FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA

Presentasi berjudul: "FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA

2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
LATAR BELAKANG = PENGGABUNGAN TNI – POLRI - TUMPANG TINDIH PERAN & FUNGSI - PERTJ TDK JELAS SENDI’S DEMOKRASI TERSUMBAT = DWI FUNGSI = TNI – POLRI ALAT KEKUASAAN ABSOLUTISME & KESEWENANGAN REFORMASI DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

3 PENATAAN PERAN & FUNGSI
REFORMASI HASILKAN PERUB MENDSR DLM SIS KETANEG & KENEGARAAN PEMISAHAN TNI & POLRI PENATAAN PERAN & FUNGSI

4 LANDASAN HUKUM 1. UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945
PASAL 30 , KEIKUTSERTAAN TIAP WN DLM HANNEG SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG (2).TNI DAN POLRI SBG KUAT UTAMA (3).POLRI JAGAKAMTIBMAS,LINDUNG, YOM DAN GAKKUM 2. TAP MPR NO V / 2000., TTG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL TAP MPR NO VI / 2000 , TENTANG PISAH TNI & POLRI TAP MPR NO VII / 2000, TENTANG PERAN TNI & PERAN POLRI 3. UU RI NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4. UU RI NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA 5. UU RI NO 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

5 TENTARA NASIONAL INDONESIA
LAKS JAK HANNEG UNTUK HAN KEDAULATAN NEG & KEUTUHAN WIL LIND KEHORMATAN & KESELAMATAN BANGSA. LAKS OPERASI MILITER SELAIN PERANG. IKUT SERTA SECARA AKTIF DLM TGS HAR PERDAMAIAN REGIONAL & INTERNASIONAL

6 PERAN & FUNGSI TNI BERPERAN
ALAT NEG DI BID HAN M’JALANKAN TGSNYA BDSKAN KEBIJAKAN & KEPUTUSAN POL NEG BERFUNGSI PENANGKAL ANC MIL & ANC B’JATA PENINDAK SETIAP BTK ANC PEMULIH KONDISI KAM NEG

7 KEDUDUKAN DLM PENGERAHAN & GUN KUAT MIL TNI BERKEDUDUKAN DI BAWAH PRESIDEN DLM JAKSTRAHAN SERTA DUKMIN TNI DI BAWAH KOORDINASI DEPHAN

8 TUPOK TNI GAKKAN KEDAULATAN NEG HANKAN KEUTUHAN WIL NKRI
LIND SEGENAP BANGSA & SGL TUMPAH DARAH INDONESIA OPSMIL DILAKUKAN UNTUK PERANG DAN OPSMIL SELAIN PERANG

9 SUPREMASI SIPIL DLM HUBNYA DGN TNI
KEKUASAAN POL YG DIMILIKI ATAU MELEKAT PD PEMIMPIN NEG YG DIPILIH RAKYAT MEL HASIL PEMILU SESUAI DGN ASAS DEMOKRASI. DLM HUBNYA DGN TNI TNI TUNDUK PD SETIAP KEBIJAKAN & KEPTS POL YG DITETAPKAN PRESIDEN MEL PROSES MEKANISME KETATANEGARAAN

10 TUPOK POLRI HARKAMTIBMAS GAKKUM - LIN, YAN, YOM MAS DISELURUH WIL NKRI

11 KEIKUTSERTAAN TIAP WN SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG
HAKIKAT HANNEG PASAL 30 UUD 1945 KEIKUTSERTAAN TIAP WN SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG USAHA HANEG DILAKS MEL SISHANKAMRATA TNI KUAT UTAMA RAKYAT KUAT PENDUKUNG

12 PENYUSUNAN HANNEG HANNEG BERSIFAT SEMESTA HANNEG DISUN BDSKAN PRINSIP
DEMOKRASI, HAM KESEJAHTERAAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP, HUKUM NAS HK INT & KEBIASAAN INT HIDUP BRDMPINGAN SCR DAMAI

13 TUJUAN HANNEG M’JAGA & M’LIND KEDAULATAN NEG KEUTUHAN WIL NKRI
KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN

14 DLM MENGHADAPI ANCAMAN
SISHAN NEG DLM MENGHADAPI ANCAMAN TNI - KOMPONEN UTAMA DIDUKUNG OLEH  KOMP CADANGAN  KOMP PENDUKUNG ANCAMAN MILITER LEMB PEMERINTAH DI LUAR BIDANG PERTAHANAN. DIDUKUNG OLEH UNSUR’S LAIN KEKUATAN BANGSA ANCAMAN NON MILITER

15 KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA
TNI Latsarmil KOMP. CADANGAN Latsarmil KOMP. PENDUKUNG 5 4 3 2 1 Latsar Para militer : . P o l i s i (Brimob) . Polisi PP . Linmas . S a t p a m . M e n w a . Organisasi Kepemudaan . Organisasi bela diri . Satgas Partai . Dll TA / profesi Industri SDA/B & Sar/pras Semua warga negara : . individu . organisasi masy. (LSM dsb.)

16  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB)  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB)
KOMPONEN CADANGAN  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB) YANG TELAH DISIAPKAN DIKERAHKAN MELALUI MOBILISASI GUNA MEMPERBESAR DAN MEMPERKUAT KEKUATAN & PUAN KOMPONEN UTAMA (TNI) KOMPONEN PENDUKUNG  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB) YG DPT DIGUN UTK MENINGKATKAN KUAT & PUAN KOMPONEN UTAMA & KOMPONEN CADANGAN

17 PERAN TNI DAN POLRI SESUAI ESKALASI ANCAMAN
DAR PRG DAR MIL DAR SIP TERTIB SIPIL AMAN RAWAN G A W A T POLRI OMP T N I OMSP

18 Civil Defence Dephan akan merumuskan kebijakan yg menyangkut mobilisasi sumber daya yg diperlukan dalam penanggulangan bencana . Perlu dikeluarkan RoE ttg perbantuan TNI kpd POLRI dlm konteks Public Security (Kamtibmas).

19 TOTAL DEFENCE (national defence)
MILITARY DEF. (TNI) NON MILITARY DEF. ( national resources ) WAR CIVIL DEF. NM. DEF. FORCE O T W 1. atasi separatis 2. atasi pemberontak 3. atasi terorisme 4. pam perbatasan 5. pam obvitstrat 6. pam penerb/pelayaran 7. pam pres/wapres 8. bantu polri 9. bantu pemda 10. bantu pem. binpotnas 11. bantu pam tamu neg. 12. disaster relief 13. SAR ops. 14. peace keeping . komp. cad . komp. duk . public security . disaster mng. . human ops . social . economic . psychological def . Technology. RoE Law

20 Selesai