Bina Nusantara Pertemuan 11 Bina Nusantara Hak WPD Atas Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Peninjauan Kembali Penundaan Pembayaran.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

Penagihan Pajak 11 Tahapan Penagihan Pajak :
KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Mata kuliah : A Perpajakan
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
Keberatan, Banding dan Gugatan
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PERTEMUAN 16.
PENYISIHAN PIUTANG PADA PEMERINTAH DAERAH
IV PEMBAYARAN PAJAK.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan 11 Penagihan Pajak
PERTEMUAN #8 PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Penagihan Pajak Univeritas Brawijaya Malang.
Materi 12.
Pembetulan SPT Apabila SPT yang telah disampaikan terdapat kesalahan yang menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan kurang dari semestinya atau sebaliknya,
Pertemuan XII PBB - BPHTB
Materi 13.
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
Penetapan dan Ketetapan Pajak
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE-12 & 13 SENGKETA PAJAK
KEDUDUKAN KEPAILITAN TERHADAP PEKERJA DAN PAJAK
Materi 11.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Pertemuan 09 Bina Nusantara. Pertemuan 09 Bina Nusantara.
SENGKETA PAJAK.
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak Materi Brevet Perpajakan A-B Terpadu
Penyusunan & Pengawasan
Materi 12.
Materi 11.
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
PENAGIHAN PAJAK PERTEMUAN KE 6 HUTANG PAJAK DAN
SENGKETA PAJAK.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
DALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
PERTEMUAN 10.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Pemungutan Pajak Daerah
IMBALAN BUNGA XIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAX COLLECTION Penagihan Pajak.
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

Bina Nusantara Pertemuan 11

Bina Nusantara Hak WPD Atas Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Peninjauan Kembali Penundaan Pembayaran Angsuran Pembayaran Pengurangan Sanksi Keberatan dls.

Bina Nusantara Surat Tagihan Pajak Daerah Tidak/kurang membayar pajak Sanksi pajak (laporan, bunga dls.) Tidak ada sengketa pajak Tidak dapat keberatan Hanya kesalahan kecil

Bina Nusantara Surat Ketetapan Pajak Daerah Tidak / kurang membayar pajak Official assesment Pokok & sanksi Salah ketik, hitung, tarif dls. (PK) Kesalahan besar – Keberatan dst

Bina Nusantara Peninjauan Kembali Kesalahan kecil Tdk ada sengketa / beda persepsi Secara umum sependapat Salah ketik, hitung, penerapan UU Mudah diketahui / dibetulkan sgr Bisa beberapa kali

Bina Nusantara Penundaan Pembayaran Belum Jatuh tempo Masalah likuiditas keuangan Permohonan – ijin waktu tertentu Relatif baik / patuh Tetap terhutang bunga Tidak indikasi menghilang

Bina Nusantara Angsuran Pembayaran PD Belum Jatuh tempo Masalah likuiditas keuangan Permohonan – ijin wkt tertentu Relatif baik / patuh Tetap terhutang bunga Tidak indikasi menghilang

Bina Nusantara Pengurangan Sanksi (Pembinaan) Belum Jatuh tempo Masalah likuiditas keuangan Permohonan Relatif baik / patuh Dibayar segera Untuk pembinaan (tdk sering)

Bina Nusantara Keberatan (Keadilan) Ada perbedaan hitungan Atas Surat Ketetapan Pajak Perbedaan prinsip (sengketa) Permohonan sesuai ketentuan Bisa ditolak / diterima Seluruhnya / sebagian Tidak menunda penagihan/ pembayaran