Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai  SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai  SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77."— Transcript presentasi:

1

2 LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai  SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian  Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menkeu Nomor 423/MPP/Kep/7/2004 Tgl 1 Juli 2004  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Usaha Jasa Penilai Publik  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.01/2010 tentang Pencabutan KMK Nomor 406/KMK.06/2004

3 DASAR HUKUM JASA PENILAI PUBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik

4 P ENGGOLONGAN P ENILAI SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Penilai Internal Penilai Pemerintah Penilai Publik:  Penilai Properti  Penilai Bisnis

5 M ODEL R EGULASI P ROFESI P ENILAI P UBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai 1.Perizinan 2.Pembinaan & Pengawasan 3.Law Enforcement Complaints Kementerian Keuangan 1.USP 2.PPL 3.SPI dan KEPI 4.Sanksi Keanggotaan Complaints Jasa Profesional Stakeholders PP dan KJPP MAPPI

6 B IDANG J ASA P ENILAIAN P ROPERTI SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan pengembangannya; Instalasi dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi; Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; Pertambangan.

7 B IDANG J ASA P ENILAIAN B ISNIS SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Entitas bisnis; Penyertaan; Surat berharga termasuk derivasinya; Hak dan kewajiban perusahaan; Aktiva tidak berwujud; Kerugian ekonomis untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material; Opini kewajaran.

8 B IDANG J ASA L AINNYA SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Konsultasi pengembangan properti; Desain sistem informasi aset; Pengelolaan properti; Studi kelayakan usaha; Jasa agen properti; Pengawasan pembiayaan proyek.

9 S EKTOR P ENGGUNA J ASA P ENILAI SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai •Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal PASAR MODAL •Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara PEMERINTAHAN •Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-jenis Inventasi Dana Pensiun DANA PENSIUN •Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah BPN

10 S EKTOR J ASA P ENILAI ( CONT ’ D ) SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai •UU Nomor 28 Tahun 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PERPAJAKAN •Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan PERBANKAN •Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas SWASTA •PSAK 13; 14; 15; 16; 19; 22; 30; 48; 50; 55; 57; & 58 •IAS 41; IFRS 1; & IFRS 2 AKUNTANSI

11 J UMLAH K LIEN M ENURUT B IDANG U SAHA YANG M ENGGUNAKAN J ASA KJPP T AHUN 2010 SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Contoh: Aset Pemda, Rumah Sakit Pemerintah, Sekolah, dll.

12 P ERSEBARAN P ENILAI P UBLIK DI I NDONESIA SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Data per 31 Oktober2011 Jumlah = 321 Penilai Publik

13 K ENAPA H ARUS M ENGGUNAKAN J ASA P ENILAI P UBLIK ??? SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Penilai Publik menjaga kompetensi dengan wajib mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai Publik; Penilai Publik dalam menjalankan kegiatan penilaian wajib mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan perundang-undangan; Penilai Publik mendapatkan pengawasan dalam menjalankan kegiatan Penilaian dengan secara pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; Penilai Publik lebih tertib dalam memberikan jasanya dengan wajib memiliki KJPP.

14 B ENTUK B ADAN U SAHA KJPP SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Perseorangan Persekutuan Badu Badu dan Rekan

15 A TURAN U NTUK KJPP SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai KJPP dapat membuka: a. Kantor Cabang hanya KJPP Persekutuan; b. Kantor Perwakilan hanya untuk Pemasaran. Laporan Penilaian hanya dikeluarkan oleh KJPP dan wajib ditandatangani oleh Penilai Publik dengan mencantumkan Nomor Izin Penilai Publik (NIPP). KJPP diperiksa secara berkala dan/atau sewaktu- waktu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

16 K ENAPA H ARUS M ENGGUNAKAN J ASA P ENILAIAN D ARI KJPP ??? SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Mulai tanggal 1 Januari 2010 PJP berbentuk PT tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.01/2010 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.

17 K ENAPA H ARUS M ENGGUNAKAN J ASA P ENILAIAN D ARI KJPP ??? ( CONT ’ D ) SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai PMK No. 01/PMK.01/2010 JASA PENILAIAN JASA LAINNYA PJP Penilai Publik KJPP Penilai Publik & &

18 K EUNGGULAN B ENTUK U SAHA KJPP SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Dengan peralihan bentuk usaha jasa Penilai berbentuk PT menjadi KJPP, maka tanggung jawab terhadap hasil Laporan Penilaian melekat pada masing-masing individu profesional Penilai Publik, sehingga pekerjaan penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

19 P ERSEBARAN KJPP DI I NDONESIA SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Jumlah = 112 KJPP PusatJumlah = 175 Perwakilan KJPPJumlah = 40 Cabang KJPP Data per 31 Oktober2011

20 P ENILAI P UBLIK P ALSU SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Masalah yang sering dihadapi profesi Penilai Publik adalah tindakan para oknum yang tidak mempunyai izin dari Menteri Keuangan mengatasnamakan profesi ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan praktik ilegal sebagai Penilai Publik. Dengan menggunakan Penilai Publik palsu persoalan yang muncul pada kemudian hari atas hasil Laporan Penilaiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan hasil Laporan Penilaian dari KJPP resmi secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

21 P ENDIDIKAN F ORMAL P ENILAIAN SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Program Diploma 3 Spesialisasi Penilai (PBB), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; Program Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada; Program Magister Manajemen Aset, Universitas Padjajaran; Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Konsentrasi Realestat, Universitas Tarumanegara.

22 I NFORMASI L EBIH L ANJUT H UBUNGI : SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Gedung Djuanda II lantai 19 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat Telepon(021) Faksimili(021) Website:

23 SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai


Download ppt "LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai  SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google