AKTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN KESEMPATAN DAN AKSES SERTA PENINGKATAN MUTUMELALUI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF oleh: DR. Praptono, M.Ed.

Presentasi berjudul: "AKTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN KESEMPATAN DAN AKSES SERTA PENINGKATAN MUTUMELALUI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF oleh: DR. Praptono, M.Ed."— Transcript presentasi:

1 AKTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN KESEMPATAN DAN AKSES SERTA PENINGKATAN MUTUMELALUI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF oleh: DR. Praptono, M.Ed.

2 Target RPJMN/ Kontrak Kinerja
Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2012 Perbaikan Penyaluran BOS Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN Subak diakui UNESCO 2014 2010 Reformasi Birokrasi PP 66/2010 Beasiswa Bidik Misi DPPN 2013 PMU Integrasi UN Kurikulum 2013 Akademi Komunitas World Cultural Forum 2008 WAJAR DIKDAS 9 Tahun tercapai 2006 Sertifikasi Guru 2011 Pendidikan Karakter Integrasi Kebudayaan Rehab SD-SMP Sarjana Mengajar di 3T Tari Saman diakui UNESCO 2009 20% APBN untuk pendidikan 2004 2007 Tunjangan Profesi Guru 2005 Awal BOS UU Guru dan Dosen Target 2013 Target RPJMN/ Kontrak Kinerja baseline Capaian* 94,1 % APM SD/MI 95,55 95,7 95,8 96,0 58,0 % APM SMP/MTs 77,71 78,8 80,0 76,0 49,0 % APK SMA/SMK/MA 76,40 78,7 82,0 85,0 14,3 % APK PT 27,10 27,9 28,7 25,0 * Angka sementara 2

3 Pendidikan dan Kebudayaan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Masalah & Tantangan Arah Kebijakan SEKOLAH AKSES Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Pemerataan Layanan. … memastikan ketersediaan dan keterjangkauan MUTU & RELEVANSI Peningkatan kelayakan Sarana-prasarana Kualitas & distribusi guru Pendidikan karakter Keselarasan dengan dunia kerja Kompetensi Lulusan … meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara efektif Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra masih terbatas ... menuntaskan konservasi, pengembangan, dan promosi budaya dan bahasa PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel … TATA KELOLA memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel

4 PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

5 PENDIDIKAN TANPA KECUALI

6 Hak Belajar Hak Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun
Kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus Setara SMP tanpa kecuali! lll

7 JENIS LAYANAN PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN INKLUSIF Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi semua Anak Berkebutuhan Khusus 2. PENDIDIKAN KHUSUS Kecacatan : TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB Berkecerdasan Istimewa (a.l. : Program “Aksel”) & Berbakat Istimewa 3. PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Sekolah layanan khusus untuk anak-anak : Daerah terbelakang, terpencil, pulau-pulau kecil, pedalaman, beberapa Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), anak TKI Masyarakat etnis minoritas terpencil Pekerja anak, pelacur anak/trafficking/pelacur anak, lapas anak/anak di lapas dewasa, anak jalanan/pemulung Pengungsi anak (gempa, bencana, konflik) 7 7

8

9 Sebutan untuk ABK: Impairment mengacu pada ketidaknormalan, ketidakfungsian atau kekurangan fungsi organ atau sistem kerja. Disability merupakan konsekuensi fungsional dari ketidakfungsian. Handicap merupakan konsekuensi sosial atau lingkungan dari ketidakmampuan dan ketergantungan dirinya untuk dilayani oleh lingkungan

10 "Student with special needs“:
A student who has a disability of the intellectual, physical, sensory, emotional or behavioral nature; has a learning disability; or has special gifts or talents.

11 Anak dikatakan memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan jika mereka memiliki kesulitan belajar yang menyebabkan mereka membutuhkan pelayanan khusus agar keluar dari kesulitannya

12 Empat hal dimana setiap ABK membutuhkannya, yaitu:
Komunikasi dan interaksi Berpikir dan pembelajaran Sikap, emosional dan perkembangan sosial Sensory dan/atau fisik

13 Levels of Interventions/Supports Prevensi Sekunder/Intervensi
Anak tanpa kebutuhan khusus (80% - 90%) Tipe Intervensi Intervensi dengan Target Individual Student Planning Team Penanganan individual Kerja sama dengan stakeholder (keluarga/komunitas) Prevensi Tersier/Intervensi Anak dengan kebutuhan lebih khusus (1% - 5%) Intervensi Terpilih Instruksi khusus Mentoring Manajemen Diri Perubahan jadual Dukungan tambahan Prevensi Sekunder/Intervensi Anak dengan kebutuhan khusus dan beresiko mengalami gangguan (5% - 15%) Intervensi Umum Terencana Instruksi akademik umum Kolaborasi Akomodasi Aktivitas vokasional Violence Prevention Skills Prevensi Primer Walker, H. M., Horner, R. H., Sugai, G., Bullis, M., Sprague, J. R., Bricker, D., & Kaufman, M.J. (1996). Integrated approaches to preventing antisocial behavior patterns among school-age children and youth. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 4,

14 Kesetaraan Dalam Pendidikan
“..setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.. ” Kebutuhan Khusus: Disabilitas , Istimewa, Layanan Khusus: Terluar, Terpencil,. Non-formal Informal umum LL khusus khusus selalu saja ada warga yang khusus… yang memerlukan perhatian sangat khusus… dengan layanan yang sangat khusus pula…

15 SUMBER ENERGI MELAYANI ABK
Membangun Mimpi (Inspiring and Empowering Dream) Kesamaan hak (Focus on Equity) Mengedepankan kerjasama daripada persaingan (Collaborative rather than Competition) lll

16 Pertimbangan penempatan satuan pendidikan bagi ABK berdasarkan efektifitas pembelajaran
SEKOLAH KHUSUS SEKOLAH REGULER TINGKAT KELAINAN BERAT RINGAN TINGKAT INTELEKTUAL RENDAH TINGGI

17 On the principle of “one curriculum framework for all”, students with special educational needs, like their able counterparts follow the mainstream school curriculum and are offered essential life-long learning experiences.

18 PERTIMBANGAN DALAM PENEMPATAN ABK DI SEKOLAH
Setiap ABK memiliki hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus atau sekolah reguler. Filosofi dasarnya adalah LRE (Least restrictive environmental) = mendorong ABK semaksimal mungkin untuk bergabung dalam lingkungan yang umum/luas (mainstream/inclussion). Beberapa ABK dengan kondisi (kriteria) tertentu, disarankan untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus. Kriteria yang menjadi dasar pertimbangan yaitu: ABK yang disertai hambatan intelektual. ABK yang disertai hambatan perilaku (sosio-emosi) yang cukup signifikan. ABK dengan derajat kelainan berat ABK dengan kelainan kompleks (tunaganda)

19 POLA PIKIR KURIKULUM NASIONAL 2013
KURIKULUM REGULER PENGAYAAN - PENDALAMAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS REMEDIAL MAINSTREAM

20 MODEL PENDIDIKAN KHUSUS (PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
Full Inclusion (inclusive classroom) Special class Special school 1 MAINSTREAM (REGULAR SCHOOL) SEGREGATION (SPECIAL INSTITUSION) 2 3

21 1. In integrated settings (inclusion) in mainstream classes.
Kurikulum 2013 dilengkapi dengan PEDOMAN KHUSUS untuk proses pembelajaran dalam kelas inklusi pada satuan pendidikan induk. In special classes attached to ordinary schools. Kurikulum 2013 dilengkapi dengan PEDOMAN KHUSUS untuk proses pembelajaran dalam kelas khusus bagi anak berkebuhan khusus pada satuan pendidikan induk. 3. In special schools (exclusion). Kurikulum 2013 disesuaikan dengan jenis kelainan dalam unsur: (1) KI, Matapelajaran, dan KD; atau (2) hanya Matapelajaran dan KD; atau (3) hanya KD; Penambahan matapelajaran yang terkait dengan kebutuhan khusus anak; dan Pedoman implementasi.

22 TERIMA KASIH