PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KONDISI KETAHANAN PANGAN DAN UPAYA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN MENUJU JAWA BARAT BEBAS RAWAN PANGAN 24 JUNI 2015 Produksi sektor primer Investasi langsung Industri manufaktur Perdagangan Penyerapan tenaga kerja Makro ekonomi PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan DASAR HUKUM UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik Jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 jenis layanan dasar : (i) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, (ii) Distribusi dan Akses Pangan, (iii) Penganekaragaman dan keamanan Pangan, (iv) Penanganan Kerawanan Pangan

IX. KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 10 Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan IPTEK Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan system hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif

SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN 4 Layanan Dasar 4 Indikator SPM Provinsi Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tgl 22 Des 2010 TENTANG SPM BID KETAHANAN PANGAN PROV & KAB/KOTA Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Distribusi dan Akses Pangan; Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan 4 Layanan Dasar 4 Indikator SPM Provinsi 7 Indikator SPM Kab/Kota Ketersediaan energi dan protein per kapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah kerawanan pangan 4

SISTEM KETAHANAN PANGAN

Upaya : Dasar pemikiran Gambar 1. Kerangka pikir penyebab masyarakat kurang/buruk gizii

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU 18 Tahun 2012 Tentang P A N G A N ) Ketersediaan pangan: Sejumlah kebutuhan pangan yang tersedia secara fisik di rumah tangga, baik yang berasal dari produksi sendiri, membeli di pasar maupun bantuan pangan. 2. Aksesibiltas pangan: Kemampuan rumah tangga dalam memperoleh sejumlah pangan yang dibutuhkan 3.Pemanfaatan/Konsumsi (biologis) pangan: Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga Kemampuan individual dalam menyerap nutrisi

SUBTANSI KETAHANAN PANGAN OBYEK: MANUSIA SEHAT AKTIF PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN/KOMPETITIF CAKUPAN: LUAS, MULTIDISIPLIPIN/MULTISEKTOR WAKTU: SETIAP SAAT SUBTANSI KETAHANAN PANGAN Jumlah penduduk meningkat Kebutuhan pangan meningkat

KERAWANAN PANGAN (FOOD INSECURITY): Apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan (physical unavailability of food), dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup (lack of social and economic access to adequate food). Apabila konsumsi makanannya (food intake) berada dibawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan. Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70 % kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Tingkatan “kedalaman“kerawanan pangan Kkal/ hari Hidup sehat aktif (WNPG 2004) 2000 “Tahan Pangan” 10 % 1800 Standar Pelayanan Minimal (90%) “Rawan Pangan sedang ” Hati-hati produktif 1400 (70 %) “ Sangat Rawan Pangan ” Hanya memenuhi Basal Metabolism Rate/adaptasi

KERENTANAN terhadap kerawanan pangan (vulnerability to food insecurity) Berada pada kondisi berisiko menjadi rawan pangan kronis maupun transien pada waktu yang akan datang, meskipun pada saat ini masih tergolong tahan pangan. Ketahanan pangan yang jatuh menjadi kerawanan pangan kronis Ketahanan pangan Ketahanan pangan yang jatuh menjadi kerawanan pangan transien Mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya diartikan (1)mencapai tingkat ketahanan pangan (kuantitas dan kualitas konsumsi tertentu) saja, tetapi juga untuk (2)memperkecil resiko terjadinya kerawanan pangan

KONSUMSI ENERGI PENDUDUK JAWA BARAT TAHUN 2002,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 K A L O R I TAHUN SUMBER : SUSENAS BPS, DIOLAH OLEH BKP

KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN TAHUN 2010-2012 No Komoditi Energi Protein 2010 2011 2012 1 Padi-padian 1,847 1,814 1,740 42.87 45.07 43.25 2 Makanan Berpati 191 193 1.33 1.34 3 Gula 54 50 52 0.03 0.04 4 Buah Biji Berminyak 131 175 133 2.85 12.83 11.98 5 Buah-buahan 68 94 77 0.73 1.05 0.85 6 Sayur-sayuran 62 61 59 3.29 3.45 7 Daging 64 101 112 4.47 6.88 7.59 8 Telur 27 17 16 1.18 1.25 1.21 9 Susu 10 0.45 0.51 0.48 Ikan 45 48 49 5.66 8.57 8.78 11 Minyak& lemak 125 176 120 0.02 0.08   Jumlah Total 2,621 2,738 2,561 62.88 81.06 78.83 % AKG 119.1 124,5 116,4 110.3 111.9 101.0

KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN PENDUDUK JAWA BARAT No Kelompok Pangan Konsumsi Energi Per Hari Konsumsi Protein Per Hari Kkal/Kapita % % AKE*) Gram/Kapita % AKP**)   1 Padi-padian 1.314,2 65,8 65,7 30,8 54,0 59,1 2 Umbi-umbian 24,4 1,2 0,3 0,4 0,5 3 Pangan Hewani 173,4 8,7 15,8 27,8 30,4 4 Minyak dan Lemak 245,2 12,3 0,0 0,1 5 Buah/Biji Berminyak 12,7 0,6 6 Kacang-kacangan 57,2 2,9 5,5 9,6 10,5 7 Gula 58,1 0,2 8 Sayur dan Buah 77,7 3,9 2,8 4,9 5,4 9 Lain-lain 33,1 1,7 1,4 2,5 2,7 Total 1.995,9 100,0 99,8 56,9 109,4 Keterangan = *) Angka Kecekupan Energi 2.000 Kkal/Kapita/Hari **) Angka Kecekupan Protein 52 Gram/Kapita/Hari

KALORI RATA-RATA KONSUMSI KALORI PERKAPITA PER HARI MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN TAHUN 2011 KALORI JABAR 1995.5 (2013) PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI (Rp.) PENDUDUK RAWAN PANGAN : < 70% AKE (KURANG DARI 1.400 KALORI) SUMBER : HASIL SUSENAS BPS JAWA BARAT TAHUN 2011

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Jawa Barat Tahun 2011   Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Kabupaten/ Kurang 100,000 150,000 200,000 300,000 500,000 750,000 1,000,000 Total Kota dari - dan 149,999 199,999 299,999 499,999 749,999 999,999 Lebih (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01. Bogor 88,487 304,728 981,806 1,575,147 963,443 404,502 540,513 4,858,627 02. Sukabumi 70,075 195,612 739,221 844,537 343,743 118,371 72,440 2,383,998 03. Cianjur 5,366 113,532 317,472 760,324 707,672 200,794 55,286 49,831 2,210,278 04. Bandung 11,075 28,371 146,174 648,443 1,152,135 631,669 311,683 307,188 3,236,738 05. Garut 2,109 86,596 321,989 960,291 695,656 248,812 81,502 50,591 2,447,546 06. Tasikmalaya 2,287 49,246 272,805 599,509 492,051 179,306 48,687 61,865 1,705,756 07. Ciamis 3,129 60,183 350,606 630,211 336,642 98,790 80,453 1,560,013 08. Kuningan 5,595 54,736 258,184 413,104 198,549 75,738 48,280 1,054,186 09. Cirebon 10,345 76,465 591,935 894,747 344,294 115,071 71,455 2,104,312 10. Majalengka 7,019 66,171 265,811 461,781 218,816 94,834 72,987 1,187,420 11. Sumedang 19,361 57,527 241,624 392,865 240,396 79,157 82,311 1,113,241 12. Indramayu 3,546 58,841 355,222 680,144 348,817 163,447 83,588 1,693,606 13. Subang 54,933 311,422 620,400 338,630 95,542 70,537 1,491,463 14. Purwakarta 3,908 28,982 137,510 299,543 222,441 86,536 89,090 868,011 15. Karawang 50,761 330,947 736,267 588,574 255,736 203,714 2,165,999 16. Bekasi 2,974 22,389 214,732 777,818 704,376 424,553 531,124 2,677,965 17. Bandung Barat 3,309 50,606 202,343 500,388 552,006 146,677 59,878 24,361 1,539,568 71. Bogor 2,104 97,547 322,619 246,498 117,844 180,788 967,399 72. Sukabumi 10,515 47,032 101,458 69,644 33,147 42,252 304,047 73. Bandung 4,955 19,754 181,921 501,716 531,798 328,594 869,135 2,437,873 74. Cirebon 1,593 5,325 39,687 89,888 74,876 36,357 53,986 301,713 75. Bekasi 72,560 519,495 660,095 486,994 637,647 2,376,791 76. Depok 10,033 37,585 335,393 466,268 344,256 576,248 1,769,783 77. Kota Cimahi 5,141 47,119 136,030 132,927 96,756 132,924 550,897 78. Kota Tasikmalaya 12,402 28,826 167,421 216,829 114,869 38,596 67,933 646,875 79. Banjar 754 9,436 44,492 67,025 29,245 12,899 14,453 178,305 Jawa Barat 24,147 562,495 2,383,246 8,983,339 14,216,536 8,582,199 4,064,754 5,015,695 43,832,410 Sumber : Susenas 2011, BPS Provinsi Jawa Barat 2.929.888 Jiwa

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Jawa Barat (2011) Kategori Akronim Jumlah Penduduk (Jiwa) Sangat Miskin ** SM 443.150 Miskin ** M 585.747 Hampir Miskin ** HM 1.181.463 Rentan Miskin RM 2.101.540 Jumlah 4.311.900 ** .2.210.360 jiwa

Tingkatan “kedalaman“kerawanan pangan Kkal/ hari Hidup sehat aktif dan produktif (WNPG 2004) 2000 “Tahan Pangan” internal dan eksternal 10 % 1800 Standar Pelayanan Minimal (90%) “Rawan Pangan Sedang ” Hati-hati produktif ? 1400 (70 %) “ Sangat Rawan Pangan ” Hanya memenuhi Basal Metabolic Rate. Untuk menjalankan proses tubuh vital pernapasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, dll

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Jawa Barat Tahun 2011 Kelompok Barang Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp) Rata-rata per Kapita Kurang dari 100.000 100.000 149.999 150.000 199.999 200.000 299.999 300.000 499.999 500.000 749.999 750.000 999.999 1.000.000 dan Lebih   Makanan 70,679 90,423 118,750 164,260 238,221 340,925 438,731 583,646 292,808 Bukan Makanan 18,638 42,643 60,005 87,317 149,967 266,304 422,196 1,166,603 295,142 Jumlah 89,317 133,066 178,755 251,577 388,188 607,229 860,927 1,750,249 587,950 % Pengeluaran Untuk Makanan (Pangsa Pangan) 79.13 67.95 66.43 65.29 61.37 56.14 50.96 33.35 49.80 Jumlah Penduduk 24,147 562,495 2,383,246 8,983,339 14,216,536 8,582,199 4,064,745 5,015,695 43,832,410 Konsumsi Kalori 1216.28 1283.54 1425.91 1635.03 1861.25 2079.73 2193.42 2292.48 1906.37 PPH 36.0 44.4 48.7 56.3 67.4 80.4 86.8 92.9 73.3 Sangat Rawan Pangan Hati2/SPM Tahan Pangan Obesitas Rawan = 6,78 % Rentan = 52,93 % Tahan =40,30 % Diantaranya Obesitas = 20.72%

Executive Summary Analisis Integrasi Data Kemiskinan dan Potensi Desa di Jawa Barat Badan Perencana Pembangunan Daerah Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat

Pendahuluan Kemiskinan Keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan) Pada tahun 2007 sejumlah 5.457,90 ribu jiwa dan tahun 2011 sejumlah 4.650,81 ribu jiwa. Penurunan sebesar 13,55% selama 4 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2012, jumlah penduduk miskin adalah 4.477,5 ribu jiwa (10,09%); 1.901,4 ribu jiwa di kota dan 2.576,1 ribu jiwa di desa.

Potensi Desa Infrastruktur Desa Keluarga pengguna listrik Tempat buang sampah keluarga Tempat sanitasi keluarga Keluarga di pemukimam kumuh Sarana Kesehatan Desa Puskesmas Puskesmas pembantu Praktek dokter Praktek bidan Poskedes Polindes Posyandu

Klasifikasi Berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) Penduduk dengan rerata pengeluaran per kapita di bawah GK Perhitungan terhadap Garis Kemiskinan Setara dengan pemenuhan kalori 2.100 kkal per kapita Paket komoditi kebutuhan dasar terwakili oleh 52 jenis komoditi Garis Kemiskinan Makanan Kebutuhan minimum untuk papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk pedesaan Garis Kemiskinan Non- makanan

Klasifikasi Berdasarkan Keluarga Miskin Kategori Keterangan Tinggi Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa > 18% Sedang Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa antara 4 – 18% Rendah Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa < 4%

Klasifikasi Berdasarkan Keluarga Miskin Kategori Jumlah (desa) Tinggi 813 Sedang 4262 Rendah 803

INDIKATOR KERAWANAN PANGAN FIA FSVA Indikator berdasarkan UN World Food Programe Indikator berdasarkan rumusan dari Tim FSVA BKP Kementan RI Indikator Kerawanan Pangan di Kabupaten dan Perkotaan (26) Indikator hanya di Kabupaten (17) Indikator berjumlah 9, yaitu : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Penduduk tidak bekerja. Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga tanpa akses listrik. Angka kematian bayi. Penduduk tanpa Akses ke air bersih. Balita kurang Gizi. Perempuan buta huruf. Penduduk tidak tamat SD. Rumah tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Angka harapan hidup. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Berat badan balita di bawah standar. Perempuan Buta Huruf. Kecamatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4.

Pembinaan LAPM ke Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta

Desa Mekar Mukti Kec. Mekar Mukti Kab. Garut

Desa Mulya Sari Kec. Agrabinta Kab. Cianjur

Gapoktan Karya Tani Ds. Mulyasari Kab. Cianjur

Pengentasan Desa/ Kelurahan Rawan Pangan Kegiatan langsung pada tingkat individu atau keluarga Ex; Sentra stock pangan Jangka Pendek Identifikasi potensi desa/ kelurahan (demografi, SDA, SDM) Identifikasi dan evaluasi indikator rawan pangan Jangka Menengah

Intervensi Desa Miskin Tinggi Sampai Tahun 2015 dari 813 Desa Miskin Tinggi (DMT) sudah diintervensi sebanyak 312 desa atau 38 % melalui kegiatan: 1. Desa mandiri Pangan 2. Lumbung Pangan Masyarakat 3. Lingkungan Bebas Rawan Pangan 4. Lembaga Akses Pangan masyarakat 5. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

SISTEM MONITORING KETAHANAN PANGAN DAN GIZI (FSVA DAN SKPG) FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periode pengambilan data setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA ini  diperlukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus  SKPG FSVA dan SKPG  didapatkan informasi tentang kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah. Untuk menganalisis siapa saja rumahtangga yang rawan pangan di kantong-kantong  dilakukan investigasi di tingkat rumahtangga. SKPG KANTONG- KANTONG DAERAH KERENTANAN PANGAN INVESTIGASI MASYARAKAT (SKPG PLUS) RUMAHTANGGA RAWAN Pangan FSVA

PEMANTAUAN SITUASI PANGAN DAN GIZI (SPG) FSVA SKPG TAHUNAN BULANAN PEMANTAUAN SPG 2-3 TAHUNAN PEMANTAUAN SPG TAHUNAN PEMANTAUANSPG BULANAN I. ASPEK KETERSEDIAAN Konsumsi normatif per kapita ASPEK KETERSEDIAAN Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif Persentase rata-rata luas tanam Persentase rata-rata luas puso II. ASPEK AKSES PANGAN Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung Persentase penduduk tanpa akses listrik ASPEK AKSES PANGAN Persentase Keluarga Miskin Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir III. ASPEK PEMANFAATAN PANGAN Angka harapan hidup pada saat lahir Berat badan balita dibawah standar Perempuan buta huruf Rumah tangga tanpa akses air bersih Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan ASPEK PEMANFAATAN PANGAN Prevalensi gizi kurang pada balita Persentase Balita yg naik BB (N) Persentase Balita yg BGM Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut

Kesimpulan Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat tidak hanya tergantung pada tingginya produksi dan besarnya surplus pangan, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan masyarakatnya dalam mengakses dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang aman dan halal, sehingga diharapkan menjadi manusia yang sehat, aktif, produktif dan berdaya saing (UU Pangan No 18/2012). Untuk meningkatkan daya beli masyarakat memerlukan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berpenghasilan, membangun dan menguatkan jaringan pengaman sosial dan padat karya pangan. Menangani kerawanan pangan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan irigasi, listrik, air bersih, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan peningkatan produksi pangan melalui koordinasi program lintas sektor. 4. Indikator yang digunakan untuk melihat kualitas konsumsi pangan masyarakat, digunakan skor pola pangan harapan (PPH).

Rekomendasi 1. Melaksanakan intervensi program/kegiatan secara terintegrasi disuatu lokasi oleh OPD terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Menyelenggarakan program ketahanan pangan secara berjenjang oleh Pemda provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara terintegrasi sesuai UU no. 18 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2.

JABAR BEBAS RAWAN PANGAN INDIKATOR KERAWANAN PANGAN DAN KEMISKINAN RENCANA PENANGANAN JABAR BEBAS RAWAN PANGAN INDIKATOR KERAWANAN PANGAN DAN KEMISKINAN UPAYA TINDAK OPD PENANGGUNG JAWAB Pendapatan Minimal $1,25/Kapita/Hari (Bank Dunia), atau Rp.292.951,- /Kapita/Bulan (BPS) Rasio konsumsi normatif per kapita Akses RT Terhadap Air Bersih Rumah tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Penduduk tidak bekerja. Rumah tangga tanpa akses listrik. Angka kematian bayi. Angka harapan hidup. Balita kurang Gizi. Berat badan balita di bawah standar. Perempuan buta huruf. Penduduk tidak tamat SD. Kecamatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Rumah tidak layak huni Peningkatan Pendapatan Keluarga Peningkatan Konsumsi dan Asupan Gizi Penyediaan Air Bersih Program Peningkatan Kesehatan Penambah Lapangan Kerja Peningkatan Akses Listrik (Desa Caang) Peningkatan Program Hidup Sehat bagi BUMIL, BUNYUSUI Menigkatan Pola Hidup Sehat Peningkatan Gizi Masyarakat Perbaikan Gizi Keluarga khususnya Balita Peningkatan Pendidikan Non dan In formal Peningkatan dan Perbaikan Pendidikan Formal Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Jalan. Jembatan dll) Pengembangan Rumah Layak Huni OPD Ling Pertanian, BKPD, Indag, Bappeda BKPD, Dinkes, OPD Ling Pertanian PSDA, Kesehatan, BKPD, Dinas Kesehatan, BPLHD, PKK KUMKM, Indag, Disnaker, OPD terkait ESDM. BUMN/D, OPD terkait Kesehatan, BPMD, BPPKB, Dinkes,BKPD, OPD Lingkup Pertanian BPPKB, Disnaker,BKPD, OPD Ling Pertanian Disdik, BPPKB, Disnaker,BKPD, OPD Ling Pertanian Disdik, OPD terkait Bina Marga, PSDA,OPD terkait Bina Marga, OPD terkait

VII. KOORDINASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Usulan : Upaya lintas sektor & wilayah Perbaikan konsumsi pangan & Status gizi Jaminan pendapatan/peluang usaha/pekerjaan KB (kependudukan) PSP (pendidikan: formal, informal, non formal) Jaminan ketersediaan pangan & pelayanan kesehatan