Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON:"— Transcript presentasi:

1 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON: ; Fax

2 Stakeholder diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat (Stakeholder dapat juga dinamakan pemangku kepentingan)

3 BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI Ps.45 – Ps.47 BAB VI PEREDARAN Ps.35 – Ps.44 BAB V IMPOR DAN EKSPOR Ps.15 – Ps.34 BAB IV PENGADAAN Ps.9 – Ps.14 • Menkes, BPOM, Industri Farmasi, PBF, Sarana Penyimpanan SF, Apotek, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll. Menkes, BPOM, Industri Farmasi, PBF, Sarana Penyimpanan SF, Apotek, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll. BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI Ps.53 – Ps.59 • Menkes, BPOM, Perusahaan Farmasi ( Importir/Eksportir), Kantor Pabean, Nahkoda/Kapten Penerbangan, Bea Cukai Menkes, BPOM, Perusahaan Farmasi ( Importir/Eksportir), Kantor Pabean, Nahkoda/Kapten Penerbangan, Bea Cukai • Menkes, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll. Menkes, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll. • Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial

4 BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Ps.64 – Ps. 103 • POLRI, POLRI, • BNN, BNN, • PENUNTUT, PENUNTUT, • HAKIM dll. HAKIM dll. BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Ps.104 – Ps.108

5 BNNP DIY BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, KEPARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON: ; Fax Website: bnnp-diy.com

6 • Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II • Sekretaris Kabinet • Kapolri • Jaksa Agung • Panglima TNI • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal • Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Para Gubernur • Para Bupati / Walikota

7 Mengambil Langkah2 yg diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dlm rangka Jakstranas P4GN Th – 2015, Meliputi: •Pencegahan •Pemberdayaan Masyarakat •Rehabilitasi •Pemberantasan

8 • Difokuskan pada upaya menjadikan Siswa / Pelajar Pendidikan Menengah dan Mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. • Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

9 • Difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan pendidikan Menengah dan Kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. • upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. • Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang scr sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

10 • Difokuskan pada upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. • Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. • Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial scr prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba. • Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba

11 • Difokuskan pada upaya pengawasan ketat thd impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor, re ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum thd jaringan tersangka yg melakukan penyimpangan. • upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau lab. Rumahan dan jaringan sindikat yg terlibat. • Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi. • Upaya penindakan yg tegas dan keras thd aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yg terlibat jaringan sindikat narkoba, • Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan. • Upaya kerja sama dg aparat penegak hukum tingkat internasional

12 Para Menteri dan Kepala Lembaga Negara sbg penanggung jawab di lingkungan kerja masing – masing thd. Pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

13 1.Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua. 2.Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

14 1.Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua. 2.Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

15 Kepala Badan Narkotika Nasional melaksanakan pemantauan pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

16 Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

18 FASILITASI • Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pasal 2 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di daerah.

19 BAB II FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN Pasal 3 (1) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (2) Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

20 Pasal 4 Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut: a. menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurangkurangnya: 1. antisipasi dini; 2. pencegahan; 3. penanganan; 4. rehabilitasi; 5. pendanaan; dan 6. partisipasi masyarakat. b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;

21 c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahanpenyalahgunaan narkotika dengan: 1. Organisasi kemasyarakatan; 2. Swasta; 3. Perguruan tinggi; 4. Sukarelawan; 5. Perorangan; dan/atau 6. Badan hukum d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan e. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

22 Pasal 5 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. halaqoh; e. pagelaran, festival seni dan budaya; f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; h. pemberdayaan masyarakat; i. pelatihan masyarakat; j. karya tulis ilmiah; dan k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

23 BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi. (2) Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota.

24 BAB VI PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

25 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF


Download ppt "PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google