RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Presentasi berjudul: "RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)"— Transcript presentasi:

1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Musrenbang Regional Ambon, 8 Desember 2014

2 OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV. TINDAK LANJUT Slide - 2

3 I. PENGANTAR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. PENGANTAR Slide - 3

4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN
UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. UU No. 17/2007 (RPJPN ), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional): Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN , rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden” Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL” Slide - 4

5 PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Rancangan Teknokratik
VISI & MISI PRESIDEN MUSRENBANGNAS RPJMN Ditetapkan dengan Peraturan Presiden *) Rancangan Teknokratik Telah disusun oleh Bappenas Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L *) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik Slide - 5

6 JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Okt - Nov 2014 Januari 2015 Penetapan Presiden Terpilih (Okt) Sidang Kabinet (12 Jan) Feb-Apr 2014 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov) Konsep Rancangan Teknokratik Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015) Rakorbangpus (25 Nov) Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/L Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des) Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des) Musrenbang Regional (6-15 Des) Agustus 2014 Musrenbangnas (18 Des) Desember 2014 Slide - 6

7 RANCANGAN AWAL RPJMN Rancangan Awal RPJMN terdiri dari: Buku I : Agenda Pembangunan Nasional Buku II : Agenda Pembangunan Bidang Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah ) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014) Rancangan Awal akan dipertajam dengan : Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah (Menkeu) Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta Slide - 7

8 TRISAKTI DAN NAWACITA Slide - 8
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan melakukan revolusi karakter bangsa Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga Slide - 8

9 MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK
Mengejar peningkatan daya saing Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas Mengurangi ketimpangan antarwilayah Memulihkan kerusakan lingkungan Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 9

10 II. STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL II. STRATEGI PEMBANGUNAN Slide - 10

11 STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Pendidikan
Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 11

12 III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Slide - 12

13 SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)
SASARAN MAKRO; SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH; SASARAN POLHUKHANKAM. Slide - 13

14 1. SASARAN MAKRO Indikator 2014* (Baseline) 2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 meningkat EKONOMI Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.325 40.785 71.975 Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5% *Perkiraan **Maret 2014 Slide - 14

15 DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 (atas dasar harga berlaku)
WILAYAH Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, & Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estate, & Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99 Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10 Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13 Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28 Sulawesi 26.27 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26 Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51 Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11 Kawasan Barat Indonesia 13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86 Kawasan Timur Indonesia 16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56 Sumber: BPS, 2014 Slide - 15

16 2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Kependudukan & KB, Pendidikan Indikator 2014 (Baseline) 2019 Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun ( ) 1,19%/tahun ( ) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3 Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%) Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7%* 84,2% Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5%* 81,0% Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5%* 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0% Arah Kebijakan Kependudukan Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Pendidikan Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan Meningkatkan Kualitas Pembelajaran *2013 ** *** 2012 Slide - 16

17 2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Pembangunan Kesehatan No Indikator 2014 (Baseline) 2019 1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per kelahiran 359 (SDKI 2012) 306 2. Angka kematian bayi per kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28 2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk 297 (2013) 245 2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5 4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4 5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 28,9 (2013) 28,9 6. Persentase merokok penduduk usia tahun 18,3 (2013) 15,3 3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 5.600 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi - 95 4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan 1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 (Oktober 014) Min 95 2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.920 3.840 Arah Kebijakan Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Slide - 17

18 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 69,9 82,0 - Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4 - Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02 - Gula (Juta Ton) 2,8 3,4 - Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9 - Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Pembangunan waduk)* 21 49 ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. * Kumulatif 5 tahun Slide - 18

19 KEDAULATAN PANGAN KEDAULATAN PANGAN
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGAN Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Pendirian bank pertanian & UMKM Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Pengendalian impor pangan Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag; Kemen Pertanian Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda Bank Indonesia; Kemen Koperasi Kemen BUMN; Pemda KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa) Pemda; Kemen Agraria & TTR Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda Slide - 19

20 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Energi INDIKATOR 2014 (baseline) 2019* Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700 - Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295 - Batubara (Juta Ton) 397 442 Penggunaan DN (DMO): - Gas bumi DN 53% 64% - Batubara DN 24% 60% Regasifikasi onshore (unit) - 6 Pembangunan FSRU (unit) 2 3 Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960 Pembangunan SPBG (unit) 40 118 Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu 1 jt Pembangunan kilang baru (unit) ARAH KEBIJAKAN: Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) * Dengan badan usaha Slide - 20

21 KEDAULATAN ENERGI KEDAULATAN ENERGI Kemen BUMN
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN ENERGI Pembangunan kilang migas Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah) Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik Realokasi subsidi BBM ke biofuel Pengembangan energi baru & terbarukan Iklim investasi migas yg kondusif Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG) Sistem fiskal yg flexibel Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangusia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian Kemen BUMN Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN PLN; PGN Kemen Keuangan Kementan Kemen BUMN; Kemen Ristek Kemen Keuangan; Kemendag; Pertamina Pemda Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG Slide - 21

22 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Maritim dan Kelautan INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.466 (Selesai th 2017) Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut -- 24 Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 270 Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50 Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha ARAH KEBIJAKAN: Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 22

23 PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas-komoditas unggulan Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019 Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda POLRI; Kemen Hukum HAM; Kemen Han Kemen Dagri; KemenLu. Kemen Agraria & TTR; Kemen KP Kemen LH & Hut; Slide - 23

24 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pariwisata dan Industri ARAH KEBIJAKAN: Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2% 8 % Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta 20 juta Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta 275 juta Devisa (triliun rupiah) 120 260 Industri Sasaran Pertumbuhan: Industri (%) 4,7 8.8 Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6% Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar - 9.000 unit* * Kumulatif 5 tahun Slide - 24

25 PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Percepatan Pembangunan Akses Transportasi Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism) Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata Peningkatan Jumlah Investor Nasional Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda Kemen Kominfo; Kemen BUMN; Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Kemen Keuangan; Kemen Koperasi &UKM; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda; Slide - 25

26 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas Indikator 2014 (Baseline) 2019 Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk 11% 20% Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % Akses Sanitasi Layak 60,5 % Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 % Pengembangan jalan nasional km km Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Jumlah bandara 237 252 On-time Performance penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270 Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan 23% 32% ARAH KEBIJAKAN: Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Aksesibilitas Energi *) Kumulatif 5 Tahun Slide - 26

27 RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013
WILAYAH Penduduk (1.000) Rumah Tangga (1.000) Pelanggan KWh Jual Rasio Elektrifkasi (%) kWh jual/kapita RT Persen terhadap Indonesia KWh SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75 JAWA ,6 38.193,2 31.655 63,13 74,28 82,88 965,09 BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49 KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74 SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85 MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46 LUAR JAWA ,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00 38.193,3 74,85 972,50 INDONESIA ,1 64.204,3 50.145 100,00 78,10 741,44 Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS) Slide - 27

28 4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 % Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu Cakupan pada 40% penduduk miskin Kepemilikan akte lahir (2012) 61,3% 80% Akses air bersih 55,7% 100% Akses sanitasi layak 20,24% Akses penerangan 52,3% Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif RTM memiliki ketrampilan (dalam suatu wilayah) -- 30% RTM berkerja (dalam suatu wilayah) 25% RTM berwirausaha (mandiri) (dalam suatu wilayah) ARAH KEBIJAKAN: Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Slide - 28

29 4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Peningkatan daya saing tenaga kerja Penyediaan lapangan kerja ( ) 10 juta (rata-rata 2 juta per tahun) Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0% Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi * * ** ** Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten 30,0% 42,0% Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi 5,0% 25,0% Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi thd pembentukan PDB 6,0% 6,5% - 7,5% Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0% Pertambahan jumlah wirausaha baru (pusat dan daerah) -- 1 juta unit Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan 52,0% 55,0% ARAH KEBIJAKAN: Meningkatkan kualitas SDM; Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; Mempercepat penguatan kelembagaan usaha; Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. * ** Slide - 29

30 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019 Sumatera 23,8 24,6 Jawa 58,0 55,1 Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6 Kalimantan 8,7 9,6 Sulawesi 4,8 5,2 Maluku - Papua 2,2 2,9 Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 30

31 PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)
(Atas dasar Harga Berlaku) PULAU 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8 Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 10,4 Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8 Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,5 Maluku dan Papua 1,8 1,7 2,0 2,2 Total 100,0 Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 31

32 PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)
MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sumatera Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34 Sumatera Utara 0,31 0,35 Sumatera Barat 0,36 Riau 0,40 0,37 Kepulauan Riau Jambi 0,28 Sumatera Selatan 0,38 Kep. Bangka Belitung 0,26 Bengkulu 0,39 Lampung Jawa-Bali DKI Jakarta 0,44 0,42 0,43 Jawa Barat 0,41 Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 Nusa Tenggara Timur 0,34 0,38 Kalimantan Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 Kalimantan Tengah 0,29 0,30 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Sulawesi Utara 0,28 0,39 0,43 0,42 Gorontalo 0,46 0,44 Sulawesi Tengah 0,41 Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Papua Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat INDONESIA Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia Slide - 32

33 PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI
MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 < 0,35 Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,31 Maluku Utara 0,33 0,34 0,32 Aceh 0,27 0,35 - 0,40 Sumatera Utara 0,35 Jambi 0,28 Nusa Tenggara Timur 0,36 0,38 Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung 0,37 Jawa Timur Nusa Tenggara Barat 0,40 Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku 0,41 Sumatera Selatan Bengkulu 0,39 Jawa Tengah Banten 0,42 Bali 0,43 Kalimantan Barat > 0,40 Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta 0,44 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo 0,46 Papua Slide - 33

34 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Perdesaan Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa) 36,531 desa tertinggal (2011) 31,531 desa tertinggal Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa) 2,294 desa mandiri (2011) 4,294 desa mandiri Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepan ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Perdesaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Slide - 34

35 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB) Kabupaten terentaskan 70 100 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% * 7,35% Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5% Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 71,5 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa 7 14 Kawasan Industri n.a. 13 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 4 ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daerah Tertinggal Pengembangan perekonomian masyarakat lokal Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar Peningkatan aksesibilitas daerah Pembangunan Tekno Park Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur Pengembangan SDM dan Iptek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal * rata-rata Slide - 35

36 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda DPR & DPRD; Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Pemda; Desa Kemen PU & Pera; BNPP Slide - 36

37 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Kawasan Perkotaan Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi 2 2+ 5(usulan baru) Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa 43 kota belum optimal perannya 20 dioptimalkan perannya Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) -- 39 pusat pertumbuhan yang diperkuat Pembangunan 10 Kota Baru Publik 10 Kota Baru ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi; Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa; Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW. Slide - 37

38 PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI LUAR JAWA BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Industrialiasi di luar jawa * Penyediaan lahan kawasan industri * SDA konektivitas Insentif fiskal dan non fiskal ikim investasi PTSP * Perda bermasalah Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan Science dan Techno Park Kemen Dik-Nas Kemen Tenaga Kerja BKPM BKPD – Pemda Kemendagri Kemen Keuangan Kemen Perindustrian Kemen PU/Pera Kemen Perhubungan Kemen ESDM Kemen Perindustrian Kemen Agraria dan TTR Pemerintah Daerah Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda Slide - 38

39 SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA
Teluk Bintuni Industri Migas dan Pupuk Teluk Bitung Industri Agro dan Logistik Kawasan Industri Morowali Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Palu Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter Kawasan Industri Konawe Kawasan Industri Buli Kawasan Industri Bantaeng Kawasan Industri Batu Licin Industri Besi Baja Kawasan Industri Landak Industri Karet, CPO Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina Kawasan Industri Kuala Tanjung Industri Aluminium , CPO Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Slide - 39

40 DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 2015-2019
Pariwisata Industri pengolahan Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara Industri pengolahan perikanan Bisnis & logistik KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat Aneka industri KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim Industri Kelapa Sawit Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40

41 6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator 2014 (Baseline) 2019
POLITIK & DEMOKRASI Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80% Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75 PENEGAKAN HUKUM Indeks Penegakan Hukum n.a. 75% Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9 Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48 PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60% Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20% *2012 Slide - 41

42 Pembangunan Techno Park dan Science Park
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas; Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. Slide - 42

43 PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN BPPT National Science and Techno Park Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN) Science Park PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb Techno Park Slide - 43

44 IV. TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IV. TINDAK LANJUT Slide - 44

45 TINDAK LANJUT Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan melakukan Musrenbang Regional RPJMN ke 5 wilayah, yaitu : Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014 Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014 Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014 Tarakan (Kalimantan) 13 Desember 2014 Belitung (Sumatera) Desember 2014 Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 2014 Penetapan RPJMN dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden) Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas Slide - 45

46 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 46

47 LAMPIRAN

48 RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI TAHUN 2013 No. Urut 20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) 20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai Provinsi Kab/Kota 2013 (%) 1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1,27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70,75 2 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3,14 Maluku Kota Ambon 70,43 3 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3,83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69,23 4 Kab. Kolaka Timur 6,60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68,81 5 Papua Barat Kab. Tambrauw 12,30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68,76 6 Papua Kab. Mamberamo Raya 15,91 Jawa Timur Kab. Magetan 68,53 7 Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,42 8 Kab. Maybrat 21,33 Kab. Kebumen 67,85 9 Kab. Teluk Bintuni 21,81 NTT Kota Kupang 67,52 10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22,52 Kab. Kulon Progo 11 Kab. Kutai Kartanegara 23,60 Kab. Klaten 67,26 12 Kab. Supiori 24,13 NTB Kab. Bima 67,02 13 Kab. Lanny Jaya 24,55 Kota Pematang Siantar 66,80 14 Kab. Teluk Wondama 24,89 Kab. Karanganyar 66,72 15 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25,04 Kab. Sumedang 66,70 16 Kab. Kutai Barat 25,18 Kab. Ponorogo 17 Kab. Paser 25,27 Kab. Tulungagung 66,60 18 Kota Bontang 25,75 Kab. Aceh Barat 66,28 19 Gorontalo Kab. Natuna 26,04 Kab. Wonogiri 66,17 20 Kab. Nduga 26,25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65,97 Sumber : DJAPK, 2014 Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014) Slide - 48