TRILOGI RAHASIA MEDIS OLEH H.M. HADI SAPOETRA.

Presentasi berjudul: "TRILOGI RAHASIA MEDIS OLEH H.M. HADI SAPOETRA."— Transcript presentasi:

1 TRILOGI RAHASIA MEDIS OLEH H.M. HADI SAPOETRA

2 TRILOGI RAHASIA MEDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS / PTM (INFORMED CONSENT) RAHASIA MEDIS (MED. SECRECY) REKAM MEDIS (MED. RECORDS) (J. GUWANDI)

3 Pendahuluan IMPLIKASI UU N0
Pendahuluan IMPLIKASI UU N0. 29 / 2004: PRAktik keDOKteran (UUPK)  secara hukum: RS  MELAKSANAKAN MANAJEMEN - INFORMED CONSENT (I.C.) / ptm YG BENAR - REKAM MEDIK (R.M.) DG BAIK / RAPI - RHS MED. DG RAPI / TERTIB - KENDALI MUTU / AUDIT MEDIK, DSB. DR  DLM LAKS PRAKTIK - MEMATUHI STANDar YANKES - PROSEDUR I.C. DG BENAR - MEMBUAT R.M. DG BAIK - MENJAGA RHS. MED. - HORMATI HAK-HAK PASIEN

4 = PS 45 {(1) – (6)} UUPK: KEHARUSAN MEMBERI I.C. / ptm
Sebelum uupk Dari aspek I.C. / ptm KASUS MUHIDIN (rs samsudin - sukabumi) / DR S. BT SWK (pati) bila terjadi Sekarang / stlh uupk,  pihak dr sulit untuk menang (vrijspraak) di peradilan: i.c. adekwat tdk dilakukan thd muhidin (HAKIM MEMBENARKAN DAK MED A/D TEORI SYMPATIKO OPTALMIA), sedangkan dr s. tidak menanyakan riwayat alergi kpd ny. Rusmini (pts. Pn pati no. 8/1980/pid/b/pn pt tg. 2 sep. ‘81) Setelah uupk DG BERLAKUNYA UUPK jo. PERMENKES NO. 512 / 2007  PERAN I. C. / PTM SBG KELENGKAPAN REK. MED. SEMAKIN PENTING / TDK DP DIREMEHKAN: = PS 45 {(1) – (6)} UUPK: KEHARUSAN MEMBERI I.C. / ptm (KELENGKAPAN REK MED) = PS 79 B. UUPK SANKSI PIDANA DENDA RP. 50 JT. Bagi DR YG DG SENGAJA TDK MemBUAT REK MED

5 I. PTM / INFORMED CONSENT >< INFORMED REFUSAL
Premis mayor: kuh per (ps. 1320) kONtrAk (terapeutik)  HAK – KWAJIBAN PARA PIHAK, Termasuk HAK I.C. BAGI PASIEN Landasan Hukum atas i.c. pasien: - UU NO. 23 TH. 1992: KES. (PS. 53/2) - PERMENKES NO. 585 / 1989 TTG. PTM - PP NO. 18 / 1981: PS. 15  DONOR HIDUP - UU NO. 29 / 2004: PRADOK (PS. 45/1-6) - pp no. 32 th. 1996: nakes - permenkes no. 512 / 2007: penyelenggaraan praktik dr / drg - BBG. YURISPRUDENSIA (NASIONAL / INT’L)

6 BENTUK-BENTUK I.C. (GERICHTE TOESTEMMING)
DINYATAKAN (EXPRESSED) = LISAN (ORAL) = TERTULIS (WRITTEN) TERSIRAT DIANGGAP DIBERIKAN (IMPLIED OR TACIT CONSENT) = DLM KEAD BIASA (NORMAL / CONSTRUCTIVE CONSENT) = DLM KEAD DARURAT (EMERGENCY)

7 Latar blk informed c. Dak med penuh ketidak pastian (uncertainty)
Dak med memiliki resiko Dak med ttt punya akibat ikutan yg dirasakan sendiri oeh pasien Jika tERjAdI resiko yg merasakan pasien sendiri Resiko / akibat ikutan sering tdk dpT dipulihkan Pola konsumerisme: “he who pays the piper calls the tune”

8 Landasan filosofis Ham doktrin “a man is the master of his own body”  the right of / to self determination (tros) = o.k. nya tind. Offensive touching hrs atas persetujuan pasien = tind. Med. Tanpa persetujuan = pelanggaran hak / penganiayaan

9 Landasan etika  HUKUM Beneficence (to do good, not harm)
Justice (as a fairness or as distributive justice) Fidelity (kesetiaan thd ta-wab) Autonomy (menghormati keputusan pasien) Prinsip di bid etika tsb di atas kemudian direfleksikan ke dlm peraturan hkm

10 PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)
PTM = PERSETUJUAN YANG DIBERIKAN OLEH PASIEN / KELUARGA ATAS DASAR PENJELASAN MENGENAI TINDAKAN MEDIK YANG AKAN DILAKUKAN TERHADAP PASIEN TSB. (PS. 1 a. PERMENKES NO. 585 / MENKES / PER / IX / 1989)

11 YG MEMBERIKAN INFORMASI UNTUK DAK MED BEDAH / INVASIF
DR YG AKAN LAKUKAN (TREATING PHYSICIAN) DR RUJUK / TDK LAKS DAK MEDIS (REFFERING PHYS)  TDK WAJIB TIDAK DPT DIDELEGASIKAN KPD PARAMEDIS MESKIPUN SENIOR, KECUALI DAK MED NON BEDAH / NON INVASIF (…KASUS MUHIDIN !)

12 MATERI INFORMASI DIAGNOSIS PENYAKIT & ALASAN PERLUNYA DAK MED
SIFAT DAK MED (EKSP / BUKAN EKSP) TUJUAN DAK MED RESIKO DAK MED AKIBAT IKUTAN YG < MENYENANGKAN ADA / TDK-NYA DAK MED ALTERNATIF AKIBAT YG MUNGKIN TERJaDi BILA TDK DILAKUKAN DAK MED SPT YG DIANJURKAN

13 YG DP NYATAKAN PTM (SK DIRJENYANMED NO. HR.00.06.3.5. 1866 / 1999)
Bekwaam: PASIEN UMUR > 21 TH / TLH kawin Onbekwaam: = < 21 TH  AYAH / IBU KDNG – SDR KDNG = < 21 + ORTU (-)  AYAH/IBU ADOPSI – SDR KDNG – INDUK SEMANG = GGN MENTAL  AYAH/IBU KDNG – WALI SAH – SDR KDNG = BWH PENGAMPU  WALI – KURATOR = TLH kawin/DWS  SUAMI/ISTRI – ORTU KDNG – ANAK KDNG – SDR KDNG

14 PTM BUKAN PERJANJIAN PARA PIHAK
NILAI PTM = TESTAMEN / PERNYATAAN KEHENDAK (EENZIJDIGE WILSUITING) SBLM DILAKUKAN DAK MED  DP DIBATALKAN PASIEN O.K. BUKAN PERJANJIAN MURNI  DR TDK HRS IKUT Tanda Tangan PEMBATALAN  PASIEN Tanda Tangani SURAT PENOLAKAN

15 MANFAAT PTM BAGI DR. PATUHI HUKUM
SARANA LEGItImASI ATAS TIND. OFFENSIVE TOUCHING HINDARI TUDUHAN PS. 351 KUH PID: ANIAYA DR PASIEN (MATERIEEL NIET WEDERRECHTELIJK / AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS) AGAR DR. BEBAS DARI TA-WAB HKM ATAS TERJADINYA RISIKO / AKIBAT IKUTAN [TRANSFER OF LIABILITY]

16 PTM TIDAK SAH DG PAKSAAN (DWANG)
MEMBERIKAN GBR-AN YG SALAH (KASUS PAK S. VS. DR. X DG. NEFROLITIASIS) BLM DEWASA / < 21 TH (onbekwaamheid) INFORM DARI YG TDK WENANG KEADAAN TDK SEPENUHNYA SADAR (NON LUCID STATE) Pro forma consent / INFORMASI TDK CUKUP (DSR TEORI DOMINO), KECuali thd PASIEN DG SINDROMA ‘DON’T TELL ME DR’ dg. Hak waiver – nya  KASUS MUHIDIN / RS SAMSUDIN …?

17 Proforma (non disclosure) consent – siapa yg hrs membuktikan …?
berDasar Azas gugatan bhw. “siapa mendalilkan atau membantah suatu hak, wajib membuktikan dalil dan atau bantahannya”, maka: - Secara teknis beban pembuktian ada pada / menjadi kewajiban pasien - Dr. dpt mengajukan bantahannya Berdasar azas kepatutan  dpt dilakukan pembuktian terbalik

18 EMERGENSI DLM KEAD EMERGENSI I.C. TETAP PENTING, A.T. BUKAN PRIORITAS
PELAKSANAAN I.C. TDK BLH MENGHAMBAT DAK med / EMERGENCY CARE PERMENKES NO. 585 / 1989 (ps. 11): DLM KEAD EMERGENSI TIDAK PERLU I.C.; ibid. ps. 14: dak med sesuai prog. Pem demi masy. Banyak  ptm tidak diperlukan (vide: ps. 14 pp no. 40/1991: penanggulangan wabah peny. Menular  mis vaksinasi,  disamakan dg. Kead. emergency?) BBGAI YURISPRUDENSIA DDPT KESAMAAN BHW DAK EMERGENCY CARE DPT DILAKUKAN TANPA I.C.  HAKIM MEMBENARKAN DAK MED Oleh DR H. MENCOPOT O.D. Muhidin A/D TEORI SIMPATIKO OPTALMIA (RS SAMSUDIN - SUKABUMI)

19 DAK MED THD ANAK tanpa i.c. ORTU …?
DP. DILAKSANAKAN DG SYARAT: = DAK MED ADALAH BRP DAK MED TERAPEUTIK (BUKAN EKSPERIMEN) = TANPA DAK MED TSB ANAK AKAN MATI = DAK MED TSB BERI HARAPAN / PELUANG PD ANAK UTK HIDUP NORMAL, SEHAT, MANFAAT (GOLDSTEIN, FREUD, SOLNIT) (VIDE: - PP NO. 40 / 1991 PS. 14  IMMUNISASI DPT DILAKUKAN DG / TANPA PERSETEJUAN ORTU, - PS. 14 PERMENKES NO. 585 / ’89: PTM  DAK MED DEM DEMI KEPENTINGAN MASY.  TDK PERLU I.C.)

20 I. C. = INFORMED + CONSENT INFORMASI  HAK PASIEN {TTG PENY.-NYA (RHS MED), DAK MED YG AKAN DILAKUKAN, OBAT ² / PENULISAN RESEP HRS JELAS, DSB.} JIKA PASIEN SETUJU  INFORMED CONSENT JIKA PASIEN MENOLAK  INFORMED REFUSAL I.C. ADALAH SUATU PROSES & BUKAN SEKEDAR MINTA TT PASIEN (KASUS MUHIDIN … RECHTELIJKE DWALING ?!) UTK PASIEN YG TLH ‘BEKWAAM’ INFORMASI TDK BOLEH DIBERIKAN KPD O. LAIN (RHS. MED.)

21 II. RAHASIA MEDIs LANDASAN HUKUM: Ps. 1909/3 KUHPdt (verschoningsrecht/rhs jab); ps. 322 kuhpid (wajib simpan rhs jab); ps. 170 kuhap PS. 53 (2) UUKES: NAKES WAJIB MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN A.L. HAK ATAS RHS. KEDOKTERAN UUPK PS. 47 (2): - REK. MED. HRS DISIMPAN / DIJAGA KERAHASIAANNYA, - IBID. PS 48 (1): SETIAP DR/DRG. DLM MELAKS. PRADOK WAJIB MENYIMPAN RHS. KEDOKT. (Dari pada istilah rHS KEDOKT. PENULIS LBH SETUJU ISTILAH RHS MEDIS) PP NO. 10/1966: - RHS. KED. ADALAH SGL SUATU YG DIKETAHUI SLM LAKUKAN PEKERJ. DI LAP. KEDOKT. (PS. 1), - PENGETAHUAN TSB HRS DIRHS-KAN OLEH ORANG² YG TSB PS. 3, KEC. BILA PERATURAN LAIN YG SEDERAJAT / LBH TINGGI MENENTUKAN LAIN {PS. 48 (2) UUPK}  MEMENUHI PERMINTAAN APARAT GAKKUM …? PENULIS: HANYA U/ HAKIM, BOLEH}

22 SUAMI-ISTERI DATANG KE DR. BERSAMA-SAMA …?
DPT DIANGGAP BHW SDH ADA PERSETUJUAN DARI KEDUANYA UTK SALING MENGETAHUI rhs medis / MSLH PENY. TSB DLM KASUS SEMACAM INI PD DASARNYA DR. BOLEH DG. BEBAS LANGSUNG MENGUNGKAPKAN SGL-NYA (LEENEN, 177) NAMUN DLM HAL PENY. KELAMIN, KEGUGURAN, DR. PERLU BER-HATI² O.K. ADA KEMUNGKINAN ANTARA MEREKA LAMA TDK CAMPUR (LEENEN, 177; SPELLER, 358)

23 PENGECUALIAN thd wajib simpan rhs medis
PS. 322 (2) KUH PID. :IZIN DARI YANG BERHAK (DE TOESTEMMING VAN DE GEHEIMGERECHTIGDE) PS. 48 KUH PID.: KEADAAN MENDESAK / TERPAKSA (DE NOODTOESTAND OF DE OVERMACHT)  (u.s.a.) yurisprudensia kasus tarasoff, 1976, (GUWANDI, J. RAHASIA MEDIS: 148) PS. 50 KUH PID.: KETENTUAN UNDANG-UNDANG (HET WETTELIJK VOORSCHRIFT) PS. 51 (1): PERINTAH JABATAN (HET BEVOEGD GEGEVEN AMBTELIJK BEVEL) NORMA O.K. PENGARUH POLITIK THD. PARA POLITISI: JOHN F. KENNEDY (CHRONIC BACK PAIN), EVA PARON (KANKER SERVIK), RONALD REAGAN (KANKER USUS), WAPRES DICK CHENEY (KORONER), RUDOLPH GUILIANI / WALIKOTA NEW YORK (KANKER PROSTAT), soeharto (perdarahan usus), DSB.

24 BBRP contoh kasus / YURISPRUDENSIA berkaitan dg i.c., saksi, rhs med
KASUS DR. S. BT. SISWOKO: I.C. (TTG. KEMUNGKINAN ADANYA ALERGI), TDK TERLALU DICERMATI OLEH M.A. SAKSI HRS DARI KELOMPOK YG. AVERAGE KASUS TATIANA TARASOFF: BILA kondisi PASIEN MENGANCAM KESELAMATAN / JIWA SESEORANG,  DEMI JIWA SESEORANG tsb., DR. Harus melepas rhs medis & MELAPORKAN / MEMBERI TAHU YBS. KASUS SCHLOENDORFF V. SOCIETYOF N.Y. HOSP., 1914, PUTUSAN HAKIM BENYAMIN CARDOZO: “ … SEORANG DR. BEDAH YG. MELAKUKAN OPERASI TANPA IZIN PASIEN, DIANGGAP TLH MELAKUKAN PELANGGARAN,  dr. harus BERTANGGUNGJawab ATAS KERUGIAN pasien” (J. GUWANDI, 208 TANYA-JWAB …: 51) NOTE: BANDINGKAN DG. KASUS MUHIDIN …!

25 III. Rekam medis/Permenkes 749a/1989
Ps. 1a: Rm=berkas isi catatan + dokumen ttg identitas pasien, rik, obat, dakyan lain kpd pasien pd sarkes Ps. 2, 3: tiap sarkes yg lakukan yankes wajib buat rm, dibuat oleh nakes yg lakukan yankes (sgr stlh dilakukan tindakan) Ps. 7: masa simpan > 5 thn Ps. 10: berkas rm milik sarkes (?), isi milik pasien Ps. 11: rm=rhs pasien  wajib dijaga Ps. 12: pemaparan oleh dr. yg merawat atas ijin pasien Ps. 14 Manfaat rm: - dasar harkes & ob pasien, - br bukti; - bh diklit (ijin pasien); - hitung biaya yan rs, - statistik kes Ps. 15 isi (wat jln): - identitas, - anamnesis, - diagnosis, - dak / ob Ps. 16 isi (wat inap): - identitas, - anamnesis, - riwayat peny., - riklab/jang, - diagnosis, - ptm, - cttn perawat, obs klinis, hasil ob, - resume & hasil ob

26 Daftar bacaan Alexandra indriyanti dewi, etika dan hukum kesehatan, pustaka book publisher, yogyakarta, 2008; Anny isfandyarie, malpraktek & resiko medik, prestasi pustaka, jakarta, 2005; Bambang poernomo, hukum kesehatan, program pasca sarjana, univ. gajah mada, yogyakarta; Fred ameln, kapita selekta hukum kedokteran, grfika tama jaya, jakarta, 1991; Freddy tengker, hak pasien, cv. Mandar maju, bandung, 2007; Guwandi, j., tanya-jawab persetujuan tindakan medik, fkui, jakarta, 1994; , rahasia medis, fkui, jakarta, 2005; , hospital law, fkui, jakarta, 2005; , dokter, pasien, dan hukum, fkui, jakarta, 2007; Hermien hadiati koeswadji, hukum kedokteran, pt. citra aditya bakti, bandung, 1998; Kersi rsud dr. soetomo, etik dan hukum di bidang kesehatan, rsud dr. soetomo, surabaya, 2001; Sofwan dahlan, hukum kesehatan, Univ. diponegoro, semarang, 1999; Syahrul mahmud, penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malpraktek, cv. Mandar maju, bandung, 2008; Triana ohoiwutun, y.a., bunga rampai hukum kedokteran, bayumedia publishing, malang, 2008.

27 TeRIMA KASIH

28 H.m. hadi sapoetra, dr. MH.Kes
Curriculum vitae H.m. hadi sapoetra, dr. MH.Kes Tpt / tg. Lahir: purwokerto / 23 des. ‘43 Kel.: isteri 1, anak 2, CUCU 1 Pendidikan: Fk ugm1970; S2 HUKKES UNIKA SOEGIJAPRANATA - SEMARANG Pangkat / Jabatan: - KOLONEL CKM / Purn. Pakes tni-ad - Ketua idi cab. Kota cimahi - Anggota perhuki cab. Bandung - LEKTOR / dosen TAMU stikes a. yani cimahi - Gumil tamu pusdik pom cimahi - bandung - Dosen tamu fak. Hukum unpar bandung