TRACKING CALON PIMPINAN KPK 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
Advertisements

SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA NUSANTARA- BANK BRI BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
GOOD GOVERNANCE.
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada
Pengertian Men UU korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dengan cara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Analisis Kesenjangan Jabatan
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP PENGISIAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN
Advokasi Kebijakan Publik
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Implementasi Penataan
MENGEMBANGKAN BISNIS BERINTEGRITAS DI INDONESIA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
By; Fransiska Diah Eka O. Khumairoh Nur F.
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI
NILAI-NILAI INTEGRITAS“
Traditional Houses of Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

TRACKING CALON PIMPINAN KPK 2015 KOALISI MASYARAKAT SIPIL KAWAL CAPIM KPK, 2015

TUJUAN Mendapatkan informasi yang cukup tentang latar belakang kandidat pimpinan KPK Mencegah lolosnya calon pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan Menghindari proses seleksi “membeli kucing dalam karung” Mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam proses seleksi pejabat publik

Siapa Yang Harus Melakukan Panitia Seleksi Pimpinan KPK DPR RI Ormas LSM Pers Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Masyarakat Umum

Daya Dukung Untuk Tracking yang Maksimal Transparansi dan sosialisasi nama-nama calon berikut informasi terkait lainnya oleh Pansel kepada masyarakat luas Rentang waktu yang memadai untuk melakukan uji publik

TARGET & JANGKAUAN TRACKING Kandidat Pimpinan KPK yang lolos test administrasi, penulisan makalah dan tes obyektif. Daerah tempat calon berdomisili atau bertugas

Parameter Tracking Indikator Umum KUALITAS INTEGRITAS ADMINISTRATIF

Parameter Administratif Persyaratan dalam UU Pendidikan calon Pengalaman Kekayaan

Kekayaan yang dimiliki Parameter Integritas Kekayaan yang dimiliki Menilai Kewajaran Asal usul kekayaan Sumber penghasilan

Kedinasan/Profesi Praktek Maladministrasi Pelanggaran Etika Profesi Malpraktek Indisipliner

Perilaku Kejujuran Ada tidaknya perbuatan tercela Tindak pidana yang pernah dilakukan Gaya hidup Relasi sosial kemasyarakatan Konsistensi sikap

Kualitas Pengetahuan/Wawasan di bidang antikorupsi Keahlian/Skill spesifik yang dimiliki Kemampuan analisis Konsistensi Logika Leadership Kemampuan komunikasi

Indikator Khusus Kontribusi dalam implementasi good governance Kebijakan Inisiatif Tindakan Prestasi

Sosok Pimpinan KPK yang dibutuhkan ke Depan Wawasan mengenai korupsi mutakhir Tingkat social credibility Tingkat conflict of interest Keberpihakan

Sebelas Kriteria Capim KPK Prasyarat utama yang kami tawarkan adalah: Integritas tidak diragukan a. Punya kekayaan wajar dibanding penghasilan sah, tidak punya “rekening gendut” b. Tidak pernah membela kasus korupsi (advokat) c. Tidak pernah terlibat mafia hukum d. Tidak pernah diberikan sanksi signifikan dalam kepegawaian Perencana strategis (strategic thinker); Investigating mind, dibutuhkan calon dengan latarbelakang dan semangat penindakan (bukan pencegahan); Imparsial (tidak memihak) dan independensi yang tinggi; Punya daya tahan bekerja dalam tekanan dan serangan balik koruptor (corruptor fight back); Berani mengambil resiko (High Risk Taker) dan bukan safety player;

Lanjutan Mau memprioritaskan pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia di institusi penegak hukum, peradilan, dan bisnis; Tidak ewuh pakewuh. Misal: berani mengambil alih kasus di Kepolisian dan Kejaksaan tanpa perlu merasa sungkan; Terminimalisir dari konflik kepentingan (politik, bisnis); Memiliki social credibility dan public trust yang tinggi (orang yang benar-benar tidak diragukan publik); Bukan berasal dari Polisi, Jaksa dan Advokat yang membela kasus korupsi. Mampu mengelola hubungan kelembagaan antara KPK dengan lembaga negara lain Memiliki kemampuan manajerial organisatoris yang baik sehingga mampu meningkatkan motivasi dan soliditas pegawai KPK.

METODE TRACKING Investigasi Wawancara Analisis isi media

Hasil Tracking Sementara

Hasil Tracking Sementara

Tuntutan Masyarakat Sipil Atas Seleksi Capim KPK 2015 Pansel memberi akses pada masyarakat atas dokumen C.V (Curriculum Vitae) 194 capim yang lolos seleksi administrasi. Hal ini penting sebagai informasi awal dan mengatasi waktu yang sangat terbatas Pansel tidak memberi privilege (Keistimewaan) pada Capim KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan. Semua kandidat diperlakukan sama (Equal Treatment) Pansel mempertimbangkan komposisi capim KPK berdasarkan 5 tugas utama KPK (Koordinasi, Supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring)

Pos Pengaduan Masyarakat atau publik lebih luas dapat berpartisipasi melaporkan kandidat pada pos pengaduan yang diselenggarakan oleh Koalisi ini. Orang yang bisa melaporkan : Tetangga, kandidat Rekan kerja, atasan, bawahan, pihak yang pernah berperkara atau berinteraksi dengan kandidat. Dan lain sebagainya Informasi yang bisa dilaporkan : Harta kekayaan kandidat : rumah, tanah, mobil, perhiasan Ketidak wajaran gaya hidup pasangan dan anak

Lembaga dan Kontak Person Pos Pengaduan No Provinsi Lembaga dan Kontak Person 1. Banten Masyarakat Transparansi (MaTa Banten) Jl. Raya Petir km2 komplek citragding blok D6 No 15 Serang Banten Email : masyarakatransparansi@gmail.com No. Hp : 0818798307 2. Kalimantan Gemawan – Kalbar Email : Gemawan_borneo@yahoo.com No Hp : 081352267418 3. Jawa Barat Garut Governance Watch (GGW) Email : G2w.garut@yahoo.com No Hp : 085223111922 4. Sumatera Barat Integritas- Sumatera Barat Kantor Integritas Jl. Andalas No.29 Padang-Sumatera Barat. No telp : 0751-20166 No. Hp: 085274333199 email: infocapimkpk@integritas.id http://integritas.id/tracking-capim-kpk/ 5. Jawa Timur Malang Corruption Watch (MCW) Email : Mcw.malang@gmail.com No. Telp : 0341-573650 No. Hp : 087852800140 Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Jl. Mendut 49 Kota Blitar-Jawa Timur Email : Satrio_piningit@yahoo.co.id No. Hp : 081333906789 6. Sulawesi Selatan Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Jl. Tamalate V No.48 Makasar – Sulsel No. Telp : 0411-845158 FIK ORNOP Jl. Anggrek 3 No 2 Kompleks Maizonette Panakukang Makasar

Pos Pengaduan 7. Sulawesi Utara Yayasan Suara Nurani Minaesa – Sulut Jl. Perum Helsa Malalayang II Lingkungan VII, Manado No. Hp 08114357722 8. Sulawesi Tenggara Puspaham, Kendari Sultra Email : Pusham.sultra@gmail.com No. Telp : 0401-3195146 No. Hp : 082346066758 9. Jawa Tengah KP2KKN, Semarang Jawa Tengah Email : Kp2kkn@yahoo.com No. Telp : 081325177115 10. Riau FITRA –Riau Jl. Kartama/inpres gang Bambu No 5 kota, Pekan Baru No. Telp : 085271614521 0761-566833 email: fitrariau@yahoo.com 11. Sumatera Utara SAHDAR Jl. Bilal Gang Arimbi No.1 Medan, Sumut Email : Sahdar2003@yahoo.com No. Hp : 085260205104 12. DI. Aceh MaTa Aceh Email : Mata_aceh@yahoo.co.id, Alfian_antikorupsi@yahoo.com No. Hp: 08126956622 Email : Aku.baihaqie@gmail.com No. Hp :085260641986 13. NTT Bengkel Appek Perum BI No.7 Bundaran PU Kota Kupang No. Hp : 085239037863 No. Hp : 081339453109

7. Yogyakarta Koalisi anti korupsi dan PIA Jogja d/a/ PUKAT UGM Bulaksumur Blok E 12 E Yogyakarta Cp. Erika (085729105518) Email: seleksikpk@gmail.com fanspage, FB, line, SMS 11. Jakarta Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740 telp. 021-7901885, 7994015, Faks. 021-7994005 email: icw@antikorupsi.org 12. NTB SOMASI NTB Jl Rembang No. 15 Mataram Telp 0370-631782 13.