Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Catatan Materi terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri/ WP OP DN (PPh Pasal 21) yang dipaparkan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Catatan Materi terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri/ WP OP DN (PPh Pasal 21) yang dipaparkan."— Transcript presentasi:

1

2 1

3 Catatan Materi terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri/ WP OP DN (PPh Pasal 21) yang dipaparkan dalam presentasi ini disusun berdasar Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2012 yang mengatur pengenaan pajak sejak tanggal 1 Januari Pelaksanaan pemotongan bagi tahun pajak yang lebih awal dibandingkan tanggal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2009 j.o. PER-57/ PJ/ 2009 sebagaimana dipaparkan dalam presentasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. 2

4 Sistematika 3 PPh Pasal PPh Pasal 26 2.

5 4 Landasan Hukum: Pasal 21 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/ PJ/ 2012

6 Definisi 5 Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Saat Terutang Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.

7 Perbedaan Pengenaan PPh 21 •WP Dalam Negeri (DN). PPh 26 •Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). 6

8 Subjek Pajak Pegawai. Penerima uang pesangon, pensiun, Tunjangan/ Jaminan Hari Tua (THT/ JHT), termasuk ahli waris. Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai. Mantan pegawai.Peserta kegiatan. 7

9  Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.  Pekerja seni.  Olahragawan.  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.  Pengarang, peneliti, dan penerjemah.  Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan.  Agen iklan.  Pengawas atau pengelola proyek.  Pembawa pesanan atau perantara.  Petugas penjaja barang dagangan.  Petugas dinas luar asuransi.  Distributor MLM, direct selling, atau sejenis. Subjek Pajak (Bukan Pegawai yang Melakukan Pemberian Jasa) 8

10 Pengecualian Subjek •Bukan WNI. •Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. •Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, berikut orang yang diperbantukan kepadanya, dengan syarat: •Bukan WNI. •Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 9

11 Objek Pajak (1) 10 Penghasilan Pegawai Tetap. Penghasilan teratur penerima pensiun. Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan.

12 Objek Pajak (2) 11 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa. Imbalan kepada peserta kegiatan. Penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai. Pembayaran kepada mantan pegawai. Penarikan dana pensiun oleh pegawai.

13 Pengecualian Objek Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Natura yang diberikan oleh WP atau Pemerintah. Iuran kepada dana pensiun, THT, JHT dibayar pemberi kerja. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP. Beasiswa. 12

14 Ketentuan Khusus 13 Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar.

15 Objek PPh 21 Final Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. (PMK No. 262/ PMK.03/ 2010) Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. (Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001) Uang tebusan pensiun. (PP No. 68 Tahun 2009)Uang pesangon. (PP No. 68 Tahun 2009) 14

16 Pemotong, Penyetor, dan Pelapor Pemberi kerja berbentuk OP, Badan, atau BUT. Bendaharawan Pemerintah. Dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, THT, atau JHT. OP atau Badan yang melakukan pembayaran kepada WP DN yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Penyelenggara kegiatan. 15

17 Pengecualian Pemotong Kantor perwakilan negara asing. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 16

18 Alur Perpajakan WP OP Beban Pajak Kini sesuai SPT (Tidak termasuk PPh Final) Dikurangi •Kredit PPh 21 Dikurangi •Kredit Pajak Lain (PPh 22, 23, 24) Dikurangi •Pajak yang Dibayar Sendiri (Angsuran PPh 25) Akhir Tahun •Pajak Kurang (Lebih) Bayar 17

19 PPh 21 Lebih Bayar 18 Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

20 Lapisan Tarif 19 No.Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif 10 s/d Rp ,005% 2Di atas Rp ,00 s/d Rp ,0015% 3Di atas Rp ,00 s/d Rp ,0025% 4Di atas Rp ,0030%

21 Kepemilikan NPWP 20 Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

22 Dasar Pengenaan (1) •Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP •Pegawai tetap. •Penerima pensiun berkala. •Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP •Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan. •Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp ,00. •Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan •Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan). Penghasilan Kena Pajak (PKP) 21

23 Dasar Pengenaan (2) •Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. •Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp ,00. Penghasilan yang Melebihi Rp ,00 Sehari •Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan). 50% dari Penghasilan Bruto •Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. •Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya. Penghasilan Bruto 22

24 Elemen PTKP 23 No.ElemenPTKP 1WP SendiriRp ,00 2Status KawinRp ,00 3Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan. Rp ,00 4PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung.Rp ,00

25 Tata Cara Penghitungan Pegawai Tetap Penghasilan di Akhir Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas Bukan Pegawai Peserta Kegiatan Penerima Lain Penerima Atas Beban APBN/ APBD 24

26 Tata Cara Penghitungan: Pegawai Tetap 25

27 Pegawai Tetap (1) Penghasilan Bruto •Dikurangi Biaya Jabatan •Dikurangi Iuran Dana Pensiun, JHT, THT Dibayar Sendiri •Diperoleh Penghasilan Netto 26 Senilai 5% dari penghasilan bruto. Maksimal senilai Rp ,00 per bulan atau Rp ,00 per tahun.

28 Tata Cara Penghitungan (2) Penghasilan Netto •Dikurangi PTKP •Diperoleh Penghasilan Kena Pajak •Dikalikan Tarif Pajak Terutang 27

29 Penghasilan Pegawai Tetap Gaji Pokok Tunjangan Berkesinambungan Uang Rapel Imbalan Tahunan Natura 28

30 Perspektif Pemberi Kerja Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja Diakui sebagai “Beban Gaji” di Laporan Laba Rugi Memunculkan “Utang PPh 21” di Laporan Posisi Keuangan 29

31 Penghitungan Teknis 30

32 Ilustrasi (Gaji Bulanan) 31 Kertarajasa pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp ,00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp ,00. Kertarajasa telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kertarajasa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

33 Ilustrasi (Gaji Bulanan) 32 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan= 120% x = Rp ,00

34 Ilustrasi (Gaji Bulanan) 33 Kudungga adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp ,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

35 Ilustrasi (Gaji Bulanan) 34 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Beban JKK Beban JKM Beban JHT Beban Dapen Utang JKK Utang JKM Utang JHT Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

36 Ilustrasi (Gaji Harian) 35 Hayam Wuruk adalah seorang pegawai tetap perusahaan dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp Dia berstatus kawin dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Hayam Wuruk membayar iuran pensiun Rp dan JHT sebesar 2% dari gaji. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Hayam Wuruk? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

37 Ilustrasi (Gaji Harian) 36 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Beban JKK Beban JKM 479 Beban JHT Utang JKK Utang JKM 479 Utang JHT Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

38 Penghasilan Karyawati 37 Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas pengurangan elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp ,00. Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas pengurangan elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp ,00. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, minimal di tingkat Kecamatan.

39 Ilustrasi (Karyawati) 38 Tribhuwanatunggadewi adalah seorang karyawati dengan status menikah dan memiliki anak tunggal. Dia memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Berdasarkan surat keterangan dari kecamatan tempatnya berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan apapun. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Tribhuwanatunggadewi? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

40 Ilustrasi (Karyawati) 39 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas Jika suami Tribhuwanatunggadewi memiliki pekerjaan, maka PTKP yang diberikan kepadanya hanya PTKP WP sendiri sebesar Rp ,00.

41 Ilustrasi (Tunjangan Pajak) 40 Mahendradatta selama tahun 2013 memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Mahendradatta telah menikah dan memiliki seorang anak. Mahendradatta memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp ,00 per bulan mulai tahun Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Mahendradatta di 2014? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

42 Ilustrasi (Tunjangan Pajak) 41 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas Atas selisih antara beban pajak dengan tunjangan pajak sebesar ,67, pembayarannya dapat ditanggung oleh Mahendradatta atau perusahaan. Jika pembayarannya ditanggung perusahaan, maka pembayaran tersebut termasuk non deductible expense.

43 Ilustrasi (PPh Ditanggung Perusahaan) 42 Mahendradatta, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi sebelumnya ternyata berkeberatan dengan rencana pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan. Ia mengajukan permohonan agar penghargaan tersebut diganti bentuknya sebagai penanggungan pajak oleh perusahaan dengan nominal yang sama, yakni Rp ,00 per bulan dan perusahaan menyetujuinya. Bagaimanakah implikasi permohonan yang diajukan Mahendradatta terhadap penghitungan PPh 21? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

44 Ilustrasi (PPh Ditanggung Perusahaan) 43 Jawaban: Pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan merupakan salah satu bentuk natura, sehingga secara umum tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan pegawai dan termasuk non deductible expense bagi perusahaan. Jika ternyata perusahaan tempat Mahendradatta bekerja bukan merupakan wajib pajak, dikenai PPh final, atau menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura ini akan menambah penghasilan Mahendradatta sebagaimana tunjangan pajak dan bersifat deductible bagi perusahaan. Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

45 Ilustrasi (Tunjangan Penghasilan) 44 Ranggalawe (menikah dengan satu anak) merupakan seorang pegawai tetap perusahaan yang menerima gaji pokok sebesar Rp ,00 per bulan. Di samping itu, Ranggalawe menerima pula tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi masing – masing sebesar 10%, 5% gaji pokok, Rp ,00, dan Rp ,00. Jika Ranggalawe mengikuti program pensiun dengan iuran Rp ,00 per bulan, berapakah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Ranggalawe? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

46 Ilustrasi (Tunjangan Penghasilan) 45 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Beban tunjangan Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

47 Ilustrasi (Uang Rapel) 46 Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi awal, menerima kenaikan gaji di bulan September 2013, sehingga gaji pokoknya menjadi Rp ,00. Kenaikan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2013 sehingga Kertarajasa menerima uang rapel sejumlah Rp ,00 untuk kekurangan di periode Januari – Agustus. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas uang rapel Kertarajasa?

48 Ilustrasi (Uang Rapel) 47 Jawaban:

49 Bentuk Imbalan Tahunan Jasa ProduksiTantiemGratifikasi Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru BonusPremi Penghasilan Sejenis Lain 48

50 Penghitungan Teknis (Menerima Imbalan Tahunan) 49

51 Ilustrasi (Imbalan Tahunan) 50 Ken Arok adalah pegawai yang menikah dengan satu anak dan memperoleh gaji sebulan Rp Perusahaan mengikuti program Jamsostek dan Iuran Pensiun, sehingga perusahaan harus membayar premi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan iuran pensiun dengan jumlah masing-masing 0.5%, 0.3%, dan 3.7% dari gaji, serta Rp ,00 per bulan. Ken Arok sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di tahun berjalan perusahaan memberikan THR sebesar Rp ,00 untuk setiap pegawai. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas THR Ken Arok? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

52 Ilustrasi (Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji 51 Jawaban:

53 Ilustrasi (Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji dan THR 52 Jawaban:

54 Ilustrasi (Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas THR 53 Pajak atas THR= Pajak atas gaji dan THR- Pajak atas gaji = = Rp ,00

55 Dialektika Pajak: Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (1) PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan sejenisnya) dan uang rapel {dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan sebagai berikut. 1.Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji. 2.Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}. a.Selama PBS + IT < Rp ,00 maka: PPKP = 95% x IT. {Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan} b.Jika PBS Rp ,00 maka: PPKP = (95% x ( – PBS)) + (PBS + IT – ). {Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal} c.Selama PBS > Rp ,00 maka: PPKP = IT. 54

56 Dialektika Pajak: Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (2) 3.Membandingkan PKP semula {dilambangkan PKPS} dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal semula {dilambangkan BATM}. a.Selama PPKP < (BATM – PKPS) maka: PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula {Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal} b.Jika PPKP > (BATM – PKPS) maka: PPh atas IT = (((BATM – PKPS) x Tarif marginal semula) + ((PKPS + PPKP – BATM) x Tarif di atas lapisan tarif marginal semula)) d.Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat immaterial. 55

57 Ilustrasi (Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel) 56 Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi awal, menerima uang rapel sejumlah Rp ,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas uang rapel berdasar metode langsung? Jawaban: Langkah (1)

58 Jawaban: Langkah (2)PBS= x 12 = PBS + IT= = (PBS + IT) < , maka: PPKP= 95% x = Langkah (3)BATM – PKPS= – = PPKP < (BATM – PKPS), maka: PPh atas IT= 5% x = Rp ,00 Maka besaran PPH 21 atas uang rapel yang diterima Kertarajasa adalah Rp ,00. Ilustrasi (Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel) 57

59 Ilustrasi (Penerapan Metode Langsung: THR) 58 Ken Arok, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi awal, menerima THR sejumlah Rp ,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas THR Ken Arok berdasar metode langsung? Jawaban: Langkah (1)

60 Jawaban: Langkah (2)PBS= x 12 = PBS + IT= = (PBS + IT) < , maka: PPKP= 95% x = Langkah (3)BATM – PKPS= – = PPKP < (BATM – PKPS), maka: PPh atas IT= 5% x = Rp ,00 Maka besaran PPH 21 atas THR yang diterima Ken Arok adalah Rp ,00. Ilustrasi (Penerapan Metode Langsung: THR) 59

61 Ilustrasi (Natura) 60 Udayana bekerja sebagai pegawai administratif pada suatu entitas yang berdasar ketentuan Menkeu diperbolehkan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) dalam kegiatan perpajakannya. Udayana memperoleh gaji sebulan sebesar Rp ,00 dan menerima pembayaran lain dalam bentuk 20 kg sagu dan 5 kg gula setiap bulannya. Di daerah tempat tinggalnya, kedua komoditas tersebut rata – rata dihargai masing – masing Rp ,00 per kg dan Rp ,00 per kg. Jika Udayana telah menikah dan namun belum memiliki anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilannya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

62 Ilustrasi (Natura) 61 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang PPh Kas Persediaan

63 Ilustrasi (Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun) 62 Pati Unus mengajukan permohonan pensiun dini sebagai pegawai pemerintah dan disetujui di akhir tahun Di bulan Mei 2013, ia kembali bekerja di suatu perusahaan milik perseorangan. Gaji sebulan yang diterima Pati Unus adalah Rp ,00, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Pati Unus telah menikah dan memiliki dua orang orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Pati Unus? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

64 Ilustrasi (Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun) 63 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

65 Ilustrasi (Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun) 64 Trenggana merupakan WNA yang baru datang dan berniat tinggal di Indonesia sejak awal bulan Agustus Ia langsung memperoleh pekerjaan dengan gaji sebulan sebesar Rp ,00. Hingga saat ini Trenggana masih melajang. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Trenggana? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

66 Ilustrasi (Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun) 65 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang PPh Kas

67 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku) 66 Fatahillah memperoleh gaji sebulan sebesar Rp ,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Di akhir bulan Maret 2013, Fatahillah berhenti dari pekerjaan yang semula. Jika Fatahillah telah menikah dan memiliki tiga orang orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

68 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan di Awal Tahun 67 Jawaban:

69 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan Saat Berhenti 68 Jawaban: Atas besaran pajak lebih bayar, perusahaan wajib mengembalikannya kepada Fatahillah.

70 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti) 69 Tirtayasa adalah bekerja bagi suatu perusahaan dengan gaji sebulan yang diterima sebesar Rp ,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Atas prestasinya, Tirtayasa menerima bonus pertengahan tahun di 2013 sebesar Rp ,00. Malangnya, di akhir bulan Agustus 2013 Tirtayasa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Jika Tirtayasa meninggalkan seorang istri dan seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya di Agustus 2013?

71 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti): PPh Atas Gaji 70 Jawaban:

72 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti): PPh Atas Gaji dan Bonus 71 Jawaban:

73 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti): PPh Atas Bonus 72 Pajak atas bonus= Pajak atas gaji dan bonus- Pajak atas gaji = = Rp ,00

74 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti): Penghitungan Kembali 73 Jawaban:

75 Ilustrasi (Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti): Penghitungan di Masa Terakhir 74 Jawaban:

76 Penghitungan di Masa Pajak Terakhir Masa Pajak Terakhir Bulan Desember (Bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun) PPh 21 = Pajak di bulan sebelumnya (Ketika tidak ada perubahan penghasilan) PPh 21 diperhitungkan kembali (Ketika ada perubahan penghasilan) Bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. 75

77 Ilustrasi (Masa Terakhir) 76 Senapati pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Di awal bulan April, Senapati memperoleh peningkatan gaji pokok senilai Rp ,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di akhir bulan Desember?

78 Ilustrasi (Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Pertama 77 Jawaban:

79 Ilustrasi (Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Kedua 78 Jawaban:

80 Ilustrasi (Masa Terakhir): Penghitungan Akhir Masa 79 Jawaban:

81 Pemindahan Lokasi Tugas Besaran penghasilan mengalami perubahan. PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru. Di akhir periode di lokasi baru, dilakukan penghitungan pajak kurang (lebih) bayar. Besaran penghasilan tidak mengalami perubahan. PPh lokasi baru = PPh lokasi lama 80

82 Ilustrasi (Pemindahan Lokasi) 81 Sura Agul Agul pada tahun 2013 bekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Makassar, dengan memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Di awal bulan November, Sura dipindahkan ke kantor di Merauke sehingga memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi senilai Rp ,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di masing – masing lokasi dan di akhir bulan Desember?

83 Ilustrasi (Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Pertama 82 Jawaban:

84 Ilustrasi (Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Kedua 83 Jawaban:

85 Ilustrasi (Pemindahan Lokasi): Penghitungan Masa Terakhir 84 Jawaban:

86 Penghasilan dalam Mata Uang Asing 85 Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasar Kurs Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan.

87 Ilustrasi (Penghasilan dalam Mata Uang Asing) 86 Kesselring adalah pegawai tetap yang memperoleh gaji sebulan $ 3,750 yang dibayarkan dalam mata uang asing. Di pekan berjalan, kurs yang berlaku di pasar meliputi kurs tengah BI senilai Rp ,00/ $, kurs KMK senilai Rp ,00/ $, kurs jual senilai Rp ,00/ $, dan kurs beli senilai Rp ,00/ $. Jika Kesselring telah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kesselring? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

88 Ilustrasi (Penghasilan dalam Mata Uang Asing) 87 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Utang PPh Kas

89 Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun 88 Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja. Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di periode berjalan dan/ atau periode yang akan datang.

90 Ilustrasi (Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun) 89 Bahureksa merupakan pegawai baru yang memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00. Bahureksa baru dapat mengurus kepemilikan NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan di awal Oktober. Jika Bahureksa belum menikah dan memiliki seorang anak angkat, bagaimanakah penghitungan PPh 21 sepanjang tahun berjalan?

91 Ilustrasi (Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun) 90 Jawaban:

92 Ilustrasi (Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun) 91 Jawaban:

93 Tata Cara Penghitungan: Penghasilan di Akhir Masa Kerja 92

94 Pola Pembayaran Penghasilan di Akhir Masa Kerja Diterima Sekaligus PesangonPensiun Diterima Berkala Dana Pensiun Dialihkan ke Anuitas Seumur Hidup 93

95 Penghasilan di Akhir Masa Kerja Dibayarkan Sekaligus 94 Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT. Pemotongan pajak penghasilan bersifat final. Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

96 Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009) 95 No.Lapisan Penghasilan BrutoTarif 10 s/d Rp ,000% 2Di atas Rp ,00 s/d Rp ,005% 3Di atas Rp ,00 s/d Rp ,0015% 4Di atas Rp ,0025% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

97 Ilustrasi (Pesangon Diterima Sekaligus) 96 Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp ,00 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

98 Ilustrasi (Pesangon Diterima Sekaligus) 97 Jawaban: JurnalBeban pesangon Utang PPh final Kas

99 Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009) 98 No.Lapisan Penghasilan BrutoTarif 10 s/d Rp ,000% 2Di atas Rp ,005% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

100 Ilustrasi (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus) 99 Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak) di akhir bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp ,00. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing masing senilai Rp ,00 di November 2013, Rp ,00 di April 2014, Rp ,00 di Mei 2015, serta sisanya di Desember Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya?

101 Ilustrasi (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus) 100 Jawaban: PeriodePembayaranPajak TerutangKumulatifSifat Nov ’ % x = Final Apr ’ % x % x = Final Mei ’ % x = Final Des ’ % x % x = Tidak Final

102 Pensiun Diterima Berkala 101 Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun. PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebeum pensiun. Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun. Penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan netto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp ,00 per bulan atau Rp ,00 per tahun. Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

103 Ilustrasi (Pensiun Diterima Berkala) 102 Gajah Mada berstatus kawin dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar Rp ,00. Gajah Mada setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00 ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung mulai 1 Juni 2013, Gajah Mada akan memasuki masa pensiun. Bagaimanakah penghitungan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan selama sisa masa kerja tersebut?

104 Ilustrasi (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Saat Masih Aktif 103 Jawaban:

105 Ilustrasi (Pensiun Diterima Berkala) 104 Gajah Mada, sebagaimana dideskripsikan dalam Ilustrasi awal, mulai bulan Juni 2013 benar – benar pensiun dari pekerjaannya dan memperoleh uang pensiun dari dana Pensiun sebesar Rp ,00 sebulan. Bagaimanakah penghitungan pajak terutang sebagaimana dilakukan oleh pihak dana pensiun atas uang pensiun tersebut di tahun 2013 dan untuk tahun - tahun berikutnya?

106 Ilustrasi (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Pertama 105 Jawaban: Penghitungan 2013

107 Ilustrasi (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Kedua dan Seterusnya 106 Jawaban: Penghitungan 2014, dan seterusnya.

108 Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup: Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001) 107 No.Lapisan Penghasilan BrutoTarif 10 s/d Rp ,000% 2Di atas Rp ,00 s/d Rp ,005% 3Di atas Rp ,00 s/d Rp ,0010% 4Di atas Rp ,00 s/d Rp ,0015% 5Di atas Rp ,0025% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

109 Tata Cara Penghitungan: Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas 108

110 Pola Pembayaran Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas Upah HarianUpah Satuan Upah Borongan Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan 109

111 Tata Cara Penghitungan Upah Harian, Satuan, Borongan •Upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. •Atas upah harian hasil konversi, dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian. Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan •Upah disetahunkan. •Upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP. •Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a). 110

112 Penghitungan Teknis (Upah Harian, Satuan, Borongan) Upah Harian/ Upah Hasil Konversi Penghasilan kumulatif per bulan < Rp ,00 Penghasilan harian < Rp ,00 Tidak dikenai pajak Penghasilan harian > Rp ,00 DPP = Penghasilan yang melebihi Rp ,00 Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama (5%) Penghasilan kumulatif per bulan > Rp ,00 DPP = Penghasilan harian – PTKP harian Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama (5%) Penghasilan kumulatif per bulan > Rp ,00 DPP = Penghasilan disetahunkan - PTKP Tarif berlaku adalah tarif progresif pasal

113 Ilustrasi (Upah Harian) 112 Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum memiliki anak) selama bulan Januari 2013 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp ,00. Berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung?

114 Ilustrasi (Upah Harian) 113 Jawaban: Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp ,00 = / = 8,1 hari a.Penghitungan di hari ke – 1 s/ d hari ke – 8 DPP= – = PPh dipotong per hari= 5% x = Rp 2.500,00 b.Penghitungan di hari ke – 9 Penghasilan selama 9 hari= PTKP selama 9 hari= 9 x ( / 360) =

115 Jawaban: b.Penghitungan di hari ke – 9 DPP= – = PPh terutang s/ d hari ke – 9= 5% x = Rp ,75 PPh yang telah dipotong s/ d hari ke – 8= 8 x = Rp ,00 PPh dipotong di hari ke – 9= ,75 – = Rp ,75 c.Penghitungan di hari ke – 10 dan seterusnya DPP= – ( / 360) = ,00 PPh dipotong per hari= 5% x ,00 = Rp 8.843,75 Ilustrasi (Upah Harian) 114

116 Dursasana (berstatus lajang) bekerja secara tidak tetap sebagai pengecat rangka sepeda dengan menerima upah satuan. Upah senilai Rp ,00 untuk setiap rangka sepeda yang dibayarkan setiap dua pekan (12 hari kerja). Secara rata – rata untuk setiap periodenya Dursasana dapat mengecat 100 rangka sepeda. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan setiap periode pembayaran upah? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban: Upah per periode (100 x )Rp ,00Jurnal Upah per hariRp ,00Beban gaji DPP= ( / 360)Utang PPh = Kas = PPh 21 tiap periode= 5% x 12 x = Rp ,00 Ilustrasi (Upah Satuan) 115

117 Citraksa adalah tukang bangunan dengan sistem borongan. Atas pekerjaaan tersebut, pemberi kerja akan membayar Citraksa sebesar Rp , di mana diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan borongan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban:Upah per periode Rp ,00 Upah per hariRp ,00 DPP= = PPh 21 = 5% x 5 x = Rp 7.500,00 JurnalBeban gaji Utang PPh Kas Ilustrasi (Upah Borongan) 116

118 Aswatama bekerja sebagai pegawai tidak tetap bagi suatu perusahaan. Selama bulan Januari 2013, Aswatama bekerja selama 18 hari dengan upah harian sebesar Rp ,00 yang dibayarkan secara bulanan. Jika Aswatama berstatus menikah dengan seorang anak, berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadapnya? Ilustrasi (Upah Harian Dibayarkan Bulanan) 117

119 Jawaban: Upah selama Januari (18 x )Rp ,00 Penghasilan netto setahunRp ,00 PTKP: WP sendiriRp ,00 Status kawinRp ,00 Tanggungan satu anakRp ,00 (Rp ,00) Penghasilan Kena PajakRp ,00 Pajak terutang setahunRp ,00 Pajak terutang per bulanRp ,00 Ilustrasi (Upah Harian Dibayarkan Bulanan) 118

120 Tata Cara Penghitungan: Bukan Pegawai 119

121 Tata Cara Penghitungan Penghasilan Bukan Pegawai Bersifat Berkesinambungan Memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja. DPP = 50% x Penghasilan bruto – PTKP Bulanan Berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja. DPP = 50% x Penghasilan bruto Bersifat Tidak Berkesinambungan DPP = 50% x Penghasilan bruto 120 Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

122 Ketentuan Khusus (1) 121 Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai dipekerjakan Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang

123 Ketentuan Khusus (2) 122 Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik. Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga.

124 Bima Sp.Og. merupakan seorang dokter yang hanya membuka praktik di suatu klinik dengan memperoleh penghasilan setiap bulan berdasar prinsip bagi hasil berdasar proporsi 85% : 15%. Bima Sp.Og. telah memiliki NPWP dan di tahun 2013 menerima bagi hasil dari klinik sebagai berikut. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilan Yang diterima oleh Bima Sp.Og.? Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan) 123

125 Jawaban: Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan) 124

126 Jawaban: Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan) 125

127 Bratasena merupakan seorang pelukis lepas yang memajang hasil karyanya di galeri seni untuk diperjualbelikan. Atas setiap lukisan yang terjual, Bratasena akan menerima permbayaran tunai di bulan berikutnya. Selama tahun 2013, Bratasena menerima penghasilan dari galeri seni dengan rincian sebagai berikut. Bratasena telah menikah dengan memiliki dua anak, serta masih belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP tempat domisilinya. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh Bratasena dari galeri seni? Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP) 126

128 Jawaban: Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP) 127

129 Permadi merupakan seorang praktisi sekaligus pengamat lepas. Permadi diundang sebagai pembicara rangkaian pelatihan pegawai selama tiga bulan penuh di tahun 2013 dengan honorarium masing – masing Rp ,00 dan Rp ,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Permadi? Jawaban: PPh terutang pelatihan 1 = 5% x 50% x = Rp ,00 PPh terutang pelatihan 2 = 5% x (50% x )+ 15% x (50% x ) = Rp ,00 Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan) 128

130 Abilawa merupakan seorang penyedia jasa penerjemahan. Di bulan Februari 2013, suatu perusahaan meminta jasa Abilawa untuk menerjemahkan, mengetik dan mencetak lembar dokumen. Abilawa meminta pembayaran sejumlah Rp ,00, telah termasuk di dalamnya honor dua orang asisten pengetik sebesar Rp ,00 dan biaya pembelian kertas cetak khusus sebesar Rp ,00. a.Berapakah pajak terutang atas penghasilan Abilawa jika ia dapat menyerahkan dokumen pemesanan kertas cetak khusus dan bukti pembayaran honor asisten? b.Bagaimana jika dokumen dimaksud tidak dapat disediakan Abilawa? c.Bagaimana jika Abilawa ternyata belum memiliki NPWP? Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang) 129

131 Jawaban: a.PPh terutang= 5% x 50% x ( – (2 x ) – ) = 5% x 50% x = Rp ,00 b.PPh terutang= 5% x 50% x = Rp ,00 c.Jika terdapat dokumen pendukung, PPh terutang = 120% x = Rp ,00 Jika tidak terdapat dokumen pendukung, PPh terutang = 120% x = Rp ,00 Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang) 130

132 Tata Cara Penghitungan: Peserta Kegiatan 131

133 Tata Cara Penghitungan 132 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

134 Batara merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti kejuaraan olahraga, di mana penyelenggara memberikan penggantian biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi berdasar prinsip at cost. Selama kejuaraan, Batara melakukan pengeluaran untuk ketiga pos biaya masing – masing Rp ,00, Rp ,00, dan Rp ,00. Penyelenggara melakukan penggantian di akhir kegiatan, bersamaan dengan pemberian hadiah Rp ,00 atas raihan Batara sebagai juara pertama. Berapakah pajak penghasilan yang terutang oleh Batara? Jawaban: PPh terutang= 5% x % x ( ) = = Rp ,00 Ilustrasi (Peserta Kegiatan) 133

135 Tata Cara Penghitungan: Penerima Lain 134

136 Bentuk Pembayaran Penerima Penghasilan Lain Honorarium Anggota Dewan Komisaris Non Pegawai Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus Diterima Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Aktif 135

137 Tata Cara Penghitungan 136 Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun kalender.

138 Dewabrata merupakan seorang mantan pegawai dari suatu perusahaan yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di bulan April Atas pensiunnya Dewabrata, perusahaan berencana memberikan pembayaran tantiem senilai Ro ,00 di bulan Juni Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Dewabrata atas penghasilan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh perusahaan? Jawaban: Pajak terutang= 5% x % x % x = = Rp ,00 JurnalBeban tantiem Utang PPh Kas Ilustrasi (Penghasilan Diterima Mantan Pegawai) 137

139 Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan, tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai Rp ,00. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut? Ilustrasi (Honorarium Komisaris) 138

140 Jawaban: Ilustrasi (Honorarium Komisaris) 139 PeriodePembayaranPajak TerutangKumulatif Kuartal I % x % x = Kuartal II % x % x = Kuartal III % x = Kuartal IV % x % x =

141 Samiaji, seorang lajang, bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok senilai Rp ,00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp ,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2013 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp ,00 per bulan. Samiaji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing senilai Rp ,00 di Bulan Januari, Rp ,00 di Bulan Februari, Rp ,00 di Bulan Maret, dan Rp ,00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut? Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif) 140

142 Jawaban: Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif) 141 PeriodePembayaranPajak TerutangKumulatif Januari % x = Februari % x = Maret % x = April % x % x =

143 Tata Cara Penghitungan: Penerima Atas Beban APBN/ APBD 142

144 PPh 21 Terkait APBN/ APBD Penggunaan APBN/ APBD, PPh 21 Dipotong Bendaharawan Penggajian PNS Berstatus Tetap. Penggajian Tenaga Honorer, Wiyata Bakti, dan Pegawai Tidak Tetap Lain. Remunerasi kepada bukan pegawai yang dimanfaatkan jasanya. Kompensasi bagi peserta kegiatan, perlombaan, dan sejenisnya. 143

145 Pola Pembayaran Penghasilan Dibebankan ke APBN/ APBD Bersifat Tetap dan Teratur DPP = Penghasilan Netto - PTKP Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur DPP = Penghasilan Bruto Berlaku tarif khusus, bersifat final. 144 Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan.

146 Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur (PMK No. 262/ PMK.03/ 2010) •Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 0% dari Penghasilan bruto, atas: •Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 5% dari Penghasilan bruto, atas: •Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 15% dari Penghasilan bruto, atas: 145

147 Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur) 146 Kolonel Narada (berstatus menikah dengan dua anak) merupakan perwira menengah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setiap bulan, ia menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp ,00, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, tunjangan jabatan sebesar Rp ,00, dan tunjangan beras sebesar Rp ,00. Kolonel Narada mengikuti pula program pensiun dengan iuran bulanan sebesar 4,75% dari gaji pokok. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilan Kolonel Narada? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

148 Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur) 147 Jawaban: Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Beban tunjangan Utang Dana Pensiun Utang PPh Kas

149 Ilustrasi (Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur) 148 Ismaya (berstatus menikah dengan tiga anak) merupakan seorang PNS golongan IV B dan eselon II. Ismaya diberikan penugasan sampingan untuk memberikan materi dalam rangkaian pelatihan dengan menerima honor sebesar Rp ,00 untuk setiap pelatihan Bagaimanakah perlakuan PPh 21 atas penghasilan Ismaya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban: PPh terutang= 15% x 3 x = Rp ,00 Pemotongan atas honor bersifat final. JurnalBeban honor Utang PPh final Kas

150 Pencatatan Transaksi PPh 21  Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja  Jumlah yang ditanggung pemberi kerja  Menambah beban gaji.  Jumlah yang ditanggung pegawai  Mengurangi kas yang diterima pegawai.  Jumlah komitmen pada pihak lain  Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan asuransi). 149

151 PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp ,00, dengan iuran pensiun sebesar Rp ,00 dan PPh 21 sebesar Rp ,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika: a.Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan. b.Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai. c.Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan oleh perusahaan. Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun) 150

152 Jawaban: Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun) 151

153 Fa. Wirata membayarkan gaji bruto sebesar Rp ,00 dan iuran pensiun sebesar Rp ,00, dengan PPh 21 sebesar Rp ,00. Pegawai membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian, masing – masing sebesar Rp ,00 dan Rp ,00 melalui perusahaan. Bagaimanakah Fa. Wirata melakukan penjurnalan? Jawaban: Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Asuransi) 152

154 PT. Saptarengga melakukan pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan bagi akturaris yang secara insidental dipekerjakan oleh perusahaan. Pembayaran diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp ,00. Bagaimanakah Perusahaan melakukan penjurnalan? Jawaban: Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Imbalan Tidak Berkesinambungan) 153

155 Aradea memiliki gaji pokok sebesar Rp ,00. Iuran pensiun yang dibayar sendiri dan dibayar perusahaan masing – masing sebesar Rp ,00 dan Rp ,00. Perusahaan mengikutkan program asuransi kematian, kecelakaan, dan JHT masing – masing sebesar 0,5%, 0,3 % dan 3,7% dari gaji pokok. Iuran JHT yang dibayar pegawai melalui perusahaan sebesar 2% dari gaji pokok. Pajak untuk bulan tersebut adalah Rp Bagaimanakah penjurnalan dilakukan? Jawaban: Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Jamsostek) 154

156 155 Landasan Hukum: Pasal 26 UU PPh

157 Definisi 156 Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT. Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional. Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Cara Pemenuhan

158 Pemotong, Penyetor, dan Pelapor Badan Pemerintah. Subjek pajak dalam negeri. Penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap. Perwakilan perusahaan luar negeri. 157

159 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 158 PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

160 Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1) •Dividen •Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang. •Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. •Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. •Hadiah dan penghargaan. •Pensiun dan pembayaran berkala lain. •Premi swap dan transaksi lindung nilai lain. •Keuntungan atas pembebasan utang. 20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas: 159

161 Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $ dan tingkat bunga rata – rata 7,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp ,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur? Jawaban: Pajak terutang= 20% x (7,5% x x ) = 20% x = Rp ,00 JurnalBeban bunga Utang PPh Kas Ilustrasi (Penghasilan Bunga) 160

162 Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal januari adalah Rp ,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban: Pajak terutang= 20% x ( x ) = 20% x = Rp ,00 JurnalBeban gaji Utang PPh Kas Ilustrasi (Pendapatan Jasa) 161

163 Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2) •Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2). •Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. •Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. 20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas: •Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap. •Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas: 162

164 Perkiraan Penghasilan Netto •Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri •Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi •Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri •Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi •Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negerikepada perusahaan asuransi luar negeri •Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. •Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. 163

165 Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp ,00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika: a.Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri. b.Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ilustrasi (Premi Asuransi) 164

166 Jawaban: a.Pajak terutang= 20% x (50% x x ) = 20% x = Rp ,00 b.Pajak terutang= 20% x (10% x x ) = 20% x = Rp ,00 Ilustrasi (Premi Asuransi) 165

167 PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp ,00 serta total biaya operasi dan non operasi sesuai laporan finansial sebesar Rp ,00. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp ,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal melakukan penjurnalan? Ilustrasi (Laba BUT) 166

168 Jawaban: Peredaran bruto Rp Biaya operasi dan non operasi(Rp ) Koreksi fiskal positif Rp Penghasilan Kena Pajak Rp Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E = / * = Rp PPh badan atas penghasilan BUT = 50% x 25% x % x ( ) = 12,5% x % x = = Rp Ilustrasi (Laba BUT) 167

169 Jawaban: Penghasilan sebelum pajak Rp PPh badan(Rp ) Penghasilan setelah pajak Rp PPh 26 atas penghasilan setelah pajak = 20% x = Rp ,00 Jurnal Income Summary Laba Ditahan Beban pajak Utang PPh Utang PPh Ilustrasi (Laba BUT) 168

170 Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT. Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan. Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT. 169

171 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) WP luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asal. P3B mengatur tarif dan hak pemajakan, sehingga pengenaan pajak hanya satu kali. Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B. 170

172 Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp ,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan? Jawaban: Pajak terutang= 10% x = Jurnal oleh perusahaan Beban royalti Utang pajak Kas Ilustrasi (Penerimaan Royalti) 171

173 Referensi Fitriandi, Primandita dkk “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kieso, Weygandt, and Warfield “Intermediate Accounting IFRS Edition”. New York: Wiley and Sons. Waluyo “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 172

174 173 Dr. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI atau / Terima Kasih


Download ppt "1 Catatan Materi terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri/ WP OP DN (PPh Pasal 21) yang dipaparkan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google