KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Membangun Kebijakan tata kelola perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia Jakarta, 20 Mei 2015
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri.
DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
LANJUTAN...... Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/ IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjantuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan PPTKIS (Perwalu) di Luar Negeri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGANAN 05 Perda 6 01 PP. SPIRIT Peraturan Lain 04 Perpres 2 02 03 22 Permen 9
PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA per AGUSTUS 2014 (Juta Orang) (94,06%) * Lainnya terdiri dari Sektor Pertambangan dan Listrik, Gas, Air (5,94%) Jumlah pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan rendah Perlu penyiapan khusus untuk masuk ke pasar kerja (pelatihan kerja) Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Bulan Agustus 2014 (data diolah Informasi Pasar Kerja) 10
ARUS SISWA SEKOLAH DASAR SAMPAI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2011/2012 SD 27.583.919 SMP 9.425.336 SMA 4.196.467 PT 5.616.670 Putus SD 0,90% Putus SMP 1,57% SMK 4.019.157 Putus PT 10,49% Putus SMA 1,16% Putus SMK 3,34% Tdk Lnjt SMP 18,34% Tdk Lanjut SM 6,83% Tdk Lanjut PT 51,59% Masukan 4.342.911 Melanjutkan 3.240.075 81,66% 1.413.223 45,31% 1.142.835 48,41% 1.493.178 47,87% Lulusan 3.119.322 3.360.573 4.090.219 1.086.387 1.274.186 248.988 750.144 146.871 212.921 47.709 124.792 1.217.738 589.189 738.260 Keluaran Sumber: PDSP – Kemdikbud, 2013 4.076.612 1.603.160 Angka Drop Out (DO) pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi dan memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pendidikan dasar dan menengah pada umumnya tidak mampu bersaing di pasar kerja dalam negeri
DAERAH ASAL TKI N Catatan : Jumlah/Total : 1.014.804 Domestic Worker 47 org Formal 67 org SABANG Domestic Worker 18 org Formal 115 org LHOKSEUMAWE Domestic Worker 19 org Formal 89 org BANDA ACEH Domestic Worker 32 org Formal 170 org ACEH UTARA Formal 99 org ACEH TAMIANG Domestic Worker 22 org Formal 92 org PIDIE Domestic Worker 26 org Formal 91 org ACEH TIMUR Domestic Worker 14 org Formal 177 org ACEH TENGGARA Domestic Worker 70 org Formal 741 org TEBING TINGGI Domestic Worker 469 org Formal 2.708 org LANGKAT Domestic Worker 598 org Formal 3.504 org DELI SERDANG Formal 1.879 org ASAHAN Domestic Worker 307 org Formal 288 org Domestic Worker 149 org SERDANG BEDAGAI Domestic Worker 27org Formal 213 org LABUHAN BATU Formal 140 org TANJUNG BALAI Domestic Worker 15 org Formal 121 org HUMBANG Domestic Worker 2 org Domestic Worker 98 org Formal 576 org ACEH BARAT Formal 4.831 org Domestic Worker 1.298 org MEDAN Formal 398 org BATUBARA Domestic Worker 6 org Domestic Worker 177 org Formal 817 org BINJAI Domestic Worker 6 org Formal 186 org NUNUKAN Domestic Worker 125 org Formal 1.473 org SIMALUNGUN Domestic Worker 300 org Formal 660 org MINAHASA MANADO Domestic Worker 166 org Formal 605 org BITUNG Domestic Worker 53 org Formal 459 org Formal 129 org TOMOHON Domestic Worker 64 org Domestic Worker 58 org Formal 559 org KARO Domestic Worker 74 org Formal 545 org PEMATANG SIANTAR Domestic Worker 15 org Formal 168 org BENGKALIS Domestic Worker 22 org Formal 207 org SINGKAWANG TOBA SAMOSIR Domestic Worker 18 org Formal 404 org Formal 346 org TAPANULI UTARA Domestic Worker 19 org Domestic Worker 65 org Formal 285 org PEKANBARU Domestic Worker 26 org Formal 254 org TANJUNG PINANG Domestic Worker 23 org Formal 187 org TAPANULI TENGAH Domestic Worker 17 org Formal 137 org TAPANULI SELATAN Formal 92org PADANG SIDEMPUAN Domestic Worker 9 org Domestic Worker 13 org Formal 211 org BINTA Domestic Worker 9 org Formal 97 org SIBOLGA Domestic Worker 162 org Formal 1.575 org BATAM Domestic Worker 20 org Formal 176 org SAMARINDA SIGI Domestic Worker 261 org Formal 32 org Formal 122 org Domestic Worker 157 org PALU PADANG PADANG PARIAMAN Domestic Worker 43 org Formal 687 org AGAM Domestic Worker 12 org Formal 203 org SOLOK Domestic Worker 11 org Formal 116 org Domestic Worker 13 org Formal 112 org Domestic Worker 328 org Formal 77 org PARIGI MOUTONG Domestic Worker 33 org Formal 587 org DAIRI Domestic Worker 164 org Formal 488 org PONTIANAK Domestic Worker 59 org Formal 494 org PONTIANAK (KOTA) Formal 388 org KUBU RAYA Domestic Worker 52 org Domestic Worker 239 org Formal 94 org DONGGALA Domestic Worker 86 org Formal 86 org POSO Domestic Worker 86 org Formal 319 org JAMBI (KOTA) Domestic Worker 8 org Formal 778 org BALIKPAPAN Domestic Worker 10 org Formal 245 org PESISIR SELATAN Domestic Worker 69 org Formal 154 org BANYUASIN SAMBAS Domestic Worker 69 org Formal 1.470 org Formal 84 org BENGKAYANG Domestic Worker 23 org TANATORAJA Domestic Worker 23 org Formal 827 org Formal 676 org PALOPO Domestic Worker 443 org Formal 317 org BANJAR Domestic Worker 42 org Formal 788 org LUWU Domestic Worker 10 org Formal 257 org ENREKANG Formal 107 org LUWU UTARA Domestic Worker 31 org Domestic Worker 526 org Formal 1.164 org PALEMBANG TAPIN Domestic Worker 134 org Formal 22 org Formal 18 org BARITO KUALA Domestic Worker 90 org Domestic Worker 293 org Formal 1.542 org PINRANG OGAN ILIR Formal 381 org Domestic Worker 210 org Formal 351 org OGAN KOMERING ILIR Domestic Worker 173 org Domestic Worker 15 org Formal 682 org KERINCI Domestic Worker 177 org Formal 303 org BANJARMASIN Domestic Worker 379 org Formal 1.038 org POLEWALI MANDAR Domestic Worker 269 org Formal 116 org KONAWE Domestic Worker 208 org Formal 84 org LAHAT Formal 38 org Domestic Worker 98 org PAGAR ALAM Formal 53 org OGAN KOMERING ULU Domestic Worker 56 org Domestic Worker 8.341 org Formal 2.950 org LAMPUNG TIMUR Domestic Worker 266 org Formal 118 org METRO Formal 60 org Domestic Worker 271 org MESUJI Domestic Worker 57 org Formal 44 org KEPULAUAN SERIBU Domestic Worker 22 org Formal 268 org PARE-PARE Domestic Worker 534 org Formal 375 org PRINGSEWU Domestic Worker 16.982 org Formal 3.743 org SUBANG SEMARANG Domestic Worker 4.272 org Formal 3.105 org TEGAL Domestic Worker 2.617 org Formal 10.714 org Formal 1.102 org Domestic Worker 478 org TUBAN Domestic Worker 63 org Formal 151 org KENDARI BENGKULU Domestic Worker 109 org Formal 317 org Formal 109 org Domestic Worker 16 org BENGKULU UTARA Domestic Worker 5.398 org Formal 9.464 org PATI Formal 4.013 org Domestic Worker 27 org GOWA SOPPENG Formal 863 org Domestic Worker 4 org Formal 882 org BARRU Domestic Worker 10 org Domestic Worker 18 org Formal 319 org SIDRAP Domestic Worker 821 org Formal 319 org TULANG BAWANG Domestic Worker 6.042 org Formal 2.652 org GROBOGAN Domestic Worker 2.267 org Formal 1.165 org JEPARA Formal 877 org KUDUS Domestic Worker 1.102 org Formal 2.047 org Domestic Worker 108 org BONE Formal 84 org PANGKEP Domestic Worker 52 org Domestic Worker 12 org Formal 162 org MUNA Domestic Worker 2.440 org Formal 1.289 org LAMPUNG TENGAH HULU SUNGAI SELATAN Formal 39 org Domestic Worker 94 org Formal 58 org HULU SUNGAI TENGAH Domestic Worker 81 org Domestic Worker 70 org Formal 354 org AMBON Domestic Worker 1.111 org Formal 353 org LAMPUNG UTARA Domestic Worker 888 org Formal 429 org LAMPUNG BARAT Domestic Worker 3.442 org Formal 1.753 org LAMPUNG SELATAN Formal 479 org PESAWARAN Domestic Worker 1.900 org Domestic Worker 1.254 org Formal 526 org TANGGAMUS Formal 963 org Domestic Worker 749 org BANDAR LAMPUNG Formal 76 org WAY KANAN Domestic Worker 156 org Domestic Worker 26.203 org Formal 8.724 org CIREBON Domestic Worker 190 org Formal 88 org MALUKU TENGAH Domestic Worker 43.064 org Formal 11.750 org INDRAMAYU Domestic Worker 15.467 org Formal 8.189 org BREBES Formal 3.117 org Domestic Worker 295 org GRESIK Formal 2.079 org SURABAYA Domestic Worker 958 org Domestic Worker 1.742 org Formal 7.440 org BANGKALAN BADUNG Domestic Worker 160 org Formal 2.656 org Formal 1.317 org Domestic Worker 1.251 org PAMEKASAN Formal 779 org SUMENEP Domestic Worker 532 org Domestic Worker 178 org Formal 2.687 org MAKASSAR MAROS Domestic Worker 181 org Formal 234 org WAJO Domestic Worker 21 org Formal 195 org Formal 133 org Domestic Worker 22 org POLMAS Domestic Worker 10 org Formal 403 org SINJAI Domestic Worker 7 org Formal 358 org BUTON Domestic Worker 3.843 org Formal 1.631 org LEBAK Domestic Worker 3.260 org Formal 936 org PANDEGLANG Formal 668 org Domestic Worker 1.702 org CILEGON BANDUNG Domestic Worker 8.673 org Formal 6.246 org Formal 481 org Domestic Worker 114 org CIMAHI Domestic Worker 18.540 org Formal 5.185 org KENDAL Domestic Worker 3.525 org Formal 2.392 org BATANG Formal 1.200 org Domestic Worker 10 org JENEPONTO Formal 102 org TAKALAR Domestic Worker 9 org BULUKAMBA Domestic Worker 50 org Formal 4.111 org Formal 3.405 org BANTAENG Domestic Worker 29 org Domestic Worker 20.461 org Formal 3.253 org KARAWANG Domestic Worker 5.079 org Formal 2.499 org PURWAKARTA Formal 5.239 org BEKASI Domestic Worker 1.969 org Domestic Worker 1.435 org Formal 3.305 org BOGOR Domestic Worker 1.255 org Formal 2.032 org BOJONEGORO Domestic Worker 17.068 org Formal 5.097 org SUKABUMI Domestic Worker 3.548 org Formal 3.011 org SRAGEN Domestic Worker 3.679 org Formal 1.941 org NGAWI LAMONGAN Domestic Worker 367 org Formal 3.436 org PASURUAN Domestic Worker 995 org Formal 508 org Formal 273 org Domestic Worker 246 org MOJOKERTO Formal 1.559 org Domestic Worker 1.823 org BIMA Formal 280 org DOMPU Domestic Worker 1.269 org Domestic Worker 537 org Formal 190 org SITUBONDO Domestic Worker 101 org Formal 637 org BELU Domestic Worker 4.369 org Formal 3.593 org TANGERANG SERANG Domestic Worker 14.098 org Formal 2.703 org PROVINSI BANTEN Domestic Worker 77 org Formal 121 org Formal 26 org RANGKAS BITUNG Domestic Worker 92 org Domestic Worker 609 org Formal 11.886 org JAKARTA UTARA Formal 4.190 org JAKARTA TIMUR Domestic Worker 1.385 org Formal 2.398 org Domestic Worker 915 org JAKARTA BARAT Domestic Worker 447 org Formal 2.717 org JAKARTA SELATAN Formal 1.336 org JAKARTA PUSAT Domestic Worker 242 org Formal 1.875 org DEPOK Domestic Worker 224 org Domestic Worker 4.974 org Formal 1.178 org WONOSOBO Domestic Worker 10.563 org Formal 2.896 org MAJALENGKA Domestic Worker 3.717 org Formal 1.883 org DEMAK Domestic Worker 1.235 org Formal 1.408 org TEMANGGUNG Formal 3.525 org PEMALANG Domestic Worker 528 org Domestic Worker 5.282 org Formal 1.975 org MAGETAN Formal 1.312 org BANJARNEGARA Domestic Worker 3.194 org Formal 2.670 org Domestic Worker 1.930 org MAGELANG Domestic Worker 2.643 org Formal 1.441 org PEKALONGAN Formal 623 org PURBALINGGA Domestic Worker 846 org Formal 270 org SALATIGA Domestic Worker 503 org Domestic Worker 27.684 org Formal 12.091 org CILACAP Domestic Worker 812 org Formal 247 org ENDE Domestic Worker 3.380org Formal 1.550 org GARUT Formal 1.077 org KUNINGAN Domestic Worker 1.048 org TASIKMALAYA Domestic Worker 1.357 org Formal 1.127 org Domestic Worker 2.281 org Formal 1.259 org CIAMIS Formal 5.226 org CIANJUR Domestic Worker 23.996 org Formal 649 org SUMEDANG Domestic Worker 915 org PONOROGO NGANJUK Domestic Worker 15.898 org Formal 5.587 org TRENGGALEK Domestic Worker 1.526 org Formal 1.865 org SAMPANG Domestic Worker 4.324org Formal 2.110 org Domestic Worker 1.518 org Formal 2.253 org Domestic Worker 9.062 org Formal 3.547 org MADIUN Domestic Worker 13.554 org Formal 4.900 org BANYUWANGI Domestic Worker 10.206 org Formal 4.170 org BANYUMAS Domestic Worker 7.738 org Formal 3.732 org KEDIRI Domestic Worker 16.012 org Formal 4.934 org BLITAR Formal 689 org SIDOARJO Domestic Worker 470 org LOMBOK TENGAH Formal 29.235 org Formal 13.420 org LOMBOK BARAT Domestic Worker 5.952 org Domestic Worker 2.205 org Domestic Worker 741 org LOMBOK TIMUR Formal 1.883 org LOMBOK UTARA MATARAM Domestic Worker 3.550 org Formal 42.266 org Domestic Worker 374 org Formal 1.176 org FLORES TIMUR Formal 1.808 org Formal 394org Domestic Worker 36 org LAMBATA Domestic Worker 98 org Domestic Worker 80 org Formal 218 org SIKKA MANGGARAI NGADA Domestic Worker 44 org Formal 190 org Domestic Worker 67 org Formal 82 org Domestic Worker 198 org Formal 30 org SUMBAWA BARAT Domestic Worker 89 org Formal 4.644 org DENPASAR Formal 4.638 org BULELENG Domestic Worker 73 org Formal 3.996 org TABANAN Domestic Worker 70 org Domestic Worker 38 org Formal 3.092 org GIANYAR Formal 2.226 org KLUNGKUNG Domestic Worker 39 org Formal 1.995 org KARANGASEM BANGLI Domestic Worker 23 org Formal 1.698 org JEMBRANA Domestic Worker 53 org Formal 1.605 org Formal 158 org Domestic Worker 8 org BALI Formal 3.940 org Domestic Worker 3.384 org KEBUMEN Formal 1.793 org PURWOREJO Domestic Worker 1.615 org Domestic Worker 711 org Formal 3.269 org KLATEN Formal 1.640 org KARANGANYAR Domestic Worker 1.999 org Formal 1.397 org Domestic Worker 945 org SUKOHARJO Domestic Worker 950 org Formal 1.248 org JOMBANG Formal 630 org BLORA Domestic Worker 479 org Formal 857 org REMBANG Domestic Worker 221 org Domestic Worker 456 org Formal 1.764 org BANTUL Domestic Worker 333 org Formal 1.519 org SLEMAN Domestic Worker 214 org Formal 369 org GUNUNG KIDUL KULONPROGO Domestic Worker 487 org Formal 1.413 org Domestic Worker 379 org Formal 1.594 org YOGYAKARTA BOYOLALI Domestic Worker 604 org Formal 1.368 org Formal 969 org Domestic Worker 417 org SURAKARTA Formal 608 org WONOGIRI Domestic Worker 404 org Domestic Worker 480 org Formal 1.386 org SUMBA BARAT Domestic Worker 61 org Formal 789 org SUMBA BARAT DAYA Formal 92 org SUMBA TIMUR Domestic Worker 156 org Domestic Worker 53 org Formal 545 org TIMOR TENGAH Domestic Worker 1.651 org Formal 837 org LUMAJANG Domestic Worker 19.732 org Formal 4.576 org MALANG Domestic Worker 4.740 org Formal 2.206 org JEMBER PACITAN Domestic Worker 361 org Formal 520 org Domestic Worker 9.395 org Formal 7.021 org TULUNGAGUNG Formal 691 org Domestic Worker 545 org PROBOLINGGO BONDOWOSO Formal 83 org Domestic Worker 526 org Formal 372 org BATU Domestic Worker 222 org Domestic Worker 1.423 org Formal 4.856 org KUPANG Catatan : Jumlah/Total : 1.014.804 Dari 263 Kabupaten/Kota dengan angka penempatan > 101. Sumber: Dit. PTKLN (Januari 2011 – 27 November 2012)
Data penempatan TKI Tahun 2014 No Negara Penempatan Jumlah TKI 2,662,443 1 Malaysia 1,309,480 2 Singapura 125,000 3 Brunei Darussalam 75,552 4 Hongkong SAR 149,837 5 Taiwan 227,000 6 Korea Selatan 36,699 7 Saudi Arabia 650,448 8 UEA 35,363 9 Qatar 38,000 10 Yordania 1,900 11 Suriah 5,276 12 Kuwait 7,878 Total TKI (Atase Ketenagakerjaan) 13 Lain-lain 3,536,373 Total 6,198,816 Sumber : Atase Ketenagakerjaan dan BNP2TKI 13
Atase bidang Ketenagakerjaan ATASE KETENAGAKERJAAN Atase bidang Ketenagakerjaan Telah menempatkan 13 Atase/Staf Teknis di 12 Perwakilan RI, 11 Negara Penempatan TKI dan 1 Perwakilan Dagang Taiwan (KDEI Taiwan), antara lain : Malaysia 8. Qatar Singapura 9. Kuwait Bandar Seri Begawan 10. Abu Dhabi Hongkong 11. Syiria Korea 12. Yordania Riyadh 13. Taiwan Jeddah 14
Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1. Terpenuhinya Hak-hak TKI 2. Terwujudnya Perlindungan TKI pada : Pra Selama Penempatan Purna Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA
MAKARTI KARYA MUKTITAMA PEMERINTAH (Pasal 10 a) BNP2TKI Amanat UU’ 39 Tahun 2004 PPTKIS (Pasal 10 b) PERLINDUNGAN PENEMPATAN TKI (UU 39/2004) PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Pasal 26) PERSEORANGAN (Pasal 105) 16 MAKARTI KARYA MUKTITAMA
PERMASALAHAN TKI 70% 17 PERMASALAHAN TKI PRA PENEMPATAN MASA PENEMPATAN PURNA PENEMPATAN 70% 17
Calon TKI Belum Dapat Memproteksi Dirinya Sendiri Masih banyaknya CTKI / TKI yang tergoda oleh bujuk rayu pihak pihak tertentu yang berdalih sebagai petugas rekrut Maraknya identias jati diri / KTP di buat di daerah lain dengan alasan mempermudah keberangkatan TKI ke negara penempatan Dokumen / surat-surat yang telah dimiliki masih banyak yang diubah oleh pihak tertentu 18
PERSYARATAN UTAMA TENAGA KERJA INDONESIA 04 Kompetensi 03 Prosedural 02 Dokumen Penempatan Perjanjian Kerja Visa Kerja 01 Etos Kerja 19
JENIS PERMASALAHAN TKI Permasalahan TKI di luar negeri terdiri atas : LABOUR CASE (MEMILIKI HUBUNGAN KERJA) Gaji tidak dibayar Kerja tidak sesuai kontrak kerja Kecelakaan Kerja Tidak mendapatkan waktu istirahat NON LABOUR CASE TKI mengalami penganiayaan Pelecehan Seksual Perampokan Kriminal Harmonisasi fungsi atase ketenagakerjaan dengan fungsi konsuler agar TKI terlindungi secara komprehensif 20 20
Persentase (%) Data permasalahan TKI No Jenis Kasus % 1 Permasalahan Gaji 47.50 % 2 Penganiayaan 9.93 % 3 Pelecehan Seksual 3.99 % 4 Beban Kerja terlalu berat 10.01 % 5 Perilaku Buruk Majikan 14.26 % 6 Kerja diluar Kontrak Kerja 0.16 % 7 Kangen Rumah 2.35 % 8 Hubungan tidak baik dengan majikan 0.39 % 9 Sakit 11.41 % 21
PERMASALAHAN TKI Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA Meninggal dunia PRA PENEMPATAN MASA PENEMPATAN PURNA PENEMPATAN Meninggal dunia Sakit Kecelakaan Gagal berangkat 5. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. Gagal ditempatkan Meninggal dunia Sakit Kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja Menghadapi masalah hukum Gaji tidak dibayar Pemulangan TKI bermasalah Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan Hilangnya akal budi, dan TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. Meninggal Dunia Sakit Kecelakaan Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal Tindak kekerasan fisik , phsikis dan/atau seksual Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 22
Penghentian dan Pengetatan Penempatan TKI Pada Pengguna Perorangan Kebijakan Hard Policy dan Soft Policy Penempatan TKI Penghentian dan Pengetatan Penempatan TKI Pada Pengguna Perorangan Timur Tengah Asia Pasific
ALUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI Sesuai UU No. 39 Tahun 2004 KBRI / KJRI pengesahan job order dan employment contract serta Lapor Diri TKI BNP2TKI SIP DISNAKER KAB / KOTA PENDAFTARAN CTKI DISNAKER PROV SPR PPTKIS REKRUT TKI DIPROSES SELAMA DALAM PENAMPUNGAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN & TEST PSIKOLOGI PENGURUSAN DOKUMEN SERTIFIKASI
PROSES REKRUTMENT CTKI Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan setiap calon TKI wajib terdaftar pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan perekrutan dilakukan oleh pelaksana PPTKIS dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan perlindungan TKI pada pra dan purna merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap calon TKI yang ditempatkan harus memiliki sertifikasi yang berbasis kompetensi. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan setiap PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan pada program asuransi TKI.
PERMASALAHAN Proses penempatan panjang Menimbulkan biaya tinggi 04 Proses penempatan panjang 03 Menimbulkan biaya tinggi 02 Rentan terhadap trafficking 01 Lemah dalam pengendalian dan pengawasan 26
SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN AKSI PERBAIKAN SUDAH DILAKUKAN SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN PROSES PENEMPATAN Menghapuskan beban TKI atas fee penempatan bagi PPTKIS dan agency Mendorong pelayanan terpadu satu atap Menghilangkan pengaturan KTKLN Menghilangkan dualisme pelayanan KELEMBAGAAN Petugas rekrut calon TKI merupakan karyawan organik PPTKIS Seluruh transaksi keuangan bersifat non tunai Penertiban pengurus lembaga PPTKIS Pembentukan Tim khusus pengawasan dan monitoring PPTKIS Pendampingan hukum TKI melalui advokasi dan perlindungan pemerintah 1 Perbaikan tata kelola Penempatan dan Perlindungan TKI 1). Yang cepat, mudah, murah, aman dan berkualitas serta 2). Memisahkan proses penyiapan kualitas CTKI melalui Pelatihan dengan Proses Penempatan 2 Mengembalikan fungsi PPTKIS sebagai lembaga penempatan bukan sebagai lembaga penyiapan kualitas TKI 3 Penerapan sertifikasi dan Penempatan TKI berdasarkan jabatan kerja 4 Pengintegrasian seluruh proses penempatan ke dalam SISKO 5 Subsidi pemerintah untuk pelatihan dan sertifikasi dalam rangka menekan biaya penempatan 6 Mereviu MOU dengan negara penempatan TKI 7 Perubahan format KTKLN lama menjadi e-KTKLN berupa barcode yang menyatu dengan paspor
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN STAKEHOLDER DALAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN TKI MELALUI LTSP KBRI/KJRI Job order/Demand letter Legalisasi Draft PK Perjanjian Kerjasama Penempatan PPTKIS & Mitra Usaha Kewajiban/tanggung jawab daerah memfasilitasi melalui akses pelayanan kelembagaan SKPD /keuangan daerah/swasta Layanan Satu Pintu Penerbitan SIP Pengembangan IPK LN Penyuluhan, dan bimbingan jabatan, Pendaftaran CTKI Seleksi (PPTKIS bersama Dinas) Perjanjian penempatan Asuransi pra penempatan Rekom paspor PAP & penandatangan Perjanjian kerja Asuransi selama dan purna e-KTKLN Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi CTKI Pendidikan dan Pelatihan PPTKIS Pengurusan visa kerja, tiket Sertifikasi Kompetensi IMIGRASI PASPOR Jasa pembiayaan keuangan perbankan
Pengawasan dan pengendalian Audit kinerja PPTKIS Pengawasan dan Pengendalian PPTKIS Penerapan Sanksi Rightsizing jumlah PPTKIS Optimalisasi Satgas pencegahan TKI non- prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi
Pengurangan biaya penempatan Review Cost Structure Subsidi sebagian biaya pengurusan dokumen pra penempatan oleh pemerintah (paspor dan sertifikat kompetensi) Pembebanan biaya pada pengguna (Pelatihan, fee agency dan asuransi)
1 SATU DATA TKI SECARA NASIONAL DREAM Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 31
MAKARTI KARYA MUKTITAMA Zero PRT 2017 MAKARTI KARYA MUKTITAMA 32
Sesuai Ocupasi Jabatan 6 Cluster Sesuai Ocupasi Jabatan Penempatan TKI ke negara penempatan berdasarkan Jabatan Caregiver Babysitter Housekeeper Cook Gardener + Driver 33 MAKARTI KARYA MUKTITAMA
MAKARTI KARYA MUKTITAMA PENINGKATAN KUALITAS TKI Revitalisasi BLK 200 s.d 600 Jam-Pel Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 34
Terima Kasih