KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PERMENKES NO.75 TAHUN 2014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Amir,SKM Oleh : PELAKSANAAN PROGRAM
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Diskusi: Peran Departemen dalam AHS
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
Oleh: dr. WIDAYANTO, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Kasubdit Bina Gizi Makro
Menuju Kabupaten Sehat
Puskesmas di Era Desentralisasi
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
Lita Sri Andayani, SKM, Mkes Staf Pengajar Dept. PKIP-FKM - USU
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
ASPAK Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan RI Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan.
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN drg. Kartini Rustandi, M.Kes Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Ditjen BUK, Kementerian Kesehatan R.I Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu Yang terhormat, Dekan FKM UI Ketua CHAMPS FKM UI Bapak-Ibu Narasumber Seluruh peserta pertemuan yang saya hormati.    Marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga kita dapat mengikuti Diskusi Publik ini. Disampaikan pada : Diskusi Publik “Strategi Peningkatan Pembiayaan Program UKM dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, FKM UI, Depok, 28 Mei 2015

OPTIMALISASI PERAN PUSKESMAS DAHULU PERMENKES NO. 75 /2014 TENTANG PUSKESMAS HARAPAN STANDAR PELAYANAN KUALITAS PELAYANAN PUsing KESeleo MASuk angin TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN KESEHATAN Kecamatan yang Memiliki1 Puskesmas yang terakreditasi

KEBIJAKAN & PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PENGUATAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS MELALUI AKREDITASI PENGUATAN SISTEM RUJUKAN MELALUI PENGUATAN PUSKESMAS, JARINGAN PUSKESMAS & JEJARING PUSKESMAS PENGUATAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ( SP2TP) 1 2 3 4 PROGRAM NUSANTARA SEHAT PEMBENTUKAN POKJA PENGUATAN MANAJMEN PUSKESMAS TINGKAT PUSAT, PROV, DINKES KAB/KOTA

AKREDITASI PUSKESMAS UKM Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Keluarga Berencana Promosi Kesehatan Kesehatan lingkungan Pelayanan gizi Pencegahan & pengendalian penyakit Kesehatan jiwa dan lain-lain PERENCANAAN (PLAN) PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN (DO) EVALUASI (CHECK) TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI (ACTION) CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI (DENGAN METODE TELUSUR ) Menjamin UKM dilaksanakan Puskesmas sesuai standar. Menjamin UKM dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai standar Untuk terakreditasi, Puskesmas harus melaksanakan UKM

9. DUKUNGAN TP & DAK

? UKM BUTUH ANGGARAN UKM UNIT COST PEMBIAYAAN PUSKESMAS UKP UKM JKN JAMKESDA RETRIBUSI DUKUNGANN Operasional Sarana Prasarana Alat kesehatan Obat DEKON TP DAU UKM PROGRAM BOK OPERASIONAL KAB/KOTA PKLN CSR UKM BUTUH ANGGARAN UKM UNIT COST ?

HARAPAN PENDIDIKAN NAKES YANG MELAKSANAKAN UKM DENGAN PELAYANAN KESEHATAN DI LAPANGAN PERLUKAH KURIKULUM KHUSUS UTK TENAGA UKM DI PUSKESMAS ? TAHAP SELEKSI MAHASISWA ( PERLUKAH KRITERIA KHUSUS UTK PELAKSANA UKM DI PUSKESMAS) SINERGI PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH & ORGANISASI PROFESI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM UKM. ADANYA PENGEMBANGAN KONSEP UKM UNTUK COSTING ANALYSIS.

KOLABORASI PENGUATAN UKM DI USKESMAS SWASTA/ MASYARAKAT PEMERINTAH Dalam upaya merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pembangunan kesehatan, kita memerlukan sinergi dan harmonisasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, yang ditopang oleh nilai-nilai bersama dalam masyarakat. ORGANISASI PROFESI PT/FK

TERIMA KASIH