BPSPAMS (non-fisik) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS HKP 7

JENIS KEGIATAN YANG DIHINDARI DALAM PROPOSAL Jenis kegiatan yang termasuk ‘negative list’ dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas ditingkat Masyarakat, seperti: Pembebasan lahan Pembangunan/sewa kantor KKM Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa) Verifikasi proposal desa: Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik Komitmen untuk penyesuaian tarif/iuran air minum dan penyediaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 8

KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP Surat Pernyataan Bupati/Walikota, yang berisi: Jumlah alokasi APBD untuk membiayai BLM, gaji & operasional FM-HIK/HKP, & BOP Pakem dan Asosiasi SPAMS Perdesaan Kab./Kota; Kesediaan menyampaikan salinan APBD/APBD-P yang telah mencantumkan alokasi ABPD untuk penyelenggaraan HIK/HKP; Kesediaan mengikuti petunjuk teknis HIK/HKP. 9

KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP Proposal Desa, yang berisi: Data dasar desa/kelurahan Data kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM): Kondisi SPAM saat ini Kondisi SPAM yang diusulkan Rencana biaya pembangunan (Fisik dan Non Fisik) Lampiran: Surat pengajuan proposal oleh Kepala Desa Surat pernyataan dari tim penyusun proposal Peta rencana pengembangan SPAM 10

KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP Lampiran, yang sekurang-kurangnya memuat: Salinan Perda RPJMD atau Perbup RAD-AMPL (bila ada); Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa; Salinan Proposal Desa; 11

RUJUKAN FORMAT PROPOSAL HIK/HKP Format Proposal Paket Pamsimas HKP Lampiran-1 Juknis HKP Format Proposal Paket Pamsimas HIK Lampiran-2 Juknis HIK Lampiran-2 Juknis HKP Proposal Desa/Kel. Dan Surat Pengajuan Proposal Paket HKP Lampiran-3 Juknis HIK Proposal Pembangunan SPAM Desa Melalui Paket HIK 12

FORMAT LAMPIRAN PROPOSAL HIK/HKP 13

KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIK/HKP Komitmen penyediaan dana APBD TA. 2015/2016 untuk: Pembiayaan dana BLM Pembiayaan gaji & operasional FM-HIK Pembiayaan BOP Pakem dan Asosiasi Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa) Verifikasi proposal desa: Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik Komitmen untuk penyesuaian tarif/iuran air minum dan penyediaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 14

PENILAIAN AKHIR PROPOSAL HIK Pemeringkatan hasil skor proposal kab./kota; Penetapan kab./kota penerima HIK dan HKP berdasarkan peringkat, usulan tahun pelaksanaan (2015/2016), dan ketersediaan dana APBN-HIK/HKP TA. 2015; 15

HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN Data desa dengan status ‘tidak berfungsi’ atau ‘sebagian berfungsi’ adalah berdasarkan SIM Pamsimas. Alokasi dana APBD adalah untuk pembiayaan fasilitator HIK/HKP, BOP Pakem, dan pendamping BLM APBN. Usulan pendanaan kegiatan HIK untuk tahun 2016 akan dilaksanakan dengan mekanisme Hibah Air Minum dengan pendekatan ‘Output Based Aid’ (OBA). Format Surat Pernyataan Bupati, Surat Pernyataan Tim Penyusunan Proposal, dan Formulir Usulan Desa mengikuti format yang ditentukan. Konsultasi penyusunan proposal dapat dilakukan melalui ROMS di daerah, atau CPMU Pamsimas atau Satker PAM Berbasis Masyarakat ditingkat Pusat. Batas waktu penyampaian proposal HIK/HKP adalah 31 Juli 2015. 16

TERIMA KASIH 17