Telaah Kritis Laporan2 Divisi PH Kamis 23 April, Jam 14:00 – 15:30 PKMK FK UGM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
Advertisements

Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Tujuan Mampu memahami konsep manajemen strategis dan penyusunan Rencana Strategis di berbagai lembaga pelayanan kesehatan Mampu memahami keterampilan penyusunan.
Evidence Based Policy Making
Rizky Maharja Nano Susanto Cokorde Dhio P.
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Tujuan Pertemuan Memperkenalkan penggunaan hasil Systematic Review (SR) untuk menemukan masalah penelitian. Memperkenalkan telaah pustaka yg melengkapi.
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Agenda Penanggulangan HIV Post-2015 pada era BPJS/UHC
Pertemuan ke-4 Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Konsultasi Disertasi Rossi Sanusi
PENJELASAN TENTANG KELAS IBU HAMIL DAN KELAS IBU BALITA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Pelatihan “Jaminan Sosial: Penghitungan Biaya dan Advokasi”
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi
Amir,SKM Oleh : PELAKSANAAN PROGRAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
Universitas Gadjah Mada
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Suplai Rantai Manajemen: Pembaruan
Rossi Sanusi Kursus Pra Doktor FK UGM Juni 2014
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
RISET PEMBIAYAAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Rossi Sanusi Kursus Pra Doktor FK UGM April 2017
Universitas Gadjah Mada
Pendampingan Kluster PromKes
EBDM dalam Manajemen SDM Kesehatan
Progress Update Penguatan Kebijakan Promosi Kesehatan terkait Akreditasi Puskesmas dan Sertifikasi Tenaga Promosi Kesehatan.
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Webinar 3 Tujuan, Manfaat & Keaslian Penelitian
Pendampingan Kluster PromKes
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
Contoh: Pengendalian PTM di Kabupaten Kulon Progo
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
BAB III. Kebijakan Strategis
DEPARTEMEN RADIOLOGI Bab 2 - Analisis Situasi.
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
Senin, 19 Desember 2016 Pukul : Perspektif Historis, Politik, Hukum, dan Etika dalam Kebijakan Kesehatan Senin, 19 Desember 2016 Pukul :
PETA PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA: CAPAIAN DAN TANTANGAN
PENDAHULUAN. PENDAHULUAN PROLOG Kinerja Ekonomi Jawa Timur.
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Evidence Based Health Practice
Transcript presentasi:

Telaah Kritis Laporan2 Divisi PH Kamis 23 April, Jam 14:00 – 15:30 PKMK FK UGM

Tujuan Pertemuan Mendapat tanggapan dari peneliti dan konsultan PKMK tentang hasil CA laporan Divisi PH. Hasil CA + tanggapan akan dimuat di situs jejaring elektronik PKMK. Informasi yg dimuat di situs jejaring elektronik diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pembuat keputusan (PK) dan praktisi.

Informasi utk PK & Praktisi Informasi tentang intervensi yg berdaya-guna (efikasius) untuk memecahkan masalah praktis. Informasi harus didasarkan atas bukti yg valid dan sudah dikemas.

Hirarki Bukti Sumber:

Laporan2 Divisi PH 1.Review Jampersal 2013: Penelitian Kolaborasi untuk 10 Kabupaten. 2.Studi Perilaku Pencarian Kesehatan di Jawa Timur. ( ). 3.Youth Sexual and Reproductive Health Baseline Survey in Yogyakarta. (November 2013).

4.Primary Health Care Financing and Expenditure Bottleneck Study in East Nusa Tenggara and East Java Provinces. (2014). 5.Implementing an Evidence-Based Planning and Budgeting MNCH (the Investment Case) in the Papua Province of Indonesia. (August 2013). 6.Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidak adilan sosial di sektor kesehatan? Studi awal dalam monitoring JKN di 10 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni (2014).

Hambatan2 dalam Pendanaan 1.Tidak ada Kebijakan 2.Kebijakan kurang memadai 3.Kebijakan2 yg bertentangan 4.Penegakan kebijakan lemah 5.Kapasitas organisasi lemah 6.Hubungan antar-organisasi kurang berfungsi Sumber: Mathauer, I., & Carrin, G. (2010). OASIS User Manual: A tool for financing review – Performance Assessment – Options for Improvement. WHO Department of Health Systems Financing. Geneva.

Melalui “embedded multiple-case design” hambatan2 ini dapat diteliti di masing2 organisasi terkait (Puskesmas, DinKes Kab/Kota dan Prov, PemDa, KemenKes, etc.) di konteks2 yg beragam (i.e., provinsi maju- kurang maju; Puskesmas rural-urban).

5. Implementing an Evidence-Based Planning and Budgeting MNCH (the Investment Case) in the Papua Province of Indonesia. (August 2013). Utk mencapai UC KIA pemerintahan pusat dan daerah harus mampu meningkatkan sumber daya uang untuk meningkatkan jenis pelayanan prioritas, meningkatkan cakupan orang yg dilayani dan mengurangi bayar sendiri  tingkatkan kemampuan resource generation, resource accessibility & resource utilization. Lokakarya capacity building, team EBP teams dan intervensi2 lain kurang berdayaguna Dibutuhkan konstruk2 intervensi yg valid, cukup waktu utk menunjukan hasil dan keterampilan hubungan antar manusia.

Sumber: WHO. (2010). Health Systems Financing – The Path to Universal Coverage.

Sumber: Weiner, J.P.(2008). Health Policy & Delivery of Health Care. John Hopkins Univeristy.

6. Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidak adilan sosial di sektor kesehatan? Studi awal dalam monitoring JKN di 10 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni (2014). Penulisan skenario pelaksanaan kebijakan JKN mengacu kepada dua dimensi yang menonjol: (1) ketersediaan sarana & SDM kesehatan, dan (2) penyerapan dana investasi  4 skenario

Untuk penulisan dan analisis skenario periode berikut dimensi-dimensinya sebaiknya dirubah menjadi ketersediaan Sarana & SDM untuk semua jenis pelayanan (kuratif, preventif dan kuratif) dan kemampuan PemDa mengelola dana investasi kesehatan (mencari, menghimpun dan menyalurkan).

Ketersediaan sarana & SDM Penyerapan Dana Investasi Optimi s Pisimis Ringan B Pisimis Berat Rendah Tinggi Rendah Pisimis Ringan A