Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK."— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 RPJMN A. 3 (tiga) agenda prioritas: a) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; b) Menciptakan Indonesia aman dan damai; c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2 B.3 (tiga) Strategi Pengarusutamaan (mainstreaming/ terintegrasi) ke dalam semua sektor: a)Pembangunan berkelanjutan (sustainable development); b)Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) c)Gender.

3 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER 3 Pembangunan Nasional Kebutuhan, Aspirasi, Pengalaman P & L KKG Transparansi Memenuhi rasa keadilan Mengurangi kesenjangan Akses Partisipasi Kontrol Manfaat Kebijakan, program, kegiatan, anggaran Strategi pembangunan (PUG) Pemda K/L Kesejahteraan masyarakat (L, P, A) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (L, P, A) ?

4 APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ? Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah

5 DASAR PELAKSANAAN • Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). • Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) • Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG. 5

6 Lanjutan … • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun

7 KENAPA KESETARAAN GENDER MENJADI PERHATIAN? Peran dan relasi gender menimbulkan ketidak- adilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; Hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan difabel sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik. 7

8 KESETARAAN GENDER 8 Kesetaraan Gender o Perempuan o Laki-laki o Anak perempuan o Anak laki-laki o Difabel  Akses  Kontrol  Partisipasi  Manfaa t  Aspirasi  Kebutuhan  Pengalaman  Permasalahan

9 Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG Evaluasi Penganggaran Perencanaan • Regulasi PUG/HA • Pokja PUG • Data Terpilah • Regulasi PUG/HA • SDM yg Mampu • Data Terpilah • Alat Analisis • SDM yg Mampu • Juklak/Juknis • Peran Masyarak at • Pedoman Monev • Indikator • Alat Analisis

10 PMK NOMOR 94/PMK.02/2013 • ARG adalah anggaran yang mengakomodasi 2 hal: • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan • Penekanan ARG adalah pada kesetaraan dalam penganggaran, dengan cara menelaah dan menganalisa dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki serta menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki

11 PRINSIP DASAR ARG 1. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; 3. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 4. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 5. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 7. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender  ada juga yang netral gender.

12 3 Kategori Belanja ARG 12 Alokasi untuk mengurangi kesenjangan Alokasi Secara Umum yang dapat diarahkan utk memperkuat pelembagaan PUG Alokasi Spesifik gender (perempuan dan laki-laki)

13 13 AKSELERASI PELAKSANAAN PUG NASIONAL DAN DAERAH  Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE- 33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA / 11/2012) tentang STRANAS percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

14 TUJUAN • Pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun daerah • Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional mapun daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota) melalui Juklak PPRG baik untuk K/L dan daerah 14

15 MENGAPA PPRG ? 1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil (lebih tepat sasaran); 2. Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); 3. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; 4. Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable. 15

16 ALUR PIKIR PPRG INPUT : • Fasilitasi : Sos, Adv, Pelatihan, Asistensi • Komitmen : Pengambil Keputusan, Perencana dan Pelaksanaan • Aturan main : SK, Data, Indikator, Wajib semua unit kerja • Kelembagaan : Pokja, Focal Point OUTPUT : • Program • Kegiatan • Anggaran RG (GAP, GBS, TOR) OUTCOME : Implementasi : • Program • Kegiatan • Anggaran RG (RKA, DIPA) DAMPAK : • Berkurangnya kesenjangan • KKG Monitoring dan Evaluasi PELUANG : • Inpres 9/2000 • RPJMN • Permenkeu 94/ 2013 • SKB 4 Menteri ttg Stranas PP RG • MOU TANTANGAN : • Bagaimana melembagakannya • Apakah ada jaminan keberlanjutannya 16

17 PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER • Mempertimbangkan aspek akses, partisipasi,kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. • Mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan (tercermin dalam dokumen perencanaan: RPJM, Renstra, RKP dan Renja). • Didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER • Mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya. • Untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. • ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 17 Sumber : dr. Yurni Satria, M.Mh., M.Phill.

18 Keb/Pr ogrm /Keg Data Pemb Wawasan Isu GenderKeb/Ren Aksi Monitoring Fakt kesjn InternEksternRefor tujuan Renc Aksi Baselin/ data dsr Indikator gndr IDENTIFIKA SI KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN DATA DAN INFORMASI MENGACU PADA DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN MENGACU PADA DATA PEMBUKA WAWASAN APA PENYEBAB KESENJANGAN ; DARI AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT FOKUS PADA SEBAB INTERNAL LEMBAGA/ UNIT KERJA, APAKAH PERATURA N, PERENCAN AAN, SDM FOKUS PADA EKSTERNAL LEMBAGA DAN PADA PROSES IMPLEMENTA SI DI MASYARAKA T MEREFORM ULASI KEBIJAK, PROGRAM/K EGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN MENJADI RESPONSIF GENDER MENETAPKA N RENCANA AKSI UNTUK MERESPON ISU GENDER YANG TERIDENTIFI KASI DI KOLOM MEMILIH KEADAAN YANG AKAN DIPAKAI UNTUK MENGUKUR KEMAJUAN (BISA DIAMBIL DARI KOLOM 2) KESENJANG AN GENDER HILANG/BER KURANG PERUBAHAN NILAI DAN PERILAKU PERUBAHAN RELASI GENDER GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (POP) RENSTRA SKPD DATA EXISTING YANG ADA SESUAI PROG/KEG SKPD MENGACU KOLOM 2, APKM MENGACU PADA KOLOM 1 MENGAC U KLM 3,4 5 MENGAC U KLM 2

19 FORMAT GBS Nama K/L: Unit Organisasi: Unit Eselon II/Satker: ProgramNama Program ( Dari Dokemen Renstra / Format GAP Kolom 1 ) KegiatanNama Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra / Format GAP Kolom 1 ) Indikator Kinerja Kegiatan Nama Indikator Kinerja Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra ) Output KegiatanJenis,volume, dan satuan dari suatu output kegiatan ( Dari Renstra / Aplikasi RKA KL) Analisa SituasiUraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: •Data pembuka wawasan (Format GAP Kolom 2), •Faktor kesenjangan (Format GAP Kolom 3), dan •Penyebab permasalahan kesenjangan gender eksternal dan internal ( Format GAP Kolom 4 dan 5). Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa ’rumusan’ hasil dari focus group discussion (FGD)

20 Rencana AksiOutput Bagian dari suatu Output. output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi Tujuan Output Uraian mengenai tujuan output setelah dilaksanakan analisis gender (Format GAP Kolom 6) Komponen 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output (Format GAP Kolom 7) Komponen 2Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output (Format GAP Kolom 7) Angaran Output Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output Alokasi Angaran Kegiatan Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output Dampak/Hasil Output Kegiatan Outcomes/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi ( Format GAP Kolom 9) ………, …………….....….. Pimpinan Unit Kerja Nama Pangkat/Gol NIP

21 ISU GENDER PERTANIAN • Data untuk sasaran kegiatan pada umumnya laki-laki sehingga laki-laki yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi dengan petugas, maka pemberdayaan ketahanan pangan cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh laki-laki. • Dalam pengelolaan irigasi masih adanya pemahaman bahwa pengelolaan prasarana irigasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Selain itu teknologi pendayagunaan pengelolaan air irigasi yang dihasilkan lebih berorientasi kepada laki-laki sebagai penggunanya. Padahal potensi perempuan cukup besar dalam pengelolaan irigasi namun dalam pelaksanaannya perempuan kurang dilibatkan dalam menjalankan fungsi prasarana irigasi.

22 Pengembangan sistem perlindungan hortikultura Isu gender • Akses Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas/ dana bantuan dan pelatihan/peningkatan kapabilitas dalam rangka SLPHT lebih rendah dibanding Lelaki Kepala Rumah Tangga (LKRT); • Anggota kelompok tani umumnya laki-laki sehingga merekalah yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi terkait SLPPH dengan petugas setempat Rencana aksi • Pentingnya data petani perempuan dan laki-laki yang berusaha dibidang hortikultura • Data terpilah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pelatihan SLPHT • Melibatkan perempuan Kepala Rumah Tangga dalam sosialisasi/bimtek SLPHT • Mengintegrasikan isu gender dalam Pedoman Umum tentang Sekolah Lapangan Penanggulangan Hama Terpadu (SLPHT)

23 lanjutan Output • Peningkatan (30%) perempuan yang terlibat dalam peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura • Peningkatan kemampuan perempuan – wanita tani (30%) dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman hortikultura di wilayahnya Outcome • Penurunan serangan hama tanaman hortikultura sehingga terjadi peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura

24 Pengelolaan irigasi partisipatif Isu gender • Anggota kelompok tani umumnya laki-laki sehingga pembinaan lebih banyak ditujukan kepada laki-laki • Akses perempuan dalam pengelolaan irigasi lebih rendah dibandingkan laki-laki • Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi dibandingkan perempuan Rencana aksi • Mengumpulkan data petani perempuan dan laki-laki yang tergabung dalam kelompok P3A/ GP3A dalam rangka perencanaan kedepan yang responsif gender dalam pengelolaan irigasi partisipatif • Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam aktifitas pengelolaan irigasi

25 lanjutan Output • Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan mencapai 30% dan laki- laki 70% dalam pengelolaan irigasi partisipatip serta kelembagaan kelompok tani Outcome • Pengelolaan irigasi partisipatif sehingga ada peningkatan produksi pertanian di wilayah

26 MARI BERDISKUSI

27


Download ppt "PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google