Abdul Razak Thaha Universitas Hasanuddin, Makassar

Presentasi berjudul: "Abdul Razak Thaha Universitas Hasanuddin, Makassar"— Transcript presentasi:

1 Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB
Abdul Razak Thaha Universitas Hasanuddin, Makassar Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan Keuarga Berencana Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahterann Rakyat Hotel Sahid Jakarta Maret 2010

2 CAPAIAN TUJUAN MDGs GOAL 1 GOAL 4 GOAL 5 GOAL 7
Target 2: Menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita Status : Tercapai GOAL 4 Target 5: Menurunkan angka kematian anak Status : On track GOAL 5 Target 6: Meningkatkan kesehatan ibu Status : Off track GOAL 6 Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunkan kasus baru pada tahun 2015. Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya kasus malaria dan penyakit lainnya (TB) tahun 2015 GOAL 7 Target 10: Menurunkan hingga separuhnya proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. Sumber_BAPPENAS_FEB 2010 2

3 KONDISI OBYEKTIF DISPARITAS

4 DISPARITAS CAPAIAN PROGRAM

5 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Per Provinsi (2007)
Workshop "Towards Achievement of MDGs", Four Seasons Hotel, 18 January 2010 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Per Provinsi (2007) Terjadinya disparitas prevalensi kekurangan gizi antarwilayah, antarkota-desa dan antartingkat sosial ekonomi. Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi terendah 11,4% (Bali) dan tertinggi 33,6 % (NTT) Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi > 25% : Maluku (27,8%), Sulteng (27,6%), Kalsel (26,6%), NAD (26,5%), NTT 33,6% Sumber: BAPPENAS_FEB 2010 5

6 Prevalensi Anak Pendek menurut Kabupaten/Kota

7 Workshop "Towards Achievement of MDGs", Four Seasons Hotel, 18 January 2010
Rata-rata Konsumsi Energi RT menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia (2007) Data SUSENAS 2007 mengindikasikan bahwa - 58,5% penduduk mengkonsumsi < 2000 kkal - 26,1% penduduk mengkonsumsi < 1700 kkal - 3,9% penduduk mengkonsumsi < kkal per hari Sumber: BAPPENAS_FEB 2010 7

8 Angka Kematian Anak Menurut kondisi sosial-ekonomi dan provinsi
Disparitas Socio-economic: masih tinggi dengan range rural urban 38 : 60; Quintile 1 – Quintile 5 77: 32, demikian pula tingkat pendidikan Ibu. Disparitas Goegrafik: bahkan disapritas intra regional masih tinggi seperti yang tercantum, sementara by province juga tinggi, dimana ter-rendah DIY (22) dan tertinggi Sulawesi Barat (Province baru) dengan 96 dan Maluk (93). Desa (60); Kota : (38) Q1 (77), Q5 (32) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010 8

9 Angka Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Provinsi Tahun 2007
Sumber: Riskesdas, 2007

10 Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2007
Per Provinsi Sumber : Riskesdas 2007 Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bervariasi antar propinsi. Provinsi dengan cakupan pertolongan persalinan di bawah angka rata-rata nasional, meliputi : Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan NTT. Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

11 Pelayanan Kontrasepsi
Sekitar 40% berasal dari ibu dengan tidak berpendidikan dan 77 persen berasal dari ibu dengan pendapatan yang rendah  tidak mendapatkan postnatal care Sumber: BAPPENAS_FEB 2010 11

12 Grafik Jumlah Kasus HIV per Provinsi Tahun 2008
(Sumber : Depkes 2008). Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Dari jumlah kumulatif kasus HIV hingga akhir tahun sebesar kasus, jumlah kasus HIV tertinggi dilaporkan dari Provinsi Papua Barat (26,14 kasus) dan Papua (18,41 kasus) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

13 Grafik Jumlah Kasus AIDS per Provinsi Tahun 2008
(Sumber : Depkes 2008). Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Jika dilihat dari data kasus AIDS hingga akhir tahun 2008 yakni sebesar kasus, jumlah kasus AIDS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Jawa Barat (2.888 kasus), DKI Jakarta (2.781 kasus), Jawa Timur (2.591 kasus) dan Papua (2.382 kasus). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

14 Disparitas akses penduduk terhadap air bersih per provinsi tahun 2007
Sumber: Susenas, 2007 Pada tahun 2007 sebanyak 22 provinsi memiliki angka persentase akses air bersih dibawah angka persentase nasional, yaitu Kalimantan Barat (18,12%), Bengkulu (29,82%), Papua (32,2%), Kalimantan Tengah (32,39%), Riau (35,06%), Aceh (36,8%), Maluku Utara (39,96%), Sulawesi Tengah (41,19%), Lampung (41,49%), Seulawesi Barat (41,7%), Jambi (43,04%), NTT (43,41%), Gorontalo (43,99%), Papua Barat (45,97%), Banten (46,15%), Jawa Barat (46,30%), Sumatera Selatan (46,93%), Bangka Belitung (49,06%), Sumatera Barat (49,44%), Sumatera Utara (50,9%), NTB (51,13%) dan Sulawesi Selatan (51,37%) (Susenas, 2007). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

15 Disparitas akses penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak
per provinsi tahun 2007 Sumber: Susenas, 2007 Akses penduduk terhadap sanitasi dasar di DKI Jakarta mencapai 64,1 persen sedangkan di Papua Barat baru mencapai 17,9 persen. Pada tahun 2007 sebanyak 20 provinsi memiliki angka persentase akses sanitasi dasar yang layak dibawah angka persentase nasional (43%), yaitu NTT (19,98%), Kalimantan Tengah (23,75%), Kalimantan Selatan (32,26%), Papua (32,35%), Sulawesi Barat (32,26%), Bengkulu (34,34%), Kalimantan Barat (35,01%), Lampung (36,54%), Papua Barat (37,90%), Aceh (38,12%), Jambi (38,12%), Sumatera Barat (39,11%), Sulawesi Tengah (39,94%), NTB (41,52%), Gorontalo (41,62%), Sulawesi Tenggara (41,69%), Maluku (41,94%), Sumatera Selatan (43,15%), Jawa Timur (46,49%), dan Riau (47,23%) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

16 Persen Penduduk Miskin, 2007
BPS: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2007

17 DISPARITAS SARANA-PRASARANA DAN SDM

18 Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

19 Rasio Puskesmas Per 30000 Penduduk Menurut Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

20 Desa per Pustu Menurut Provinsi, 2008
Balitbang Kemenkes RI 2009

21 Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

22 Keberadaan Posyandu di Desa menurut Provinsi, 2008
Balitbang Kemenkes RI 2009

23 Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten menurut Tidak Ada Posyandu di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

24 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

25 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

26 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

27 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

28 Ketidakberadaan Salah Satu Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi*) *) Salah satu tenaga kesehatan: dokter atau dokter gigi atau bidan atau Nakes lainnya Balitbang Kemenkes RI 2009

29 Ketidakberadaan Salah Satu Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi*)
*) Salah satu tenaga kesehatan: dokter atau dokter gigi atau bidan atau Nakes lainnya Balitbang Kemmenkes RI 2009

30 Daerah Bermasalah Kesehatan
Berdasarkan Data Riskesdas dikembangakn IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) Diperoleh 119 kabupaten dan kota yang dikategorikan ke dalam Daerah Bermasalah Kesehatan yang terdiri dari: 98 kabupaten 19 kota Balitbang Kemenkes RI 2009

31 Indikator yang masuk Variabel Bobot Prev. balita gizi buruk dan kurang
5 Prev. balita sangat pendek & pendek Prev. balita sangat kurus dan kurus Prevalensi balita gemuk 4 Prevalensi diare Prevalensi pnemonia Prevalensi hipertensi Prevalensi gangguan mental 3 Prevalensi asma Prevalensi penyakit gigi dan mulut

32 Indikator yang masuk Variabel Bobot Proporsi perilaku cuci tangan 4
Proporsi merokok tiap hari 3 Akses air bersih 5 Akses sanitasi Cakupan persalinan oleh nakes Cakupan pemeriksaan neonatal-1 Cakupan imunisasi lengkap Cakupan penimbangan balita Ratio Dokter Ratio Bidan

33 Peringkat 20 besar teratas
IPKM Kabupaten/Kota 1 0,594 Gianyar 2 0,587 Kota Salatiga 3 0,580 Bantul 4 0,577 Kota Madiun 5 0,575 Sukoharjo 6 0,573 Kota Yogyakarta 7 0,571 Kota Magelang 8 0,562 Kota Metro 9 0,561 Balikpapan 10 Tabanan Balitbang Kemenkes RI 2009

34 Peringkat 20 besar teratas
IPKM Kabupaten/Kota 11 0,556 Kuningan 12 0,554 Sleman 13 Badung 14 0,553 Kota Batu 15 0,550 Kota Jambi 16 0,549 Tulungagung 17 Kota Blitar 18 0,546 Bontang 19 0,545 Wonogiri 20 0,542 Kota Mojokerto Balitbang Kemenkes RI 2009

35 Peringkat 20 besar terbawah
IPKM Kabupaten/Kota 421 0,283 Sumba Timur 422 0,282 Murung Raya 423 0,280 Indragiri Hilir 424 0,277 Waropen 425 0,274 Manggarai Barat 426 0,273 Sampang 427 0,265 Nias 428 0,248 Jayawijaya 429 0,247 Tolikara 430 0,244 Mappi Balitbang Kemenkes RI 2009

36 Peringkat 20 besar terbawah
IPKM Kabupaten/Kota 431 0,239 Manggarai 432 0,223 Puncak Jaya 433 0,222 Nias Selatan 434 0,216 Paniai 435 0,215 Seram Bagian Timur 436 0,212 Mamasa 437 0,208 Asmat 438 0,202 Gayo Luwes 439 0,197 Yahukimo 440 0,191 Pegunungan Bintang Balitbang Kemenkes RI 2009

37 Perbandingan Manggarai - Gianyar
Indikator Manggarai Gianyar Linakes 17,4 99,3 Pemeriks. neonatal 34,9 53,0 Imunisasi lengkap 23,3 77,2 Penimbangan balita 39,7 94,3 Balita gizi kurang/buruk 37,2 6,8 Balita kurus 33,3 7,8 Balita pendek 38,3 25,8 Akses air 27,7 93,3 Akses sanitasi 5,5 65,0 Balitbang Kemenkes RI 2009

38 Perbandingan Manggarai - Gianyar
Indikator Manggarai Gianyar Kesehatan mental 32,3 5,8 Hipertensi 33,1 28,2 Diare 19,9 7,0 Pnemonia 9,1 0,7 Asma 9,2 4,3 Merokok 37,9 24,8 Cuci tangan 22,9 24,2 Karies gigi 68,4 69,4 Ratio dokter 4,1 0,4 Ratio bidan 0,9 Balitbang Kemenkes RI 2009

39 Presentase Daerah Bermasalah Kesehatan menurut Wilayah Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi
Balitbang Kemenkes RI 2009

40 Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)

41 Masalah yang Menghadang
Sumber daya material: Sarana-prasarana, SDM dan biaya opersional jelas penting tetapi bukan satu-satunya faktor penyebab; Faktor sumber daya non-material memiliki peranan yang tidak kurang penting: Bagaimana mendistribusikan sumber daya material secara merata dan berkeadilan?

42 Pentingnya Sumber Non-material
Ancaman utama terhadap perkembangan persamaan hak – yang berkaitan dengan kemiskinan (disparitas) – erat hubungannya dengan the unequal distribution of “spiritual (non-material) resources.” Robert W. Fogel, Nobel Laureate Economist, in his Presidential Address to American Economic Association, January, 1999

43 Contoh Kasus NTT 12 kabupaten termasuk DBK
Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor TS Timor TU Belu Alor Lembata Ende Manggarai Rote Ndao Manggarai B Balitbang Kemenkes RI 2009

44 Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Balitbang Kemenkes RI 2009

45 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Balitbang Kemenkes RI 2009

46 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Balitbang Kemmenkes RI 2009

47 Trends in Child Underweight Prevalence
and Gross National Income per Capita Doris Wiesmann, IFPRI, 2007

48 Status Gizi, GNI per kapita dan Dana Gizi APBN
38% 24,6% 28% 71.4M 175M 582M 667M $570 $1280 Universitas Hasanuddin

49 PDBK Features Lokasi Kepulauan Pasca Bencana Terluar Daerah Maju
Perbatasan Daerah Tertinggal Pusat Kegiatan Ekonomi Produktif Migrasi Penduduk Pasca Konflik Terpencil Daerah Transisi Arus Investasi Sumber: Ijanto S 2009

50 Jaminan Ketersediaan Nakes Strategis
PDBK Features Jaminan Ketersediaan Sumber Daya Kes. Kepulauan Pasca Bencana Perbatasan 6 Daerah Tertinggal 2 Terluar Daerah Maju 5 Terpencil Daerah Transisi Daerah Transisi Pasca Konflik 4 Jaminan Ketersediaan Sarprasar 3 Jaminan Ketersediaan Nakes Strategis 1 Jaminan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Penguatan RS Dekat Lokasi Rawan Bencana Jaminan Ketersediaan BOK Dukungan Legal PDBK Sumber: Ijanto S 2009

51 Identifikasi DBK IPKM < 0.337
10 kab/kota terburuk indikator tunggal Masuk kategori DTPK

52 Tim PDBK Tetapkan Tim PDBK pada tingkat pusat
Rumusan Pra-model intervensi spesifik untuk kab/kota terpilih

53 Pemangku Kepentingan DPRD Provinsi setempat  Perda PDBK?
Pemprov setempat  DAK, TP untuk PDBK DPRD Kab/Kota setempat  Perda PDBK? Pemkab/Kota  DAK, TP, Bansos untuk PDBK

54 Pemangku Kepentingan Kem-Keu  Kapasitas Fiskal
Kem-Dagri  Indeks Pembangunan Manusia Kem-PU  Air Bersih dan Sanitasi, Lingkungan Kem-Diknas  PAUD, WAJAR 9 Tahun Kem-Tan  Ketersediaan bahan pangan

55 Pemangku Kepentingan Kem-Dag  Ketersediaan garam yodium, mikro nutrien Kem-Sos  Daerah Terkena Dampak Bencana Kemneg-PDT  Daerah Tertinggal Kemneg-Pemberdayaan Wanita/Hak Anak  Advokasi

56 Pemangku Kepentingan Kem-ESDM  Ketersediaan bahan bakar
Kementerian/Lembaga Negara terkait lainnya  Advokasi Donor agencies  grant LSM  Humanitarian Swasta  CSR

57 Analisis Masalah Penyebab langsung: Pemberian pelayanan kesehatan
peny menular tidak menular Pemberian pelayanan kesehatan

58 Analisis Masalah Penyebab tidak langsung:
Kekurangan gizi remaja, bumil, baduta Air bersih, sanitasi, PHBS Jender, KIA, KB Ketersediaan Bahan Bakar Kemitraan

59 Analisis Masalah Penyebab tmendasar: Kapasitas Fiskal
Tingkat Kemiskinan Tingkat Pendidikan Ketertinggalan (DTPK) Advokasi

60 Bagaimana Menjamin Komitmen?
Besaran DAK ditentukan oleh tingkat komitmen pemda mengatasi masalah kesehatan; 50% dialokasikan berdasarkan besar, berat dan luasnya masalah kesehatan; 50% dialokasikan berdasarkan tingkat komitmen Pemda  kontrak kerja

61 Terima kasih