Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U (134704002) 2.Yuliani Rahmatillah (134704012) 3.Lita Indriana (134704022) 4.Nisya Septik P (134704051)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERJANJIAN KERJA.
Advertisements

Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN & HUKUM KERJA
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Hubungan Kerja by : Eko W.
ASSALAMUALAIKUM WR.WB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA MUNFARIDA DWI UTAMI A
Berbagai Pengaturan Corporate Social Responsibility
Pertemuan 13 Hubungan Industrial & Manajemen Konflik
HUKUM KETENAGAKERJAAN
OTONOMI DAERAH BAB 10.
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN MIGRASI
PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN TRANSNASIONAL
PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY
Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing
Kontrak dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen Konstruksi Pertemuan 05
Pertemuan Ke-5 PERJANJIAN KERJA.
KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah IV) Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Bag.1.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
Pertemuan 8 KONTRAK-KONTRAK/PERJANJIAN
T UGAS H UKUM L INGKUNGAN Maslakhatul laila U ( ) Yuliani Rahmatillah ( ) Lita Indriana ( ) Nisya Septik P ( ) Dwi Prastiwi.
Asas-Asas Hukum Acara Pidana Maslakhatul Laila( ) Yuliani Rahmatillah( ) Lita Indriana( ) Nisya Septik Prianda( )
Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja
HUKUM BISNIS Hukum perjanjian M-2 Tony Soebijono.
Pedagang Perantara 4 Mei 2007 Agus Sardjono Hukum Dagang.
“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
Pertemuan 12 Hubungan Industrial
Pertemuan 13 Hubungan Industrial & Manajemen Konflik
Dewi Ayu Hamsona ( ) Nisya Septik Prianda ( )
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
Transaksi elektronik Anugrah Anditya.
Sistem Antar Kerja DISAJIKAN DALAM RANGKA DIKLAT PENGANTAR KERJA
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Federasi Serikat Buruh
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Bukti Kekuasaan Lembaga Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945
PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi
Fungsi dan peranan koperasi
Yuliani Rahmatillah ( )
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
Nurul Afifah Rizqi A / A Pendidikan Akuntansi
MERANCANG KONTRAK MAGANG
Kelompok 1 : Surta Nababan Sidarman Saut Steven Hubertus Makai
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
HUKUM PERJANJIAN.
Pertemuan Ke-5 PERJANJIAN KERJA.
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN GURU
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
PERIKATAN/PERJANJIAN
MEMAHAMI KONTRAK OUTSOURCING
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
UU Tenaga Kerja Presented by : ANTONIUS JUAN FELIX XII KP-A / 02 SMK NEGERI 1 CIMAHI.
Oleh : Desy Arisandi (A )
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
Persekutuan Perdata PERTEMUAN 3.
HUBUNGAN INDUSTRIAL SENGKETA PHK PT MNI DENGAN PEKERJA YANG DI PHK DOSEN PENGAMPU: ILZAR DAUD, SE, M.SI Ade Ardian B Tri Sandi WahyuniB
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Transcript presentasi:

Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U ( ) 2.Yuliani Rahmatillah ( ) 3.Lita Indriana ( ) 4.Nisya Septik P ( ) 5.Dwi Prastiwi ( )

Perburuhan Ketenaga kerjaan (UU No ) Perjanjian

Asas- Asas Perburuhan Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 UU. No. 13/2003) Asas Penempatan kerja dilaksanakan berdasarkan asa terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 angka 1 UU. No. 13/2003) Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah (Pasal 3 UU. No. 13/2003)

Asas dalam Perjanjian Kerja Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat (contract vrijheid) Pasal 1458 KUH Perdata Asas kebebasan berkontrak (open system) Pasal 1338 KUH Perdata