BAHAN TAYANG MODUL SPIP

Presentasi berjudul: "BAHAN TAYANG MODUL SPIP"— Transcript presentasi:

1 BAHAN TAYANG MODUL SPIP
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

2 TUJUAN PEMELAJARAN UMUM
Peserta diharapkan memahami konsepsi unsur Lingkungan Pengendalian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memiliki gambaran peng implementasiannya di lingkungan aparatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008

3 peserta diharapkan mampu:
TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS peserta diharapkan mampu: Memahami pengertian lingkungan pengendalian; Memahami konsepsi unsur lingkungan pengendalian Memahami konsepsi sub-sub unsur lingkungan pengendalian; dan Memiliki gambaran pengimplementasian unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian dari sistem pengendalian intern pemerintah

4 METODOLOGI PEMELAJARAN
Proses belajar mengajar menggunakan pendekatan pemelajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. Metode pemelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi pembahasan kasus.

5 TOPIK BAHASAN Konsepsi Unsur Lingkungan Pengendalian Konsepsi Sub Unsur Lingkungan Pengendalian Implementasi Lingkungan Pengendalian di Instansi Pemerintah

6 OVERVIU SPIP

7 OVERVIU SPIP

8 PENGERTIAN Kondisi dalam Instansi pemerintah yg memengaruhi efektivitas pengendalian intern Atmosfir yg kondusif untuk mendorong ter-implementasi-nya SPI yg efektif

9 pengendalian yang Efektif
Kompeten Komitmen Paham Tanggung jawab Lingkungan pengendalian yang Efektif Hard control Soft control Pengetahuan memadai Batasan Kewenangan

10 SPIP Lingkungan Pengendalian LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Penegakan Integritas dan Nilai Etika SPIP Komitmen Terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang kondusif Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Lingkungan Pengendalian Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik dengan IP Terkait

11 Infrastruktur Internalisasi
IMPLEMENTASI SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN Infrastruktur Internalisasi

12 Penegakan Integritas dan Nilai Etika

13 Asumsi dasar Value Aturan Informal

14 Etika Lingkungan Kerja
Good Governance Pedoman Perilaku Pegawai dan Pimpinan NILAI Etika Lingkungan Kerja

15 Kebijakan sistem reward & punishment
Kode Etik / Aturan Perilaku Majelis Kode Etik Kebijakan Penegakan Kode Etik Infrastruktur Kebijakan sistem reward & punishment Kebijakan Pengabaian Manajemen Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan

16 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/ pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak swasta/sponsor; Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran (pemda) dengan pihak ketiga (swasta); Pemberian reward dan punishment; Pengaturan hubungan pejabat yang berwenang dalam penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara ujian, dan pimpinan unit pengguna; Pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; Pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; Pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang di- berikan oleh pihak yang dievaluasi

17 CONTOH MATERI PEDOMAN PERILAKU
Aktivitas Politik Penyuapan, pembayaran ilegal dan kickbacks Amal/Donasi Perjalanan Dinas kantor Pekerjaan Sampingan Hadiah Pemberian & keuntungan lain Gratifikasi Jamuan Biaya kemudahan (Uang pelicin) Menjadi Pemasok & Penyedia jasa lain Anggota keluarga Menghindari potensi benturan kepentingan Tanggung jawab Profesi Tanggung Jawab Pribadi Perilaku berkaitan dengan stakeholders Penggunaan Informasi Larangan Manipulasi dan Penyampaian Informasi yang Tidak Benar Pemeliharaan dan Penggunaan Aset Penggunaan informasi internal Penggunaan fasilitas kantor : telepon, dsb Catatan dan pembukuan Kesempatan kerja yang sama Etika Lingkungan kerja Narkoba dan perjudian Pengguna jasa

18 Internalisasi Komitmen atas pelaporan keuangan pem Keteladanan
Pimpinan Diskusi Penanganan Perilaku Tidak Etis Penghilangan Kebijakan yang tidak etis Pernyataan ke sanggupan memiliki integritas Saluran Pengaduan Dorongan Sejawat Internalisasi Pendidikan & Pelatihan Etika Pembentukan sistem nilai & budaya dlm rekrutmen peg Penghargaan & Remunerasi Penetapan & Penerapan SPM Pengintegrasian kode etik dlm budaya organisasi Tindak lanjut temuan dg aturan perilaku

19 KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

20 DEFINISI KOMPETENSI Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria yang diklasifikasikan

21 Penempatan Rekruitmen Pelatihan Pembinaan Kompetensi Pengetahuan
Keahlian Pelatihan Pembinaan

22 TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN INSTANSI
Identifikasi & penetapan kegiatan terkait tupoksi Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi Menyelenggarakan diklat untuk peningkatan kompetensi pegawai Pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan berpengalaman

23 Penetapan Visi dan Misi
Struktur Organisasi Standar Kompetensi Jabatan Infrastruktur Database Kompetensi Pegawai Peraturan Kepegawaian

24 Internalisasi Identifikasi Kegiatan Sesuai Fungsi Pemantauan
& Evaluasi Kompetensi Inventarisasi & Analisis Tugas Komunikasi Syarat Kompetensi Bimbingan Internalisasi Rekruitmen & Seleksi Berbasis Kompetensi Pelatihan Penempatan & Pemberian Tugas Sesuai Kompetensi

25 Kepemimpinan yang Kondusif

26 Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan
Manajemen berbasis kinerja Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP Melindungi aset dan informasi Interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah Tanggapan positif terhadap pelaporan keuangan, anggaran, program dan kegiatan

27 Infrastuktur Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
Kebijakan terhadap Fungsi-fungsi penting Instansi Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Infrastuktur Kebijakan untuk me- respon pelaporan mengenai Keuangan, Penganggaran, Program, dan Kegiatan Kebijakan Perlindungan Aset dan Informasi Kebijakan Komunikasi yang Efektif

28 Kesadaran Resiko Risk Owner Pertemuan Periodik INTERNALISASI
Pelatihan manajemen risiko Simulasi manajemen risiko Dorongan pimpinan kepedulian risk dlm pengambilan keputusan Pihak kompeten ikut dalam pengambilan keputusan teknis Risk Owner Risiko berdasarkan tingkatan manajemen Tanggung jawab risiko masing-masing pegawai Pertemuan Periodik Pembahasan tentang risiko organisasi & manfaat manajemen risiko

29 INTERNALISASI (LANJUTAN)
Dokumentasi proses pengambilan keputusan Pelaporan hasil pengambilan keputusan Penyadaran penerapan manajemen berbasis kinerja Keterkaitan program dg visi dan misi Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja organisasi Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai baik secara individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan Pentingnya melakukan evaluasi kinerja Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja

30 Penyadaran untuk mendukung fungsi tertentu
Pendanaan kegiatan dikaitkan dg target kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang kompeten Proses pengambilan keputusan anggaran melibatkan setiap level mjm organisasi Melindungi aset & informasi dari penggunaan yang tidak sah Penerapan SABMN/D Pengamanan fisik, administrasi dan hukum Sistem internal check

31 Interaksi intensif dg pejabat pada tingkat yang lebih rendah
Pertemuan periodik mjm puncak dg manajemen dibawahnya Masukan dari level bawah ke atas Merespon positif terhadap pelaporan

32 Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

33 Beban pekerjaan yang seimbang Koordinasi yang terpadu & harmonis
Akomodasi seluruh pekerjaan Beban pekerjaan yang seimbang Koordinasi yang terpadu & harmonis Pemisahan fungsi yang jelas Ukuran dan sifat kegiatan Kejelasan wewenang & tanggung jawab Efisiensi sumber daya yang tersedia

34 TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN
Penyesuaian struktur organisasi sesuai dg ukuran & sifat kegiatan Memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dalam instansinya Memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansinya Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan

35 Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi atas perubahan strategis
Sesuai Kebutuhan Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi atas perubahan strategis Penetapan struktur Org dalam SK Pimpinan Infrastuktur Penetapan Pedoman Hubungan Kerja dan Pelaporan antar Unit Penetapan Pedoman Kompetensi Pegawai

36 INTERNALISASI Komunikasi kepada karyawan
Mendorong kesadaran tugas & tanggung jawab Pimp & karyawan paham hub & pelaporan Paham Peran SPIP Saling komunikasi antar pimpinan Arus informasi yang sehat dalam & antar unit kerja Saluran komunikasi Perencanaan Regenerasi Distribusi kerja yang memadai

37 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

38 Pertimbangan Kapasitas
Efisiensi dan efektivitas organisasi Tanggung jawab akhir tetap pada pimpinan Pengetahuan & Keahlian staf Pemahaman thd tujuan organisasi Pemahaman thd tindakannya dalam pencapaian tujuan Akuntabilitas didefinisikan dengan jelas Otoritas disesuaikan dengan beban tanggung jawab

39 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang
Risiko Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang

40 TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN
Pemberian wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai tingkat tanggung jawabnya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansinya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

41 Ped penyusunan dokumen
Persyaratan pemberi & penerima delegasi tugas Pedoman pendelegasian wewenang & tanggung jawab Ped penyusunan dokumen pendelegasian wewenang Infrastruktur

42 INTERNALISASI Komunikasi Substansi komunikasi: Gamb tugas
Std kinerja & jdwl wkt Sumber daya (angg) Wewenang yg diberi Umpan balik yg diharap Cara & sarana yg tepat Umpan balik atas kendala Pemberdayaan pegawai pelatihan

43 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

44 Kandidat Pegawai yg baik Latar belakang pegawai Prosedur wawancara
Rekrutmen Kandidat Pegawai yg baik Latar belakang pegawai Prosedur wawancara Pelatihan Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai Promosi Motivasi kerja dan loyalitas karyawan Pegawai Kompensasi Memotivasi pegawai

45 TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN
Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sejak perekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentiannya Melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen Melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai

46 Kebijakan & prosedur rekrutmen s.d pemberhentian
INFRASTRUKTUR Kebijakan & prosedur rekrutmen s.d pemberhentian Rencana formasi & kebutuhan pegawai masa yang akan datang Standar & kriteria rekrutmen Uraian & syarat jabatan Program orientasi Kebijakan & prosedur tentang penelusuran latar belakang calon pegawai Reviu thd pengalaman kerja calon pegawai Investigasi catatan kriminal calon pegawai Konfirmasi kpd atasan sebelumnya Kebijakan supervisi pegawai

47 Pimpinan menerapkan kebijakan SDM yang sehat
INTERNALISASI Pimpinan menerapkan kebijakan SDM yang sehat Supervisi periodik Membangun kesadaran pegawai Keteladanan pimpinan Perubahan kebijakan dikomunikasikan kpd pegawai Program pelatihan berkesinambungan

48 Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

49 Keyakinan memadai Peringatan dini Efektivitas MR Tata kelola yang baik
Peran APIP Keyakinan memadai Peringatan dini Efektivitas MR Tata kelola yang baik

50 TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (good governance) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya

51 INFRASTRUKTUR Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP
Kode Etik APIP PerMenPAN Nomor 04/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang kode etik APIP PerMenPAN Nomor 05/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang standar audit APIP Kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi APIP Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota (PP no. 41/2007 Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga mengacu kepada Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Departemen/Lembaga terkait

52 Komitmen pada kompetensi, kemahiran dan kecermatan profesi
Komitmen tertulis atau piagam audit - Internal Audit Charter Komunikasi ekstern atas infrastruktur yang sudah dibangun Melakukan komunikasi intern infrastruktur kepada seluruh pegawai di lingkungan APIP Pimpinan melaksanakan kebijakan/pedoman/petunjuk/ kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM

53 Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

54 Adanya Koordinasi Adanya mekanisme saling uji antar IP terkait Mencocokkan data yang saling terkait dari 2 atau lebih IP yang berbeda.

55 MEKANISME KOORDINASI proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi mengidentifikasi keterkaitan tugas yg memiliki keterkaitan satu sama lain menetapkan keterkaitan tersebut sbg butir-butir yg akan dikoordinasikan Saling uji

56 INFRASTRUKTUR Kebijakan atas pelaksanaan hub kerja yg baik dg IP terkait Pengelolaan anggaran Akuntansi & Perbendaharaan Pelaporan keuangan & anggaran Pengendalian Intern Kinerja Kebijakan tentang aktivitas yg perlu dikoordinasikan dg IP terkait Identifikasi unit-unit mana saja dalam IP tersebut yang perlu melakukan koordinasi dengan IP lainnya Identifikasi terhadap program atau kegiatan mana saja yang tercakup dalam bagian dari lintas sektoral

57 INTERNALISASI Komunikasi kebijakan koordinasi Membentuk
organisasi yg akan bertindak sbg koordinator Informasi & mendorong pelaksanaan koordinasi Jadwal keg & Peng organisasian fasilitas & bahan koordinasi dg IP terkait Bangun kesadaran pegawai perlunya Identifikasi keg yang perlu koordinasi

58 TERIMA KASIH