Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 37/PB/2012 tentang Langkah- Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 KPPN Lhokseumawe.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 37/PB/2012 tentang Langkah- Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 KPPN Lhokseumawe."— Transcript presentasi:

1 Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 37/PB/2012 tentang Langkah- Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 KPPN Lhokseumawe November 2012

2 LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN  Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012 pada akhir tahun anggaran, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir tahun anggaran  Perdirjen Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2

3 PENERIMAAN NEGARA 3

4 NOPERIODE PENERIMAAN JAM BUKA LOKET BANK / POS PERSEPSI BATAS WAKTU PELIMPAHAN KE DAN HARUS DITERIMA DI REK SUBRKUN KPPN NO: X.xxx PENYAMPAIAN DOKUMEN LHP 1.7 Hari Kerja Tanggal Des 2012 Bank Persepsi/Devisa Persepsi : s.d. pukul WST Pos Persepsi : s.d. pukul WST KCP/KLN/Unit Lainnya : s.d. pukul WST SETIAP AKHIR HARI KERJA Pukul WST Pukul WST 2.Tgl 28 Des di atas pukul s/d 31 Des Pukul (DIBUKUKAN TGL 31 DES 2012) _Tgl 2 Januari 2013 Pukul WST (DIBUKUKAN TGL 2 JAN 2012) Tgl 2 Januari 2013 Pukul WST Penerimaan diluar PBB 4

5 NOPENERIMAAN PBB JAM BUKA LOKET BANK/POS PERSEPSI BATAS WAKTU PELIMPAHAN KE DAN HARUS DITERIMA DI REKENING BO III PBB PENYAMPAIAN DOKUMEN LHP 1.6 Hari Kerja Tanggal Des 2012 s.d. Pukul WST Setiap hari kerja Pukul WST Pukul WST 2Tanggal 28 Des 2012 _Tanggal 28 Des 2012 Pukul WST Tanggal 28 Des 2012 Pukul WST 3Tgl 28 Des di atas pukul s/d 31 Des Pukul (DIBUKUKAN TGL 31 DES 2012) _Tgl 2 Januari 2013 Pukul WST (DIBUKUKAN TGL 2 JAN 2012) Tgl 2 Januari 2013 Pukul WST Penerimaan PBB 5

6 Pembagian/transfer PBB Oleh BO III PBB NO PENERIMAA N PBB BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SP2D DAN SPT KE DAN HARUS DITERIMA BO III PBB BATAS WAKTU PEMBAGIAN/ TRANSFER KE DAN HARUS DITERIMA DI REKENING MASING-MASING PENERIMA BERDASARKAN SP2D DAN SPT 1.6 Hari Kerja Tanggal Des 2012 Tgl 28 Des 2012 Pukul WST Tgl 28 Des 2012 Pukul WST  Penerimaan PBB tgl 7 s/d 13 Des 2012 dibagihasilkan tanggal 18 Des  Penerimaan PBB tgl 14 s/d 17 Des 2012 wajib dilimpahkan tanggal 17 Desember 2012 plg lambat pukul WST dan dibagihasilkan tanggal 18 Desember  Penerimaan PBB Tgl 28 Des s/d 31 Des 2012 pukul WST dibagihasilkan pada hari pertama pelaksanaan pembagian PBB tahun 2013 setelah diterimanya DIPA Tahun 2013 (atas beban DIPA tahun 2013 dan dilaksanakan terpisah dengan pembagian atas penerimaan PBB tahun 2013). 6

7 Sanksi Denda  Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara ke SubRKUN / BO III, dan  Keterlambatan/kekurangan transfer DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Ditjen Pajak dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari, termasuk hari libur/hari yang diliburkan, dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan (minimal Rp5000,-) 7

8 PENGELUARAN NEGARA 8

9 JADWAL PENYAMPAIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D NOJENIS SPM SPM PALING LAMBAT DISAMPAIKAN SP2D PALING LAMBAT DITERBITKAN 1SPM-GUP/UP5 Des Des SPM-TUP7 Des Des SPM-LS 17 Des Des SPMKP/SPMKB/SPMKC/S PMIB/SPM-KPBB/SPM-PP 14 Des Des SPM-UP/TUP/GUP/LS Bencana alam/Kerusuhan sosial 17 Des Des SPM-LS Gaji Januari Des Des 2012 (SP2D tertgl 2 Jan 2013) 9

10 KETENTUAN TERKAIT SP2D-LS REKSUS a.Penerbitan SP2D paling lambat tanggal 27 Desember b.KPPN menyampaikan SP2D Reksus kepada BO I mitra kerja KPPN c.KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan SP2D Reksus valuta rupiah kepada BO I mitra kerja KPPN Khusus dan menyampaikan SP2D Reksus valuta asing kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). d.KPPN dan KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SPB dan Daftar SPB pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus. e.KPPN dan KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan softcopy SPB, Daftar SPB dan fotokopi SP2D Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p.Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SPB dan Daftar SPB, paling lambat pukul WIB. 10

11 ………….. KETENTUAN TERKAIT SP2D-LS REKSUS f.Tata cara penyampaian softcopy dokumen sebagaimana huruf d di atas diatur sebagai berikut: •SPB dan Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk beserta fotokopi SP2D Reksus disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format PDF. • Softcopy dokumen sebagaimana butir a di atas di- upload ke web intranet dengan alamat atau dikirim melalui ke alamat dan 11

12 Belanja pegawai non gaji dan belanja barang berupa honor bulan Desember Tahun Anggaran 2012  Dapat dibayar mulai 1 Desember 2012 melalui mekanisme SPM-LS, dilampiri SPTJM  Sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA 12

13 Pengesahan SKPA  KPPN asal penerbit SKPA mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 14 November  Pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerima mengikuti jadwal pengajuan SPM pada akhir tahun

14 PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 5% (RETENSI) a.Pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir masa kontrak. b.Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2012 maupun yang melampaui tahun anggaran 2012, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2012:  dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond yang telah disahkan oleh Kuasa PA, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan  mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. c.SPM retensi agar dibuat tersendiri/terpisah dengan pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik 14

15 Khusus untuk yang Berita Acara Penyelesaian (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 s/d 31 Desember 2012, SPM-LS diajukan ke KPPN dengan dilampiri: a.Surat Perjanjian Pembayaran. b.Asli Jaminan/garansi Bank. c.Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank/Asuransi. d.Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank/Asuransi. e.Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya masa kontrak.  Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari Kuasa PA  Kuasa PA wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir Syarat-syarat pembayaran untuk pekerjaan yang bersifat kontraktual 15

16 KETENTUAN JAMINAN BANK / BANK GARANSI 1.Masa berlakunya berakhir sampai berakhirnya kontrak. 2.Nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar presentase pekerjaan yang belum diselesaikan. 3.Masa pengajuan klaim 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan bank/garansi. 4.Jaminan bank diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan. 5.Jaminan Bank bersifat transferable (dipindahtangankan). 6.Jika terjadi wan prestasi KPPN mengajukan klaim kepada bank penerbit. 7.Tanggungjawab KPA untuk mengganti uang jaminan jika jaminan tidak dapat dicairkan. 8.KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau dalam segala bentuk jaminan dari bank umum untuk tahun berikutnya jika bank yang bersangkutan tidak bersedia mencairkan klaim. 16

17 1.Kuasa PA memberitahukan secara tertulis kepada pihak III bahwa yang bersangkutan telah wanprestasi, tembusan kepada KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah akhir masa kontrak. 2.Kuasa PA membuat Surat Pernyataan bahwa pihak III wanprestasi dan disampaikan kepada KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah akhir masa kontrak. Surat Pernyataan dilengkapi BAPP dan BAP terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 3.Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat Pernyataan dari Kuasa PA mengajukan klaim pencairan jaminan bank/garansi bank untuk untung Kas Negara. KETENTUAN DALAM HAL PEKERJAAN TIDAK/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S/D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK 17

18 1.Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. 2.Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013, dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan yang dibuat oleh pihak ketiga/rekanan, yang telah dilegalisasi, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 3.Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima pemberitahuan dari Kuasa PA mengajukan klaim pencairan jaminan bank/garansi bank untuk untung Kas Negara. KETENTUAN DALAM HAL PEKERJAAN TIDAK/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S/D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN

19 Dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tidak disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala KPPN melaporkan Kuasa PA berkenaan ke Unit Pemeriksa Internal kementerian negara/lembaga terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KETENTUAN DALAM HAL PEKERJAAN TIDAK/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S/D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK ATAU DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN

20  Untuk pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan s/d akhir masa kontrak adalah sebesar prosentase pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan sampai akhir masa kontrak.  Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember  Disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan untuk penyetoran T.A. 2012, dan sebagai pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx) untuk penyetoran setelah T.A  Tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas negara (Pengembalian pajak sesuai ketentuan restitusi). KETENTUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK/GARANSI BANK OLEH KPPN 20

21 PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN 21

22 a.SPM-GUP Nihil (RM dan Reksus) atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2012 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 04 Januari 2013 dan diberi tanggal 31 Desember b.SP2D GUP-Nihil 2012 diterbitkan paling lambat tanggal 09 Januari SPM/SP2D GU NIHIL 22

23 Atas penerbitan SP2D GUP Nihil Reksus berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.KPPN dan KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SPB dan Daftar SPB pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D GUP Nihil Reksus. 2.KPPN dan KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan softcopy SPB, Daftar SPB dan fotokopi SP2D GUP Nihil Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p.Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SPB dan Daftar SPB, paling lambat pukul WIB. 3.Tata cara penyampaian softcopy dokumen di atas diatur sebagai berikut: • SPB dan Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk beserta fotokopi SP2D GUP Nihil Reksus disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format PDF. • Softcopy dokumen sebagaimana butir c.1 di atas di- upload ke web intranet dengan alamat atau dikirim melalui ke alamat dan GU NIHIL 23

24 1.Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil agar dibuat tersendiri. 2.Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil, KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kredit satuan kerja berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana 3.Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil, KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tanggal 31 Desember 2012, dan perbaikan tersebut selanjutnya disampaikan dan harus diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas pada hari yang sama SPM/SP2D GU NIHIL 24

25 a.Sisa dana UP tahun anggaran 2012 yang masih berada pada kas bendahara (tunai maupun dalam rekening bank/pos) wajib disetorkan ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi pada wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling lambat tanggal 28 Desember b.Untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran. c.Dalam hal satker/Kuasa PA/Bendahara Pengeluaran sampai dengan Akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember 2012 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, kepada Satker/Kuasa PA yang bersangkutan tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening kas negara, kecuali untuk pembayaran gaji/gaji terusan/gaji susulan/kekurangan gaji dan pembayaran dengan SPM/SP2D LS kepada Pihak Ketiga/Rekanan PENYETORAN SISA DANA UP 25

26 d.Atas penyetoran sisa dana UP, Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP kepada KPPN. e.Seksi Pencairan Dana melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank/Giro Pos. f.Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada neraca. Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan. ………………PENYETORAN SISA DANA UP 26

27 PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) 27

28 1.Berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengiriman permintaan kebutuhan dana dan pengiriman SP2D/SPT dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran. 2.Kebutuhan dana untuk gaji bulan Januari 2013 disampaikan ke Dit. PKN tanggal 27 Desember 2012 paling lambat pukul wst (kebutuhan dana awal 28 Des 2012). 3.Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Januari 2013 dilaksanakan tanggal 28 Des Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) mulai 18 Des 2012 s.d. 28 Des 2012, dilaksanakan paling cepat pukul dan paling lambat pukul WIB. PENYAMPAIAN KEBUTUHAN DANA 28

29  KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 17 Desember 2012 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat tanggal 18 Desember 2012 pukul waktu setempat.  KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan tanggal 17 sampai dengan 27 Desember 2012 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul waktu setempat. PENYAMPAIAN DATA SPM DAN SP2D 29

30 PENGIRIMAN LAPORAN KAS POSISI 30

31 1.Pengiriman LKP mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dilakukan paling lambat pukul waktu setempat, dan setiap ada perbaikan data, wajib disampaikan secara elektronik kepada Dit PKN. 2.Tembusan LKP disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk hardcopy. 3.LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi kepada Dit PKN melalui telepon. 4.LKP harian/mingguan untuk tahun anggaran 2013 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran

32 AKUNTANSI DAN PELAPORAN 32

33 PELAKSANAAN KEGIATAN TERKAIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN NoKegiatanPaling Lambat TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN 1Rekonsiliasi antar KPPN dan UAKPA11 Jan Penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil24 Jan 2013Setelah Rekon 3Penyampaian LK Satker (UAKPA) ke Kanwil (UAPPA –W) 18 jan 2013Setelah Rekon TINGKAT KANWIL (UAPPA-W) 4Rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN dan UAPPA-W 25 Jan Penyampaian LK Kanwil (UAPPA-W) ke Es. 1 (UAPPA-Es.1) 30 Jan 2013Setelah Rekon 6Penyampaian LKPP Kanwil DJPBN ke Dit. APK & Dit. PKN 11 Februari 2013 (ADK: 11 Feb 2013) Setelah Rekon TINGKAT Es. I (UAPPA Es. 1) 7Penyampaian LK Ess.1 (UAPPA-Es.1) ke UAPA 7 Februari

34 PENYELESAIAN RETUR 34

35 1.Penyetoran dana retur SP2D ke kas negara pada Bank/Pos Persepsi dilakukan dilakukan atas perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara. 2.Dana retur SP2D yang berada di rekening “rr” BO I/rekening “rr” BO II/rekening “rr” BO III dan rekening “rr” Pos Pengeluaran pada KPPN yang tidak diperintahkan melakukan penyetoran pada akhir tahun anggaran tetap berada di rekening berkenaan. 3.KPPN yang diperintahkan menyetorkan dana retur SP2D oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat perintah penyetoran dana retur SP2D dan SSBP ke BO I/BO II/BO III/Kantor Pos mitra kerja pada tanggal 28 Desember 2012 paling lambat pukul waktu setempat. 4.Kepala KPPN memberitahukan Kuasa PA/Satker atas penyetoran dana retur SP2D ke kas negara. PENYETORAN DANA RETUR 35

36 PENGEMBALIAN DANA RETUR SP2D  Dana retur SP2D yang berada di rekening “rr” dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan Surat Ralat SP2D.  Dana retur SP2D yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN  Mekanisme :  pengembalian dana retur SP2D, baik yang ada di rekening “rr” ke rekening yang berhak,  penyetoran/penihilan dana retur SP2D di rekening “rr” ke rekening kas Negara, dan  pengembalian dana retur SP2D yang telah disetorkan ke kas negara berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) surat perintah pencairan dana (SP2D). 36

37 KETENTUAN LAIN-LAIN 37

38 1.Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga melalui faksimile 2.Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil kepada KPPN dengan dilampiri copy SPTB, yang diketahui (ditandatangani dan dibubuhi cap dinas) oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat yang berwenang pada Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga masing-masing 3.Dalam hal Kuasa PA/Satker/Bendahara Pengeluaran Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis Kementerian, sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan dengan dana UP tahun anggaran 2013 Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga 38

39 1.Tidak disetor pada akhir tahun anggaran Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berikutnya Sisa dana UP tahun anggaran 2012 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing 39

40 1.SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2012 dengan tanggal 31 Desember 2012, paling lambat tanggal 9 Januari KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2012 atas penerbitan SP2B BLU. SP3B dan SP2B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember

41 Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan (BP) PBB Bagian daerah Tahun Anggaran 2012 lebih besar dari pagu DIPA tahun anggaran 2012, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31 Desember 2012 Perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah 41

42  Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, Kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi, dengan ketentuan : •Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank. •Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan. Dispensasi penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar 42

43  SP2HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 11 Januari 2013  Berdasarkan SP2HL, KPPN menerbitkan SPHL tahun anggaran 2012 dengan tanggal 31 Desember 2012, paling lambat tanggal 17 Januari  KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2012 atas penerbitan SPHL SP2HL dan SPHL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember

44 TERIMA KASIH 44


Download ppt "Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 37/PB/2012 tentang Langkah- Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 KPPN Lhokseumawe."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google