Abdul Malik Gismar Associate Director, Paramadina Graduate School. Graduated with a bachelor degree in psychology from University of Indonesia, under Fulbright Scholarship he continued his study at the Graduate Faculty of Political and Social Science, the New School for Social Research, New York, USA, where he received his MA and PhD degrees. Led the development of Partnership Governance Index/PGI aka IGI (www.kemitraan.or.id/govindex) and member of the Expert Panel for Indonesia Democracy Index Has worked extensively as a researcher, consultant, trainer, and teacher with various government institutions, international agencies, and private sectors in Indonesia, USA, Egypt, and Senegal. Currently also serve as Senior Consultant at Kemitraan and UNDP’s IDI project.

Potret dan Kecenderungan Tatakelola Pemerintahan Daerah Abdul Malik Gismar Kemitraan / Partnership for Governance Reform Jakarta, 3 Juni 2015

Beberapa pertanyaan… Seperti apa potret dan kecenderungan tata kelola daerah sekarang? Membaik, stagnan, atau memburuk? Seberapa besar sumbangan birokrasi terhadap potret dan kecenderungan tersebut? Apa perubahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang?

Potret dan Kecenderungan Tata Kelola Daerah

Profil Kualitas Tatakelola Provinsi Performane   Arena Participation Fairness Account-ability Trans-parency Efficien cy Effctive ness Pemerintah 5,28 5,87 3,89 5,45 4,58 7,51 5,49 Birokrasi 5,68 3,96 5,91 6,17 5,04 6,98 5,38 Masyarakat Sipil 6,33 6,53 6,28 6,22 6,48 Ekonomi 5,72 6,16 5,83 6,18 5,80 5,54 4,74

Rata-rata Kualitas Tatakelola Kabupaten Arena Skor Per Arena Partisipasi Transparansi Keadilan Akunta-bilitas Efisiensi Efek-tivitas Pejabat Politik 3,70 3,80 3,71 2,58 3,38 6,09 3,19 Birokrasi 6,37 2,91 4,29 5,19 5,06 4,96 5,76 Masyarakat Sipil 5,17 4,53 4,63 4,87 4,94 6,03 Masyarakat Ekonomi 4,23 4,01 1,12 5,86 4,60 4,20

Capaian Tata-kelola Provinsi 2013

Tren Capaian Indonesia Governance Index

Sumbangan birokrasi terhadap kinerja tata kelola daerah

Profil Kualitas Tatakelola Provinsi Performane   Arena Participation Fairness Account-ability Trans-parency Efficiency Effctiveness Pemerintah 5,28 5,87 3,89 5,45 4,58 7,51 5,49 Birokrasi 5,68 3,96 5,91 6,17 5,04 6,98 5,38 Masyarakat Sipil 6,33 6,53 6,28 6,22 6,48 Ekonomi 5,72 6,16 5,83 6,18 5,80 5,54 4,74

Rata-rata Kualitas Tatakelola Kabupaten Arena Skor Per Arena Partisipasi Transparansi Keadilan Akunta-bilitas Efisiensi Efek-tivitas Pejabat Politik 3,70 3,80 3,71 2,58 3,38 6,09 3,19 Birokrasi 6,37 2,91 4,29 5,19 5,06 4,96 5,76 Masyarakat Sipil 5,17 4,53 4,63 4,87 4,94 6,03 Masyarakat Ekonomi 4,23 4,01 1,12 5,86 4,60 4,20

Pejabat Politik dan Birokrasi Clear and Distinct Role antara Pejabat Politik dan Birokrasi dalam mewujudkan Good Governance Peran Pejabat Politik sesuai dengan fungsinya: Regulatory Framework, Budget Allocation, Leadership dan Pengawasan Pembangunan Peran Birokrasi Implementing Body sebagai lembaga pelaksana keputusan politik dari Pejabat Politik sesuai dengan fungsinya: Pengumpul Pendapatan Daerah (Revenue Collection), Pelayanan Publik, Peraturan Kegiatan Ekonomi

IGI Provinsi 2008: Kinerja Birokrasi Lebih Baik dibanding Pejabat Politik

IGI Provinsi 2013: Kinerja Birokrasi Lebih Baik dibanding Pejabat Politik

IGI Kab/Kota 2014: Kinerja birokrasi lebih baik dibanding pejabat politik

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten/ Kota 2012

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Provinsi 2012 Anggaran Pendidikan Per Siswa (Wajar 9 Tahun) 2011 Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Provinsi 2012

Pertanyaan Penting: Apakah kualitas tata kelola di daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan?

Korelasi antara capaian kinerja kabupaten/kota dan IPM

Korelasi antara capaian kinerja Provinsi (2008-2012) dan IPM

Needs Assessment: Poorest 10% Poor Early Child Development (ECD), manifested through different ways: Malnutrition. About 21% of total less than 5 years old children (about 930,000 children) that live in moderate calories deficiency households are exposed to malnutrition. About 56% of those children live in rural areas . Lack of availability of an ECED facility. About 89% of children 3-6 years old (about 2.7 million children) don’t have access to any ECD type of center within 6 kilometers. Access is worse in rural areas since 61% of those kids live in rural areas. Low pre-school enrollment. About 46% of 5 to 6 years old children don’t have access to pre-school (about 330,000 children). 66% of those live in rural areas.

Poor mothers are less likely to use ante- and post-natal care Ante-natal care (ANC) is important for detecting high risk pregnancies and preventing birth delivery complications 95% perform this vital behavior This falls to 87% for the poorest quintile Post-natal care (PNC) within two days of delivery is also a key step in ensuring maternal and newborn health Nearly 80% perform this vital behavior However, utilization is low amongst the poorest quintile Skilled First ANC and PNC (%) ANC and PNC use is lower for the poor Source: Susenas 2012

Less than two-thirds of mothers give birth at proper facilities. Maternal mortality is lower when births are at a proper facility Only 63% of births nationally are at facilities The rate is under 50% in half of all provinces Higher rates generally occur through private facilities, which may reduce access for the poor

Sebagian besar putus sekolah terjadi pada masa peralihan (SD ke SMP, SMP ke SMA). susenas Discontinue after SD Discontinue after SMP Source: Susenas 2012; in Luisa Fernadez)

The poor and vulnerable do particularly poorly on all subjects Mathematics Science Reading PISA website Source: PISA database, in Luisa Fernadez

Source: Susenas 2012, in Luisa Fernandez Tertiary education completion among the youth is very low for the poorest. % of youth (25-29) who have completed tertiary education, 2012 Source: Susenas 2012, in Luisa Fernandez

Posisi SDM 2010-2020: BONUS DEMOGRAFI Dependency Ratio semakin kecil (2010-2040): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Namun bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci.

Apa yang harus dilakukan?

Untuk peningkatan kinerja birokrasi daerah Politik/Political Office tidak boleh dianggap sebagai externalities dalam reformasi birokrasi Politik/political office menarik kereta birokrasi Politik/political office bisa memberi plafon/ceiling terhadap apa yg bisa dicapai birokrasi Dalam jangka pendek, persoalan irasionalitas anggaran, khususnya dalam sektor pendidikan, harus dipecahkan: planning and budgetting Dimulai dengan menghitung unit cost pelaksanaan pendidikan yg benar Perbaikan sistem di semua prinsip tata kelola yang baik

Indikator-indikator dengan capaian rendah Indikator di Prinsip Partisipasi di Arena Birokrasi merupakan indikator dengan capaian kinerja paling rendah Kode Indikator Partisipasi Birokrasi Provinsi B1P1 Ada tidaknya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi B2P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan. B3P1 Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat Kode Indikator Partisipasi Birokrasi Kabupaten/Kota B1P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. B1P2 Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan B2P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dispenda Kabupaten/Kota B3P1 Keberadaan forum reguler antara pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat B4P1 Pelembagaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kantor Satpol PP/Dinas Tramtib

Unjust by Default Proses Yang Janggal: Pilkada dan Perencanaan Pembangunan Daerah kecenderungan sangat kuat dalam kontestasi politik untuk ”menyenangkan” calon pemilih Visi-misi mampu menjawab permasalahan masyarakat sulitnya pengawasan terhadap munculnya visi-misi yang tidak layak Penurunan visi-misi tersebut oleh birokrasi (sebagai implementing body) dalam bentuk program, kegiatan, dan keluaran yang harus dicapai

Implementasi Visi dan Misi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Aspek Aktor Dokumen Perencanaan Gubernur/ Bupati/ Walikota RPJMD Visi dan Misi Strategi SKPD Renstra/ Renja SKPD Janji Kesehatan Gratis: Visi/Misi atau Hanya Aktivitas??? Program Kepala Bidang Perencanaan Program dalam Renstra dan Renja Aktivitas Kepala Seksi Perencanaan Aktivitas

Pilkada Serentak adalah Momentum Berbenah Kebutuhan Masy (SDA,SDM) Visi, Misi Kepala Daerah RPJMN Realitas Daerah RPJMD Program sampai dengan Kegiatan untuk Memenuhi Kebutuhan dan Mencapai Tujuan

www.kemitraan.or.id